Monday, February 28, 2011

Siapa pemasok produk elektronika terbesar ke Indonesia?

Hong Kong menggeser posisi China sebagai pemasok produk elektronika terbesar di pasar dalam negeri sepanjang Januari. Total impor dari negara itu pada Januari 2011 melonjak signifikan sebesar 108% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, impor produk elektronika dari Hong Kong pada Januari 2011 mencapai US$156,18 juta. Pada Januari 2010, impor produk tersebut hanya sebesar US$75,18 juta.

Produk China yang selalu menguasai pasar impor produk elektronika di dalam negeri, hanya mengalami kenaikan 27% pada Januari tahun ini. Tahun lalu, impor produk China tercatat sebesar US$108,41 juta sementara pada tahun ini menjadi US$137,47 juta.

Secara keseluruhan, impor produk elektronika pada Januari 2011 mengalami kenaikan hampir 29% menjadi US$413,75 juta dibandingkan dengan Januari 2010. Pada bulan yang sama tahun lalu, impor produk elektronika hanya sebesar US$321,91 juta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menegaskan importasi dari Hong Kong tidak memperoleh preferensi tarif dalam skema Asean China Free Trade Agreement (ACFTA).

Oleh karena itu, kecil kemungkinan bahwa barang impor dari Hong Kong membanjiri pasar dalam negeri karena pengaruh ACFTA. “Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin impor dari Hong Kong lebih besar dari China karena Hong Kong tidak masuk dalam skema ACFTA itu,” kata Sofjan kepada Bisnis, kemarin.

Namun, melihat perkembangan angka impor yang melonjak signifikan, dia menduga angka impor tersebut terjadi karena mengingat impor dari Hong Kong pada saat dimulainya liberalisasi perdagangan bebas ACFTA pada awal 2010 masih kecil.

Angka impor dari Hong Kong tersebut terus mengalami kenaikan dan pada Januari tahun ini mencapai US$156 juta. “Sehingga jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada lonjakan sampai di atas 100%, karena dulunya memang kecil,” jelasnya.

Wakil Sekjen Federasi Gabungan Elektronik (F-Gabel) Yeane Keet menilai melonjaknya impor dari Hong Kong tersebut kemungkinan dipicu oleh libur Tahun Baru China yang juga dirayakan di negara itu pada Februari sehingga menyebabkan kegiatan produksi dan distribusi barang terhenti.

Untuk mengantisipasi permintaan terhadap produk elektronika, importir umumnya melakukan importasi dalam jumlah yang besar sebagai stok pada bulan sebelumnya.

“Jadi wajar kalau impor pada Januari meningkat signifikan untuk stok. Tetapi pada Februari, impor pasti akan turun,” kata dia.

Edy Putra Irawady, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan, mengatakan Hong Kong hanya sebagai trader atau pedagang. Pada dasarnya, kata dia, barang-barangnya berasal dari China.

“Hong Kong gak masuk FTA Asean China. Banyak lewat Hong Kong dan ini yang sering bermasalah karena persoalan transhipment,” katanya.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengungkapkan ada sejumlah kasus di mana pengusaha Indonesia sulit melakukan deal dengan pebisnis dari China karena kendala bahasa, sehingga lebih memilih melakukan kesepakatan dengan pebisnis Hong Kong meskipun barangnya berasal dari China.

Indonesia dalam ACFTA, menurut dia, belum menganut third country invoicing seperti halnya Malaysia, Singapura, dan Thailand. “Sehingga walaupun barang dari China, tetapi melalui pengusaha Hong Kong, invoice-nya dari Hong Kong. Itu salah satu kemungkinan [melonjaknya impor dari Hong Kong],” jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ali Soebroto Oentaryo, Ketua Gabungan Elektronik (Gabel). “Kemungkinan besar karena pengaruh third country invoicing itu. Barangnya mungkin saja barang dari China, tapi gak masuk skema ACFTA itu,” katanya.

Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA.

Ali menambahkan selain faktor ACFTA, penguatan rupiah dan kenaikan biaya produksi lokal di dalam negeri semakin mendorong impor produk elektronika ke dalam negeri. “Seharusnya antisipasinya melalui Permendag 56/2008 dan membangun barrier untuk mencegah barang jadi lebih sulit masuk. Tetapi kelihatannya tidak efektif dan tanggung sehingga dampak ACFTA muncul terus,” jelasnya.

No comments: