Monday, April 1, 2013

Aturan LTV, Bukan Sekadar Helaan Nafas

Suaranya tenang dan tanpa emosi, Perry Warjiyo tegas mengatakan, “ Aturan ini baru bab pertama, nanti ada kelanjutannya!”.

Adegan itu bukanlah bagian dari pidato politik atau pun pernyataan politik yang disampaikan PerryWarjiyo di depan kami para wartawan sejumlah media nasional. Pria kelahiran Sukoharjo-Solo 54 tahun silam itu berbicara dalam konteks aturan perbankan. Semua mahfum dan tersenyum.

Perry, Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih pada 19 Maret 2013 itu, memang menjelaskan soal kebijakan loan-to-value ratio (LTV) .

Ketentuan itu merupakan aturan rasio antara nilai kredit maksimum yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan pada awal pemberian kredit untuk pemilikan rumah (KPR) dan minimum uang muka atau down payment terhadap kredit kendaraan bermotor (KKB) yang berlaku pada Juni 2012.

Pengaruh ketentuan LTV memang signifikan memberikan dampak terhadap kondisi penyaluran kredit konsumsi dari bank serta penyerapannya di sektor riil.

Permintaan kredit kendaraan langsung limbung, tetapi dampak terhadap kredit properti ternyata hanya sementara. Apa pasalnya? Mari kita lihat datanya.

Selama 2011, akselerasi kredit rumah dan kendaraan cukup tinggi jika melihat KPR yang melonjak 33,12% dan KKB yang 32,6%. Namun, BI melihat kualitas kreditnya berpotensi bermasalah.

Rasio non-performing loan (NPL) untuk KPR terutama untuk tipe di atas 70 meter persegi cenderung di atas rata-rata historisnya. Begitu pula dengan KKB yang NPL-nya 2% atau di atas rerata historisnya di level 0,6%.

Sejak beberapa tahun terakhir, semua orang berlomba-lomba membeli rumah. Ada yang karena kebutuhan primer, dan tak sedikit yang membeli bukan untuk dihuni tetapi diinvestasikan kembali. Booming harga properti di segmen menengah ke atas ( tipe > 70 m2) bisa membuat harga rumah
tipe kecil kian mahal dan tak terjangkau.

Nah, aturan rasio LTV memang menyasar segmen tipe > 70 m2, baik rumah tapak, rusun ataupun apartemen yang cenderung dijadikan investasi.

Aturan selalu memberikan celah. Ketentuan LTV yang didasarkan SE BI No.14/10/DPNB tanggal 15 Maret 2012 itu ternyata memberikan masa transisi hingga berlaku efektif per Juni 2012.

Bankir tentu saja memanfaatkan masa tiga bulan tersebut. Pertumbuhan KPR tipe >70m2 selama periode Maret –Juni 2012 melonjak dari posisi 38% (yoy) menjadi 50% (yoy). Bahkan pertumbuhan kredit apartemen meroket dari 32% (yoy) menjadi nyaris 90% (yoy).

Setelah Juni hingga September 2012, saat aturan LTV mulai diterapkan, adjusment pertumbuhan pun terjadi. Pertumbuhan KPR tipe > 70 melambat ke 43% dan kredit apartemen hanya 70%.

Namun, data itu hanya helaan nafas sejenak bagi para bankir. Selama kuartal IV 2012, kredit properti kembali berkibar, terutama segmen KPR tipe > 70m2.

Dari data BI terlihat rerata rasio LTV untuk KPR/KPA pada 56 bank penyalur kredit properti mencapai 68%. Rumah besar laris manis kembali.

Tak pelak, berdasarkan rencana bisnis bank (RBB) 2013 dari 10 bank yang mencatatkan pertumbuhan KPR tertinggi, mayoritas bank tetap berencana untuk meningkatkan pembiayaan KPR untuk tipe >70m2.

Bagi Perry Warjiyo, kondisi tersebut memang bisa dimengerti. “Semua orang memang membutuhkan rumah dan tak ada aturan yang langsung mencapai tujuan. Kami akan mengkaji kembali apakah aturan tersebut nanti akan melihat status rumah, apakah rumah pertama, kedua atau investasi, dan lainnya.”

DP kendaraan

Lain lagi ceritanya di segmen kredit kendaraan bermotor. Aturan LTV bagi kendaraan disyaratkan mengandung down-payment (DP) minimal 25% untuk roda dua dan uang muka kredit roda empat (non produktif) sebesar 30%.

Survei BI pada Desember 2012 menghasilkan data sebanyak 42,3% responden bank dan 63% responden perusahaan leasing menyatakan kredit kendaraan langsung anjlok, terutama untuk roda dua atau motor.

BI juga melakukan survei terhadapi tiga produsen mobil (Toyota, Nissan dan Suzuki) yang memiliki pangsa pasar 51,6% dan tiga produsen sepeda motor (Kawasaki, Honda, dan Yamaha) yang mengusai 93,4%.

Keenam korporasi itu mencatatkan pola pembelian melalui kredit yang cukup besar yaitu 68% dari total penjualan mereka.

Dua produsen motor terbesar langsung menyatakan aturan LTV membuat penjualan seluruh tipe motor anjlok. Begitu pula dengan dua produsen mobil yang menyatakan penjualan mobil dengan harga kurang dari Rp150 juta langsung turun drastis.

Hanya satu dari masing-masing produsen mobil dan motor yang masih melakukan observasi dan tetap optimistis karena daya beli masyarakat yang dinilai masih cukup kuat dan baru berdampak kepada perusahaan setelah 1 tahun penerapan.

Pada Desember 2012, dari data BI, kredit kendaraan roda dua tumbuh negatif sebesar -27,7%, dibandingkan dengan Desember 2011 yang positif 4%. Adapun kredit mobil per Desember 2012 tumbuh 4,5% atau anjlok dari posisi sama 2011 sebesar 62,2%.

Bagi para produsen kendaraan bermotor, target laba dan untung tetap harus dikejar. Mereka bersiasat dengan memberikan subsidi DP, meluncurkan produk yang lebih murah, potongan harga dan hingga meningkatkan kualitas layanan jual.

Namun, bagi Perry Warjiyo dan bank sentral, aturan LTV tetap akan disesuaikan kembali jika hasil penilaian cenderung memperlihatkan potensi NPL yang mengkhawatirkan. Layak disimak bab-bab selanjutnya mengenai kiprah aturan LTV ke sektor riil.
Hasil survei Bank Indonesia 404 responden rumah tangga & 96 perusahaan properti & otomotif
selama November-Desember 2012

Alasan dampak aturan LTV belum dirasakan responden:

- Kriteria sudah disesuaikan 54,5%
- Permintaan masih tinggi 31,8%
- Peningkatan pelayanan 18,2%
- Penurunan suku bunga 13,6%
- Lainnya 9,1%

Strategi responden meminimalkan dampak aturan LTV:
- Meningkatkan pelayanan 76,1%
- Meningkatkan promosi 63,0%
- Turunkan suku bunga 19,6%
- Meningkatkan hubungan ke developer 2,2%
- Meningkatkan hubungan ke dealer 2,2%

(fahmi.achmad@bisnis.co.id)
Read more >>

Tuesday, March 5, 2013

MU vs Real Madrid 6 Maret 2013, siapa terdepak?

Manchester United akan menjamu Real Madrid dengan keyakinan tinggi akan menang dalam leg kedua Liga Champions, malam ini atau Rabu dinihari.

Pertandingan MU vs Real Madrid akan disiarkan langsung SCTV pada Rabu, 6 Maret 2013 pukul 02.45 WIB.

Tidak ada rahasia antarkedua tim besar di Eropa tersebut. Bagi Sir Alex Ferguson, Real Madrid tetaplah tim kampiun dengan 9 gelar Liga Champions Eropa, tetapi kali ini dirinya yakin MU yang akan lolos ke babak 8 besar.

Di pertemuan leg pertama, MU berhasil menahan imbang Madrid dengan skor 1-1. Kali ini, hasil seri 0-0 pun cukup membawa Setan Merah lolos.

Lagipula, Ferguson meyakini permainan Madrid akan menurun karena telah mencapai kulminasi tertinggi kala menghajar Barcelona dua kali berturut-turut di liga domestik.

"Madrid bermain luar biasa melawan Barcelona, semua yang mereka lakukan benar semua. Terkadang anda mengalaminya, saya sendiri sudah pernah mengalaminya. Di kesempatan tertentu, 11 pemain anda akan bermain fantastis. Namun saya tak yakin Madrid akan bisa mencapai level itu pada Selasa," ujar Fergie seperti dilansir sejumlah media asing seperti Goal.com maupun media Inggris.

Fergie kemungkinan sulit mengharapkan jasa Phil Jones karena cedera. Namun,Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic akan menahan Cristiano Ronaldo dkk. Ryan Giggs diharapkan memberikan rekor dengan penampilan ke-1.000-nya untuk MU malam ini.

Di sisi lain, Jose Mourinho juga bertaruh dengan mengandalkan Raphael Varane di sektor pertahanan. Bek muda asal Prancis itu memang sukses membuat Lionel Messi bak macan ompong dalam tiga pertandingan terakhir.

Sementara itu bagi Ronaldo, bermain di Old Trafford adalah momen istimewa. CR7 saat ini juga berkibar sebagai top skor Liga Champion dengan 7 gol.

Pertemuan kedua tim:
04/04/2000 Real Madrid vs Manchester United 0-0
19/04/2000 Manchester United vs Real Madrid 2-3
08/04/2003 Real Madrid vs Manchester United 3-1
23/04/2003 Manchester United vs Real Madrid 4-3
13/02/2013 Real Madrid vs Manchester United 1-1

Lima Pertandingan Terakhir MU :
2 Mar 2013 Manchester United 4 – Norwich City 0 Liga Inggris
23 Feb 2013 Queens Park Rangers 0 – Manchester United 2 Liga Inggris
19 Feb 2013 Manchester United 2 – Reading 1 Liga FA
14 Feb 2013 Real Madrid 1 – Manchester United 1 Liga Champions
10 Feb 2013 Manchester United 2 – Everton 0 Liga Inggris

Lima Pertandingan Terakhir Real Madrid :
2 Mar 2013 Real Madrid 2 – Barcelona 1 La Liga
27 Feb 2013 Barcelona 1 – Real Madrid 3 Copa del Rey
24 Feb 2013 Deportivo La Coruña 1 – Real Madrid 2 La Liga
18 Feb 2013 Real Madrid 2 – Rayo Vallecano 0 La Liga
14 Feb 2013 Real Madrid 1 – Manchester United 1 Liga Champions

Prediksi susunan pemain:
Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Carrick, Cleverley; Welbeck, Rooney, Kagawa; Van Persie
Real Madrid (4-2-3-1): Lopez; Arbeloa, Varane, Ramos, Coentrao; Khedira, Alonso; Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema


(please see www.bisnis.com)
Read more >>

Wednesday, December 26, 2012

Libur Nasional 2013 & Cuti bersama

Pemerintah sudah menetapkan daftar libur nasional dan cuti bersama 2013.

Libur nasional dan cuti bersama 2013 itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti dipublikasikan melalui situs resmi Sekretariat Kabinet (24/12), seusai SKB No. 5/2012, ada 13 hari libur nasional dan 5 hari cuti bersama pada tahun depan.

Berikut daftar hari libur nasional pada tahun depan:
1. Selasa, 1 Januari: Tahun Baru 2013;

2. Kamis, 24 Januari: Maulid Nabi Muhammad SAW;

3. Minggu, 10 Februari: Tahun Baru Imlek 2564;

4. Selasa, 12 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935;

5. Jumat, 29 Maret: Wafat Isa Almasih;

6. Kamis, 9 Mei: Kenaikan Isa Almasih;

7. Sabtu, 25 Mei: Hari Raya Waisak 2557;

8. Kamis, 6 Juni: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW;

9. Kamis dan Jumat, 8-9 Agustus: Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah;

10. Sabtu, 17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI;

11. Selasa, 15 Oktober: Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah;

12. Selasa, 5 November: Tahun Baru 1435 Hijriyah;

13. Rabu, 25 Desember: Hari Raya Natal.

Sementara untuk cuti bersama sesuai SKB tersebut adalah:
1. Senin, Selasa dan Rabu, 5,6 dan 7 Agustus: Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriyah;

2. Senin, 14 Oktober: Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriyah;

3. Kamis, 26 Desember: Hari Raya Natal.

Read more >>

Wednesday, December 19, 2012

ALLIANZ dan kasus suap pejabat di Indonesia


ALLIANZ SE kini dilanda kasus tak sedap. Kisah sukses di Indonesia selama berpuluh tahun menjadikan nama besar asuransi asal Jerman itu dalam sorotan.

Informasi tak mengenakkan itu muncul kala Bloomberg & AP melansir berita Allianz SE (ALV) dikenai denda sebesar US$12,3 juta dolar setelah SEC menyatakan perusahaan yang berbasis di Munich ini menyuap pemerintah dan pejabat di Indonesia selama tujuh tahun pada rentang waktu 2001 hingga 2008 dalam proyek-proyek yang ditangani PT Asuransi Allianz Utama.

SEC menyebutkan dalam sanksi tersebut bahwa perwakilan Allianz di Indonesia melakukan pembayaran tak pantas alias suap bernilai 650.626 dollar AS untuk memperoleh 295 kontrak asuransi di Indonesia. Tim investigasi SEC menuduh Allianz telah melanggar Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA). Dari proyek haram itu, Allianz membukukan laba sebesar lebih dari US$5,3 juta.

Allianz yang berbasis di Muenchen, Jerman, tidak mengakui atau menolak telah melakukan praktik keliru. Namun, perusahan sepakat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang keliru di kemudian hari. Perusahaan ini bertekad memperbaiki pengawasan atas praktik korupsi oleh stafnya.

Kiswati Soeryoko, Chief of Sharia and Corporate Communication Officer Allianz Life Indonesia mengatakan saat ini kasus itu telah selesai. Kiswati enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

"Kasusnya sudah selesai ya. Kami juga sudah menerapkan standar good corporate governance yang lebih kuat, juga restrukturisasi manajemen," ujarnya seperti dilansir Bisnis Indonesia, Selasa (18/12).

Terkait denda yang dijatuhkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat sebesar US$12,3 juta dolar, Kiswati mengatakan pihaknya telah menyepakati besaran denda tersebut dan akan segera membayar.

"Pada dasarnya denda sudah disepakati, untuk proses pembayaran dan perpindahan dana tinggal tunggu. Belum diinformasikan," terangnya.

Adapun proses pembayaran denda, lanjutnya, akan dilakukan oleh kantor pusat Allianz SE di Munich.

Bola terlanjut bergulir, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Allianz SE, selama ada laporan yang masuk ke lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bisa menindaklanjuti putusan The Securities and Exchange Commission (SEC) atas suap yang dilakukan Allianz SE, apabila ada bukti awal.

“Kami juga bisa mengusut kasus itu selama pejabat yang disuap merupakan penyelenggara negara,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (18/12/2012).

Johan menambahkan pihaknya bisa berkoordinasi dengan SEC dalam permintaan bukti-bukti dalam dugaan suap tersebut. Namun dia mensyaratkan harus ada laporan awal yang masuk ke KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Hal ini pernah terjadi sebelumnya dalam dugaan suap yang dilakukan oleh Innospec Inc , perusahaan minyak asal Inggris, kepada sejumlah pejabat Indonesia. Innospec divonis oleh Pengadilan Inggris karena menyuap pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina untuk mendapatkan kontrak pembelian tetraethyl lead.

Pascaputusan tersebut, KPK kemudian bekerja sama dengan Serious Fraud Office (Badan Anti Korupsi Inggris) untuk menindaklanjuti kasus tersebut di Indonesia. Kasus ini masih dalam pengusutan KPK.

Nah, kini biarlah menanti sampai kapan bola Allianz itu masuk dalam gawang.
Read more >>

Sunday, December 9, 2012

Inilah daftar orang-orang kaya di Indonesia

Inilah daftar 40 orang terkaya di Indonesia 2012. Ada nama Anda?

1. R. Budi dan Michael Hartono 15 miliar dolar AS
2. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga 7,7 miliar dolar AS (3)
3. Susilo Wonowidjojo dan keluarga 7,4 miliar dolar AS (2)
4. Anthoni Salim dan keluarga 5,2 miliar dolar AS (5)
5. Chairul Tanjung 3,4 miliar dolar AS (11)
6. Sri Prakash Lohia 3 miliar dolar AS (13)
7. Sukanto Tanoto 2,8 miliar dolar AS (6)
8. Peter Sondakh 2,600 miliar dolar AS (8)
9. Boenjamin Setiawan dan keluarga 2,35 miliar dolar AS (12)
10. Putera Sampoerna dan keluarga 2,3 miliar dolar AS (9)
11. Mochtar Riady dan kaluarga 2,2 miliar dolar AS (38)
12. Low Tuck Kwong 2 miliar dolar AS (4)
13. Tahir 1,800 miliar dolar AS (15)
14. Ciliandra Fangiono dan keluarga 1,790 miliar dolar AS (20)
15. Martua Sitorus 1,750 miliar dolar AS (-)
16. Achmad Hamami dan keluarga 1,700 miliar dolar AS (10)
17. Theodore Rachmat 1,600 miliar dolar AS (24)
18. Kartini Muljadi dan keluarga 1,510 miliar dolar AS (23)
19. Murdaya Poo 1,500 miliar dolar AS(14)
20. Djoko Susanto 1,400 miliar dolar AS (25)
21. Eddy Katuari dan keluarga 1,300 miliar dolar AS (21)
22. Edwin Soeryadjaya 1,210 miliar dolar AS (16)
23. Sjamsul Nursalim 1,200 miliar dolar AS (19)
24. Ciputra dan keluarga 1,170 miliar dolar AS (27)
25. Soegiarto Adikoesoemo 1,150 miliar dolar AS (33)
26. Kiki Barki 1,080 miliar dolar AS (17)
27. Kuncoro Wibowo dan keluarga 1,060 miliar dolar AS (34)
28. Garibaldi Thohir 1,050 miliar dolar AS (18)
29. Hary Tanoesoedibjo 1,040 miliar dolar AS (22)
30. Lim Hariyanto Wijaya Sarwon 1,030 miliar dolar AS (-)
31. Benny Subianto 1,020 miliar dolar AS (29)
32. Harjo Sutanto 1 miliar dolar AS (26)
33. Kusnan dan Rusdi Kirana 900 juta dolar AS (-)
34. Aksa Mahmud 820 juta dolar AS (35)
35. Prajogo Pangestu 800 juta dolar AS (-)
36. Alexander Tedja 790 juta dolar AS (-)
37. Husain Djojonegoro dan keluarga 780 juta dolar AS (36)
38. Sudhamek 760 juta dolar AS (-)
39. Hashim Djojohadikusumo 750 juta dolar AS (-)
40. Eddy Kusnadi Sariaatmadja 730 juta dolar AS (-)
Read more >>

Thursday, December 6, 2012

Gaji antara pegawai BI, PNS, dan OJK


Kerja itu soal Gaji.. Hampir semua orang kalau ditanya motivasi kerja adalah nyari duit sebagai alasan nomor satu. Alasan lain sih nyusul aja jawabnya.

Nah banyak perusahaan dan lembaga yang memberikan penghasilan tinggi kepada karyawan dan pegawainya tetapi tak sedikit pula yang memberikan gaji yang pas-pasan.

Di tempat duit dicetak seperti Bank Indonesia, soal gaji itu sensitif tetapi soal nominal itu absolut. heheheh

Berdasarkan Anggaran Tahunan Bank Indonesia di 2012 tercatat gaji paling tinggi di bawah level Dewan Gubernur BI diduduki oleh Direktur dengan gaji mencapai Rp 78 juta.

Untuk mengetahui gaji pegawai OJK, berikut daftar gaji pegawai BI (maksimum) setelah kenaikan 3% dan penilaian kinerja di 2012:
Gubernur BI: Rp 166 juta (asumsi kenaikan 4%)
Deputi Gubernur BI: Rp 124,3 juta (asumsi kenaikan 4%)
Direktur: Rp 78,8 juta (asumsi kenaikan 5%)
Deputi Direktur: Rp 51,7 juta (asumsi kenaikan 5%)
Kepala Bagian: Rp 42,1 juta (asumsi kenaikan 5%)
Deputi Kepala Bagian: Rp 31,5 juta (asumsi kenaikan 5%)
Kepala Seksi: Rp 25,0 juta (asumsi kenaikan 5%)
Staf: Rp 16,7 juta (asumsi kenaikan 5%)
Pegawai Tata Usaha: Rp 11,9 juta (asumsi kenaikan 5%)
Pegawai Dasar: Rp 5,7 juta (asumsi kenaikan 5%)

Sementara kalau jadi PNS yang katanya banyak yang harus nyogok puluhan juta. Gaji itu nomor sekian... sabetannya yang penting.

Berikut gaji pokok PNS golongan III dan IV Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 0 tahun Rp1.902.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.180.300
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.499.000
Pegawai Golongan III a dengan masa kerja 32 tahun Rp2.943.400

Pegawai Golongan III b dengan masa kerja 0 tahun Rp1.982.800
Pegawai Golongan III b dengan masa kerja 10 tahun Rp2.275.500
Pegawai Golongan III b dengan masa kerja 20 tahun Rp2.604.700
Pegawai Golongan III b dengan masa kerja 32 tahun Rp3.197.600

Pegawai Golongan III c dengan masa kerja 0 tahun Rp2.066.600
Pegawai Golongan III c dengan masa kerja 10 tahun Rp2.368.700
Pegawai Golongan III c dengan masa kerja 20 tahun Rp2.714.800
Pegawai Golongan III c dengan masa kerja 32 tahun Rp3.197.600

Pegawai Golongan III d dengan masa kerja 0 tahun Rp2.154.100
Pegawai Golongan III d dengan masa kerja 10 tahun Rp 2.468.900
Pegawai Golongan III d dengan masa kerja 20 tahun Rp2.829.700
Pegawai Golongan III d dengan masa kerja 32 tahun Rp3.332.900

Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 0 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 10 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 20 tahun Rp2.245.200
Pegawai Golongan IV a dengan masa kerja 32 tahun Rp2.245.200

Pegawai Golongan IV b dengan masa kerja 0 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV b dengan masa kerja 10 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV b dengan masa kerja 20 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV b dengan masa kerja 32 tahun Rp2.340.200

Pegawai Golongan IV c dengan masa kerja 0 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV c dengan masa kerja 10 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV c dengan masa kerja 20 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV c dengan masa kerja 32 tahun Rp2.340.200

Pegawai Golongan IV d dengan masa kerja 0 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV d dengan masa kerja 10 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV d dengan masa kerja 20 tahun Rp2.340.200
Pegawai Golongan IV d dengan masa kerja 32 tahun Rp3.933.600

Pegawai Golongan IV e dengan masa kerja 0 tahun Rp2.649.900
Pegawai Golongan IV e dengan masa kerja 10 tahun Rp3.037.100
Pegawai Golongan IV e dengan masa kerja 20 tahun Rp3.037.100
Pegawai Golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun Rp3.037.100

Read more >>

Monday, October 22, 2012

Google News & Koran, kombinasi menguntungkan?


Ada dua kasus yang menyangkut mesin pencari Google: Satu di Prancis, satunya di Brazil:

Seperti dilansir BBC Indonesia, Asosiasi Penerbit Surat Kabar Brazil (ANJ) mengatakan seluruh anggota yang berjumlah 154 koran atau 90% dari sirkulasi koran di negara tersebut, mengikuti rekomendasinya untuk melarang mesin pencari internet itu menggunakan isi publikasi mereka.

Menurut para pengelola surat kabar tersebut Google News menolak membayar tarif konten padahal sudah mengurangi masuknya pengguna ke halaman website mereka.

Sebaliknya menurut Google, justru pihaknya lah yang membuat pengguna makin banyak masuk ke situs-situs koran tersebut.

"Kalau tetap dengan Google News maka pengguna digital kami tidak akan bertambah, malah sebaliknya," kata presiden asosiasi tersebut, Carlos Fernando Lindenberg Neto.

"Dengan memberikan beberapa baris kalimat pembuka berita kami pada pengguna internet, maka layanan mesin pencari mengurangi peluang pengguna akan melongok seluruh badan tulisannya di website kami," tambahnya, dalam sebuah wawancara.
Gagal

Pada Desember 2010 ANJ bersama Google meneken kesepakatan untuk menggelar sebuah eksperimen yang dinamai proyek "Satu miliar klik". Dengan eksperimen itu Google News diizinkan menulis kepala berita dari sejumlah koran untuk menarik minat pengguna internet agar berminat meng-klik berita lengkapnya di halaman koran dimaksud.

ANJ mengklaim eksperimen ini gagal.

Dari 154 koran yang menarik diri dari kesepakatan dengan Google News terdapat nama website surat kabar berpengaruh seperti O Globo dan O Estado de Sao Paulo.

Dalam sebuah pertemuan terbaru dengan Asosiasi Press Amerika di Sao Paulo, Google berkeras menolak membayar konten kepala berita yang ditampilkannya dari website koran-koran tersebut.

"Google News mendatangkan miliaran klik pada situs-situs di seluruh dunia," kata Direktur Kebijakan Publik Google, Marcel Leonardi.

Leonardi membandingkan tuntutan ANJ dengan tuntutan seorang sopir taksi untuk mendapat tambahan bayaran karena telah menunjukkan lokasi restoran pada seorang turis yang menaiki taksinya.

Pengguna internet yang menggunakan Google -bukan Google News- masih tetap bisa menemukan konten dari berbagai situs web tersebut.


Sementara itu, di Prancis:


Google mengancam akan memblokir situs-situs media Prancis dari hasil pencarian jika negara itu tetap mewajibkan mesin pencari membayar content.

Dalam surat yang dikirim kepada sejumlah kantor kementerian, Google mengatakan peraturan itu "mengancam eksistensi Google."
Berita terkait

Para penerbit surat kabar Prancis gencar menekan pemerintah agar menerapkan peraturan tersebut, dan mengatakan sangat tidak adil jika Google menerima pemasukan iklan dari pencarian yang dilakukan terhadap berita.

Menteri Kebudayaan Prancis Aurelie Filippetti juga mendukung ide itu.

Ia mengatakan pada komisi parlemen, undang-undang itu akan menjadi "alat yang penting untuk saya kembangkan."
Pajak iklan

Google Prancis mengatakan rencana itu "akan mencederai internet, pengguna internet dan situs-situs berita yang mengambil untung dari lalu lintas web" yang dihasilkan oleh mesin pencari Google.

Mereka juga mengatakan mengalihkan empat miliar 'click' ke halaman-halaman media Prancis setiap bulan.

Harian-harian cetak Prancis mengatakan pendapatan mereka menurun dalam beberapa tahun terakhir karena konsumen dan pengiklan beralih ke web.

Sebelumnya pemerintah Prancis telah mempertimbangkan untuk menerapkan pajak pada pendapatan iklan online tetapi kemudian membatalkan rencana itu, karena khawatir akan mencederai perusahaan-perusahaan lokal kecil dan bukan raksasa-raksasa internet global.

"Prancis memiliki rekam jejak untuk membuat ketentuan hukum demi melindungi kepentingan media lokal yang tampak tidak sesuai dengan kebijakan umum di pasar lain," kata Adrian Drury, seorang analis dari firma riset Ovum.

"Pertanyaannya adalah apakah dengan mengembalikan sebuah hasil pencarian Google telah melanggar hak cipta sebuah situs. Para penerbit harus terus mempertanyakan hal ini, tetapi kesepakatan umum yang telah dicapai sekarang adalah Google tidak melakukan pelanggaran apa pun," kata dia.


Tak hanya itu, Uni Eropa memerintahkan kepada Google untuk mengubah cara menghimpun informasi pribadi untuk menjaga privasi para pengguna.

Sejak Maret lalu, Google menggabungkan data dari beberapa situs internet seperti YouTube dan G-mail agar iklan lebih tetap sasaran.
Berita terkait

Namun Uni Eropa mengatakan cara tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Uni Eropa dan meminta perusahaan internet Amerika Serikat itu untuk mengubahnya.

"Google mempunyai waktu selama beberapa bulan, tiga atau empat bulan, untuk mematuhi peraturan. Bila Google tidak bertindak, kita akan memasuki tahap penuntutan," kata Isabelle Falque-Pierrotin, presiden CNIL, regulator perlindungan privasa data Prancis yang memimpin penyelidikan.

Kepada para wartawan di Paris, Selasa (16/10), Isabelle Falque-Pierrotin mengatakan bahwa "sekarang kami menuntut penyesuaian" kebijakan Google dan bila Google gagal memenuhi tuntutan itu maka "pihak berwenang di sejumlah negara bisa menempuh jalur hukum terhadap Google".
Peruntukan data

"Google mempunyai waktu selama beberapa bulan, tiga atau empat bulan, untuk mematuhi peraturan."

Isabelle Falque-Pierrotin

CNIL memimpin investigasi tentang kebijakan Google mengumpulkan data. CNIL memperoleh informasi dari badan-badan data di 27 negara anggota Uni Eropa dan hari ini hasil penyelidikan diumumkan.

Google juga diminta memberikan informasi lebih jelas mengenai data yang dikumpulkan dan peruntukannya.

Menanggapi pernyataan CNIL, Google menegaskan kebijakan barunya sudah sesuai dengan peraturan Uni Eropa.

"Kebijakan privasi baru kami menunjukkan komitmen terus menerus untuk melindungi data pengguna dan menciptakan produk berkualitas. Kami percaya kebijakan privasi kami mematuhi undang-undang Eropa," kata Google dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa 16 Oktober.

Menurut seorang pakar privasi data Auke Haagsma dari Initiative for a Competitive Online Marketplace, banyak orang menggunakan produk Google tanpa menyadarinya.

Oleh karena itu, lanjutnya, adalah penting bagi Google untuk bersikap jujur kepada pengguna.
Read more >>

Newsweek, Keniscayaan & Daun Kelor


Teknologi mengubah segalanya. Dunia seperti kembali berubah menjadi selebar daun kelor. Mungkin begitu perspektif yang bisa dipakai melihat peta media massa di dunia saat ini.

Adalah Newsweek yang bikin heboh pekan ini.

"Era cetak majalah dengan tinta akan berakhir di Newsweek pada 31 Desember 2012," kata editor Newsweek, Tina Brown, seperti dikutip Huffington Post, 18 Oktober 2012.

Kalimat Tina Brown bukan berarti majalah itu menjadi almarhum. Jurnalis never die, they just transform... (fade away? nggak tau deh)

Newsweek mengambil langkah untuk beralih menjadi Majalah Digital. yaa Digital.. tanpa kertas... hanya layar LCD dari beragam gadget di tangan Anda.

Gratis? tentu tidak... bayar dong... mana ada di dunia ini gratisan!

Kok bisa beralih ke Digital? Yaa bisa dong! namanya juga usaha.

Maklum saja selama 12 tahun terakhir, seperti dilansir Tempo.co, oplah majalah Newsweek terus menurun. Catatan Biro Audit Sirkulasi pada tahun 2000 lalu, penjualan Newsweek berada di angka 3.134.046 lembar. Tujuh tahun kemudian oplahnya mulai sedikit turun menjadi 3.128.391. Pada semester satu 2012, penjualannya hanya tinggal 1.527.157 eksemplar.

Newsweek bukan satu-satunya majalah Amerika yang oplahnya naik-turun. Berikut penjualan Time, New Yorker, Bloomberg Businessweek, Forbes, dan the Economist berdasarkan data yang dikumpulkan Biro Audit Sirkulasi berdasarkan perbandingan antara semester satu tahun 2011 dan tahun 2012.

1. Time. Dari angka 3.298.390 turun ke 3.276.822.
2. Newsweek. Dari oplah 1.519.492 ke angka 1.527.157.
3. New Yorker. Beroplah 1.047.260 dan merosot ke angka 1.043.792.
4. Bloomberg Businessweek. Oplahnya naik dari 932.568 ke 993.267 eksemplar.
5. Forbes. Oplahnya turun dari 930.897 ke 923.848 eksemplar.
6. The Economist. Dari angka 844.766, oplahnya naik ke 847.313.

Meskipun oplahnya ikut turun seperti Newsweek, tapi Time belum berniat mengakhiri majalah cetaknya. Menurut editor manajer Time, Richard Stengel, Time telah memiliki segala aspek yang dibutuhkan bisnis majalah.

Sedangkan menurut editor Newsweek, Tina Brown, bisnis percetakan dengan tinta serta kertas tidak lagi relevan bagi majalah pada saat ini. Sebab, biaya kertas semakin mahal.

Dia berpendapat bahwa era digital akan membantu perkembangan Newsweek. Dengan format digital, Newsweek dapat menggapai banyak pembaca di seluruh dunia. "Apalagi sudah banyak orang menggunakan telepon seluler pintar untuk mengakses informasi," ujar Brown.

Namun, kata editor digital Adversiting Age, Michael Learmonth, media berpenampilan non-cetak belum tentu mudah merekrut pembaca. Apalagi majalah itu disajikan dalam bentuk berbayar. "Sebab, ada jutaan media yang menawarkan informasi secara cuma-cuma, tidak berbayar," kata Learmonth dalam ABC News, Kamis, 18 Oktober 2012.

Nah, bagi saya semua yang dikatakan itu adalah; Keniscayaan.


Anak saya pun sudah saya belikan gadget 7 inci untuk maen game n lihat Internet..ah Dunia kini terangkum dalam layar selebar daun kelor.


Read more >>

Wednesday, September 5, 2012

M. Munir Haikal dan 11 tahun bersama berkarya

Semua orang punya cerita, apalagi soal kenangan terhadap seseorang yang baru saja meninggal. Hari ini saya mengantarkan sohib satu dekade terakhir, menuju tempat peristirahatan abadi. Tentu jadi ingat orang bilang bahwa De mortuis nil nisi bonum, tentang orang yang meninggal, bicarakan yang baik-baik



Munir, namanya, lengkapnya sih Muhammad Munir Haikal. Pria Lamongan kelahiran 27 Desember 1975. Dia wafat kemarin 4 September 2012 di RS MRCC Siloam Gleaneagles Jakarta setelah berjuang melawan penyakit kanker darah akut 11 bulan terakhir.

Saya kenal dia pertama kali pertengahan 2001. Kala itu kami menjadi segelintir orang yang ikut tes masuk menjadi wartawan di Bisnis Indonesia, koran ekonomi terbaik (dengan penghasilan tertinggi) di negeri ini.

Kala itu, Munir yang masih kurus khas para pejuang, berhasil lolos dan diterima di Bisnis. Saya? kurang beruntung di tengah penyelesaian Thesis S-2 yang nyaris rampung. Komunikasi sempat terhenti nyaris setahun hingga Juni 2003.

Kali ini saya akhirnya beruntung diterima di Bisnis setelah ikut tes lagi loh. Kami bersua tetapi jelas bukan dalam satu desk. Dia di desk finansial, saya di TrenDigital.

Hanya sebulan saya di desk teknologi informasi, kami bergabung di desk finansial di bawah redaktur M. Syahran Lubis dan asisten redaktur Endy Subiantoro, di kantor yang masih berlokasi di Wisma Bisnis Slipi kav 17-A.

Gaya Munir yang khas tak memerlukan waktu lama bagi kami untuk menjadi satu tim yang lumayan solid. Kami berdua kadang bermain sebagai sekondan. Ujian pertama kami adalah liputan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kala itu bermarkas di gedung Danamon (kini gedung Sampoerna Strategic).

Di situ pula, komunitas wartawan finansial berkumpul dan mulai membentuk jaringan. Munir pergi umrah, saya pun menenteng recorder di gedung BPPN menunggu Syarifuddin Temenggung dan para deputinya untuk mendapatkan berita.

BPPN, perbankan, gedung Depkeu, Bank Indonesia dan liputan perbankan menjadi tempat kami mulai berkenalan dengan rekan sepantaran seperti Fajar Kompas, Hatim (investor kini dia di Sindo), Sam Cahyadi (eks Tempo dan Kontan), Raja Suhud dan Jonggi (Media Indonesia), Hasan (Republika), Budi (dulu di Suara Pembaruan), dan banyak lagi kawan-kawan di Forkem.

Orang bilang saya dan Munir bak angka 10, satu kurus dan ndut... masing-masing bisa berdiri sendiri tetapi jadi kesatuan yang penuh di angka 10 itulah.

April 2005, kolaborasi kami berdua berbuah juara III lomba penulisan perbankan syariah... lumayan bisa nraktir kawan-kawan lain.

Tak hanya soal kerjaan, hobi sepak bola juga menjadi kegemaran kami. Munir suka menjadi kiper terutama di lapangan futsal, ajang olah raga yang dibuat Tachy (Zulnasri, calon direktur utama bank terkemuka di Indonesia). Coba saja tanya mas Wid (Widyo KR), mas Bejo (Surabaya Post), mas Edy (Majalah Asuransi), Dradjad (dulu di Investor), Mas Sutrisno, Yeffrie, Turyanto, Syarif Ipung dan Sandy Romulus (Koran Jakarta) dll.

Hatim, Fajar, Sam kadang menjadi Munir sebagai lawan cela-celaan yang mengakrabi. Panggilan "Hai Nyet..." itu sudah biasa mereka lakukan. Bagi Kokom (Nurul Qomariyah, terakhir redaktur pelaksana detikcom), kami ini orang-orang gila tersayang.... (ngakunya sih). Bagi Kokok HD (bos perusahaan PR); kami ini selalu di hati meski menjengkelkan...

Suka duka, senang sedih, lapar kenyang jadi makanan seharian kami.

Di kantor Munir adalah sosok yang sulit dilupakan. Mungkin karena stereotip badannya yang tinggi besar. Saya 184 cm, dia 180 cm, tapi berat badannya 1,5 kali dari saya yang 72 kg. Honda dan Dalsim... kira-kira begitu kalo saya dan dia jalan berdampingan...

Di kantor pula, ada tradisi unik nan akrab. Jika ada makanan, kue kecil atau apa... selalu ada teriakan khas... "Kue... kue!!!" itu tandanya waktu bagi kami semua untuk rebutan... semua pasti dapat ... tetapi rebutan itulah enaknya... dan Munir selalu saja berhasil mendapatkan sepiring penuh lebih dahulu....

Kalau makanan prasmanan... kadang kami bercanda.. "Ayo Nir.. buruan ! jangan ngalangin antriaan".. dia cuma mesem-mesem.

Munir kadang juga bisa iseng.. Pernah si Arif Gunawan, anak Jepara, dikerjain. Kacang yang sudah Munir emut-emut ditaruh kembali di tempatnya dan disodorin ke Arif Gunawan... dan konyolnya tuh kacang masih dimakan juga... yeaaaks... dan itu selalu menjadi cerita 'kemenangan' Munir dalam pelbagai kesempatan.

Dari rumahnya di Tebet Barat III No.2, Munir ke kantor selalu menggunakan bebek Suzuki berpelat nomor AB itu. Kadang ada yang nebeng pulang ama dia.

Pernah si Hanna Prabandari, kini di Pertamina, masih menjadi reporter dan pulang malam. Hanna yang berbadan mungil kecil nebeng dibonceng Munir. Kami bilang, si Hanna terlihat seperti tas mungil di punggung Munir, kalau dilihat dari belakang....

Pernah pula, Munir dibonceng saya dan kawan lainnya. Dulu saya tinggal di Condet dan kadang Munir nebeng naik motor bebek saya. Hasilnya, motor saya dari bebek menjadi kelihatan motor trail.... hahahaha.... syukurnya kata mereka, ban gak pernah kempes loh... hebat.

Tahun lalu, dia ditugaskan ke Australia acara test drive salah satu produsen mobil. Tiba-tiba ada kabar Munir terkapar pingsan di sana, sakit dan tak maksimal ikut acara liputan.

Balik ke Tanah Air, dia sering batuk-batuk. Suatu kali, dia nunjukin ke saya, kakinya yang bengkak dan membiru serta kadang ada bisul di sela-sela lipatan tubuhnya. Dia sakit dan menderita, hanya ditahannya.

Tak lama Munir masuk rumah sakit dan harus melakukan general check-up. Di RS MMC, Munir divonis Leukemia akut. Semua tak percaya... second opinion di RS Medistra, hasilnya sama.. Leukemia.

Hari itu masih pagi, Munir minta bicara empat mata dengan saya. Di ruangan mas CP (Chamdan Purwoko), dia curhat soal penyakitnya. Bagi dia ini vonis berat dan dia tahu maut mengintai.

Munir meminta saya me-review semua polis asuransinya. Saya hanya terdiam dan sekelebat pikiran soal maut, dan tanpa ragu saya minta dia tenang dan dibawakan semua data polisnya. Pengobatan Leukemia jelas butuh biaya tinggi.

Kami memang memiliki asuransi kesehatan dari kantor, tetapi jelas tindakan media untuk obat leukemia butuh biaya tak sedikit. Beruntung, Munir dan istri dan dua anaknya juga memiliki setidaknya dua asuransi dari perusahaan lain. Prudential menjadi salah satu asuransi yang memberikan manfaat maksimal untuk pengobatan Munir di RS. Plafon hingga lebih dari seratus juta bisa didapatnya.

"Kalo gua sih, pengobatan rumah sakit itu peluangnya fifty-fifty," kata Munir kala saya minta dia fokus ke pengobatan dan dampak kemoterapi.

Munir memilih untuk alternatif. Tak ada yang salah, ini soal pilihan dan itu ikhtiar, kata saya mari Bismillah.

Kabarnya tim dokter memprediksi waktunya tak lama. Kami cuekin dan tetap berpikiran positif.

Munir itu tangguh. Keluar masuk rumah sakit, ICU, tetapi tetap mengirimkan berita ke kantor. Coba saja tanya Pradjoto, Maryono (dirut Bank Century), Elvyn G. Massassya (Dirut Jamsostek), Jahja Setiatmadja (Dirut BCA), dan banyak dirut lainnya.

Munir tahu saya selalu koordinasi dengan pihak HRD soal absensi dan asuransi dia. Berulang kali saya merasa terbantukan oleh bu Darlis, manajer SDM yang membantu pengurusan klaim asuransi Munir meskipun beberapa sudah telat.

"Sorry merepotkan," kata Munir.

Suatu ketika diajak Dessy (istrinya) dan anaknya ke rumah saya. Kakinya masih bengkak dan Dessy yang nyetir. Dia memang punya rumah di karawaci dekat rumah saya, yang dikontrakkan ke orang. Saya kadang diminta tolong mengawasi rumahnya.

Pas Lebaran, dia masuk rumah sakit lagi, "Dokter bilang waktunya paling 8 bulan, kini udah 10 bulan.. alhamdulillah," kata Munir.

Jumat sore, 31 Agustus kami lagi rapat di kantor. Selepas magrib saya dapat kabar, Munir kembali ke rumah sakit.

Senin sore, 3 September, saya kaget melihat Munir tak sadarkan diri bertahan dengan alat bantu pernafasan di ruang ICU itu. Cairan kini membanjir di dalam tubuhnya, pertanda organ vital pun malfungsi. Saya jadi ingat almarhumah ibu saya yang juga pernah begitu. Feeling ini tak akan lama.

Selasa siang, mata saya tiba-tiba gatal memerah. Tak lama kabar duka pun menyeruak, Munir telah tiada.

Tadi malam itu, nulis namamu di papan nisan itu sangat menyesakkan hati...

Aaah bro, barisan kalimat ini tak cukup menggambarkan tentang kita dalam satu dekade terakhir.

Rest in peace kawan.... tolong pesan kavling di surga sana.
Read more >>

Wednesday, August 29, 2012

Enak itu sederhana

enak itu sederhana. Coba saja abis duduk pegal atau nyetir lama trus ngulet? abis itu pasti rasanya enak..




Ngulet dalam bahasa jawa berarti meregangkan otot-otot. Bagi saya, kalau mau maen bola sih, ngulet itu wajib, kalau tidak ngulet dijamin maen bola bisa kram dan cedera. coba aja

Berikut manfaat ngulet yang biasa dilakukan saat bangun tidur, seperti dilansir Livestrong, Rabu (4/4/2012):

1. Otot lebih fleksibel
Setelah tidur sepanjang malam, orang sering terbangun dalam keadaan kaku dan otot tegang. Hal ini biasanya disebabkan karena melakukan posisi berbaring yang sama dalam waktu yang lama.

Setelah terjaga, Anda secara tidak sadar akan meregangkan tubuh untuk mengembalikan fleksibilitas di tangan, belakang leher dan kaki. Otot yang lebih fleksibel akan membuat Anda terbangun lebih mudah dan bersemangat menjalani tugas sehari-hari.

2. Fleksibilitas sendi
Penyebab kekakuan tubuh adalah kurangnya aktivitas fisik sehari-hari, kelebihan berat badan, pola makan yang buruk, pola tidur yang tidak baik dan lingkungan yang dingin atau lembab, menurut Healthy Back Institute.

Peregangan di pagi hari membantu meningkatkan jangkauan gerak sendi, serta kekakuan yang sering menyertai orang yang tidak aktif dan kegemukan. Penurunan fleksibilitas pada sendi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami arthritis atau memiliki keseimbangan yang rendah, yang dapat mengakibatkan cedera.

3. Meningkatkan sirkulasi darah
Peregangan di pagi hari secara dramatis meningkatkan sirkulasi darah. Ketika melakukan pereganga, darah akan bergerak lebih cepat dan beredar ke otot-otot. Sirkulasi darah yang baik akan membantu Anda untuk bergerak dan melakukan fungsi aktivitas sepanjang hari.

4. Menghilangkan stres
Peregangan juga membantu menghilangkan stres dan ketegangan. Kadang-kadang sulit untuk beranjak dari tempat tidur di pagi hari, terutama bila Anda harus menghadapi hari yang menegangkan.

Intinya, bagi saya sih ngulet itu enak, sederhana, murah dan menyehatkan...
Read more >>

Thursday, August 16, 2012

ANTASARI vs SBY: transkrip pertemuan 9 Oktober 2008 (bag-2)

Transkrip ini diedarkan guna membantah tudingan mantan Ketua KPK Antasari Azhar bahwa dirinya pernah memimpin pertemuan soal penyertaan modal sementara untuk Bank Century pada tanggal 9 Oktober. Pada tanggal tersebut, pertemuan itu dihadiri, antara lain, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Koordinator Perekonomian ad interim Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Ketua BPK Anwar Nasution, dan Ketua BPKP Didi Widayadi.



Berikut ini adalah lanjutan Transkrip Pertemuan 9 Oktober (II):

Kepala Kepolisian RI

Terima kasih Bapak Presiden. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu, Pak Jaksa Agung, Bapak Ketua KPK, Bapak ketua BPK dan Bapak Ketua BPKP.

Ada dua hal yang akan kami sampaikan pada Bapak Presiden berkaitan dengan direktif Bapak Presiden, besok pagi dalam rangka “commander wish” kami kepada seluruh Pati, kami akan juga sampaikan direktif Bapak Presiden kepada jajaran untuk menyikapi tindak lanjut sampai dengan di daerah, apa yang akan dikerjakan oleh para Kapolda. Dan nanti pada hari berikutnya sampai dengan tataran AKBP-AKBP kami kumpulkan, sehingga semua jajaran memiliki sense of crisis dengan apa yang dihadapi oleh bangsa dan Negara.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kami ingin menyarankan di direktif yang kelima di sini tentunya dalam menyikapi untuk melakukan mencari peluang dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dan kemudian tentunya yang kedua di dalam direktif yang keenam tentang insentif dan disinsentif.

Kemudian yang kaitannya dengan direktif yang keenam tadi untuk mencegah masuknya barang produk-produk dari luar ke Indonesia, tentunya nantinya ada kebijakan dari menteri terkait yang akan dikeluarkan. Yang mungkin Bapak akan sampaikan tadi secara normatif, ini tentunya masih melalui suatu proses kebijakan-kebijakan yang dalam bentuk sementara.

Nah untuk itu kami menyarankan Bapak Presiden agar kami bisa mengawal kebijakan itu tentunya, yang pertama, agar kebijakan tadi juga tidak dibijaksanakan lagi oleh kepala-kepala daerah di daerah. Sehingga nanti tidak terjadi perbedaan persepsi. Dan kami berusaha karena sudah amanat dalam direktif ini harus saling sinergi antar semua aparat. Begitu kebijakan itu dikeluarkan, mohon oleh menteri terkait bisa didistribusikan kepada kami aparat penegak hukum.

Sehingga bisa kami ke bawah bisa mensosialisasikan dan kemudian mengamankan apa yang menjadi kebijakan, sehingga kalau ada indikasi-indikasi yang berkait dengan peristiwa ini akan mengarah suatu pelanggaran hukum, kita sudah bisa mencoba meluruskan. Berkait dengan itu, ini saran dari kami Bapak Presiden, untuk bisa ditindaklanjuti oleh kami semua, sehingga nantinya tidak saling menyalahkan dan bahkan saling menuding bahwa adanya kebijakan ini tidak diamankan oleh aparat penegak hukum. Ini yang pertama Bapak Presiden.

Yang kedua, kami menyarankan untuk tentunya mewaspadai dengan harus kita berdayakan lembaga-lem­baga yang sudah ada seperti lembaga penjamin simpanan yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk tentunya menghindari ada kepa­nikan sehingga trust, sehingga tentu di sini bagaimana lem­baga ini ikut berperan. Ini saran dari kami.

Kedua, berkaitan dengan peran pengawas Bank Indonesia Pak, karena apapun kita menyadari bahwa dengan adanya peristiwa seperti ini tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak perbankan yang nakal memang, dia sudah dalam posisi yang sulit, dianggap ini kredit macet dan lain-lain, sehingga ini perlu adanya peran dari BI. Kami sudah ada MoU dengan Bapak Jaksa Agung untuk tentunya peran dari lembaga pengawas perbankan dari BI itu sendiri diperankan. Sehingga kami dari awal sudah bisa mengawal apa yang kira-kira ada indikasi bank-bank yang nakal, yang memang akan mencari kesempatan untuk memanfaatkan peluang ini.

Kemudian yang ketiga, tentunya juga kami berharap peran dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapak Presiden, dengan lembaga keuangan yang berasal Undang-Undang 8 Tahun 1985 tadi, untuk memberikan suatu kepastian hukum tentang processing apa yang berkaitan dengan pasar modal, dengan saham, sehingga jangan sampai ini juga dijadikan peluang. Sehingga dengan demikian kami aparat penegak hukum di awal sudah diberikan green light, sehingga dari awal kita sudah bisa mengawal dan mengamankan.

Ini saran kami Bapak Presiden yang dapat kami laksanakan. Dan direktif Bapak Presiden besok sudah kami distribusikan, dan kami arahkan langsung dengan kami break down apa yang harus dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Terima kasih Kapolri. Terima kasih pula besok akan dijelaskan kepada perwira tinggi Kepolisian tentang situasi yang berkembang.

Yang pertama, itu penting para menteri, kecepatan menyampaikan kepada jajaran kepolisian tentang regulasi, tentang policy. Sering ada kasus di lapangan, polisi menjalankan tugas atas sesuatu yang barangkali bulan lalu ada perubahan, tidak disampaikan kepada kepolisian, bukunya masih buku yang lalu, terus ada isu, menjadi masalah begitu. Saya kira sangat penting masalah penjaminan tadi LPS itu. Memang ini kemarin juga ada pikiran-pikiran para dunia usaha untuk mendapatkan blanket guarantee seperti dulu. Tetapi semangat kita itu kan moving away dari blanket guarantee nanti moral hazard-nya akan tinggi sekali. Nah kalau sekarang dianggap kurang jumlahnya dibicarakan tetapi konsepnya bukan lagi konsep blanket guarantee.

Kemudian yang ketiga, yang pasar modal Bu Ani. Yang pasar modal, tolong dengarkan, supaya nyambung nanti apa yang saya sampaikan. Yang disampaikan Kapolri itu juga betul, berkaitan masalah pengawasan ini jangan sampai menggunakan buku yang berbeda. Nanti ada saja satu, dua jadi berita yang tidak sinkron, bisa menambah paniknya pasar dan tambah paniknya nanti masyarakat. Jadi any single policies, single regulation, tolong segera dikomunikasikan dengan yang lain. Jadi bukan hanya Kapolri karena saya sudah mengundang beliau-beliau, dan nice-lah kalau BPK, KPK semua juga mendapatkan. Terima kasih Kapolri. Kepala BPKP saya persilakan.

Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Keuangan

Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak dan Ibu Menko, Ketua BPK, KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri BUMN, Mensesneg dan Seskab.

Mengacu pada PP 60 yang kebetulan kami bagikan ini pak yang sudah ditandatangani resmi tanggal 28 Agustus, yaitu sistem pengendalian intra pemerintah. Maka BPKP auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden di dalam mengawasi akuntabilitas pengawasan keuangan yang sifatnya financial maupun yang non financial.

Kami anggap bahwa 10 direktif dan perintah kebijakan dari Bapak Presiden kalau kita melihat daripada Undang-Undang yang dikatakan Pak Jaksa Agung, baik Undang-Undang 45 pasal 4 Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemegang Undang-Undang Dasar.

Demikian juga Undang-Undang 17 pasal 6 dan pasal 7, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dan juga Undang-Undang Nomor 1/2004 pasal 58 ayat 1, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mengatur dan menjalankan sistem pengendalian intern Pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan.

Maka kalau kita mendalami apa yang dikatakan keuangan negara, objeknya adalah semua hak dan kewajiban warga Negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya masalah moneter, fiskal, keuangan negara yang dipisahkan dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara. Subjeknya adalah seluruh objek yang dimiliki, dikuasai pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan badan lain yang terkait. Prosesnya dalam keuangan negara ini perumusan kebijakan dan pertanggungjawaban dan juga makro perspektif pun juga ada di sini semua.

Maka tentunya rule and regulation terhadap kebijakan 10 direktif ini, sebetulnya tidak ada masalah kerugian Negara, sepanjang aturan sudah ada yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung, dan ini sudah ada semua di sini di dalam abstraksi buku ini semua.

Permasalahan adalah di dalam proses manajemen pengawasan bagaimana implementasi 10 ini betul-betul bisa optimal, dalam arti penerimaan Negara ini bisa dioptimalkan tapi juga bisa dilakukan spending atau efisiensi dan juga percepat pencapaian target-target program.

Oleh karena itu, masalah manajemen pengawasan menjadi sangat penting sekali dan kebetulan ini sudah keluar 4 tahun bahwa, Undang-Undang dari konstitusi sampai 3 paket Undang-Undang Keuangan sudah keluar, maka se­be­tulnya apa Bapak Presiden, bahwa kita sudah merubah suatu rezim yang dulu berorientasi kepada complain audit rechts matigheid wet matigheid, ketaatan yang khususnya ditangani oleh Bapak BPK maka sekarang harus dituntut untuk mampu melakukan performance audit. Di bidang akuntan dikenal dengan substance over form.

Artinya misi itu diutamakan, performance, outcome. Bisa saja ada kerugian negara, saya ulangi, ada tidak ada kerugian Negara tapi melawan hukum, tapi untuk kemaslahatan yurisprudensi, kami sudah MoU dengan KPK, maka dalam ajaran hukum doel matigheid bahwa hukum itu tidak hanya sekadar salah benar, tetapi tujuan ekonomi, sosial, Triple Bottom Line itu menjadi tolok ukur daripada performance audit Pak. Jadi menurut kami fungsi peng­awasan di dalam implementasi 10 directive Bapak Presiden, akan menjadi permasalahan di tingkat operasional, yaitu masalah diskresi Pak.

Memang discretion atau kebijakan yang kalau kebanyakan pun juga menjadi salah. Sekarang siapa yang menjustifikasi bahwa ini kemaslahatan. Maka sebetulnya perintah Bapak Presiden tanggal 7 Januari kepada BPKP untuk menyusun suatu clearing house terhadap masalah dispute, apakah ini tataran kebijakan administrasi, apakah kalah lelang terus kemudian apakah dilaporkan, dibuat opini oleh BPK di website atau di koran, terus kemudian Polisi, Jaksa, Penyidik melakukan pemeriksaan, padahal ini baru salah dalam administrasi pelelangan.

Maka di sini clearing house kita pakai dan ini sudah bersama dengan tanda tangan dengan Kapolri dan Jaksa Agung, dan kami juga dengan KPK sudah kita lakukan. Dengan Pak Anwar pun juga kami sudah melakukan rekonsiliasi Pak, kayak masalah BOS itu kami back up, bantu tenaga BPKP ke BPK Pak. Kami sudah lakukan cantik seperti itu, jadi tidak ada permasalahan karena memang pisau analisanya adalah akunting, publik akunting,tinggal masalah internal atau eksternal.

Jadi kami menyarankan bahwa masalah kegamangan dispute, ketakutan, ini sudah dijabarkan sampai ke tingkat wilayah clearing house. Kemudian di situ akan kita lihat apakah ini tataran kebijakan atau tindak pidana korupsi yang harus dilakukan gelar perkara ke penyidik. Itu sudah kita lakukan suatu mekanisme gelar kasus demikian.

Yang kedua, adalah masalah acquitted charge Pak. Jadi pada saat sekarang ini kita memang di dalam permasalahan mengambil suatu keputusan yang mungkin tidak populer tapi harus diambil keputusan, meskipun untuk kemaslahatan. Tapi siapa yang menjustifikasi, perlu ada suatu lembaga dan clearing house, itu kita lakukan. Tetapi setelah, bahwa tidak selamanya kita menjabat di sini, proses manajemen pelepasan tanggung jawab, termasuk diskresi yang diputuskan di dalam sektor publik, ini belum Pak. Kalau di corporate ada acquitted charge, kalau itu sudah dilaporkan pada RUPS, diterima atau tidak, selesai, tidak ada tuntutan.

Tapi di sektor publik, kita mengadopsi akuntansi sektor private ke publik, ini belum ada pelepasan. Kita laporkan kepada DPR, sudah diperiksa oleh BPK, bukan jaminan nanti setelah ini lepas tanggung jawab. Nah ini barangkali perlu ada suatu rule and regulation, juga aturan tentang pelepasan tanggung jawab acquitted charge di sektor corporate, di sektor publik ini perlu dilakukan, karena tentunya kita harus punya kepastian dalam mengambil keputusan diskresi, pada saat kita dalam keberadaan ada di sini.

Jadi kami telah melakukan break down 10 direktif ini Pak sesuai bahwa sebagai auditor Presiden, ada perangkat COSO dan ini memang peraturannya seperti itu. Satu contoh, kami sedang mapping tentang bagaimana masing-masing dari seluruh departemen dan pemerintah daerah ke bawah, untuk penajaman tujuan program-program target penajaman itu sendiri. Demikian juga penetapan dan rencana strategik yang relevan, kriteria dan ukurannya seperti apa.

Demikian juga identifikasi resiko termasuk metode, termasuk juga analisa risiko terhadap dampak pencapaian tujuan. Ini semua kami mulai fungsikan PP 60 ini, mudah-mudahan dengan terukur secara jelas ini parameternya, sehingga kami dalam fungsi pengawasan termasuk BPK nanti pun akan jelas mengukur kinerja atau performance daripada pengguna anggaran di lapangan dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Demikian kami laporkan Bapak Presiden.

Presiden Republik Indonesia

Terima kasih Kepala BPKP. Saya hargai upaya untuk makin memantapkan penataan di lingkungan pemerintah, BPK tentu memiliki cakupan yang lebih luas karena negara. Tapi pemerintah pastikan betul bahwa kita juga comply dengan apa yang dilakukan. Sehingga BPK tentu pada posisi yang tidak harus menangani semua persoalan, itu di luar jangkauan BPK.

Oleh karena itu, saya ingin semua bekerja penuh, sehingga negara ini betul-betul makin tertib. Mestinya bukan hanya pemerintah, DPR-nya juga, DPD-nya juga, MPR-nya juga, BPK-nya, MA-nya, MK-nya, semua. Dengan demikian makin baguslah negara kita.

Nah yang pesan saya satu saja, untuk APBN tadi, karena instruksi saya yang bisa ditunda, ditunda, yang bisa dihemat, dihemat, kecuali yang untuk growth stimulation dan untuk social safety net itu jangan, karena untuk rakyat ini, sehingga bisa dilihat juga nanti mana yang menjalankan termasuk daerah-daerah, mana yang tidak itu. Baiklah kalau begitu saya senang sekali Bapak karena kita satu persepsi, satu perahu, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga, pengalaman masa lalu dan ini pun juga untuk ke depan.

Mari terus kita pelihara komunikasi supaya cepat untuk mengelola masalah. Sekian nanti para menteri ketemu saya, ada yang urusan tertentu tadi, terima kasih wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Read more >>

ANTASARI vs SBY: Ini Transkrip rapat 9 Oktober 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersumpah bahwa dirinya tak membahas soal penyertaan modal sementara senilai 600 juta dollar AS kepada Bank Century pada 9 Oktober 2008, sebagaimana ditudingkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

"Saya katakan di hadapan Allah SWT, sama sekali tidak ada. Tidak ada yang menyinggung soal Bank Century. Apalagi membahas yang namanya bail out,

" ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (15/8/2012) malam.



Selain membeberkan kronologis rapat, Kepala Negara membeberkan transkrip rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, dan dihadiri anggota jajaran Kabinet Indonesia Bersatu I, di antaranya, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ad interim Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri BUMN Sofyan Djalil, Ketua BPK Anwar Nasution, dan Ketua BPKP Didi Widayadi.

Berikut ini adalah transkrip pertemuan tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan BPK, Pimpinan KPK, Pimpinan BPKP, para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, yang saya hormati.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya.

Kita sama-sama mengikuti dinamika dan per­kem­bangan perekonomian kita sebagai bagian dari perekonomian dunia. Kita sering mendengar bahwa in crucial things, unity. Dalam menghadapi masa sulit diperlukan kebersamaan dan persatuan. Salah satu kegagalan dan buruknya keadaan negara kita 10 tahun yang lalu, 1998, karena absennya not only leadership dalam berbagai hal, tapi juga sinergi, kebersamaan di antara kita semua waktu itu.

Oleh karena itu, sambil kita sama-sama membangun semangat untuk melihat ke depan, melihat ke belakang untuk memetik pelajarannya supaya tidak terjadi lagi, saya sungguh ingin mengajak semua para penyelenggara negara untuk kita betul-betul sama-sama melangkah ke depan.

Pak Anwar Nasution masih ingat waktu Undang-Undang Dasar kita belum diamandemen, dulu ada penjelasan. Penjelasan itu saya kira Pak Antasari juga masih ingat ya, garis besarnya itu maju mundurnya kehidupan negara itu sangat tergantung pada semangat daripada penyelenggara negara. Bunyinya begitu, semangat daripada penyelenggara negara. lni masih berlaku sebetulnya, kita melangkah bersama.

Oleh karena itu, saya senang Bapak berkenan hadir semuanya hari ini. Dalam kapasitas saya sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara, saya ingin menjelaskan secara singkat what’s going on di negara kita ini sebagai, sekali lagi, aliran dinamika global, dan langkah-langkah ke depan seperti apa yang mesti kita tempuh, konstruksi penyelesaian masalah seperti apa, karena dalam situasi seperti ini, bisa jadi nanti ada isu-isu yang berkaitan dengan sistem, tatanan, dalam utamanya segi-segi pengambilan keputusan dan tindakan yang mesti dilakukan dengan cepat.

Ketika saya menerima Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu, lengkap dengan hakim Mahkamah Konstitusinya, saya juga sampaikan, bisa jadi nanti ada yang me­ review, men-challenge, karena undang-undang tidak mengatur ada tindakan-tindakan yang kita ambil untuk menyelamatkan negara, dipermasalahkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, tanpa saya mengintervensi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, patut kita berkomunikasi, misalnya Mahkamah Konstitusi menanyakan apa latar belakangnya dan pikiran-pikiran ketika sebuah keputusan diambil.

Dalam konteks itulah, saya ke hadapan para pimpinan lembaga negara yang hadir, terutama yang tidak di bawah koordinasi saya, Pak Anwar Nasution, Pak Antasari, kita bisa menyatukan penglihatan dan persepsi. Dengan demikian upaya kita untuk memetik pelajaran masa lalu dan sekarang, kita harus lebih melihat ke depan, itu betul-betul bisa terwujud dengan baik.

Bu Ani terpaksa kita panggil kembali. Beliau yang minta dipanggil. Mestinya masih ada urusan di Amerika, tapi dalam keadaan begini, tidak tega kalau beliau meninggalkan saya. Jadi sampai di Dubai langsung balik kanan. Bagus itu. Itu namanya crisis action leader, dan kita insya Allah semua ada di situ.

Saya minta kesabaran. Saya akan ceritakan 10-15 menit hal-hal yang pokok dari pertemuan kami kemarin tanggal 6. Jadi saya undang, di samping jajaran kabinet utuh, BUMN yang berskala besar, LPND, lantas KADIN, private sectors yang besar-besar, ekonom, pengamat, dan juga pimpinan media massa. Jadi konsep kita itu Indonesia incorporated.

Dari itu semua, hanya dua yang ingin saya sampaikan, Bapak/lbu.

Yang pertama, mungkin sudah mendengar, saya itu punya keyakinan penuh bahwa todays situation is much different dengan the situation in 1998. Tidak sama. Tidak berarti kita lalai, tidak waspada, underestimate tetapi sesungguhnya jauh berbeda.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita panik, kemudian kita tidak bisa berpikir jernih, over react, dan akhirnya salah. lni yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, waktu itu direktif saya, saya beri judul: “Untuk memelihara momentum pertumbuhan sekarang ini, sambil menyelamatkan perekonomian kita dari krisis keuangan global.” Coba masuk ke slide nomor 6.

lni Pak Anwar pasti lebih menguasai sebagai Ekonom Senior, saya Ekonom Yunior, langsung praktik lagi.

Baik, yang pertama, dulu 1997-1998, mengapa kita begitu dalam kejatuhan kita, ada masalah fundamental kita, ada market panic, ada vulnerabilities, legal framework, aturan yang tumpang tindih dan sebagainya. Tiga-tiganya itu ada. Mengapa krisis di Indonesia sungguh severe waktu itu, ada misgovernance. Karena itulah Bapak-bapak harus bekerja siang dan malam untuk itu. Ada corruption yang meluas, mendalam.

Oleh karena itulah Pak Antasari bekerja siang malam sekarang. Ada krisis politik sebetulnya saat-saat akhir Pak Harto, terus akhirnya terjadi peristiwa Mei itu, dan seterusnya.

Lantas jangan diabaikan ada insecurity of the ethnic Chinese, capital out flow, mereka hijrah luar biasa dulu, karena peristiwa Mei. Minyak pun jatuh harganya di bawah 20 dolar per barrel. Kemudian terjadi El Nino, kekeringan panjang, susah. Nah, ditambah lagi the breakdown in public order dan terjadinya communal conflicts di Sampit, di Maluku, Maluku Utara, Poso, dan sebagainya. Ini potret dulu, pantas kalau krisis kita sungguh buruk.

Secara ekonomi, mengapa juga buruk? Demand drop luar biasa, private investment mengalami penurunan yang drastis, public investment expenditure mengalami pengurangan yang signifikan. Output, bayangkan, dari 7% sebelumnya, minus 12-13%, income per capita dari 1.100 USD drop 400 USD saja. Belum real income pada tingkat grassroots.

Nah, budget defisit kalau sekarang meskipun tan­tangannya sangat berat untuk APBN kita, tapi kita belum bicara di atas 2%. Dulu 8, 5%, itu pun bukan untuk ekspansi fiskal sebagaimana remedy, resep yang dianjurkan Keynes menghadapi krisis. Itu habis untuk food, untuk other subsidies for the poor, yang kira-kira berkaitan dengan social safety net yang memang itu juga needed.

Nah, ini disampaikan di tahun 1999 waktu itu, bukan sekarang. Dia, para pakar itu mengatakan, Indonesia itu bagaimana, kira-kira cepat nggak recover-nya itu. Jawabannya ya tergantung, apakah cepat anda memulihkan private demand, apakah cepat anda memulihkan kepercayaan. Bagaimana anda menyelesaikan masalah broken banking system, dan kemudian bagaimana anda mengatasi hutang, debt resolution yang ratusan triliun jumlahnya waktu itu.

Saudara-saudara, mengapa lima butir ini saya angkat, untuk saya mengajak Saudara-saudara sebagai penyelenggara negara yang lain untuk ikut menenangkan keadaan, dan tidak perlu kita lebih panik dibandingkan orang lain yang mestinya lebih tidak memahami hal-hal yang fundamental seperti ini.

Nah, dari situ, saya langsung saja masuk kepada apa yang saya harapkan bagi kita semua yang kemarin hadir, untuk diketahui oleh Bapak/lbu sekalian, sehingga nanti ketika ada isu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu, dapat memahami konteksnya, memahami latar belakangnya.

Masuk saja langsung slide nomor 26. Ini capaian-capaian ekonomi selama 4 tahun, meskipun masih banyak PR, tapi ada achievement yang tidak boleh kita sia-siakan momentumnya, tapi saya bypass saja.

Baik, jadi yang pertama, Pak Anwar dan teman-teman yang lain, ini yang paling mendasar. Kita harus tetap optimis, bersatu dan bersinergi untuk memelihara momentum pertumbuhan, mengelola dan mengatasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat. Situasi sekarang jauh berbeda dengan situasi 1998 dan seterusnya­ dan seterusnya. Dan lihat, mari kita jaga kepercayaan masyarakat.

Ini Amerika yang mbahnya capitalism, mbahnya ekonomi pasar, mbahnya orang yang bisa mengelola finansial dan seterusnya, mengapa lebih buruk, karena ternyata confidence mereka juga drop. Trust di antara lembaga-lembaga keuangan mereka juga rendah sekarang ini.

Jadi bukan hanya Indonesia yang sering panik, sering tidak percaya diri. Negara maju pun yang selama ini mengajari kita, guru kita, juga mengalami masalah yang luar biasa. Itu direktif saya yang pertama kemarin.

Yang kedua, ini memang PR yang saya berikan, tugas yang saya berikan, bahwa meskipun keadaan sulit, tapi bagaimana pun kita harus berusaha sangat keras, berusaha maksimal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6%. Ini achievable. Manakala skenarionya lebih buruk dari pada yang kita pikirkan, yang terjadi sekarang ini ya explainable mengapa tidak sampai 6%. Tetapi sekuat tenaga harus kita jaga.

Kita tahu komponen growth itu dari segi demand, demand side, consumption, government expenditure, investment, dan net export dan import. Yang saya minta kemarin kepada seluruh pihak termasuk private sectors untuk menjaganya bersama-sama.

Nah, yang poin ketiga, mari kita manfaatkan per­ekonomian domestik. Ini banyak orang yang tidak tahu bahwa exposure capital market kita ini sebagai sumber pembiayaan, tidak sama dengan negara-negara maju yang sangat mempengaruhi. Kita tidak sebesar mereka. Lantas komponen ekspor kita terhadap growth itu juga tidak sama dengan negara-negara yang ekonominya export oriented economy.

Jadi sebetulnya kita punya capital, punya resources, punya budget, punya sumber-sumber ekonomi lokal yang tidak harus ikut­ ikut terjatuh dalam suasana seperti ini, dari Wall Street ini. Kita masih ingat sabuk pengaman perekonomian kita 1998 dulu kan UKM, Koperasi, sektor informal, malah itu yang tenang dulu. Yang berjatuhan yang ekonomi formal, perusahaan-perusahaan, konglomerat, dan sebagainya. Jadi saya punya keyakinan ini pun sebetulnya harus kita daya gunakan dengan baik.

Nomor tiga, nah, ini budget. Budget ini memang kita memilih solusi fiskal bukan berarti solusi moneter tidak penting, tetapi dua-duanya mixed, dan yang lebih cepat, yang lebih direct itu biasanya solusi fiskal untuk pertumbuhan dan untuk social safety net. Exercise yang dilaksanakan Departemen Keuangan, Bapak-bapak, insya Allah tidak akan terganggu. Alokasi biaya untuk pembangunan infrastruktur dan stimulasi pertumbuhan lainnya agar growth dan employment creation itu kita jaga.

Dan juga insya Allah tidak akan berkurang alokasi untuk penanggulangan kemiskinan atau social safety net, karena kita harus berempati pada mereka. Program-program tiga cluster yang lainnya akan kita jaga dalam komponen pengeluaran pemerintah dalam budget kita.

Nah, yang mesti kita perhatikan masalah defisit. Defisit ini, Bu Ani sedang melaksanakan exercise, kalau harga minyak sekarang asumsi 95 dolar, berapa. Tapi saya sudah minta tolong di-exercise kalau harga minyak 80 dolar. Sekarang, hari ini, minggu ini, ICP sudah 80 dolar. Jadi kalau 2009 bertahan harga seperti ini, berarti mestinya asumsi harga minyak dalam APBN 2009 ya 80 dolar. Mestinya begitu.

Nah, defisit ini, kalau itu terjadi, tidak akan lebih dari 2%, meskipun saya harap juga jangan terlalu kecil supaya ada ekspansi. Asalkan begini, dapat dibiayai, ditutup. Saudara tahu, tidak terlalu mudah sekarang mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dalam situasi keuangan global seperti ini, tetapi however, my mission kepada Bu Ani dan semua teman-teman Menteri, bahwa sasaran kembar dual atau twin objective growth with equity ini harus tetap kita pertahankan. Itu yang nomor tiga.

Namun demikian, ini juga BPKP mesti melihat juga nanti tetap dilakukan BPK, saya mohonkan Pak Anwar juga melihat, saya menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk daerah, agar efisiensi dilakukan. Pembatasan terhadap pembelanjaan yang konsumtif yang dapat ditunda, ya tidak realistik kalau masih tetap dipertahankan dalam keadaan seperti ini. APBD ini kita harus keras Bu Ani, keras dalam arti mendisiplinkan.

Jangan sampai yang kurang tidur Jakarta, nanti daerah-daerah business as usual, masih studi banding ke Hong Kong, gubernurnya masih liburan di Macau misalnya, wah ini kiamat negara kita. Mata saya sudah bengkak, Pak Antasari, ini akibat kurang tidur, mereka masih jalan-jalan gitu kan celaka nanti.

Oke, yang keempat, dunia usaha. Ini yang penting. Ini ya biasa, saya ini karena sering ketemu teman-teman businessman, ada yang sangat kooperatif, ada yang sangat sharing dengan kita perasaannya, tapi ada juga 1-2 yang dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa dilakukan.

Penyakit ini masih ada, terus terang ya, terus terang masih ada. Oleh karena itu, saya memberikan moral appeal, ayolah, masa kita ulangi lagi rakyat kita harus menderita lagi gara-gara kita yang tidak “entos” gitu.

Jadi sektor riil ini maksud saya tetap bergerak. Bapak, jangan sampai ada PHK-PHK yang tidak perlu, bisa saja ekspansi berkurang. Ya memang mesti ada yang mengoreksi lagi dia. Kalau sektor riil tetap kita jaga to a certain degree maka pajak dan penerimaan negara tetap terjaga, dan unemployment harapan kita tidak meledak.

Nah, untuk ini tentu ada kewajiban Bank Indonesia dengan jajaran perbankan, bagaimana urusan kredit, urusan likuiditas ini tetap dipelihara. Kewajiban peme­rintah dan kita sudah, sedang, akan mengolah suatu policy, regulation, climate, dan incentive agar sektor riil ini tetap bergerak.

Dan kewajiban swasta, nah ini saya juga melihat ini baru tiga hari ada teman-teman bisnis yang paniknya luar biasa. SMS berapa kali masuk ke tempat saya ini. Wah, ini kok nggak bagus ini, meskipun yang lain kalem, tenang. Harus lebih resilient dan harus tetap mempertahankan kinerjanya, tetap mencari peluang dan share the hardship.

Ya tidak realistik dalam keadaan seperti ini nggak terganggu sama sekali dia punya pundi-pundi. Mesti ada gangguan, wong ini sangat bisa dijelaskan kok, dan makin tua kita, Pak Sofyan Djalil, saya itu makin tajam, 1-2 teman dunia usaha yang cara berpikirnya tidak sama, ada juga itu, oleh karena itu ya harus kita hentikan. Nggak boleh itu. ltu masalah sektor riil.

Yang kelima. Nah, ini untuk diketahui bahwa dunia uneven sekarang ini. Asia is in a better shape, in a better position dibandingkan Amerika dan Eropa, karena jaringan finansial mereka interconnected, sehingga berat. Tadi saya baru telepon Perdana Menteri Australia Rudd, meskipun urusannya lebih banyak bilateral, tapi kita juga membahas ini. Saya katakan begini Pak, ini sedikit keluar, ini kan Australia itu kan sekutunya Amerika.

Saya bilang dalam keadaan seperti ini Amerika dan negara-negara maju harus lebih bertanggung jawab, lebih berbuat, do more, karena dia punya kapasitas. Kalau tidak, bagaimana kami yang negara berkembang ini yang tidak punya kemampuan seperti mereka. Jadi karena ini semua dipengaruhi oleh mereka, ya malah si Kevin Rudd, “Wah, setuju sekali, kalau perlu dipanggil saja itu..”, siapa Din, tadi Din? diundang Duta Besar Amerika di sini, sampaikan itu.

Memang betul, ini kan kita kena getahnya. Betul ini, kena getahnya. Nah, oleh karena itu Asia somewhat menurut saya safer. Lebih aman. Itulah kemarin, Menteri-menteri kami, Bapak, seperti Menteri Perdagangan, yang lain-lain, saya minta untuk cerdas memelihara komunikasi ini dengan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tempat-tempat lain supaya kita bisa terus memelihara hubungan itu.

Saya juga titip pada orang-orang tertentu yang sedang ada di luar negeri, informal track. Coba, apa yang bisa dikerjasamakan untuk misalkan dari Timur Tengah, Petro Dolar mereka tentu tidak menabrak undang-undang. Dan ini Bu Ani dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian tolong produk kita harus lebih kompetitif, ekspor kita. Jangan sudah begini ada hambatan-hambatan birokrasi kita, hambatan-hambatan yang lainnya bersaing pun kalah, bagaimana mau bersaing sama dumping dari China, yang lain-lain nanti akan ke mana-mana. Ini kita dorong.

Yang keenam, Bapak, ya ini sudah sejak zaman Pak Harto ini kampanye produk dalam negeri. Kalau nggak salah Pak Ginanjar itu pernah menjadi Menteri urusan begini dulu, pernah kan? Ya seperti ini, yang tidak terlalu sukses itu dulu.

Nah, sekarang poinnya begini Pak, kalau ini kita gebrak betul produk dalam negeri, akan bagus neraca pembayaran kita, karena sekarang tertekan. Yang berat ini sekarang masalah balance of payment kita. Jadi kalau ini kita perbaiki, insya Allah bagus sehingga tidak mengganggu.

Pasar domestik kita ini makin kuat Pak, makin tumbuh. Jadi Bapak, dengan abdi negara kita naikkan gajinya, dengan bantuan subsidi petani, nelayan, itu dia punya uang untuk membeli. Ini penyakit Pak, ini nomor tiga ini misi penegak hukum. Banyak masih ada saya rasakan departemen-departemen/kementerian yang lebih suka membeli dari luar negeri karena fee, karena komisi, karena yang aneh-aneh gitu, padahal bisa dibikin di dalam negeri.

Oleh karena itu incentive and disincentive system harus kita kenakan. Dan saya sudah minta ada Perpres saya yang mengatur, melarang lah ibaratnya, membeli barang-barang yang kita sendiri bisa di sini bagus, sehingga hidup kita punya pasar.

Ini bidang garapnya BPKP, tentu BPK yang lebih luas, lebih atas, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ini masalah procurement. Ini yang saya belum puas sebetulnya selama 4 tahun ini. Masih ada budaya fee yang tidak masuk akal. Saya mengerti dalam negosiasi ada fee lah gitu, tetapi ketika fee itu tidak dalam konsep fee kan itu masuk penyimpangan itu.

Terus cegah dumping barang luar negeri yang tidak tembus ke pasar Amerika Serikat belok ke pasar emerging market, ini sudah kita ketahui.

Yang ketujuh, ini adalah sinergi atau kemitraan. Pemerintah, Bank Indonesia dengan jajaran perbankan, swasta, dunia usaha. Saya worry kalau ada mistrust , ada prejudice di antara pemerintah, BI, dunia usaha, timbal balik. Harus ada trust dan bebaskan dari prejudice. Saya mengatakan kemarin dalam pertemuan, semua itu penting, swasta penting, pemerintah penting, Bank Indonesia penting, perbankan penting.

Kalau ada masalah, harapan saya di antara tripartite ini, troika ini, pemerintah, dunia usaha, dengan masyarakat, ataupun BI di situ ya pecahkan dengan baik lah. Ini Bapak lihat pada tahun 1998 tidak ada saling kepercayaan, tidak ada kebersamaan, strateginya SDM, Selamatkan Diri Masing-masing, sikap mental “Perusahaan boleh bangkrut, tetapi saya nggak boleh bangkrut”, kan ada dulu perusahaannya bangkrut dia hidup tenang di Hongkong, di Shenzhen, di Guang Zou, dan sebagainya.

Dulu ada BPPN macam-macam sambil mengurusi terlalu banyak rezekinya. Itu nggak boleh. Jangan terjadi lagi lah, ini sudah lewat, sudah nggak boleh terjadi ke depan.

Yang kedelapan, ini urusan kebanyakan di tempat kami ini Pak, ini ego sektoral dan, ya ego sektoral lah. Masing-masing hanya melihat kepentingannya. Kalau ini yang terjadi ya merusak kepercayaan itu.

Terus yang kesembilan, ini tahun politik Pak, tahun Pemilu, tetapi saya berharap kita ini harus non partisan ya. Kalau sudah begini jangan untuk kepentingan partailah, jangan untuk kepentingan 2009, tapi untuk kepentingan selamatnya negara kita gitu.

Yang kesepuluh, ini masalah komunikasi dengan public. Statement yang terukur, yang diperlukan, dan sebagainya. Selesai.

Dari 10 direktif ini Bapak, yang saya ingin sampaikan nanti dalam kesempatan ini, bisa jadi karena ada tindakan yang harus diambil secara cepat, dan undang-undangnya mungkin belum tersedia, mekanismenya kan kalau itu mesti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tapi harus ada alasan apakah sungguh termasuk kegentingan yang memaksa.

Nah, kalau di tingkat bawah misalkan BUMN ada RUPS, untuk mengambil keputusan tertentu, tapi kalau harus 30 hari menunggunya misalnya, itu bisa panjang. Mungkin ada solusi instead of 30 hari, berapa hari, itu juga mungkin harus dilaksanakan untuk menyelamatkan. Nah, perkara-perkara inilah yang saya minta ada komunikasi, ada konsultasi di antara kita, dengan demikian tidak ada sesuatu yang tidak perlu terjadi.

Saya kira Pak Anwar, Pak Antasari, semua sepakat, saya pernah marah begini Pak, di Aceh itu, Tsunami itu, kan banyak barang-barang berhenti di pelabuhan Belawan. Those items were needed untuk segera di-deliver, dibagi-bagi.

Tetapi dengan alasan karena “aturannya belum ada” maka berhenti di situ. Kalau saya itu bukan orang yang, “wah, ini orang disiplin, yang bagus, yang karena nggak ada peraturannya ya nggak dikeluarkan”. Kalau menurut saya malah yang begini ini kalau perlu dihukum itu.

Saya malah salut ada Bupati, ada Gubernur, nggak ada peraturannya, tapi wong ini mau mati orang ini kok, butuh alat kesehatan, butuh ini, keluarkan dulu. Nanti saya laporkan ke Menteri atau ke Presiden, atau saya beritahu nanti penegak hukum kasusnya begini. Asalkan tidak masuk kantong sendiri.

Itu yang saya maksudkan bahwa in time of crisis, there must be an action, decision that must be taken quickly, yang barang kali mungkin belum ada aturannya. Nah, saya dalam hal ini menganjurkan nanti kepada jajaran kami untuk communicate-lah dengan Bapak sekalian, sehingga tidak masuk angin dan kemudian ke sana-ke mari.

Itu menurut saya yang bisa terjadi. Bisa juga tidak Bapak/Ibu. Tapi kalau ada satu, dua, saya sudah minta jajaran pemerintah, beritahu ya, penegak hukum, ini ada masalah ini dan supaya nanti tidak ditangkap wartawan terus ke sana-ke mari.

Kadang-kadang maksud kita baik, tapi wartawan kan kreatif itu, wah, padahal bukan itu, hanya untuk selesai ini, ada yang responsive sana, terus menggelinding kesana-kemari gitu. Ya memang harus kita hadapi dulu yang penting diantara kita mengerti ada niat-niat yang baik.

Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendengar langsung sekarang dari Pak Anwar Nasution, dan kemudian Pak Antasari dulu, kemudian baru nanti Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BPKP, bagaimana kita melihat permasalahan ini dengan memahami apa yang tadi saya sampaikan. Silakan Pak Anwar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Bapak Presiden dan Bapak-bapak serta Ibu yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih pada undangan ini. Sebetulnya saya simpati dan cemburu pada Bapak itu.

Presiden Republik Indonesia

Kok bisa?

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Karena Bapak ini mendapatkan you got your reward, Pak. Mulai dari Tsunami sekarang subprime crisis itu, dan you handled it well, menunjukan bahwa you are a good general, yang tidak banyak orang dapat tuh. Ini saya kira tantangan yang sangat baik. Jadi terus terang Pak saya simpati dan cemburu pada Bapak itu.

Yang kedua, saya setuju dengan kebersamaan yang tadi Bapak katakan itu pernah kita baca di surat kabar pada waktu Bernanke sama si Paulson ketemu sama Pelosi. Apa yang dilakukan oleh mereka itu minta kebersamaan. Nah si Paulson berlutut menyembah Pelosi.

Pelosi joke dia wah saya pikir kau bukan Katolik, memang kau bukan Katolik kau nyembah, berlutut kayak Katolik gitu. Lha yang kedua si Bernanke bilang, dia katakan kalau kita tidak ambil keputusan, ini sudah hari Kamis, minggu depan pada hari Senin tidak ada lagi ekonomi kita.

Nah di situ kita lihat. Pelosi ini adalah Demokrat. Nah jadi dengan cepat mereka mengambil kebersamaan untuk mengatasi persoalan itu. Nah saya sependapat sekali dengan Bapak itu dan saya kira you handled it well, Pak Presiden. Nah dalam kaitan ini memang saya terus terang berkali-kali saya katakan kepada Bapak ya memang saya di-trained dan pengalaman saya bidang ekonomi.

Dalam kesempatan ini, saya minta izin pada Bapak nanti Pak Boediono dia sudah beberapa kali bilang kita ketemu secara pribadi nanti. Pak Boediono dengan Bu Sri Mulyani barangkali mereka perlukan apa dari saya. Saya akan bantu nah ini sudah di luar BPK ini.

Mengenai BPK, itu permintaan Bapak itu saya kira pas sekali. Nah tadi pagi datang pada saya Luhut Panjaitan, Fachrurozy sama satu lagi partnership mereka membicarakan mengenai dia punya persoalan dengan PLN. Harga batubara sudah naik tapi per KWH itu belum bisa dinaikkan.

Saya bilang, ”Luhut Panjaitan, itu bukan urusan BPK itu, itu urusan PLN dan urusan Pak Menteri ESDM. BPK itu ndak boleh bijak. BPK itu harus berpegang pada aturan itu.

Nah, kalau you mau minta ekskalasi harga you talk to Pak Purnomo. You talk to PLN ya. Nah jelas bahwa BPK akan mengerti itu jangan lawan sekali-kali mekanisme pasar, salah kalau suruh lawan itu. Itu hukum alam itu. Tapi kembali untuk mengubah harga itu bukan kewenangan kita itu.

Itu kewenangan Pak Purnomo. Pemerintah yang punya kewenangan itu. Nah, jadi ini yang akan kami pegang Pak. Jadi kembali kalau ada nanti perubahan-perubahan, BPK bukan pengambil kebijakan. Kami akan tetap berpegang pada aturan main yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR.

Nah kalau arah perubahan yang diperlukan is not our business untuk melakukan perubahan itu. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan Pak. Maaf, tadi saya juga sudah memperkirakan barangkali apa yang bisa saya sumbangkan pada krisis sekarang ini. Ini saya susun dalam 1 jam tentunya barangkali ada manfaatnya, barangkali tidak.

Tadi saya katakan pada Pak Rusdi, beliau katakan bahwa Bapak kerja tiap malam sampai jam 12. Saya katakan pada beliau itu seharusnya Bapak Presiden yang menyuruh Ibu Sri Mulyani dan Pak Hatta Rajasa, Sudi Silalahi yang kerja 24 jam sehari.

Bapak Presiden itu seharusnya main golf dengan Ketua BPK supaya kelihatan pada masyarakat bahwa everything is under control. Jadi saya kira itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.

Presiden Republik Indonesia

Terima kasih Pak Anwar Nasution. Terima kasih. Tadi malam saya ini merancang nonton film Laskar Pelangi Pak. Bagus. Anak-anak Bangka Belitung, bagus, cantik sekali, sama anak-anak jalanan 100 orang, wartawan. Sudah mau berangkat Andi bilang saya, ini ada 1, 2 SMS masuk dari wartawan. Apakah Presiden tidak membatalkan saja acara ini wong ekonomi begini kok nonton film.

Saya bilang sama Andi, sama Dino kalau saya membatalkan dikiranya kiamat Indonesia, dikiranya saya panik dan apa kata orang nanti. Ini anak-anak sudah nunggu di situ. Yang dari Bangka Belitung naik jalan laut, terbang sampai di situ. Saya ingin mengapresiasi karya seni, kreatif ekonomi dalam negeri, pendidikan.

Akhirnya saya tetap datang Pak sampai jam 10. Tapi saya jelaskan konteksnya dan tadi malam akhirnya teman-teman seni budayawan merasa ada empati kita dan anak-anak kita juga merasa kita datang gitu. Jadi saya sudah menjalankan nasehat Bapak untuk tadi malam.

Jika saya tidak datang tadi malam pak, yang jadi berita malah itu, batal, berarti SBY sudah panik dan hari ini malah jatuh semua itu begitu. Thanks Pak. Saya baca nanti. Pak Antasari saya persilakan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Bapak Presiden yang kami hormati, Ibu Bapak para menteri, Pak Kapolri dan Jaksa Agung serta Ketua BPKP. Ada tiga hal Bapak Presiden yang ingin saya sampaikan.

Pertama, sebelum itu adalah kami terus terang secara pribadi maupun sebagai pimpinan KPK memberikan apresiasi sangat tinggi. Ternyata sudah begitu, kami lihat paparan tadi, ternyata kelihatannya kita sudah begitu siap menghadapi ke depan. Untuk itu sebagai sumbangan pemikiran kami, Presiden sebagai Kepala Negara dan kami sebagai bagian dari negara ini. Kita ingin Negara berkembang dengan baik.

Yang pertama, adalah pengalaman kami sebagai penegak hukum melihat hal-hal yang seperti ini apakah itu terjadi di Negara kita, sebenarnya adalah kesalahan itu bukan pada tataran kebijakan, kebijakan yang kita keluarkan. Namun sebagian besar adalah adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan atas kebijakan yang kita keluarkan. Ini konsentrasi kami pada kondisi ini, Bapak Presiden.

Jadi dengan demikian, Bapak Presiden telah memberikan kebijakan benar dengan seluruh jajaran. Tugas kami adalah mengawasi oknum-oknum untuk tidak menyalahgunakan seperti itu. Yang lalu itu. yang sebenarnya terjadi. Bukan kita melakukan penyidikan penuntutan terhadap kebijakan, tetapi oknum yang menya­lahi kebijakan itu.

Yang kedua, Bapak Presiden, lagi-lagi kami memberikan penghargaan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi bahwa berterima kasih kepada seorang Bupati, apabila melakukan sesuatu kepentingan rakyat. Itulah yang setiap kali kami memberikan sosialisasi kepada jajaran departemen maupun mahasiswa dan pemerintah daerah, selalu kami sampaikan ada sesuatu yurisprudensi. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi berdasarkan hukumnya Pak.

Ada yurisprudensi yang mengatakan bahwa hi­lang­lah sifat melawan hukum jika kepentingan umum terlayani. Pada suatu kesempatan di Pemerintah Daerah saya sampaikan apabila seorang wali kota perlu, contoh seperti Bapak Presiden, perlu ada APBD untuk 10 mobil operasional, 1 miliar, tetapi belum dilaksanakan.

Tetapi di saat yang bersamaan ada bencana, rakyat tidak pakai baju, banjir dan lain-lain, saya katakan saya akan memberikan apresiasi kepada wali kota itu, jika sebagian dana pembelian mobil itu dialihkan untuk membantu masyarakat dulu setelah itu baru mekanisme kita atur dengan baik. Artinya apa, kepentingan umum terlayani sekalipun ada unsur melawan hukum. Tapi kemudian apabila kebijakan ini disimpangi oleh oknumnya ini yang kami akan lakukan penindakan.

Yang ketiga, Bapak Presiden, adalah ke depan menyikapi hal ini pengalaman-pengalaman kita yang lalu adalah betul kita perlu sinergi Pak. Sinergi dan tentunya tetap pada tugas kewenangan dan profesi kita masing-masing. Sinergi itu seperti tadi kami sampaikan dan juga Ketua BPK tadi sampaikan. Suatu ketika ada rencana kebijakan yang akan diambil, apa salahnya kita bersama bicara dengan tugas masing-masing, ada rekomendasi pada kebijakan itu, tapi di perundang-undangannya tugas kami adalah mengawal, antisipasi apakah ada kalangan yang akan mengganggu, oknum tentang kebijakan itu, sehingga kepentingan kita ke depan lebih baik, dan kalaupun ada permasalahan sudah dapat kita eliminir di awal-awal.

Itu tiga hal Bapak Presiden yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berikan apresiasi dan penghargaan bahwa kami diikutsertakan dalam pertemuan ini, terima kasih. Paling tidak bahwa kita sama-sama memikirkan bagaimana negara kita ke depan. Memang kami independen, tapi kami juga adalah bagian dari negara ini. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Terima kasih atas kesempatan ini untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran negara kita yang tercinta ini.

Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia

Salam. Terima kasih Pak Antasari dan saya berharap Bapak terus bisa mengkomunikasikan hal-hal seperti itu kepada para gubernur, bupati dan wali kota.

Saya ini kan harus ikut merasa bersalah Pak, berdosa kalau para gubernur, bupati, wali kota salah karena tidak tahu kalau itu salah. Tolong dikomunikasikan mana-mana yang proper, mana yang tidak. Mana yang boleh mana yang tidak boleh.

Ya karena bagi saya pemberantasan korupsi itu yang paling penting pencegahan. Kalau sudah korupsi terjadi mungkin ruwet. Mungkin dulunya juga abu-abu, nggak jelas ini itu, dan belum tentu kembali aset atau uang itu. Tetapi kalau kita bisa mencegahnya itulah yang kita tuju.

Suatu saat barangkali KPK ini dalam pemikiran saya 20 tahun lagi, itu sudah seperti kalau di luar negeri seperti apa itu satu institusi yang misi besarnya to ensure bahwa sistem itu in place, bahwa tidak ada jalan untuk korupsi. Jadi bukan law enforcement-nya itu. Someday ke situ. Karena saya punya keyakinan yang lebih penting itu mencegah korupsi. Tidak ada iklim, tidak ada jalan menuju ke situ. Terima kasih Pak Antasari. Jaksa Agung saya persilakan.

Jaksa Agung

Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati. Pak Ketua BPK, Bapak Menko Polhukam, para menteri, Pak Kapolri dan Ketua KPK, Ketua BPKP yang saya hormati.

Memperhatikan apa yang jadi direction Bapak Presiden, saya melihat sudah sangat komprehensif Pak, sangat, seluruhnya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak ada kebijaksanaan dari Bapak Presiden yang sangat komprehensif itu memperhatikannya tidak ada yang bersifat melawan hukum. Atau di dalam ketentuan baik yang formal maupun yang material Pak. Yang formal itu, adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang semuanya karena landasannya adalah Undang-Undang Dasar tidak ada yang bertentangan Pak.

Kemudian juga tidak ada yang menyalahgunakan wewenang sarana dan prasarana yang ada di dalam jabatan itu, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ketua KPK. Kemudian apabila di dalam kebijaksanaan itu menimbulkan kerugian negara atau juga menimbulkan gangguan terhadap perekonomian negara.

Maka kebijaksanaan itu pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kebijaksanaan itu sendiri adalah semua sudah berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang ada tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPK yang perlu dicegah adalah penyalahgunaan kebijaksanaan itu. Itu yang harus dicegah sebagaimana tadi Bapak sampaikan ada yang sambil ngurusi cari rezeki itu Pak.

Ini yang menjadi masalah bagi kita itu Pak, karena kadang-kadang orang Indonesia itu pintar mencari peluang-peluang itu. Ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan situasi yang ada, itu kemudian ada cara-cara menggoreng saham yang menimbulkan kerugian di dalam perekonomian negara. Kalau Undang-Undang Korupsi itu bukan hanya kerugian negara yang timbul yang bisa dihitung oleh BPK maupun BPKP, tetapi juga perekonomian Negara ini.

Nah dalam praktik peradilan itu kalau keuangan negara dihitung oleh BPK maupun BPKP, kalau perekonomian negara sampai hari ini itu, pengadilan itu belum memutuskan apabila terjadi suatu kegoncangan perekonomian negara. Apa yang dimaksud dengan perekonomian negara.

Dulu ada Pak Undang-Undang subversi itu, yang mengganggu perekonomian negara dan distribusi, tetapi itu sudah dihilangkan. Dan di dalam Undang-Undang Korupsi ini pasal 2 dan pasal 3 itu menyebutkan perekonomian negara, tetapi dalam praktik peradilannya tidak pernah terjadi mengenai pembuktian perekonomian Negara itu.

Nah, kalau kita melihat memang di dalam Undang-Undang Korupsi pasal 2 dan pasal 3 itu seperti Undang-undang karet Pak, bisa ditarik-ulur ke mana-mana. Jadi sejauh bisa menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara dan itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan sarana dan prasarana, itu sudah masuk di dalam tindak pidana korupsi.

Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan semua kebijaksanaan Bapak tadi adalah semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana saya membaca di surat kabar, untuk pembelian buy back saham itu semua adalah kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat, membawa kesejahteraan masyarakat, seandainya terjadi kerugian, itu tidak bisa dijadikan suatu perbuatan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 2 dan 3 Undang-Undang 31/1999.

Pada prinsipnya Pak, saya karena saya dengan Pak Antasari itu kan pekarangannya sama Pak, jadi pendapat anunya itu hampir bersamaan. Terima kasih Bapak Presiden.

Presiden Republik Indonesia

Terima kasih Bapak. Sebelum Kapolri, begini, ada ilustrasi lagi Pak ini. Ada seorang sakit, tahun 65, tahun 70 lah gitu, sudah sampai di sini, terus diperiksa oleh dokter harus diamputasi, supaya selamat. Setelah itu diamputasi. Nah, tahun 1995, 30 tahun kemudian, dengan pengacaranya, bukan maunya dia, diadukan karena kenapa harus dipotong, ternyata tidak harus dipotong, karena menurut teori itu begini, begini, begitu.

Nah teori itu kebetulan berkembang di tahun 1995, maka yang tidak logis apakah iya tahun 65 dipersalahkan karena memotong tangan yang menurut aturan waktu itu iya itu yang terbaik untuk keselamatan. Lha kalau sekarang berkembang kedokteran, kan itu sekarang tidak bisa begitu. Agak ekstrem analogi ini. Tetapi maksud saya, ketika harus melihat sesuatu dalam masa yang tidak mudah itu jangan dilihat ketika tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa, seperti itu saya kira.

Menurut saya, ini bagian dari wisdom dalam arti yang positif, bukan supaya kita ini tidak, begini Pak, saya ini sebagai Bapak, sekarang SMS masuk tiap hari banyak Pak. Bapak belum tahu tiap hari itu saya menerima 500 SMS per day, rata-rata, bisa 700, bisa 300 sekian.

Pernah saya baca satu per satu 459. Itu ada yang urusan korupsi harus habis-habisan, tapi ada kalau nanti nggak ada aturan, takut semua Pak, jadi lautan ketakutan nanti. Wah ini itu-ini itu, segala macam. Sebagai Bapak, kan saya harus memahami apa ini maksudnya.

Tapi point-nya adalah harus rasional tetap adil, kemudian common sense dan sebagainya. Sebab kalau tidak, nanti itu tadi, kita malah terus tidak menghadirkan ketenteraman. Mendengar semua tadi, saya lebih senang, ternyata cara pandang kita sama. Dan seelok-eloknya pencegahan memang, kalau korupsi itu. Mungkin bisa saja ada orang baik-baik tiba-tiba keseleo, sudah 30 tahun baik-baik kok keseleo. Tapi kalau pencegahan itu berhasil, tidak akan banyak orang “kejeglong” seperti itu. Baik, selanjutnya Kapolri, silahkan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Terima kasih Bapak Presiden. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu, Pak Jaksa Agung, Bapak Ketua KPK, Bapak ketua BPK dan Bapak Ketua BPKP.

Ada dua hal yang akan kami sampaikan pada Bapak Presiden berkaitan dengan direktif Bapak Presiden, besok pagi dalam rangka “commander wish” kami kepada seluruh Pati, kami akan juga sampaikan direktif Bapak Presiden kepada jajaran untuk menyikapi tindak lanjut sampai dengan di daerah, apa yang akan dikerjakan oleh para Kapolda. Dan nanti pada hari berikutnya sampai dengan tataran AKBP-AKBP kami kumpulkan, sehingga semua jajaran memiliki sense of crisis dengan apa yang dihadapi oleh bangsa dan Negara.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kami ingin menyarankan di direktif yang kelima di sini tentunya dalam menyikapi untuk melakukan mencari peluang dalam perdagangan dan kerja sama ekonomi dan kemudian tentunya yang kedua di dalam direktif yang keenam tentang insentif dan disinsentif.

Kemudian yang kaitannya dengan direktif yang keenam tadi untuk mencegah masuknya barang produk-produk dari luar ke Indonesia, tentunya nantinya ada kebijakan dari menteri terkait yang akan dikeluarkan. Yang mungkin Bapak akan sampaikan tadi secara normatif, ini tentunya masih melalui suatu proses kebijakan-kebijakan yang dalam bentuk sementara.

Nah untuk itu kami menyarankan Bapak Presiden agar kami bisa mengawal kebijakan itu tentunya, yang pertama, agar kebijakan tadi juga tidak dibijaksanakan lagi oleh kepala-kepala daerah di daerah. Sehingga nanti tidak terjadi perbedaan persepsi. Dan kami berusaha karena sudah amanat dalam direktif ini harus saling sinergi antar semua aparat. Begitu kebijakan itu dikeluarkan, mohon oleh menteri terkait bisa didistribusikan kepada kami aparat penegak hukum.

Sehingga bisa kami ke bawah bisa mensosialisasikan dan kemudian mengamankan apa yang menjadi kebijakan, sehingga kalau ada indikasi-indikasi yang berkait dengan peristiwa ini akan mengarah suatu pelanggaran hokum, kita sudah bisa mencoba meluruskan. Berkait dengan itu, ini saran dari kami Bapak Presiden, untuk bisa ditindaklanjuti oleh kami semua, sehingga nantinya tidak saling menyalahkan dan bahkan saling menuding bahwa adanya kebijakan ini tidak diamankan oleh aparat penegak hukum. Ini yang pertama Bapak Presiden.

Yang kedua, kami menyarankan untuk tentunya mewaspadai dengan harus kita berdayakan lembaga-lem­baga yang sudah ada seperti lembaga penjamin simpanan yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk tentunya menghindari ada kepa­nikan sehingga trust, sehingga tentu di sini bagaimana lem­baga ini ikut berperan. Ini saran dari kami.

Kedua, berkaitan dengan peran pengawas Bank Indonesia Pak, karena apapun kita menyadari bahwa dengan adanya peristiwa seperti ini tidak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak perbankan yang nakal memang, dia sudah dalam posisi yang sulit, dianggap ini kredit macet dan lain-lain, sehingga ini perlu adanya peran dari BI.

Kami sudah ada MoU dengan Bapak Jaksa Agung untuk tentunya peran dari lembaga pengawas perbankan dari BI itu sendiri diperankan. Sehingga kami dari awal sudah bisa mengawal apa yang kira-kira ada indikasi bank-bank yang nakal, yang memang akan mencari kesempatan untuk memanfaatkan peluang ini.

Kemudian yang ketiga, tentunya juga kami berharap peran dari Badan Pengawas Pasar Modal Bapak Presiden, dengan lembaga keuangan yang berasal Undang-Undang 8 Tahun 1985 tadi, untuk memberikan suatu kepastian hukum tentang processing apa yang berkaitan dengan pasar modal, dengan saham, sehingga jangan sampai ini juga dijadikan peluang. Sehingga dengan demikian kami aparat penegak hukum di awal sudah diberikan green light, sehingga dari awal kita sudah bisa mengawal dan mengamankan.

Ini saran kami Bapak Presiden yang dapat kami laksanakan. Dan direktif Bapak Presiden besok sudah kami distribusikan, dan kami arahkan langsung dengan kami break down apa yang harus dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia

Terima kasih Kapolri. Terima kasih pula besok akan dijelaskan kepada perwira tinggi Kepolisian tentang situasi yang berkembang.

Yang pertama, itu penting para menteri, kecepatan menyampaikan kepada jajaran kepolisian tentang regulasi, tentang policy. Sering ada kasus di lapangan, polisi menjalankan tugas atas sesuatu yang barangkali bulan lalu ada perubahan, tidak disampaikan kepada kepolisian, bukunya masih buku yang lalu, terus ada isu, menjadi masalah begitu. Saya kira sangat penting masalah penjaminan tadi LPS itu.

Memang ini kemarin juga ada pikiran-pikiran para dunia usaha untuk mendapatkan blanket guarantee seperti dulu. Tetapi semangat kita itu kan moving away dari blanket guarantee nanti moral hazard-nya akan tinggi sekali. Nah kalau sekarang dianggap kurang jumlahnya dibicarakan tetapi konsepnya bukan lagi konsep blanket guarantee.

Kemudian yang ketiga, yang pasar modal Bu Ani. Yang pasar modal, tolong dengarkan, supaya nyambung nanti apa yang saya sampaikan. Yang disampaikan Kapolri itu juga betul, berkaitan masalah pengawasan ini jangan sampai menggunakan buku yang berbeda. Nanti ada saja satu, dua jadi berita yang tidak sinkron, bisa menambah paniknya pasar dan tambah paniknya nanti masyarakat.

Jadi any single policies, single regulation, tolong segera dikomunikasikan dengan yang lain. Jadi bukan hanya Kapolri karena saya sudah mengundang beliau-beliau, dan nice-lah kalau BPK, KPK semua juga mendapatkan. Terima kasih Kapolri. Kepala BPKP saya persilakan.

Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Keuangan

Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak dan Ibu Menko, Ketua BPK, KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri BUMN, Mensesneg dan Seskab.

Mengacu pada PP 60 yang kebetulan kami bagikan ini pak yang sudah ditandatangani resmi tanggal 28 Agustus, yaitu sistem pengendalian intra pemerintah. Maka BPKP auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden di dalam mengawasi akuntabilitas pengawasan keuangan yang sifatnya financial maupun yang non financial.

Kami anggap bahwa 10 direktif dan perintah kebijakan dari Bapak Presiden kalau kita melihat daripada Undang-Undang yang dikatakan Pak Jaksa Agung, baik Undang-Undang 45 pasal 4 Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemegang Undang-Undang Dasar.

Demikian juga Undang-Undang 17 pasal 6 dan pasal 7, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dan juga Undang-Undang Nomor 1/2004 pasal 58 ayat 1, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mengatur dan menjalankan sistem pengendalian intern Pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan.

Maka kalau kita mendalami apa yang dikatakan keuangan negara, objeknya adalah semua hak dan kewajiban warga Negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya masalah moneter, fiskal, keuangan negara yang dipisahkan dan segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara.

Subjeknya adalah seluruh objek yang dimiliki, dikuasai pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan badan lain yang terkait. Prosesnya dalam keuangan negara in
Read more >>