read...

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard.  Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Sebagai negara dengan mayoritas muslim dan dengan jumlah institusi keuangan terbanyak di dun

  Pada Selasa (3/10), Menteri BUMN Erick Thohir datang langsung ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan di sejumlah perusahaan dana pensiun di bawah BUMN. Ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam upaya membenahi persoalan besar yang terpendam dalam pengelolaan uang pensiun karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN mencatat ada 48 dana pensiun (dapen) yang beroperasi di lingkungan perusahaan milik negara. Dapen   itu   sebagian   besar mengelola dana pensiun karyawan   dari   perusahaan   induk atau terafiliasi dengan perusahaan   induk. Sejak awal 2023, Kementerian BUMN kian serius melakukan pendalaman atas berbagai dugaan tindak penyalahgunaan di dapen. Bahkan, kementerian BUMN meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap dapen BUMN. Hasilnya, sebanyak 34 dari 48 dapen tersebut berada dalam kondisi tidak sehat. Tak hanya itu, terdapat empat dapen BUMN yang bermas

Pemanfaatan aset negara, atau yang dalam istilah legal disebut barang milik negara (BMN) baik dalam bentuk tetap maupun barang bergerak, sering menuai sengketa terkait dengan hak kepemilikan aset antara warga dan pemerintah.   Bahkan, sengkarut pengelolaan BMN cukup banyak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada permasalahan dalam pengelolaan aset di 58 kementerian/lembaga dengan nilai temuan mencapai Rp36,53 triliun.   Temuan paling banyak terhadap permasalahan aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan yakni senilai Rp24,8 triliun. Aset tetap itu dapat berbentuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan lain.   Temuan paling banyak berikutnya yakni menyangkut penatausahaan aset tetap yang tidak tertib dengan nilai Rp8,34 triliun.    Dari sisi penataan aset tetap melalui sertifikat, BPK mencatat sebanyak 40.694 bidang tanah BMN sudah dilakukan sertifikat sepanjang 2022 yang terdiri dari 29.424 bidang tanah

Selama hampir satu dekade tahun terakhir, pemerintah memacu pembangunan infrastruktur nasional. Begitu banyak proyek yang telah rampung dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Memang ada beberapa proyek pembangunan yang termasuk dalam program proyek strategis nasional (PSN) yang masih belum rampung. Beberapa di antara program PSN tersebut akan diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan. Pada Rabu (13/9/2023), pemerintah meresmikan 8 PSN baru yang terdiri dari sejumlah proyek jalan tol di Sumatra dan Jawa, kawasan industri dan kawasan pariwisata, dengan total nilai investasi Rp437 triliun. Proyek baru tersebut seakan memberikan sinyalemen bahwa sejumlah proyek yang masuk dalam daftar PSN tetap berlanjut kendati periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir. Peresmian 8 proyek baru itu dan program PSN lainnya memberikan gambaran bahwa pemerintah berupaya tetap membuka peluang kepada pihak swasta untukj terlibat sebagai inv