Proyek Strategis Nasional (PSN), Emang Ada yang Titipan?

Selama hampir satu dekade tahun terakhir, pemerintah memacu pembangunan infrastruktur nasional. Begitu banyak proyek yang telah rampung dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Memang ada beberapa proyek pembangunan yang termasuk dalam program proyek strategis nasional (PSN) yang masih belum rampung. Beberapa di antara program PSN tersebut akan diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan.

Pada Rabu (13/9/2023), pemerintah meresmikan 8 PSN baru yang terdiri dari sejumlah proyek jalan tol di Sumatra dan Jawa, kawasan industri dan kawasan pariwisata, dengan total nilai investasi Rp437 triliun.

Proyek baru tersebut seakan memberikan sinyalemen bahwa sejumlah proyek yang masuk dalam daftar PSN tetap berlanjut kendati periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir.

Peresmian 8 proyek baru itu dan program PSN lainnya memberikan gambaran bahwa pemerintah berupaya tetap membuka peluang kepada pihak swasta untukj terlibat sebagai investor dalam membangun infrastruktur di Tanah Air, dengan tetap menjamin PSN terealisasi sesuai rencana.

Sejauh ini, pemerintah telah mengevaluasi jumlah PSN yang bisa diselesaikan pada tahun ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21/2022, terdapat 210 PSN yang harus selesai hingga 2024 dengan nilai total Rp5.746,4 triliun.

Adapun berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pemerintah telah mendorong penyelesaian 5 PSN dengan total nilai investasi Rp55 triliun hingga Semester I/2023.

Sementara itu, apabila dihitung secara akumulasi sejak 2016 hingga 2023, sebanyak 158 PSN telah selesai dan beroperasi dengan total nilai investasi sebesar Rp1.102,7 triliun, sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan.

Ada 30 proyek dan 9 program senilai Rp2.721 triliun yang baru beroperasi sebagian, lalu sebanyak 71 proyek senilai Rp 1.177 triliun masih dalam tahap konstruksi.

Selanjutnya, sebanyak 4 proyek senilai Rp330 triliun dalam tahap transaksi. Masih ada pula 47 proyek dan 3 program senilai Rp1.256 triliun yang dalam tahap penyiapan.

Tentu kita masih ingat dengan arahan Presiden Jokowi pada rapat internal pada September 2022 supaya jajarannya memprioritaskan pembangunan PSN yang dapat diselesaikan paling lambat Semester I/2024.

Selain itu, Presiden menginginkan adanya kepastian waktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi tetapi tidak dapat diselesaikan pada 2024. Hal ini untuk mendapatkan kepastian terkait dengan 3 hal yaitu pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan.

Kita tahu bahwa tiga hal tersebut krusial dalam mewujudkan pembangunan. Pembiayaan untuk PSN itu, tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja. Untuk itu perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai proyek-proyek tersebut.

Pengadaan tanah dan perizinan pun demikian. Masih sering kita dengar dan lihat kekisruhan di berbagai daerah terkait dengan ketidakjelasan perizinan dan pembebasan lahan milik masyarakat.

Keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan mekanisme pengadaan tanah memang sangat membantu.

Namun, itu saja tidaklah cukup. Pemerintah harus meningkatkan komunikasi ke publik agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan komunikasi yang tepat, diharapkan muncul dan tumbuh di publik rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi atau memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada, serta ikut menjaga dan memelihara setelah proyek pembangunan tersebut rampung.

Tentu pembangunan proyek strategis nasional harus berkelanjutan karena pada akhirnya setiap PSN harus berujung pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah, menurunkan kemiskinan dan menekan ketimpangan antardaerah.