Posts

Showing posts from May, 2008

wartawan pensiun?

Pensiun Dini 100 Wartawan Senior AS
Oleh A. Jafar M. Sidik
Jakarta, (ANTARA News) - Lebih dari 100 reporter, editor, fotografer dan jurnalis lainnya yang bekerja pada suratkabar terkemuka AS, Washington Post, menerima paket pensiun dini yang ditawarkan manajemen koran yang dikenal dengan inisial "The Post" ini.
Pewarta Frank Ahrens, dalam The Post edisi Jumat (23/5) melaporkan, pensiun dini ditempuh untuk mengurangi beban operasi bisnis meski nantinya kekuatan kerja redaksi (newsroom) berkurang 10 persen dari jumlah yang ada sekarang.
Selama dua dekade terakhir ini, sirkulasi dan pendapatan iklan The Post menyusut sehingga perusahaan terpaksa menawari wartawan dan karyawannya untuk pensiun dini, tapi The Post tak mau memilih opsi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Pada 1999, The Post meraup pendapatan operasional sebesar 157 juta dolar AS, tapi pada 2007 anjlok menjadi 66 juta dolar AS, sementara total sirkulasi yang pada 1993 mencapai 830 ribu eksemplar kini berkurang menj…

Siapa Gubernur Malut?

DPR: PILKADA MALUT PELAJARAN BERHARGA BUAT PEMERINTAH
Jakarta, 12/5 (ANTARA) - DPR menilai kasus Pilkada Maluku Utara (Malut) menjadi pelajaran berharga, khususnya bagi pemerintah, yang tidak konsisten dan cepat dalam mengambil keputusan.
Demikian disampaikan Ketua DPR, Agung Laksono dalam pidato Paripurna Pembukaan masa sidang DPR IV di Gedung DPR Jakarta, Senin. Dikatakan Agung bahwa DPR merasa prihatin dengan kasus Pilkada Malut lantaran belum dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih.
"Ini jelas akan sangat merugikan bagi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan demokirasi pada umumnya," kata Agung.
Agung juga mengatakan bahwa pimpinan DPR sudah mengirimkan rekomendasi kepada Presiden, sesuai dengan keputusan Komisi II yang mendukung penuh hasil perhitungan suara yang dimenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdul Abdurahim Fabanyo.
Perhitungan tersebut dinilai sah karena dilakukan oleh Plt Ketua KPUD Malut yang juga sah. "Rekomendasi Komisi II ini disepakati oleh sel…

adil tapi rumit?

Ada dua pandangan di masyarakat tentang sistem perbankan syariah saat ini yaitu menabung di bank konvensional, ambil kredit bank syariah serta bank syariah lebih adil, tapi lebih rumit.
Benarkah demikian? Tidak juga. Tapi jangan salah kaprah, memang di bank syariah tidak ada istilah kredit, yang ada cuma pembiayaan. Tujuannya, untuk menghindari konotasi pengenaan bunga yang dikategorikan riba dan berhukum haram.
Jadi, minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mungkin bisa menjadi premis yang ditawarkan untuk menjawab hal itu. Tapi rasa-rasanya perlu lebih jauh meneropong masalah ini, misalnya, bagaimana produk pembiayaan ini bisa dinikmati masyarakat.
Hampir semua bank saat ini, apakah bank syariah maupun bank konvensional, berlomba-lomba mengeluarkan undisbursed loan atau fasilitas kredit dan pembiayaan yang telah disetujui, namun belum ditarik oleh nasabah. Fenomena ini tentu sinyal positif bagi masyarakat yang ingin berusaha menggerakan roda ekonomi dengan menggunakan …

Danamon tak sekedar beruntung

10 tahun pascakrisis, Danamon tak sekedar beruntung
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia

Nama Usman Admadjaja kini seakan mulai menguap dari ingatan orang soal keberadaan Bank Danamon. Konglomerat asal Tanjung Karang Lampung ini merupakan bidan bank swasta nasional kedua terbesar ini.
Danamon merupakan nama yang dipilih Usman ketika mengubah Bank Persatuan Indonesia (eks Bank Kopra) yang dibeli pada 1976. Lima tahun kemudian bank ini melakukan penggabungan usaha dengan Bank Asia Afrika.
Kiprah Danamon cukup memberikan warna di pentas perbankan nasional. Adanya Pakto 1988 dari Menkeu JB Sumarlin dimanfaatkan benar oleh Danamon untuk memperoleh status bank devisa dan pada 1989 Usman mencatatkan Danamon di bursa saham.
Danamon melakukan penawaran umum perdanan atas 12 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Harga penawaran per saham sebesar Rp12.000. Aksi masuk bursa membuat aset Danamon melejit dari Rp311 miliar pertengahan 1988 menjadi Rp2,3 triliun setahun ke…