read...

Sejumlah fasilitas kemudahan berusaha dan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diberikan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2023. Dalam aturan tersebut, terdapat 18 sektor usaha, mulai dari pertanian hingga sistem transaksi elektronik mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha untuk sektor pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, keuangan, serta sektor lain yang menjadi prioritas yang ditetapkan oleh Otorita IKN. Obral insentif pun amat nyata terlihat baik untuk perusahaan maupun karyawan, di antaranya diskon jumbo pajak korporasi, pajak karyawan ditanggung pemerintah, hingga fasilitas hak guna lahan yang mencapai dua kali 95 tahun dan itupun masih bisa diperpanjang. Selain insentif, investor di

 Usaha perkoperasian di Tanah Air tengah dilanda gonjang-ganjing kepercayaan. Sejumlah kasus koperasi, terutama jenis layanan usaha simpan pinjam, menjadi sorotan publik. Kasus yang melibatkan koperasi simpan pinjam, jika dilihat dari catatan perkara di pengadilan, muncul di PN Jakarta Selatan, PN Semarang, dan PN Surabaya. Beberapa di antaranya melibatkan koperasi dengan skala usaha besar. Bahkan, baru-baru ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan ada kurang lebih 12 koperasi yang diduga terkait dengan tindakan pencucian uang.  Pola transaksi dari belasan koperasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut, menggunakan skema Ponzi dari dana nasabah. Uang nasabah itu dipakai untuk kepentingan pribadi pengurus dan terindikasi dialirkan ke luar negeri. Rentetan perkara yang melibatkan usaha koperasi menjadi cermin masih ada celah dan kelemahan dari aspek tata kelola dan pengawasan usaha koperasi di Tanah Air. Padahal, koperasi dianggap seba