Jadi Ini maunya Prancis di Indonesia..
Pemerintah Indonesia membidik investasi baru dari Pemerintah Perancis senilai US$10 miliar dalam pembangunan koridor ekonomi sejalan dengan komitmen peningkatan investasi dan perdagangan kedua negara.
Hari ini, Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis Chistine Lagarde memimpin 40 pimpinan perusahaan swasta asal negerinya berkunjung ke Indonesia. Delegasi Perancis tersebut menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus
D.W. Martowadojo.
Hatta Rajasa menuturkan Pemerintah Perancis telah berkomitmen untuk meningkatan hubungan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Dalam konteks koridor ekonomi, Hatta optimistis kontribusi Perancis mencapai US$10 miliar.
"Itu akan melengkapi komitmen yang sudah didapatkan dari Jepang (US$60 miliar) dan Korea Selatan (US$20 miliar)," ujar dia usai menerima delegasi Perancis di kantornya, hari ini.
Namun di sisi perdagangan, lanjut Hatta, hubungan Indonesia-Perancis masih relatif kecil, yakni pada 2010 nilai perdagangan nonmigas kedua negara hanya US$2,5 miliar. Karenanya, dia berharap itu bisa ditingkatkan meski belum bisa naik dua kali lipat.
Di luar harapan tersebut, Hatta mengungkapkan sejumlah komitmen investasi Perancis di Tanah Air, a.l. pengembangan Infrastruktur transportasi, pengadaan air bersih, dan proyek jalur kereta api listrik
Padalarang-Cicalengka atau Bandung Metro Railway.
"Nilai investasi di proyek Bandung Metro Railway tersebut sekitar US$175 juta," tuturnya.
Kemudian, tambahnya, Perancis juga berkomitmen dalam proyek pengembangan Greater Surabaya dan pengembangan energi ramah lingkungan yaitu panas bumi.
Sementara di sisi swasta, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan terdapat beberapa perusahaan Perancis yang sudah menjalin komitmen investasi di Indonesia, a.l. Eramet, perusahaan tambang terbesar di Perancis. Eramet berencana mengembangkan industri peleburan biji besi (smelter) dan pengolahan nikel di Halmahera dengan nilai investasi sekitar US$4 miliar-US$5 miliar.
"Eramet sudah investasi untuk jangka waktu tertentu. mereka mengharapkan kontrak 50 tahun untuk lahan, tapi undang-undang kita hanya mungkin 30 tahun. Ini yang sedang dibicarakan," tuturnya.
Menteri Keuangan mengungkapkan saat ini terdapat 100 perusahaan Perancis di Indonesia. Perusahan-perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dirgantara, telekomunikasi, energi,pertambangan, logistik, infrastruktur, dan keuangan.
Mahendra Siregar, Wakil Menteri Perdagangan, menyatakan bahwa Perancis sudah memberi dukungan agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. Oleh karena itu, perusahaan Perancis seperti Eramet berinvestasi untuk mengembangan industri pengolahan.
"Kami ingin melakukan processing, penambahan nilai. Perancis menyambut baik, dan memberi kesempatan luas kepada berbagai pihak," kata Mahendra.
Selain itu, Mahendra juga berharap Perancis dapat memberikan dukungan terhadap ekspor Indonesia. Selama ini, ekspor Indonesia ke wilayah Uni Eropa seringkali terhambat oleh faktor standar yang ketat. "Akan lebih baik apabila Perancis membantu persoalan terkait standardisasi, akses pasar ke Eropa, atau kebijakan yang ditafsirkan sebagai technical barrier," katanya.
Hari ini, Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perancis Chistine Lagarde memimpin 40 pimpinan perusahaan swasta asal negerinya berkunjung ke Indonesia. Delegasi Perancis tersebut menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus
D.W. Martowadojo.
Hatta Rajasa menuturkan Pemerintah Perancis telah berkomitmen untuk meningkatan hubungan investasi dan perdagangan dengan Indonesia. Dalam konteks koridor ekonomi, Hatta optimistis kontribusi Perancis mencapai US$10 miliar.
"Itu akan melengkapi komitmen yang sudah didapatkan dari Jepang (US$60 miliar) dan Korea Selatan (US$20 miliar)," ujar dia usai menerima delegasi Perancis di kantornya, hari ini.
Namun di sisi perdagangan, lanjut Hatta, hubungan Indonesia-Perancis masih relatif kecil, yakni pada 2010 nilai perdagangan nonmigas kedua negara hanya US$2,5 miliar. Karenanya, dia berharap itu bisa ditingkatkan meski belum bisa naik dua kali lipat.
Di luar harapan tersebut, Hatta mengungkapkan sejumlah komitmen investasi Perancis di Tanah Air, a.l. pengembangan Infrastruktur transportasi, pengadaan air bersih, dan proyek jalur kereta api listrik
Padalarang-Cicalengka atau Bandung Metro Railway.
"Nilai investasi di proyek Bandung Metro Railway tersebut sekitar US$175 juta," tuturnya.
Kemudian, tambahnya, Perancis juga berkomitmen dalam proyek pengembangan Greater Surabaya dan pengembangan energi ramah lingkungan yaitu panas bumi.
Sementara di sisi swasta, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan terdapat beberapa perusahaan Perancis yang sudah menjalin komitmen investasi di Indonesia, a.l. Eramet, perusahaan tambang terbesar di Perancis. Eramet berencana mengembangkan industri peleburan biji besi (smelter) dan pengolahan nikel di Halmahera dengan nilai investasi sekitar US$4 miliar-US$5 miliar.
"Eramet sudah investasi untuk jangka waktu tertentu. mereka mengharapkan kontrak 50 tahun untuk lahan, tapi undang-undang kita hanya mungkin 30 tahun. Ini yang sedang dibicarakan," tuturnya.
Menteri Keuangan mengungkapkan saat ini terdapat 100 perusahaan Perancis di Indonesia. Perusahan-perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dirgantara, telekomunikasi, energi,pertambangan, logistik, infrastruktur, dan keuangan.
Mahendra Siregar, Wakil Menteri Perdagangan, menyatakan bahwa Perancis sudah memberi dukungan agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. Oleh karena itu, perusahaan Perancis seperti Eramet berinvestasi untuk mengembangan industri pengolahan.
"Kami ingin melakukan processing, penambahan nilai. Perancis menyambut baik, dan memberi kesempatan luas kepada berbagai pihak," kata Mahendra.
Selain itu, Mahendra juga berharap Perancis dapat memberikan dukungan terhadap ekspor Indonesia. Selama ini, ekspor Indonesia ke wilayah Uni Eropa seringkali terhambat oleh faktor standar yang ketat. "Akan lebih baik apabila Perancis membantu persoalan terkait standardisasi, akses pasar ke Eropa, atau kebijakan yang ditafsirkan sebagai technical barrier," katanya.
Comments