ban ilegal
Setelah produsen ban nasional teriak akibat membanjirnya produk impor ilegal menggunakan modus baru (baca: Modus Baru Ban Selundupan Masuk Pasar Indonesia, kompas.com 20/1/2010), akhirnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak juga. Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Tony Tanduk mengirimkan surat nomor 91/IAK/6/2/2010 tertanggal 22 Februari 2010 ke Direktorat Bea Cukai terkait masalah tersebut.
Tony menjelaskan, dari angka impor per tahun memang ada indikasi terjadinya rembesan ban ilegal ke pasar domestik. Modus baru, pelarian nomor HS (Harmonized System) menjadi senjata utama para importir ilegal untuk menyiasati peraturan yang berlaku.
Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, hanya ada empat produk ban yang wajib SNI. Keempat kategori ban tersebut adalah ban mobil penumpang (termasuk station wagon dan balap), truk dan bus dengan lebar hingga 450 milimeter (mm), ban sepeda motor, dan ban dalam karet untuk mobil yang cocok dipasang pada ban dengan lebar hingga 450 mm.
Saat ini ada dua kategori ban yang bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki SNI, yakni untuk kendaraan bermotor dengan kode HS 40.11.99.10.00 serta ban truk dan bus dengan lebar mulai dari 450 mm (40.11.12.09.00).
"Nomor HS yang tak wajib SNI ini yang dimanfaatkan importir untuk menyelundupkan produknya dari China dan India," papar Tony di Jakarta, Selasa (23/2/2010).
Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia menjelaskan, dari data asosiasi impor ban non SNI Wajib (HS 4011.99.10.00) meningkat dari US$ 80,2 juta pada 2007 menjadi US$ 145 juta pada 2008. Pada tahun lalu, impor ban non SNI diperkirakan mencapai US$ 120 juta.
"Kalau tahun lalu menurun memang karena krisis, tapi angka berada jauh di atas posisi 2007 lalu. Jika pasar domestik sudah aman, pasti produksi dan penjualan ban baik domestik dan ekspor akan meningkat," tandasnya Azis.
Tony menjelaskan, dari angka impor per tahun memang ada indikasi terjadinya rembesan ban ilegal ke pasar domestik. Modus baru, pelarian nomor HS (Harmonized System) menjadi senjata utama para importir ilegal untuk menyiasati peraturan yang berlaku.
Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, hanya ada empat produk ban yang wajib SNI. Keempat kategori ban tersebut adalah ban mobil penumpang (termasuk station wagon dan balap), truk dan bus dengan lebar hingga 450 milimeter (mm), ban sepeda motor, dan ban dalam karet untuk mobil yang cocok dipasang pada ban dengan lebar hingga 450 mm.
Saat ini ada dua kategori ban yang bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki SNI, yakni untuk kendaraan bermotor dengan kode HS 40.11.99.10.00 serta ban truk dan bus dengan lebar mulai dari 450 mm (40.11.12.09.00).
"Nomor HS yang tak wajib SNI ini yang dimanfaatkan importir untuk menyelundupkan produknya dari China dan India," papar Tony di Jakarta, Selasa (23/2/2010).
Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia menjelaskan, dari data asosiasi impor ban non SNI Wajib (HS 4011.99.10.00) meningkat dari US$ 80,2 juta pada 2007 menjadi US$ 145 juta pada 2008. Pada tahun lalu, impor ban non SNI diperkirakan mencapai US$ 120 juta.
"Kalau tahun lalu menurun memang karena krisis, tapi angka berada jauh di atas posisi 2007 lalu. Jika pasar domestik sudah aman, pasti produksi dan penjualan ban baik domestik dan ekspor akan meningkat," tandasnya Azis.
Comments