Menteri Perdagangan Mari Elka Pangesu mengatakan pemerintah tetap dengan rencananya akan mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) pada eksportir dan produsen tepung terigu asal Turki yang menjual ke Indonesia.
Mendag juga mengatakan juga telah menyiapkan sejumlah argumen dan bukti jika eksportir tepung terigu asal Turki sampai melakukan pengaduan ke organisasi perdagangan dunia perihal rencana pengenaan BMAD, karena menilai tidak sesuai dengan hukum Indonesia dan ketentuan WTO.
“Ini ada aturannya. Kalau mereka [eksportir dan produsen tepung terigu] merasa ada sesuatu yang tidak fair, mereka bisa mengajukan [pengaduan ke WTO]. Kami pun kalau ada investigasi dumping yang kami rasa tidak fair, kita juga bisa mengajukannya,” kata Mari ketika ditanyakan apakah ada rencana pemerintah untuk membatalkan BMAD atas eksportir terigu asal Turki.
Ketika ditanyakan apakah Menteri Keuangan telah meneken BMAD tersebut, Mendag menjawabnya tidak tahu, dengan alasan belum mengeceknya.
Seperti diketahui eksportir tepung terigu asal Turki menolak rencana pengenaan BMAD sebesar 19,67%-21,99%, karena produsen terigu domestik yang mengalami kerugian hanya 27,03% dari total produksi nasional.
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merekomendasikan agar semua eksportir atau produsen tepung terigu asal Turki yang menjual ke Indonesia untuk dikenakan BMAD berkisar antara 19,67%-21,99%, karena terbukti menyebabkan kerugian pemohon akibat impor komoditas tersebut.
KADI telah menuntaskan penyelidikan terhadap tepung terigu impor dari Turki berdasarkan petisi yang diajukan Aptindo. Aptindo mewakili tiga perusahaan di dalam negeri yakni PT Eastern Peral FM, PT Sriboga, dan PT Panganmas.
Rekomendasi KADI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan melalui surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2009 (Bisnis Indonesia, 26 Januari 2010).
Mendag juga mengatakan juga telah menyiapkan sejumlah argumen dan bukti jika eksportir tepung terigu asal Turki sampai melakukan pengaduan ke organisasi perdagangan dunia perihal rencana pengenaan BMAD, karena menilai tidak sesuai dengan hukum Indonesia dan ketentuan WTO.
“Ini ada aturannya. Kalau mereka [eksportir dan produsen tepung terigu] merasa ada sesuatu yang tidak fair, mereka bisa mengajukan [pengaduan ke WTO]. Kami pun kalau ada investigasi dumping yang kami rasa tidak fair, kita juga bisa mengajukannya,” kata Mari ketika ditanyakan apakah ada rencana pemerintah untuk membatalkan BMAD atas eksportir terigu asal Turki.
Ketika ditanyakan apakah Menteri Keuangan telah meneken BMAD tersebut, Mendag menjawabnya tidak tahu, dengan alasan belum mengeceknya.
Seperti diketahui eksportir tepung terigu asal Turki menolak rencana pengenaan BMAD sebesar 19,67%-21,99%, karena produsen terigu domestik yang mengalami kerugian hanya 27,03% dari total produksi nasional.
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merekomendasikan agar semua eksportir atau produsen tepung terigu asal Turki yang menjual ke Indonesia untuk dikenakan BMAD berkisar antara 19,67%-21,99%, karena terbukti menyebabkan kerugian pemohon akibat impor komoditas tersebut.
KADI telah menuntaskan penyelidikan terhadap tepung terigu impor dari Turki berdasarkan petisi yang diajukan Aptindo. Aptindo mewakili tiga perusahaan di dalam negeri yakni PT Eastern Peral FM, PT Sriboga, dan PT Panganmas.
Rekomendasi KADI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Perdagangan melalui surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 31 Desember 2009 (Bisnis Indonesia, 26 Januari 2010).
Comments