read...

Mengutip anak Gen Z, mungkin sakit tidak tidak berdarah yang paling perih adalah tertipu dan rugi uang yang banyak. Di zaman now, ketika penetrasi internet begitu hebat, masih saja banyak orang tertipu investasi abal-abal alias bodong. Ada yang tahu kasus INOX? INOX merupakan singkatan dari Investasi No Hoax. Ironis ya? INOX menurut Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) merupakan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh sepasang suami istri dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Suami istri berinisial PJW dan MTN ini membuat perusahaan investasi bernama INOX dengan modus operandi menawarkan keuntungan dari aktivitas trading. Perwakilan Satgas Pasti, Brigjen Pol Fajaruddin menjelaskan modus para tersangka adalah menawarkan produk INOX dengan janji hasil investasi harian 1% dari dana yang diinvestasikan, bonus 5% bagi anggota yang bisa mengajak pihak lain, modal utuh yang bisa ditarik kapan pun, serta dijanjikan bahwa dana yang terkumpul akan diinvestasikan mela

Ada yang menarik dengan pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) hari ini Kamis 21 Desember 2023. Bank sentral resmi menggunakan kembali istilah BI Rate. Kalimat pembuka siaran pers RDG, sebagai berikut… “Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate   sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Terhitung mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter.   Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai stance kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor 7 (tujuh) hari.” Penggunaan istilah memang sering menjadi kendala komunikasi bagi bank sentral. Sejak 10 tahun terakhir, BI begitu getol untuk mengoptimalkan peran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek infrastruktur di Provinsi Maluku Utara. "AGK (Abdul Gani Kasuba) dalam jabatannya sebagai Gubernur Maluku Utara menentukan siapa saja dari dari pihak kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek dimaksud," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12). Alexander mengatakan nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp500 miliar yang bersumber dari APBN. Gani diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan. "Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah Rp2,2 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi AGK, berupa penginapan di hotel dan membayar kesehatan yang bersangkutan," ucapnya. "Uang-uang terseb

Muka Roy begitu serius. Di depannya ada dua handphone Huawei seri canggih. Hari itu, 14 Desember 2023, kawan saya ini ternyata lagi mengikuti ticket war untuk membeli tiket Pocari Sweat Run 2024 yang akan diadakan di Bandung Jabar pada 20-21 Juli 2024. Roy memilih tiket full marathon seharga Rp950.000,-. Setelah setiap 25 detik me-refresh aplikasi pembelian ticket Pocari Sweat Run 2024, dia tak beruntung. Tiketnya sold out, untuk semua kategori dari full marathon (FM), half marathon (HM), 10K hingga 5K. Dia kecewa, itu jelas. Maklum, Roy merupakan running enthusiast, seorang yang menyukai dan sangat berhasrat untuk mengikuti race lari. Selama Januari hingga Desember 2023 ini, Roni telah mengikuti lebih dari 12 race lari dan 10 di antaranya merupakan ajang half marathon (21 KM). Rata-rata harga tiket race lari kategori HM dijual minimal Rp750.000-. Anda bisa kalkulasi sendiri biaya yang dikeluarkan Roy untuk mengikuti ajang lari yang 80% diadakan di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tan

 Ajang pesta demokrasi di Indonesia setiap lima tahun sekali selalu membawa harapan baru. Aktivitas pemilihan umum (Pemilu) berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sama seperti pelaksanaan pemilu sebelumnya, kali ini pun beragam kegiatan politik seperti kampanye yang dilakukan para calon anggota legislatif dan partai politik diperkirakan turut berkontribusi terhadap kegiatan produksi dan pengeluaran dengan biaya yang tidak sedikit. Ongkos kampanye memang tidak murah dan itu terlihat mahal dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, ongkos perjalanan kampanye dan biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara. Data Neraca Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh parpol pada setiap periode pemilu memperlihatkan pergerakan yang signifikan. Klasifikasi LNPRT mencakup pe

Sepanjang tahun 2023 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perasuransian telah mencabut izin usaha 3 perusahaan asuransi. Mereka yaitu PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Asuransi Jiwa Indosurya Sukses). Ketiga perusahaan asuransi tersebut dicabut izin usahanya karena beragam alasan. Salah satu alasan utama pencabutan izin usaha adalah tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas, ekuitas, dan rasio kecukupan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri asuransi yang sehat dan terpercaya, serta melindungi kepentingan pemegang polis asuransi.  Tentu ketegasan sikap OJK tersebut layak untuk diapresiasi karena sebagai bentuk penegakan hukum dalam pengawasan industri jasa keuangan terutama sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiu

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard.  Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Sebagai negara dengan mayoritas muslim dan dengan jumlah institusi keuangan terbanyak di dun

  Pada Selasa (3/10), Menteri BUMN Erick Thohir datang langsung ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan di sejumlah perusahaan dana pensiun di bawah BUMN. Ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam upaya membenahi persoalan besar yang terpendam dalam pengelolaan uang pensiun karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN mencatat ada 48 dana pensiun (dapen) yang beroperasi di lingkungan perusahaan milik negara. Dapen   itu   sebagian   besar mengelola dana pensiun karyawan   dari   perusahaan   induk atau terafiliasi dengan perusahaan   induk. Sejak awal 2023, Kementerian BUMN kian serius melakukan pendalaman atas berbagai dugaan tindak penyalahgunaan di dapen. Bahkan, kementerian BUMN meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap dapen BUMN. Hasilnya, sebanyak 34 dari 48 dapen tersebut berada dalam kondisi tidak sehat. Tak hanya itu, terdapat empat dapen BUMN yang bermas

Pemanfaatan aset negara, atau yang dalam istilah legal disebut barang milik negara (BMN) baik dalam bentuk tetap maupun barang bergerak, sering menuai sengketa terkait dengan hak kepemilikan aset antara warga dan pemerintah.   Bahkan, sengkarut pengelolaan BMN cukup banyak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada permasalahan dalam pengelolaan aset di 58 kementerian/lembaga dengan nilai temuan mencapai Rp36,53 triliun.   Temuan paling banyak terhadap permasalahan aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan yakni senilai Rp24,8 triliun. Aset tetap itu dapat berbentuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan kendaraan lain.   Temuan paling banyak berikutnya yakni menyangkut penatausahaan aset tetap yang tidak tertib dengan nilai Rp8,34 triliun.    Dari sisi penataan aset tetap melalui sertifikat, BPK mencatat sebanyak 40.694 bidang tanah BMN sudah dilakukan sertifikat sepanjang 2022 yang terdiri dari 29.424 bidang tanah

Selama hampir satu dekade tahun terakhir, pemerintah memacu pembangunan infrastruktur nasional. Begitu banyak proyek yang telah rampung dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Memang ada beberapa proyek pembangunan yang termasuk dalam program proyek strategis nasional (PSN) yang masih belum rampung. Beberapa di antara program PSN tersebut akan diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan. Pada Rabu (13/9/2023), pemerintah meresmikan 8 PSN baru yang terdiri dari sejumlah proyek jalan tol di Sumatra dan Jawa, kawasan industri dan kawasan pariwisata, dengan total nilai investasi Rp437 triliun. Proyek baru tersebut seakan memberikan sinyalemen bahwa sejumlah proyek yang masuk dalam daftar PSN tetap berlanjut kendati periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir. Peresmian 8 proyek baru itu dan program PSN lainnya memberikan gambaran bahwa pemerintah berupaya tetap membuka peluang kepada pihak swasta untukj terlibat sebagai inv

 Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia

Tekanan eksternal nampaknya masih berlanjut terhadap pasar keuangan Indonesia dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional.  Fitch Ratings telah menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) dari rating teratas AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat kredit itu memangkas peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya. Bagi suatu negara apalagi sebesar Negeri Paman Sam Amerika Serikat, pemangkasan peringkat tersebut berdampak negatif karena investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko. Hal itu dikhawatirkan berujung pada kebijakan bank sentral AS untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini, tingkat suku bunga The Fed berada di rentang 5,25%—5,50%, posisi tertinggi selama lebih dari dua dekade. Apalagi The Fed juga dibebani target inflasi yang sulit dipenuhi karena tantangan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kondisi dilematis ekonomi AS bisa berdampak pada

Kamis (22/6/2023), Kota DKI Jakarta  berulang tahun yang ke-496. Selama hampir lima abad Jakarta yang menjadi ibu kota negara dan berperan sebagai pusat pemerintahan. Namun, peran-peran tersebut segera berganti. Ibu kota dan pusat pemerintahan akan berpindah ke Nusantara secara bertahap mulai 2024. Lokasi ibu kota baru diumumkan pada 26 Agustus 2019, yang mencakup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.  Dengan tidak lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sebagai provinsi akan berpeluang lebih leluasa mengatur tata ruangnya sendiri, yang selama ini kerap dinilai ‘berebut’ kepentingan dengan pemerintah pusat. Pemindahan ibu kota mungkin akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Dalam jangka panjang, perubahan ini dapat membantu mengatasi masalah lalu lintas, kualitas udara, dan masalah lingkungan lainnya yang dihadapi

Nama Drs. Lo Kheng Hong sudah tidak asing lagi bagi mereka yang berkecimpung di pasar modal ataupun yang berinvestasi di produk saham. Dia dijuluk Warren Buffet Indonesia. Buffett merupakan tokoh investor kawakan yang sukses superkaya asal Amerika Serikat. Pak Lo (lahir 20 Februari 1959) merupakan seorang investor value Indonesia jenis individu. Entah bagaimana dia memang sukses. Cuan selalu. Selalu Cuan. Tiap pagi dia membaca koran. Iya koran cetak. Ada empat koran yang tiap pagi dia baca yaitu Koran Bisnis Indonesia, Harian Kompas, Kontan, dan Investor Daily. Sudah puluhan tahunan dia langganan koran. Berita yang menarik dia corat-coret dan ditandai dengan marker. Pak Lo memang jeli membaca berita koran. Inspirasinya memang dari baca koran. Hitungannya pun mantab. Data yang tak resmi menyebutkan, LKH pernah memiliki portofolio saham hingga Rp2,5 triliun. Itu bukan hasil kerja semalam. Dia mulai sejak puluhan tahun silam. Tahun 1979: mulai kuliah malam jurusan Sastra Inggris

Moody's Investors Service has affirmed Saka Energi Indonesia (P.T.)'s B2 corporate family rating and senior unsecured bond rating. The outlook on all ratings remain stable. "The affirmation of Saka Energi's B2 ratings reflect our expectation that its shareholder group will step in to provide support if the operating environment deteriorates such that the company does not generate sufficient cash flows to repay its $376 million US dollar bond due in May 2024," says Rachel Chua, a Moody's Vice President and Senior Analyst. "At the same time, Saka Energi's fundamental credit profile remains driven by its long-term fixed-price gas sales contracts with quality counterparties, which provide some revenue stability and support its strong credit metrics," adds Chua, who is also Moody's Lead Analyst for Saka Energi. The rating remains constrained by the company's small scale, declining production profile and its exposure to high geographic concentr