Pada Selasa (3/10), Menteri BUMN Erick Thohir datang langsung ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan di sejumlah perusahaan dana pensiun di bawah BUMN. Ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam upaya membenahi persoalan besar yang terpendam dalam pengelolaan uang pensiun karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN mencatat ada 48 dana pensiun (dapen) yang beroperasi di lingkungan perusahaan milik negara. Dapen itu sebagian besar mengelola dana pensiun karyawan dari perusahaan induk atau terafiliasi dengan perusahaan induk. Sejak awal 2023, Kementerian BUMN kian serius melakukan pendalaman atas berbagai dugaan tindak penyalahgunaan di dapen. Bahkan, kementerian BUMN meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap dapen BUMN. Hasilnya, sebanyak 34 dari 48 dapen tersebut berada dalam kondisi tidak sehat. Tak hanya itu...
.... nun jauh di sana, dua kampung saling terkait