Industri oleokimia pada tahun ini berpotensi merugi hingga US$480 juta akibat kondisi infrastruktur pelabuhan ekspor yang rusak sehingga menghambat aktivitas perdagangan.
Dewan Pertimbangan Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apolin) Kris Hadisubroto mengatakan kerugian tersebut terjadi karena pengenaan demurrage (biaya kelebihan waktu dalam pemakaian kontainer) yang dibebankan pemilik kapal kepada produsen oleokimia.
“Dalam tempo dua bulan kami telah terkena demurrage sebesar US$80.000 untuk dua kali pengapalan. Ini terjadi pada Desember 2009 dan Januari 2010. Pada Januari, kami kena sekitar US$20.000. Jika dalam dua bulan kami harus membayar US$80.000, dalam setahun bisa mencapai US$480 juta,” katanya.
Situasi tersebut dinilainya sangat ironis mengingat iklim bisnis di sektor oleokimia pada tahun ini semakin membaik. Menggeliatnya bisnis oleokimia akan semakin memacu ekspor produk tersebut ke mancanegara.
Namun, katanya, hal tersebut ternyata tak ditunjang oleh kondisi infrastruktur pelabuhan di sentra-sentra produksi CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) Sumatra yang dikelola PT Pelindo.
“Situasi pelabuhan di luar Jawa yang dekat dengan industri CPO sangat parah. Padahal, pabrik oleokimia harus dekat dengan bahan bakunya. Selain itu, pasokan listrik sangat terbatas sehingga mengganggu produksi. Kondisi ini pula yang memaksa PT Wilmar memilih tempat berinvestasi di luar Sumatra,” paparnya.
Dia menilai komitmen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang akan membangun klaster industri oleokimia di Riau dan Kalimantan Timur akan terhambat problem infrastruktur. Atas dasar itu, dia meminta agar pemerintah menarik investasi besar-besaran untuk menyelesaikan masalah infrastruktur.
“Kami belum melihat adanya kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki dan mengelola infrastruktur dengan baik. Kalau tidak ada perbaikan, potensi investasi oleokimia sekitar US$100 juta pada tahun ini akan tertunda,” ujarnya.
Dewan Pertimbangan Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apolin) Kris Hadisubroto mengatakan kerugian tersebut terjadi karena pengenaan demurrage (biaya kelebihan waktu dalam pemakaian kontainer) yang dibebankan pemilik kapal kepada produsen oleokimia.
“Dalam tempo dua bulan kami telah terkena demurrage sebesar US$80.000 untuk dua kali pengapalan. Ini terjadi pada Desember 2009 dan Januari 2010. Pada Januari, kami kena sekitar US$20.000. Jika dalam dua bulan kami harus membayar US$80.000, dalam setahun bisa mencapai US$480 juta,” katanya.
Situasi tersebut dinilainya sangat ironis mengingat iklim bisnis di sektor oleokimia pada tahun ini semakin membaik. Menggeliatnya bisnis oleokimia akan semakin memacu ekspor produk tersebut ke mancanegara.
Namun, katanya, hal tersebut ternyata tak ditunjang oleh kondisi infrastruktur pelabuhan di sentra-sentra produksi CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) Sumatra yang dikelola PT Pelindo.
“Situasi pelabuhan di luar Jawa yang dekat dengan industri CPO sangat parah. Padahal, pabrik oleokimia harus dekat dengan bahan bakunya. Selain itu, pasokan listrik sangat terbatas sehingga mengganggu produksi. Kondisi ini pula yang memaksa PT Wilmar memilih tempat berinvestasi di luar Sumatra,” paparnya.
Dia menilai komitmen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang akan membangun klaster industri oleokimia di Riau dan Kalimantan Timur akan terhambat problem infrastruktur. Atas dasar itu, dia meminta agar pemerintah menarik investasi besar-besaran untuk menyelesaikan masalah infrastruktur.
“Kami belum melihat adanya kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki dan mengelola infrastruktur dengan baik. Kalau tidak ada perbaikan, potensi investasi oleokimia sekitar US$100 juta pada tahun ini akan tertunda,” ujarnya.
Comments