Sejak tiga dekade silam, istilah follow the money seakan menjadi mantra mujarab yang membius rasa ingin tahu mengenai segala sesuatu tentang seseorang ataupun lembaga, apalagi kalau itu pejabat dan organisasi publik.
Joseph "Sepp" Blatter boleh dikata paham benar soal itu. Menjadi Presiden FIFA ke-8 sejak dilantik 8 Juni 1998, Blatter sejauh ini mampu mengelola rasa ingin tahu publik tentang dana organisasi yang dikelolanya.
Transparansi dan finansial yang positif menjadi kekuatan Blatter bertahan di puncak organisasi pengelola olah raga terpopuler sejagat tersebut. Terakhir, pada pertemuan Komite Eksekutif 2-3 Maret di Zurich-Swiss, laporan keuangan FIFA pun dengan bangga dipublikasikan kepada dunia.
Selama 2007-2010, FIFA yang dipimpin Blatter meraih pendapatan US$4,19 miliar dengan pengeluaran mencapai US$3,56 miliar, sehingga menyisakan keuntungan US$631 juta.
Blatter boleh menepuk dada karena laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan standar akuntansi internasional IFRS (International Financial Reporting Standards), tentu saja melalui audit yang terakui.
Dari mana keuntungan tersebut? Jawabannya jelas berasal dari sumber pendapatan utama yaitu sponsor iklan dari penyelenggaraan sejumlah kompetisi yang di bawah persetujuan FIFA, terutama Piala Dunia 2010 yang mencapai US$3,4 miliar.
Keuntungan selama periode tersebut juga membantu penguatan cadangan simpanan FIFA yang kini mencapai US$1,28 miliar, yang telah sesuai dengan Statuta FIFA.
Hasil positif mendorong FIFA melanjutkan program pengembangan dan organisasi dari kompetisi serta even sepak bola dunia. Karena itu, keenam konfederasi yaitu UEFA, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF, dan OFC menerima 2,5 juta dolar (Rp22,5 miliar).
Bagi-bagi keuntungan boleh jadi melenakan sehingga banyak penggemar bola yang tak ambil pusing dengan sejumlah kasus suap yang sempat menggemparkan FIFA.
Pada November 2010, media massa memberitakan skandal suap yang melibatkan empat pejabat tinggi FIFA, yaitu Ricardo Teixera (Brasil), Issa Hayatou (FIFA Vice President), Nicolas Leoz (Afrika Selatan) dan Jack Warner (Presiden Concacaf) karena menerima dana ilegal sponsorship dan penjualan tiket Piala Dunai 2006 dan 2010.
Belum lagi kasus dugaan penjualan suara yang melibatkan Amos Danamu (Nigeria) dan Reynald Tamarii (Tahiti) dalam penentuan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Semua itu seakan termaafkan dengan kelihaian Blatter dalam urusan “show the money”.
Di Indonesia, banyak pihak juga ingin PSSI sebagai federasi sepak bola menampilkan seperti apa pengelolaan dana selama dipimpin Nurdin Halid, karena adanya dana negara yang diterima sebesar Rp125 juta dari KONI.
Bahkan pada medio Oktober 2010, PSSI dalam rapat dengan Komisi X DPR meminta anggaran Rp1,4 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan sepak bola di Tanah Air. Permintaan itu ditolak anggota parlemen dan pemerintah.
Tahun ini, PSSI menganggarkan Rp90 miliar untuk operasional organisasi termasuk menghidupi sembilan timnas dan sejumlah kompetisi profesional. Anggaran PSSI tersebut naik sekitar 30% dari biasanya Rp50 miliar per tahun.
Kompetisi profesional PSSI mendapatkan anggaran Rp35 miliar, meskipun dana tersebut ditutup pihak Djarum sebagai sponsor sebesar Rp40 miliar untuk ISL dan Rp7 miliar kepada penyelenggaraan Divisi Utama.
Pembiayaan timnas pun dianggarkan PSSI sebesar Rp25 miliar untuk melengkapi pasokan Rp50 miliar dari subsidi APBN untuk event Pra-Olimpiade, Pra-Piala Dunia, dan SEA Games.
Belum lagi, hasil penyelenggaraan Piala AFF akhir tahun lalu yang menguntungkan PSSI sebesar Rp20 miliar hanya dari penjualan tiket. Rasanya sudah waktunya Nurdin Halid bersikap transparan seperti Blatter, dan just show the profit, please... (fahmi.achmad@bisnis.co.id)
Joseph "Sepp" Blatter boleh dikata paham benar soal itu. Menjadi Presiden FIFA ke-8 sejak dilantik 8 Juni 1998, Blatter sejauh ini mampu mengelola rasa ingin tahu publik tentang dana organisasi yang dikelolanya.
Transparansi dan finansial yang positif menjadi kekuatan Blatter bertahan di puncak organisasi pengelola olah raga terpopuler sejagat tersebut. Terakhir, pada pertemuan Komite Eksekutif 2-3 Maret di Zurich-Swiss, laporan keuangan FIFA pun dengan bangga dipublikasikan kepada dunia.
Selama 2007-2010, FIFA yang dipimpin Blatter meraih pendapatan US$4,19 miliar dengan pengeluaran mencapai US$3,56 miliar, sehingga menyisakan keuntungan US$631 juta.
Blatter boleh menepuk dada karena laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan standar akuntansi internasional IFRS (International Financial Reporting Standards), tentu saja melalui audit yang terakui.
Dari mana keuntungan tersebut? Jawabannya jelas berasal dari sumber pendapatan utama yaitu sponsor iklan dari penyelenggaraan sejumlah kompetisi yang di bawah persetujuan FIFA, terutama Piala Dunia 2010 yang mencapai US$3,4 miliar.
Keuntungan selama periode tersebut juga membantu penguatan cadangan simpanan FIFA yang kini mencapai US$1,28 miliar, yang telah sesuai dengan Statuta FIFA.
Hasil positif mendorong FIFA melanjutkan program pengembangan dan organisasi dari kompetisi serta even sepak bola dunia. Karena itu, keenam konfederasi yaitu UEFA, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF, dan OFC menerima 2,5 juta dolar (Rp22,5 miliar).
Bagi-bagi keuntungan boleh jadi melenakan sehingga banyak penggemar bola yang tak ambil pusing dengan sejumlah kasus suap yang sempat menggemparkan FIFA.
Pada November 2010, media massa memberitakan skandal suap yang melibatkan empat pejabat tinggi FIFA, yaitu Ricardo Teixera (Brasil), Issa Hayatou (FIFA Vice President), Nicolas Leoz (Afrika Selatan) dan Jack Warner (Presiden Concacaf) karena menerima dana ilegal sponsorship dan penjualan tiket Piala Dunai 2006 dan 2010.
Belum lagi kasus dugaan penjualan suara yang melibatkan Amos Danamu (Nigeria) dan Reynald Tamarii (Tahiti) dalam penentuan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Semua itu seakan termaafkan dengan kelihaian Blatter dalam urusan “show the money”.
Di Indonesia, banyak pihak juga ingin PSSI sebagai federasi sepak bola menampilkan seperti apa pengelolaan dana selama dipimpin Nurdin Halid, karena adanya dana negara yang diterima sebesar Rp125 juta dari KONI.
Bahkan pada medio Oktober 2010, PSSI dalam rapat dengan Komisi X DPR meminta anggaran Rp1,4 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan sepak bola di Tanah Air. Permintaan itu ditolak anggota parlemen dan pemerintah.
Tahun ini, PSSI menganggarkan Rp90 miliar untuk operasional organisasi termasuk menghidupi sembilan timnas dan sejumlah kompetisi profesional. Anggaran PSSI tersebut naik sekitar 30% dari biasanya Rp50 miliar per tahun.
Kompetisi profesional PSSI mendapatkan anggaran Rp35 miliar, meskipun dana tersebut ditutup pihak Djarum sebagai sponsor sebesar Rp40 miliar untuk ISL dan Rp7 miliar kepada penyelenggaraan Divisi Utama.
Pembiayaan timnas pun dianggarkan PSSI sebesar Rp25 miliar untuk melengkapi pasokan Rp50 miliar dari subsidi APBN untuk event Pra-Olimpiade, Pra-Piala Dunia, dan SEA Games.
Belum lagi, hasil penyelenggaraan Piala AFF akhir tahun lalu yang menguntungkan PSSI sebesar Rp20 miliar hanya dari penjualan tiket. Rasanya sudah waktunya Nurdin Halid bersikap transparan seperti Blatter, dan just show the profit, please... (fahmi.achmad@bisnis.co.id)
Comments