Asuransi dan kepiluan Gunung Merapi
"Asuransi..? apa ya mas..?" demikian ujar Sumiyati, warga asli lereng Gunung Merapi yang ditemui saat berkunjung di wilayah itu dalam serangkaian kegiatan Seminar Merapi dan Geo Wisata yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Maskapai Asuransi Indonesia Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (Maipark) baru-baru ini.
Jawaban yang tidak menjawab, bercampur dengan pertanyaan dan kebingungan itu dilontarkannya ketika menanggapi pertanyaan "Anda tahu tidak apa itu asuransi..?"
Warga lereng Merapi lainnya Ngatiran yang akrab disapa Kirun saat ditanya perihal yang sama menjawab; "Yang saya tahu, kalau asuransi jiwa itu nanti kalau sakit biaya pengobatan ditanggung asuransi, kalau asuransi rumah misalnya ambruk kena gempa biaya pembangunannya ditanggung asuransi."
Dengan dua jawaban seperti itu, bisa dipastikan mereka tidak memiliki perlindungan asuransi. Bayangkan, betapa kondisi warga di wilayah tersebut sangat tidak terproteksi, terlebih dengan ancaman Merapi yang bisa datang kapan saja.
Seperti diketahui, erupsi Gunung Merapi yang terletak di wilayah Jateng-DIY pada 26 Oktober 2010 lalu telah memporakporandakan sejumlah desa di sekitarnya akibat awan panas atau wedus gembel beserta abu vulkanik yang dimuntahkannya.
Bencana tersebut menyebabkan banyaknya warga yang meninggal, rumah yang hancur, ternak yang mati, rusaknya tanaman pertanian warga, hingga gangguan terhadap berbagai aktivitas perkonomian masyarakat.
Amukan Merapi sungguh tak bisa dibayangkan dampaknya, di mana gunung api paling aktif di Pulau Jawa itu menurut sejarahnya pernah meletus sangat dahsyat hingga menyebabkan Jawa Tengah berada dalam masa kegelapan paling panjang sekitar 1.000 tahun silam, sekaligus sebagai penyebab musnahnya kerajaan Hindu Mataram.
Namun, bagi warga lereng Merapi, gunung itu menyimpan berjuta misteri sekaligus berkah karena tanahnya yang subur dan ketersediaan material bahan bangunan yang melimpah dari dampak erupsinya.
Sumiyati yang tinggal di Desa Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan mengatakan sejak kecil dirinya hidup dengan menggantungkan hasil alam di sekitar wilayah itu, karena penghasilan orang tuanya sangat minim untuk dapat menopang hidup keluarga.
Terlebih ketika kedua orang tuanya menghadap sang pencipta pada usianya yang menginjak sekitar 10 tahun. "Saya waktu itu masih kelas 3 SD. Setelah itu saya sudah tidak sekolah, dan menghidupi diri dengan mencari bahan makanan di hutan," terangnya.
Ironis memang, tetapi itulah kenyataan hidup yang harus dia tanggung, bahkan hingga dirinya menikah dan memiliki empat orang anak, mengingat hasil dari suami yang juga sangat terbatas, terlebih saat ini setelah kondisi suami mengalami cacat fisik.
Setelah Merapi memuntahkan isi perutnya Oktober lalu, kondisi wanita paruh baya ini makin memprihatinkan, karena harus tinggal di barak pengungsian beratap terpal setelah rumahnya runtuh diterjang wedus gembel.
"Semua yang saya miliki terbakar. Pakaian yang saya pakai ini semua hasil pemberian orang, karena saya memang sudah tidak punya apa-apa. Kalau tidak ada yang membangunkan rumah, saya tidak akan punya rumah lagi, karena tidak ada uang sama sekali," jelas Sumiyati.
Adapun, Kirun menuturkan saat ini dirinya juga tidak memiliki apapun, dengan rumah yang hancur, serta lima sapi perahnya mati akibat awan panas. Bahkan, kini dirinya harus menanggung hutang akibat macetnya cicilan warga yang membeli barang dagangannya dari titipan orang.
"Dalam kondisi seperti ini, saya tidak mungkin menagih cicilan warga yang mengalami nasib sama seperti saya. Mudah-mudahan kondisi dapat segera membaik, pemerintah mau memberikan bantuan kepada kami, paling tidak untuk membangun rumah," tuturnya.
Sekali lagi, kondisi itu sungguh ironis. Bayangkan jika mereka memiliki proteksi asuransi, minimal untuk dapat membangun rumah kembali, mengingat mereka juga terbiasa menggantungkan hidup dari alam sekitar.
Bagaimana tidak, saat menjadi petani susu Kirun juga hanya memiliki penghasilan Rp10.000-Rp15.000 per hari, sehingga untuk makan bersama istri dan satu anaknya, dia lebih banyak memanfaatkan hasil alam, apalagi untuk membeli produk asuransi.
Adapun, pemerintah saat ini tengah menggagas penyelenggaraan asuransi bencana bagi seluruh masyarakat untuk memberikan proteksi terhadap kemungkinan bencana alam yang belakangan banyak melanda republik ini.
Rencana penyelenggaraan skim tersebut saat ini berada dalam proses pembahasan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanggulangan bencana.
Revisi PP tersebut difokuskan pada pengalihan sebagian dana BNPT untuk dikelola melalui mekanisme asuransi yang rencananya bakal bekerja sama dengan Maipark. Selama ini, alokasi dana BNPT berupa stand by loan yang tidak dikelola.
Direktur Utama Maipark Frans Y. Sahusilawane menyatakan kalau pemerintah memiliki keinginan perencanaan keuangan yang baik untuk penanganan bencana, mekanisme asuransi bencana menjadi pilihan yang paling tepat.
Pemerintah juga sempat berencana menggagas asuransi wajib bagi seluruh masyarakat yang memiliki rumah, dengan peran serta pembayaran premi dari masyarakat untuk pertanggungan minimum yang dapat ditingkatkan sesuai kemampuan warga secara individu.
Setelah Bisnis mencoba untuk sedikit menjelaskan, mekanisme asuransi tersebut tampaknya juga disambut baik warga lereng Merapi seperti Sumiyati dan Kirun yang enggan meninggalkan tempat kelahirannya itu, meski bahaya dapat mengancam setiap saat.
Bahkan, Sumiyati dan Kirun juga menyatakan kesediaannya untuk membayar sesuai dengan kemampuan, asal pemerintah benar-benar bisa memberikan jaminan akan datangnya bantuan ketika terjadi bencana.
"Selama ini asuransi memang belum terlintas di pikiran kami, apalagi menjadi prioritas, karena untuk makan saja kami susah. Tetapi kalau memang seperti itu [ada jaminan] dan harus bayar, kami bersedia membayar dengan disesuaikan kemampuan kami. Kalau kami tidak mampu, ya mau bagaimana lagi," tukas Kirun.
Warga lereng Merapi memang masih buta terhadap asuransi, bahkan mungkin mereka juga tidak sepenuhnya dapat memahami apa yang Bisnis sampaikan, mengingat keterbatasan pola pikir yang dimiliki akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka.
Dalam hal ini, action dari pemerintah terkait dengan penyelenggaraan asuransi bencana sudah sangat dinantikan untuk dapat mengurangi penderitaan mereka di hari mendatang, sekaligus menjadi penentu kelangsungan hidup warga lereng Merapi.
(silahkan korespondensi dengan arief.novianto@bisnis.co.id)
Jawaban yang tidak menjawab, bercampur dengan pertanyaan dan kebingungan itu dilontarkannya ketika menanggapi pertanyaan "Anda tahu tidak apa itu asuransi..?"
Warga lereng Merapi lainnya Ngatiran yang akrab disapa Kirun saat ditanya perihal yang sama menjawab; "Yang saya tahu, kalau asuransi jiwa itu nanti kalau sakit biaya pengobatan ditanggung asuransi, kalau asuransi rumah misalnya ambruk kena gempa biaya pembangunannya ditanggung asuransi."
Dengan dua jawaban seperti itu, bisa dipastikan mereka tidak memiliki perlindungan asuransi. Bayangkan, betapa kondisi warga di wilayah tersebut sangat tidak terproteksi, terlebih dengan ancaman Merapi yang bisa datang kapan saja.
Seperti diketahui, erupsi Gunung Merapi yang terletak di wilayah Jateng-DIY pada 26 Oktober 2010 lalu telah memporakporandakan sejumlah desa di sekitarnya akibat awan panas atau wedus gembel beserta abu vulkanik yang dimuntahkannya.
Bencana tersebut menyebabkan banyaknya warga yang meninggal, rumah yang hancur, ternak yang mati, rusaknya tanaman pertanian warga, hingga gangguan terhadap berbagai aktivitas perkonomian masyarakat.
Amukan Merapi sungguh tak bisa dibayangkan dampaknya, di mana gunung api paling aktif di Pulau Jawa itu menurut sejarahnya pernah meletus sangat dahsyat hingga menyebabkan Jawa Tengah berada dalam masa kegelapan paling panjang sekitar 1.000 tahun silam, sekaligus sebagai penyebab musnahnya kerajaan Hindu Mataram.
Namun, bagi warga lereng Merapi, gunung itu menyimpan berjuta misteri sekaligus berkah karena tanahnya yang subur dan ketersediaan material bahan bangunan yang melimpah dari dampak erupsinya.
Sumiyati yang tinggal di Desa Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan mengatakan sejak kecil dirinya hidup dengan menggantungkan hasil alam di sekitar wilayah itu, karena penghasilan orang tuanya sangat minim untuk dapat menopang hidup keluarga.
Terlebih ketika kedua orang tuanya menghadap sang pencipta pada usianya yang menginjak sekitar 10 tahun. "Saya waktu itu masih kelas 3 SD. Setelah itu saya sudah tidak sekolah, dan menghidupi diri dengan mencari bahan makanan di hutan," terangnya.
Ironis memang, tetapi itulah kenyataan hidup yang harus dia tanggung, bahkan hingga dirinya menikah dan memiliki empat orang anak, mengingat hasil dari suami yang juga sangat terbatas, terlebih saat ini setelah kondisi suami mengalami cacat fisik.
Setelah Merapi memuntahkan isi perutnya Oktober lalu, kondisi wanita paruh baya ini makin memprihatinkan, karena harus tinggal di barak pengungsian beratap terpal setelah rumahnya runtuh diterjang wedus gembel.
"Semua yang saya miliki terbakar. Pakaian yang saya pakai ini semua hasil pemberian orang, karena saya memang sudah tidak punya apa-apa. Kalau tidak ada yang membangunkan rumah, saya tidak akan punya rumah lagi, karena tidak ada uang sama sekali," jelas Sumiyati.
Adapun, Kirun menuturkan saat ini dirinya juga tidak memiliki apapun, dengan rumah yang hancur, serta lima sapi perahnya mati akibat awan panas. Bahkan, kini dirinya harus menanggung hutang akibat macetnya cicilan warga yang membeli barang dagangannya dari titipan orang.
"Dalam kondisi seperti ini, saya tidak mungkin menagih cicilan warga yang mengalami nasib sama seperti saya. Mudah-mudahan kondisi dapat segera membaik, pemerintah mau memberikan bantuan kepada kami, paling tidak untuk membangun rumah," tuturnya.
Sekali lagi, kondisi itu sungguh ironis. Bayangkan jika mereka memiliki proteksi asuransi, minimal untuk dapat membangun rumah kembali, mengingat mereka juga terbiasa menggantungkan hidup dari alam sekitar.
Bagaimana tidak, saat menjadi petani susu Kirun juga hanya memiliki penghasilan Rp10.000-Rp15.000 per hari, sehingga untuk makan bersama istri dan satu anaknya, dia lebih banyak memanfaatkan hasil alam, apalagi untuk membeli produk asuransi.
Adapun, pemerintah saat ini tengah menggagas penyelenggaraan asuransi bencana bagi seluruh masyarakat untuk memberikan proteksi terhadap kemungkinan bencana alam yang belakangan banyak melanda republik ini.
Rencana penyelenggaraan skim tersebut saat ini berada dalam proses pembahasan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanggulangan bencana.
Revisi PP tersebut difokuskan pada pengalihan sebagian dana BNPT untuk dikelola melalui mekanisme asuransi yang rencananya bakal bekerja sama dengan Maipark. Selama ini, alokasi dana BNPT berupa stand by loan yang tidak dikelola.
Direktur Utama Maipark Frans Y. Sahusilawane menyatakan kalau pemerintah memiliki keinginan perencanaan keuangan yang baik untuk penanganan bencana, mekanisme asuransi bencana menjadi pilihan yang paling tepat.
Pemerintah juga sempat berencana menggagas asuransi wajib bagi seluruh masyarakat yang memiliki rumah, dengan peran serta pembayaran premi dari masyarakat untuk pertanggungan minimum yang dapat ditingkatkan sesuai kemampuan warga secara individu.
Setelah Bisnis mencoba untuk sedikit menjelaskan, mekanisme asuransi tersebut tampaknya juga disambut baik warga lereng Merapi seperti Sumiyati dan Kirun yang enggan meninggalkan tempat kelahirannya itu, meski bahaya dapat mengancam setiap saat.
Bahkan, Sumiyati dan Kirun juga menyatakan kesediaannya untuk membayar sesuai dengan kemampuan, asal pemerintah benar-benar bisa memberikan jaminan akan datangnya bantuan ketika terjadi bencana.
"Selama ini asuransi memang belum terlintas di pikiran kami, apalagi menjadi prioritas, karena untuk makan saja kami susah. Tetapi kalau memang seperti itu [ada jaminan] dan harus bayar, kami bersedia membayar dengan disesuaikan kemampuan kami. Kalau kami tidak mampu, ya mau bagaimana lagi," tukas Kirun.
Warga lereng Merapi memang masih buta terhadap asuransi, bahkan mungkin mereka juga tidak sepenuhnya dapat memahami apa yang Bisnis sampaikan, mengingat keterbatasan pola pikir yang dimiliki akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka.
Dalam hal ini, action dari pemerintah terkait dengan penyelenggaraan asuransi bencana sudah sangat dinantikan untuk dapat mengurangi penderitaan mereka di hari mendatang, sekaligus menjadi penentu kelangsungan hidup warga lereng Merapi.
(silahkan korespondensi dengan arief.novianto@bisnis.co.id)
Comments