read...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian penuh terhadap kondisi produktivitas manufaktur nasional yang melambat beberapa bulan terakhir. Di Rapat Sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, (12/8/2024), Kepala Negara meminta semua pihak mewaspadai kondisi tersebut. Berdasarkan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 berada di level 49,3 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya. https://www.mas-software.com/blog/contoh-perusahaan-manufaktur Kontraksi aktivitas manufaktur nasional terjadi setelah mampu bertahan di level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Berdasarkan laporan S&P Global, terakhir kali PMI manufaktur terkontraksi terjadi pada Agustus 2021. Di masa pandemi itu, PMI manufaktur Indonesia berada di level 43,7. Namun, setelah itu, kinerja manufaktur terus berekspansi. Alarm waspada yang didengungkan Presiden Jokowi ini memang sangat beralasan mengingat penurunan indeks PMI terjadi dalam 4 bulan terak

 Pada paruh pertama 2024 ini, industri perbankan mampu mencetak kinerja positif dengan raupan laba triliunan rupiah. Namun, berbagai tantangan masih memengaruhi pencapaian indikator keuangan mereka. Pertumbuhan laba industri perbankan pada semester pertama tahun ini tak secemerlang periode sama tahun lalu. Beban biaya dana yang menjulang di tengah era suku bunga tinggi membuat bank-bank kerepotan. Sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga kini bertahan di level 6,25%, bank-bank terpaksa harus bersiasat. Di satu sisi, tingkat bunga yang naik biasanya diterjemahkan sebagai kondisi yang akan menguntungkan pendapatan bank, terutama dari bunga kredit. Pendapatan naik, laba bank bisa melesat. Saham emiten bank pun mendapatkan sentimen positif.  Selain itu, bunga yang tinggi membuat bank meraup dana pihak ketiga, terutama dana mahal deposito yang tumbuh pesat. Hal ini menjadikan likuiditas yang ada di perbankan bertumpuk. Akan tetapi dana deposito berlebih di tengah kredit yang t

Kegiatan impor pangan lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini yang dibincangkan publik adalah kasus dugaan korupsi dalam kegiatan impor beras yang bisa mencoreng kredibilitas pemerintah. Hal itu bermula dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan yang menyebut dugaan mark-up impor dilakukan terhadap 2,2 juta ton beras dan kerugian negara terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan. Kondisi tersebut bisa menurunkan penilaian terhadap rapor pemerintah yang sepanjang tahun ini disibukkan dengan dinamika krisis beras sehingga harus melakukan importasi baik untuk memenuhi cadangan maupun bantuan sosial. Impor, meski acapkali menimbulkan polemik, menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri ketika pasokan beras terbatas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras terus menurun. Luas panen pun kian susut, demikian pula produktivitas yang stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, luas panen di Tanah Air hanya berkisar 10,2 juta hectare dan angka produks