Modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) tiga penjamin pelaksana emisi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Garuda Indonesia Tbk menyusut setelah harga saham BUMN penerbangan itu terkoreksi sejak dicatatkan.
Penurunan itu juga mengindikasikan masih banyak saham Garuda hasil serapan penjamin pelaksana emisi, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, karena tidak laku pada masa penawaran.
Berdasarkan data MKBD setiap penjamin emisi yang tercatat di situs Bursa Efek Indonesia, MKBD Bahana Securities menurun 59,3% menjadi Rp82,05 miliar saat saham berkode GIAA melemah menjadi Rp570 dari posisi MKBD sebelum pencatatan Rp201,64 miliar.
Kondisi itu terus berlanjut ketika harga saham maskapai penerbangan pelat merah mencapai level Rp530 pada pekan ini. MKBD anak usaha PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (BPUI) itu terus menyusut ke level Rp54,15 miliar.
Kondisi yang sama juga dialami Danareksa Sekuritas. MKBD perusahaan itu turun sebesar 46,78% dari level Rp473,57 miliar sebelum Garuda mendarat di bursa menjadi Rp252,03 miliar pada 17 Februari. MKBD anak usaha PT Danareksa (Persero) itu juga terus tergelincir ke level Rp223,34 pada 23 Februari.
Adapun, MKBD Mandiri Sekuritas hanya menurun 13,98% dari Rp166,07 miliar menjadi Rp142,84 miliar pada 17 Februari. MKBD anak usaha PT Bank Mandiri Tbk itu juga mengalami anomali karena tercatat sebesar Rp72,06 miliar pada 18 Februari tetapi kembali meningkat menjadi Rp144,48 miliar pada 22 Februari.
Ketika dihubungi, Presiden Direktur Bahana Securities Eko Yuliantoro tidak bersedia berkomentar mengenai penurunan MKBD Bahana. “No comment.”
Begitupun Managing Director Mandiri Sekuritas Kartika Wirjoatmojo tidak menjawab ketika ditelepon oleh Bisnis.
Sementara itu, Marciano Herman, Presiden Direktur Danareksa Sekuritas, mengatakan penurunan MKBD itu salah satunya karena pelemahan harga saham Garuda. “Kami jaga MKBD di atas ketentuan yang ditetapkan,” tuturnya.
Direktur Bursa Efek Indonesia Wan Wei Yong mengatakan bursa mengumumkan setiap hari mengenai MKBD seluruh broker. “Itu merupakan data publik, sehingga nasabah di setiap anggora bursa bisa mengetahui kondisi MKBD,” tuturnya.
Mengenai MKBD penjamin pelaksana emisi IPO Garuda, dia mengatakan sejauh ini masih aman karena nilainya di atas batas minimal yang ditetapkan yaitu Rp25 miliar.
“Saya kira dengan MKBD Rp54 miliar, masih pada batas aman. Sesuai dengan peraturan, jika nilai MKBD broker lebih rendah dari batas minimal, untuk sementara tidak boleh berdagang saham,” katanya.
Menurut dia, MKBD berasal dari perhitungan aset lancar dikurangi dengan total liabilities.
“Supaya MKBD broker naik, ya aset lancarnya harus diperbesar atau total liabilitiesnya diperkecil. Aset lancar bisa berupa portofolio, kas dan setara dengan kas,” kata Wan Wei Yong.
Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan pemerintah perlu ikut membantu permodalan tiga penjamin emisi Garuda seiring penurunan moda kerja bersih disesuaikan (MKBD) perseroan.
Menurut dia, perseroan saat ini mungkin masih bisa menahan penurunan MKBD yang terjadi dengan melakukan pendanaan dengan sejumlah cara seperti pinjaman perbankan, memasukan dana dalam treasury stock, atau memasukkan dama reksa dana.
Tetapi, lanjutnya, tiga underwriter itu tetap harus memikirkan cara pengembaliannya. Dan jika modal mereka tidak cukup, otomatis MKBD mereka ikut terserap. Karena itu, Edwin menilai perlunya tambahan modal dari pemerintah.
“Mereka bisa saja melakukan berbagai cara pembiayaan, tetapi kan ada bunga yang harus dibayar. Dalam setiap pendanaan yang dilakukan, ada kompensasi dana yang dikeluarkan di kemudian hari. Itu bagaimana. Maka itu, saya menilai perlunya tambahan modal dari pemegang saham yakni pemerintah agar modal mereka tidak semakin tergerus,” ujarnya.
Penurunan yang dialami oleh tiga penjamin emisi itu memang mengindikasikan kurang lakunya saham emiten dengan kode GIAA itu. Tetapi, hal tersebut bukan satu-satunya indikasi yang menyebabkan turunnya MKBD.
“Mungkin saja ada transaksi lainnya selain kurang lakunya saham Garuda. Misalnya saja ada utang-utang atau transaksi yang harus dilakukan, jadi banyak faktor,” kata Edwin Sebayang.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini tidak membalas pesan singkat maupun mengangkat telepon saat dihubungi kemarin.
Sebelumnya, Mustafa mengatakan kebutuhan dana dari underwriter untuk menyerap sisa saham BUMN aviasi itu dapat dilakukan melalui mekanisme business to business (B to B).
Ssetiap underwriter Garuda Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan dana sekitar Rp752,10 miliar, karena tidak terserapnya 47% saham perseroan itu yang ditawarkan kepada publik.
Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto mengatakan pemerintah sulit untuk melakukan penanaman modal negara (PMN) terhadap tiga perusahaan sekuritas itu.
"Tiga sekuritas itu harus mencari alternatif untuk mendapatkan tambahan modal. Hal ini karena PMN di BUMN diprioritaskan untuk perusahaan yang membantu penyaluran KUR [kredit usaha rakyat]," ujarnya.
Menurut Parikesit, alternatif yang bisa ditempuh oleh tiga perusahaan sekuritas BUMN selaku underwriter Garuda adalah penerbitan obligasi. Namun untuk instrumen penambahan modal ini, tidak seluruh sekuritas milik pemerintah bisa melaksanakan.
"Seperti halnya Bahana, sekuritas tersebut kemungkinan tidak bisa menerbitkan obligasi dalam waktu dekat karena kondisi keuangan perusahaan yang kurang memungkinkan," lanjut Parikesit.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekuritas tersebut, dan kami di Kementerian BUMN tidak akan intervensi atas keputusan yang diambil oleh manajemen," lanjut Parikesit.
Duh nasib BUMN….
Penurunan itu juga mengindikasikan masih banyak saham Garuda hasil serapan penjamin pelaksana emisi, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, karena tidak laku pada masa penawaran.
Berdasarkan data MKBD setiap penjamin emisi yang tercatat di situs Bursa Efek Indonesia, MKBD Bahana Securities menurun 59,3% menjadi Rp82,05 miliar saat saham berkode GIAA melemah menjadi Rp570 dari posisi MKBD sebelum pencatatan Rp201,64 miliar.
Kondisi itu terus berlanjut ketika harga saham maskapai penerbangan pelat merah mencapai level Rp530 pada pekan ini. MKBD anak usaha PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia (BPUI) itu terus menyusut ke level Rp54,15 miliar.
Kondisi yang sama juga dialami Danareksa Sekuritas. MKBD perusahaan itu turun sebesar 46,78% dari level Rp473,57 miliar sebelum Garuda mendarat di bursa menjadi Rp252,03 miliar pada 17 Februari. MKBD anak usaha PT Danareksa (Persero) itu juga terus tergelincir ke level Rp223,34 pada 23 Februari.
Adapun, MKBD Mandiri Sekuritas hanya menurun 13,98% dari Rp166,07 miliar menjadi Rp142,84 miliar pada 17 Februari. MKBD anak usaha PT Bank Mandiri Tbk itu juga mengalami anomali karena tercatat sebesar Rp72,06 miliar pada 18 Februari tetapi kembali meningkat menjadi Rp144,48 miliar pada 22 Februari.
Ketika dihubungi, Presiden Direktur Bahana Securities Eko Yuliantoro tidak bersedia berkomentar mengenai penurunan MKBD Bahana. “No comment.”
Begitupun Managing Director Mandiri Sekuritas Kartika Wirjoatmojo tidak menjawab ketika ditelepon oleh Bisnis.
Sementara itu, Marciano Herman, Presiden Direktur Danareksa Sekuritas, mengatakan penurunan MKBD itu salah satunya karena pelemahan harga saham Garuda. “Kami jaga MKBD di atas ketentuan yang ditetapkan,” tuturnya.
Direktur Bursa Efek Indonesia Wan Wei Yong mengatakan bursa mengumumkan setiap hari mengenai MKBD seluruh broker. “Itu merupakan data publik, sehingga nasabah di setiap anggora bursa bisa mengetahui kondisi MKBD,” tuturnya.
Mengenai MKBD penjamin pelaksana emisi IPO Garuda, dia mengatakan sejauh ini masih aman karena nilainya di atas batas minimal yang ditetapkan yaitu Rp25 miliar.
“Saya kira dengan MKBD Rp54 miliar, masih pada batas aman. Sesuai dengan peraturan, jika nilai MKBD broker lebih rendah dari batas minimal, untuk sementara tidak boleh berdagang saham,” katanya.
Menurut dia, MKBD berasal dari perhitungan aset lancar dikurangi dengan total liabilities.
“Supaya MKBD broker naik, ya aset lancarnya harus diperbesar atau total liabilitiesnya diperkecil. Aset lancar bisa berupa portofolio, kas dan setara dengan kas,” kata Wan Wei Yong.
Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan pemerintah perlu ikut membantu permodalan tiga penjamin emisi Garuda seiring penurunan moda kerja bersih disesuaikan (MKBD) perseroan.
Menurut dia, perseroan saat ini mungkin masih bisa menahan penurunan MKBD yang terjadi dengan melakukan pendanaan dengan sejumlah cara seperti pinjaman perbankan, memasukan dana dalam treasury stock, atau memasukkan dama reksa dana.
Tetapi, lanjutnya, tiga underwriter itu tetap harus memikirkan cara pengembaliannya. Dan jika modal mereka tidak cukup, otomatis MKBD mereka ikut terserap. Karena itu, Edwin menilai perlunya tambahan modal dari pemerintah.
“Mereka bisa saja melakukan berbagai cara pembiayaan, tetapi kan ada bunga yang harus dibayar. Dalam setiap pendanaan yang dilakukan, ada kompensasi dana yang dikeluarkan di kemudian hari. Itu bagaimana. Maka itu, saya menilai perlunya tambahan modal dari pemegang saham yakni pemerintah agar modal mereka tidak semakin tergerus,” ujarnya.
Penurunan yang dialami oleh tiga penjamin emisi itu memang mengindikasikan kurang lakunya saham emiten dengan kode GIAA itu. Tetapi, hal tersebut bukan satu-satunya indikasi yang menyebabkan turunnya MKBD.
“Mungkin saja ada transaksi lainnya selain kurang lakunya saham Garuda. Misalnya saja ada utang-utang atau transaksi yang harus dilakukan, jadi banyak faktor,” kata Edwin Sebayang.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini tidak membalas pesan singkat maupun mengangkat telepon saat dihubungi kemarin.
Sebelumnya, Mustafa mengatakan kebutuhan dana dari underwriter untuk menyerap sisa saham BUMN aviasi itu dapat dilakukan melalui mekanisme business to business (B to B).
Ssetiap underwriter Garuda Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan dana sekitar Rp752,10 miliar, karena tidak terserapnya 47% saham perseroan itu yang ditawarkan kepada publik.
Deputi Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto mengatakan pemerintah sulit untuk melakukan penanaman modal negara (PMN) terhadap tiga perusahaan sekuritas itu.
"Tiga sekuritas itu harus mencari alternatif untuk mendapatkan tambahan modal. Hal ini karena PMN di BUMN diprioritaskan untuk perusahaan yang membantu penyaluran KUR [kredit usaha rakyat]," ujarnya.
Menurut Parikesit, alternatif yang bisa ditempuh oleh tiga perusahaan sekuritas BUMN selaku underwriter Garuda adalah penerbitan obligasi. Namun untuk instrumen penambahan modal ini, tidak seluruh sekuritas milik pemerintah bisa melaksanakan.
"Seperti halnya Bahana, sekuritas tersebut kemungkinan tidak bisa menerbitkan obligasi dalam waktu dekat karena kondisi keuangan perusahaan yang kurang memungkinkan," lanjut Parikesit.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekuritas tersebut, dan kami di Kementerian BUMN tidak akan intervensi atas keputusan yang diambil oleh manajemen," lanjut Parikesit.
Duh nasib BUMN….
Comments