Pemerintah berencana menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) syariah bertenor 1 tahun dan mempelajari kemungkinan menerbitkan SPN regular bertenor di bawah 1 tahun guna mengelola likuiditas perbankan.
Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, mengungkapkan rencana penerbitan SPN syariah tengah dipersiapkan bersama dengan bank sentral. Untuk itu, Bank Indonesia diminta dalam waktu sebulan mempersiapkan infrastruktur lelangnya.
“Karena selama ini infrastrukturnya digunakan untuk lelang SPN regular. Kan SPN ada diskon, nah apakah untuk spn SPN syariah ini bisa diberikan diskon juga atau at par. Kalau BI bisa lebih cepat, maka kami bisa lebih cepat menentukan jadwal penerbitannya,” ujar dia dalam jumpa pers di kantornya, hari ini.
Menurutnya, rencana tersebut guna memenuhi permintaan pasar atas instrument SBSN jangka pendek yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga dalam rangka pengelolaan dana di bank-bank syariah komersial dan juga pengelolaan dana di BI.
“Selama ini mereka pakai SBI syariah. Meskipun sekarang BI punya banyak instrumen untuk mengelola moneter, tapi dengan adanya SPN syariah, nantinya akan mempermudah lagi untuk itu,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah mempelajari untuk menerbitkan obligasi negara jangka pendek (SPN) dengan tenor di bawah 1 tahun. Hal ini untuk mengimbangi kebijakan BI yang untuk sementara tidak menerbitkan SBI dengan tenor di bawah 9 bulan.
“Untuk T-bills di bawah 1 tahun kami masih bicarakan. Untuk sementara BI itadk menerbitkan SBI (9 bulan ke bawah). Nah untuk benchmarking, memang ada masalah di situ. Akan ada jalan keluar, tetapi belum final,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah Dahlan Siamat mengungkapkan rencana pemerintah melakukan lelang lima seri sukuk negara pada 3 Maret mendatang dengan target indikatif sebesar Rp1 triliun. Sukuk-sukuk tersebut, a.l. IFR05 bertenor 6 tahun dengan kupon 9%, IFR07 bertenor 14 tahun dengan kupon 10,25%, IFR06 bertenor 19 tahun dengan kupon 10,25%.
“Lalu ada penerbitan baru atau new issues yakni IFR09 dengan tenor 10 tahun dan IFR10 dengan tenor 20 tahun,” ungkapnya
Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, mengungkapkan rencana penerbitan SPN syariah tengah dipersiapkan bersama dengan bank sentral. Untuk itu, Bank Indonesia diminta dalam waktu sebulan mempersiapkan infrastruktur lelangnya.
“Karena selama ini infrastrukturnya digunakan untuk lelang SPN regular. Kan SPN ada diskon, nah apakah untuk spn SPN syariah ini bisa diberikan diskon juga atau at par. Kalau BI bisa lebih cepat, maka kami bisa lebih cepat menentukan jadwal penerbitannya,” ujar dia dalam jumpa pers di kantornya, hari ini.
Menurutnya, rencana tersebut guna memenuhi permintaan pasar atas instrument SBSN jangka pendek yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga dalam rangka pengelolaan dana di bank-bank syariah komersial dan juga pengelolaan dana di BI.
“Selama ini mereka pakai SBI syariah. Meskipun sekarang BI punya banyak instrumen untuk mengelola moneter, tapi dengan adanya SPN syariah, nantinya akan mempermudah lagi untuk itu,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tengah mempelajari untuk menerbitkan obligasi negara jangka pendek (SPN) dengan tenor di bawah 1 tahun. Hal ini untuk mengimbangi kebijakan BI yang untuk sementara tidak menerbitkan SBI dengan tenor di bawah 9 bulan.
“Untuk T-bills di bawah 1 tahun kami masih bicarakan. Untuk sementara BI itadk menerbitkan SBI (9 bulan ke bawah). Nah untuk benchmarking, memang ada masalah di situ. Akan ada jalan keluar, tetapi belum final,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah Dahlan Siamat mengungkapkan rencana pemerintah melakukan lelang lima seri sukuk negara pada 3 Maret mendatang dengan target indikatif sebesar Rp1 triliun. Sukuk-sukuk tersebut, a.l. IFR05 bertenor 6 tahun dengan kupon 9%, IFR07 bertenor 14 tahun dengan kupon 10,25%, IFR06 bertenor 19 tahun dengan kupon 10,25%.
“Lalu ada penerbitan baru atau new issues yakni IFR09 dengan tenor 10 tahun dan IFR10 dengan tenor 20 tahun,” ungkapnya
Comments