Wakil Presiden Boediono menginstruksikan pada perum Bulog melakukan operasi khusus untuk mengatasi harga gabah kering panen yang diterima petani saat ini yang masih lebih rendah dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP).
Menurut Wapres Boediono instruksi tersebut terkait dengan pentingnya masalah ketahanan pangan dalam negeri. Sesuai dengan kesepakatan, Indonesia tidak akan tergantung soal makanan dan pangan dari pasokan luar negeri, bahkan berupaya menggenjot untuk menciptakan swasembada. Sehingga rakyat tidak terombang ambing gejolak harga komoditas dunia.
“Masalah harga turun [harga gabah kering panen yang diterima petani] barangkali kepala Bulog tanyakan. Kalau perlu ada operasi khusus,” kata Wapres Boediono menjawab keluhan para gubernur dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) 2010 di Bidakara hari ini.
Masalah anjloknya harga gabah kering panen di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.640 per kg, jelasnya, memang tidak bisa dipukul rata terjadi di semua daerah di Indonesia. Namun ada daerah yang menjadi sasaran sebagai penghasil utama gabah, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak terutama Bulog dan Kementerian Pertanian.
Terkait dengan pertanyaan gubernur soal keluhan petani yang makin tertekan penghasilannya akibat pemerintah menaikkan harga pupuk, Wapres mengatakan kemungkinan bisa diberikan kompensasi dalam betuk lain kepada petani.
“Pupuk memang harganya[naik karena] biayanya naik. Jadi barangkali kita bisa kompensasi dengan bantuan lain kepada para petani. Tidak harus dalam bentuk pupuk tapi bentuk lain dari segi program,” kata Wapres.
Sementara dalam kesempatan sama Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan meski harga pupuk dinaikkan dari Rp1.200 menjadi Rp1.600 per kg, jika harga gabah kering panen dijalankan sesuai HPP sebesar Rp2.640 per kg, maka petani masih bisa menambah penghasilannya.
“Penyesuaian harga pupuk menjadi Rp1.600 akan menambah beban petani kira-kira Rp 200.000 per hektar. Maka akan tetap ada tambahan petani dengan menaikkan HPP gabah kering panen [Rp2.640 per kg] sekitar Rp1 juta [per hektar],” kata Hatta.
Keluhan HPP Rp 2.640 per kg yang tidak dinikmati petani saat panen dikemukakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
"Harga gabah kering panen [yang diterima petani saat ini] jatuh hanya Rp 2.100-Rp2.200 per kg yang seharusnya Rp2.640 sehingga menimbulkan kepedihan petani pada harga," kata Soekarwo.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo juga mengeluhkan pembelian harga gabah panen yang diterima petani yang mengalami penurunan, dan mempertanyakan fungsi Perum Bulog dalam menangani masalah tersebut.
Menurut Wapres Boediono instruksi tersebut terkait dengan pentingnya masalah ketahanan pangan dalam negeri. Sesuai dengan kesepakatan, Indonesia tidak akan tergantung soal makanan dan pangan dari pasokan luar negeri, bahkan berupaya menggenjot untuk menciptakan swasembada. Sehingga rakyat tidak terombang ambing gejolak harga komoditas dunia.
“Masalah harga turun [harga gabah kering panen yang diterima petani] barangkali kepala Bulog tanyakan. Kalau perlu ada operasi khusus,” kata Wapres Boediono menjawab keluhan para gubernur dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Musrenbangnas) 2010 di Bidakara hari ini.
Masalah anjloknya harga gabah kering panen di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.640 per kg, jelasnya, memang tidak bisa dipukul rata terjadi di semua daerah di Indonesia. Namun ada daerah yang menjadi sasaran sebagai penghasil utama gabah, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak terutama Bulog dan Kementerian Pertanian.
Terkait dengan pertanyaan gubernur soal keluhan petani yang makin tertekan penghasilannya akibat pemerintah menaikkan harga pupuk, Wapres mengatakan kemungkinan bisa diberikan kompensasi dalam betuk lain kepada petani.
“Pupuk memang harganya[naik karena] biayanya naik. Jadi barangkali kita bisa kompensasi dengan bantuan lain kepada para petani. Tidak harus dalam bentuk pupuk tapi bentuk lain dari segi program,” kata Wapres.
Sementara dalam kesempatan sama Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan meski harga pupuk dinaikkan dari Rp1.200 menjadi Rp1.600 per kg, jika harga gabah kering panen dijalankan sesuai HPP sebesar Rp2.640 per kg, maka petani masih bisa menambah penghasilannya.
“Penyesuaian harga pupuk menjadi Rp1.600 akan menambah beban petani kira-kira Rp 200.000 per hektar. Maka akan tetap ada tambahan petani dengan menaikkan HPP gabah kering panen [Rp2.640 per kg] sekitar Rp1 juta [per hektar],” kata Hatta.
Keluhan HPP Rp 2.640 per kg yang tidak dinikmati petani saat panen dikemukakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
"Harga gabah kering panen [yang diterima petani saat ini] jatuh hanya Rp 2.100-Rp2.200 per kg yang seharusnya Rp2.640 sehingga menimbulkan kepedihan petani pada harga," kata Soekarwo.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo juga mengeluhkan pembelian harga gabah panen yang diterima petani yang mengalami penurunan, dan mempertanyakan fungsi Perum Bulog dalam menangani masalah tersebut.
Comments