Kementerian BUMN menyatakan mengajukan sejumlah
opsi terkait dengan rencana untuk masuk ke PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum).
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan opsi yang diajukan itu untuk
menyiapkan munculnya kemungkinan hasil kajian tim teknis yang akan
memberi rekomendasi apakah kerjasama antara Indonesia-Jepang akan
jalan terus ataukah berhenti.
“Kami tentunya ingin lebih terlibat dalam Inalum, dengan mengajukan
sejumlah opsi. Namun, kami masih menunggu hasil kajian dari tim teknis
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian,” ujarnya hari
ini.
Menurut Mustafa, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai
kerjasama antara Indonesia-Jepang di Inalum. Namun demikian, Duta
Besar Jepang yang bertemu dengan pihaknya beberapa hari lalu juga
mengajukan sejumlah opsi mengenai kerja sama di industri aluminium
itu.
“Duta Besar Jepang juga mengajukan opsi dalam kerjasama Inalum. Nanti
akan ada negosiasi antara kedua belah pihak. Kami di BUMN akan siap
untuk masuk jika sudah ada hasil kajiannya,” lanjut Mustafa.
Proyek Inalum mulai beroperasi sejak 1975, dan pada 2013 kontrak
Jepang pada proyek tersebut akan habis.
Sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero)
Tbk (Antam) diproyeksikan akan masuk ke Inalum, sehingga kepemilikan
pihak Indonesia bertambah. Saat ini saham pemerintah masih minoritas.
Jepang hingga sekarang menguasai 58,9% saham Inalum melalui Nippon
Asahan Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya
memiliki 41,1%. Saham NAA dikuasai 50% oleh Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) dan 50% milik swasta Jepang.
opsi terkait dengan rencana untuk masuk ke PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum).
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan opsi yang diajukan itu untuk
menyiapkan munculnya kemungkinan hasil kajian tim teknis yang akan
memberi rekomendasi apakah kerjasama antara Indonesia-Jepang akan
jalan terus ataukah berhenti.
“Kami tentunya ingin lebih terlibat dalam Inalum, dengan mengajukan
sejumlah opsi. Namun, kami masih menunggu hasil kajian dari tim teknis
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian,” ujarnya hari
ini.
Menurut Mustafa, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai
kerjasama antara Indonesia-Jepang di Inalum. Namun demikian, Duta
Besar Jepang yang bertemu dengan pihaknya beberapa hari lalu juga
mengajukan sejumlah opsi mengenai kerja sama di industri aluminium
itu.
“Duta Besar Jepang juga mengajukan opsi dalam kerjasama Inalum. Nanti
akan ada negosiasi antara kedua belah pihak. Kami di BUMN akan siap
untuk masuk jika sudah ada hasil kajiannya,” lanjut Mustafa.
Proyek Inalum mulai beroperasi sejak 1975, dan pada 2013 kontrak
Jepang pada proyek tersebut akan habis.
Sebelumnya, PT Krakatau Steel (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero)
Tbk (Antam) diproyeksikan akan masuk ke Inalum, sehingga kepemilikan
pihak Indonesia bertambah. Saat ini saham pemerintah masih minoritas.
Jepang hingga sekarang menguasai 58,9% saham Inalum melalui Nippon
Asahan Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya
memiliki 41,1%. Saham NAA dikuasai 50% oleh Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) dan 50% milik swasta Jepang.
Comments