uang kertas baru?
sejak dua tahun lalu, Bank Indonesia menyiapkan emisi uang kertas pecahan Rp2.000 dan itu sempat menjadi polemik soal tender dengan Perum Peruri. Pembahasannya sampai ke DPR segala.
BI tak ingin jadwal emisi kembali molor dan diyakini pada 2008 ini, uang baru itu sudah beredar. lalu cetak di mana? kita tunggu saja perkembangannya.
Berikut sekelumit cerita bersama Djoko Sutrisno yang pernah menjadi Direktur Peredaran Uang BI;
1Februari 2007
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
‘jangan sampai rupiah kalah tenar’
Uang beredar tak lagi dipakai Bank Indonesia sebagai alat penjaga kestabilan inflasi, tapi untuk mencukupi kebutuhan uang kartal di masyarakat yang semakin banyak. Guna mengetahui kondisi pengedaran uang serta rencana emisi uang baru dan penanganan uang palsu, Direktur Pengedaran Uang BI Djoko Sutrisno menyempatkan waktu diwawancarai Bisnis di ruang kerjanya kemarin. Berikut petikannya:
Bisa dijelaskan kondisi penggunaan uang kartal saat ini?
Saya melihat peredaran uang itu masih penting bagi perekonomian. Berdasarkan hasil survei 2006, ternyata masyarakat kelas menengah bawah masih lebih senang bawa uang tunai dibandingkan kartu ATM atau kartu kredit.
Kami juga survei pecahan, mereka ternyata masih senang dengan pecahan Rp20.000 ke bawah. Ini mungkin karena kebanyakan tingkat pendapatan masyarakat masih relatif rendah sehingga transaksi dengan nilai kecil. Jadi mereka membawa uang pecahan yang seribu, lima ribu, sepuluh ribu, hanya kalau mungkin untuk belanja yang worthy baru pakai kartu atau uang Rp100.000 dan Rp50.000.
Ternyata dari jumlah lembar yang dicetak selama ini, 90% merupakan pecahan Rp20.000 ke bawah. Tahun lalu kami mencetak 5,4 miliar lembar, 90% merupakan pecahan uang kecil.
Walau kami selalu mengharapkan less cash society segera tercapai semakin lama masyarakat semakin biasa menggunakan alat pembayaran kartu elektronik, sehingga kebutuhan uang kartal berkurang dan meringankan tugas bank sentral.
Pasokan kebutuhan uang di wilayah perbatasan?
Kantor Bank Indonesia berupaya semaksimal mungkin. Tahun lalu, kami sudah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Ada 4 KBI di daearah perbatasan yaitu Pontianak, Samarinda, Jayapura dan Kupang. Lalu ada 5 KBI untuk daerah terpencil Palu, Kendari, Ternate, Ambon, dan Palangkaraya.
Dari 12 kabupaten di Pontianak, ternyata ada 5 kabupaten yang dikunjungi mobil kas keliling untuk peredaran uang kecil dan menarik uang lusuh hanya 3 bulan sekali. Kerjasama dengan PT Pos yaitu, kantor pos mengambil uangnya di Pontianak baru didistribusikan ke daerah-daerah terutama wilayah perbatasan, jangan sampai Ringgit di Kalimantan dan Kina di Papua lebih tenar dari rupiah.
Bagaimana dengan penanganan uang palsu?
Kerjasama kami baik dengan Polri dan Botasuspal (BIN, Polri, BI, Peruri), seperti penanganan di Samarinda baru-baru ini. Kami tengah mengembangkan BI akan menjadi pusat informasi penanganan uang palsu.
Kami punya dua upaya yaitu yang preventif dengan sosialisasi dan kampanye berbagai cara di media massa. Ternyata dengan slogan 3-D itu, polisi menerima laporan laporan uang palsu dari masyarakat, seperti kejadian di Bandung.
Kami juga sosialisasi ke sekolah dasar bahkan hingga kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti terakhir terhadap 30 ribu TKI di Kinabalu.
Preventif juga kami lakukan dalam mendesain uang dengan empat tahap pengamanan. Kalau bicara security features itu ada 15 di uang, baik yang bisa diketahui masyarakat seperti diraba, dilihat, diterawang, atau pakai sinar pendar ultraviolet, serta ada pengamanan yang hanya bisa oleh BI. Yang banyak terjadi sekarang itu di fotocopy berwarna, kok halus dan gambarnya tidak tajam, itu uang palsu.
Kabarnya uang palsu banyak terjadi menjelang pemilu atau hari raya?
Itu tidak benar dan tidak ada kaitannya, karena rasanya tidak mungkin orang mau bayar untuk kegiatan pemilu pakai uang palsu. Maaf, kalau orang mau bayar untuk nyoblos pemilu di desa biasanya pakai yang Rp10.000 atau Rp20.000, dan uang palsu justru yang nilainya besar seperti pecahan Rp100.000.
Hasil temuan kami, baik yang telah ditangkap Polri juga tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi bahwa ketika menjelang pemilu banyak dibutuhkan uang pecahan kecil di daerah tertentu, itu iya memang ada, tapi tidak uang palsu.
Kebutuhan besar justru ketika ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggantian uang ganti rugi lahan. Di Makassar misalnya sampai harus kami menambah persediaan uang tunai untuk penggantian lahan pelebaran jalan tol. Anehnya masyarakat itu meminta uang tunai, padahal nanti disetor kembali ke bank.
Berapa jumlah uang yang beredar saat ini?
Uang kartal yang beredar di triwulan keempat 2006 Rp161,7 triliun dan dibandingkan periode sama 2005 Rp140,8 triliun. Kenaikannya 14,6% dan tahun sebelumnya 13,2%. Tahun lalu naik mungkin karena kenaikan anggaran pemerintah serta adanya bantuan-bantuan luar negeri ternyata bisa mengubah DI Yogyakarta, misalnya, dari net inflow menjadi net outflow.
Pada KBI-KBI di pulau Jawa biasanya net inflow, kecuali DKI Jakarta outflow. Bandung-Surabaya inflow kecil, Tasikmalaya, Cirebon Malang, Solo, Purworkerto inflow besar. Jogya inflow, tapi setelah bencana gempa justru outflow, itu berarti ada dana bantuan mengalir ke sana.
Bagaimana perkembangan RUU Mata uang?
Yang saya dengar itu inisiatif di DPR dan dalam proses untuk diprioritaskan selesai tahun ini.
Kami mengharapkan ada dua hal, pertama agar UU mata uang bisa memberikan sanksi yang berimbang dan efek jera pada pelaku pemalsuan uang. Pemalsuan uang itu bukan delik pemalsuan dokumen biasa. Selama ini masih mengacu pada KUHP pasal pemalsuan dokumen biasa yang paling-paling hukumannya setahun dua tahun.
Padahal pemalsuan uang itu akan mengganggu perekonomian negara serta merugikan orang karena bank sentral tidak akan mengganti uang palsu. Masyarakat yang menerima uang palsu akan rugi karena seharusnya menerima uang Rp100.000 dan BI tidak akan menggantinya. Kalau BI mengganti, nanti banyak orang bikin uang palsu.
Kedua, supaya bisa ada sanksi terhadap orang yang memperlakukan uang tidak semestinya. Ini karena uang adalah salah satu simbol negara, alat pembayaran yang sah di negeri ini. Sanksi itu terhadap orang yang mencoret-coret, dijadikan hiasan, atau merobek uang.
Hubungan dengan Perum Peruri?
Peruri adalah perusahaan yang didirikan pemerintah untuk mencetak uang, dan hubungannya baik-baik saja, kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Sejak dulu BI selalu bersama-sama dengan Peruri bahkan hingga mendesain uang.
Kami selalu mencetakkan uang di Peruri, bahkan sampai-sampai ada hubungan khusus yang baik hingga biasanya pencetakan uang dilelang, kalau dengan Peruri kan kami tunjuk langsung. Boleh dikatakan setiap uang yang dikeluarkan BI dicetak oleh Perum Peruri.
Termasuk rencana emisi pecahan Rp2.000?
Itu baru uji coba, kami baru mau menerapkan uang dengan bahan kertas yang tahan lama. Kami tengah studi banding untuk bahan uang dengan tahan lama. Itu katanya bisa 1,5-2 kali lebih tahan dari sekarang. Kami mengharapkan uang kertas Rp2.000 ini bisa mendampingi pecahan Rp1.000 baik yang logam maupun kertas. Insya Allah, kajiannya bisa selesai tahun ini.
Percetakannya di luar negeri?
Ini belum ditenderkan, kami dalam proses studi banding, desainnya juga belum ada. Pemilihan bahan kertas tidak terkait dengan pencetakannya. Rencana emisi pecahan Rp2.000 itu untuk menghemat jumlah lembar uang. Kalau rencana memakai uang berbahan tahan lama ini berhasil kami akan pakai untuk pecahan lain karena selama ini rata-rata daya tahan uang 12-13 bulan sudah lusuh.
Kalau ada BUMN di dalam negeri yang bisa menyediakan bahan uang tersebut, tentu kami akan senang, apalagi dengan teknologi pengaman yang memadai.
BI tak ingin jadwal emisi kembali molor dan diyakini pada 2008 ini, uang baru itu sudah beredar. lalu cetak di mana? kita tunggu saja perkembangannya.
Berikut sekelumit cerita bersama Djoko Sutrisno yang pernah menjadi Direktur Peredaran Uang BI;
1Februari 2007
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
‘jangan sampai rupiah kalah tenar’
Uang beredar tak lagi dipakai Bank Indonesia sebagai alat penjaga kestabilan inflasi, tapi untuk mencukupi kebutuhan uang kartal di masyarakat yang semakin banyak. Guna mengetahui kondisi pengedaran uang serta rencana emisi uang baru dan penanganan uang palsu, Direktur Pengedaran Uang BI Djoko Sutrisno menyempatkan waktu diwawancarai Bisnis di ruang kerjanya kemarin. Berikut petikannya:
Bisa dijelaskan kondisi penggunaan uang kartal saat ini?
Saya melihat peredaran uang itu masih penting bagi perekonomian. Berdasarkan hasil survei 2006, ternyata masyarakat kelas menengah bawah masih lebih senang bawa uang tunai dibandingkan kartu ATM atau kartu kredit.
Kami juga survei pecahan, mereka ternyata masih senang dengan pecahan Rp20.000 ke bawah. Ini mungkin karena kebanyakan tingkat pendapatan masyarakat masih relatif rendah sehingga transaksi dengan nilai kecil. Jadi mereka membawa uang pecahan yang seribu, lima ribu, sepuluh ribu, hanya kalau mungkin untuk belanja yang worthy baru pakai kartu atau uang Rp100.000 dan Rp50.000.
Ternyata dari jumlah lembar yang dicetak selama ini, 90% merupakan pecahan Rp20.000 ke bawah. Tahun lalu kami mencetak 5,4 miliar lembar, 90% merupakan pecahan uang kecil.
Walau kami selalu mengharapkan less cash society segera tercapai semakin lama masyarakat semakin biasa menggunakan alat pembayaran kartu elektronik, sehingga kebutuhan uang kartal berkurang dan meringankan tugas bank sentral.
Pasokan kebutuhan uang di wilayah perbatasan?
Kantor Bank Indonesia berupaya semaksimal mungkin. Tahun lalu, kami sudah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Ada 4 KBI di daearah perbatasan yaitu Pontianak, Samarinda, Jayapura dan Kupang. Lalu ada 5 KBI untuk daerah terpencil Palu, Kendari, Ternate, Ambon, dan Palangkaraya.
Dari 12 kabupaten di Pontianak, ternyata ada 5 kabupaten yang dikunjungi mobil kas keliling untuk peredaran uang kecil dan menarik uang lusuh hanya 3 bulan sekali. Kerjasama dengan PT Pos yaitu, kantor pos mengambil uangnya di Pontianak baru didistribusikan ke daerah-daerah terutama wilayah perbatasan, jangan sampai Ringgit di Kalimantan dan Kina di Papua lebih tenar dari rupiah.
Bagaimana dengan penanganan uang palsu?
Kerjasama kami baik dengan Polri dan Botasuspal (BIN, Polri, BI, Peruri), seperti penanganan di Samarinda baru-baru ini. Kami tengah mengembangkan BI akan menjadi pusat informasi penanganan uang palsu.
Kami punya dua upaya yaitu yang preventif dengan sosialisasi dan kampanye berbagai cara di media massa. Ternyata dengan slogan 3-D itu, polisi menerima laporan laporan uang palsu dari masyarakat, seperti kejadian di Bandung.
Kami juga sosialisasi ke sekolah dasar bahkan hingga kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti terakhir terhadap 30 ribu TKI di Kinabalu.
Preventif juga kami lakukan dalam mendesain uang dengan empat tahap pengamanan. Kalau bicara security features itu ada 15 di uang, baik yang bisa diketahui masyarakat seperti diraba, dilihat, diterawang, atau pakai sinar pendar ultraviolet, serta ada pengamanan yang hanya bisa oleh BI. Yang banyak terjadi sekarang itu di fotocopy berwarna, kok halus dan gambarnya tidak tajam, itu uang palsu.
Kabarnya uang palsu banyak terjadi menjelang pemilu atau hari raya?
Itu tidak benar dan tidak ada kaitannya, karena rasanya tidak mungkin orang mau bayar untuk kegiatan pemilu pakai uang palsu. Maaf, kalau orang mau bayar untuk nyoblos pemilu di desa biasanya pakai yang Rp10.000 atau Rp20.000, dan uang palsu justru yang nilainya besar seperti pecahan Rp100.000.
Hasil temuan kami, baik yang telah ditangkap Polri juga tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi bahwa ketika menjelang pemilu banyak dibutuhkan uang pecahan kecil di daerah tertentu, itu iya memang ada, tapi tidak uang palsu.
Kebutuhan besar justru ketika ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggantian uang ganti rugi lahan. Di Makassar misalnya sampai harus kami menambah persediaan uang tunai untuk penggantian lahan pelebaran jalan tol. Anehnya masyarakat itu meminta uang tunai, padahal nanti disetor kembali ke bank.
Berapa jumlah uang yang beredar saat ini?
Uang kartal yang beredar di triwulan keempat 2006 Rp161,7 triliun dan dibandingkan periode sama 2005 Rp140,8 triliun. Kenaikannya 14,6% dan tahun sebelumnya 13,2%. Tahun lalu naik mungkin karena kenaikan anggaran pemerintah serta adanya bantuan-bantuan luar negeri ternyata bisa mengubah DI Yogyakarta, misalnya, dari net inflow menjadi net outflow.
Pada KBI-KBI di pulau Jawa biasanya net inflow, kecuali DKI Jakarta outflow. Bandung-Surabaya inflow kecil, Tasikmalaya, Cirebon Malang, Solo, Purworkerto inflow besar. Jogya inflow, tapi setelah bencana gempa justru outflow, itu berarti ada dana bantuan mengalir ke sana.
Bagaimana perkembangan RUU Mata uang?
Yang saya dengar itu inisiatif di DPR dan dalam proses untuk diprioritaskan selesai tahun ini.
Kami mengharapkan ada dua hal, pertama agar UU mata uang bisa memberikan sanksi yang berimbang dan efek jera pada pelaku pemalsuan uang. Pemalsuan uang itu bukan delik pemalsuan dokumen biasa. Selama ini masih mengacu pada KUHP pasal pemalsuan dokumen biasa yang paling-paling hukumannya setahun dua tahun.
Padahal pemalsuan uang itu akan mengganggu perekonomian negara serta merugikan orang karena bank sentral tidak akan mengganti uang palsu. Masyarakat yang menerima uang palsu akan rugi karena seharusnya menerima uang Rp100.000 dan BI tidak akan menggantinya. Kalau BI mengganti, nanti banyak orang bikin uang palsu.
Kedua, supaya bisa ada sanksi terhadap orang yang memperlakukan uang tidak semestinya. Ini karena uang adalah salah satu simbol negara, alat pembayaran yang sah di negeri ini. Sanksi itu terhadap orang yang mencoret-coret, dijadikan hiasan, atau merobek uang.
Hubungan dengan Perum Peruri?
Peruri adalah perusahaan yang didirikan pemerintah untuk mencetak uang, dan hubungannya baik-baik saja, kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Sejak dulu BI selalu bersama-sama dengan Peruri bahkan hingga mendesain uang.
Kami selalu mencetakkan uang di Peruri, bahkan sampai-sampai ada hubungan khusus yang baik hingga biasanya pencetakan uang dilelang, kalau dengan Peruri kan kami tunjuk langsung. Boleh dikatakan setiap uang yang dikeluarkan BI dicetak oleh Perum Peruri.
Termasuk rencana emisi pecahan Rp2.000?
Itu baru uji coba, kami baru mau menerapkan uang dengan bahan kertas yang tahan lama. Kami tengah studi banding untuk bahan uang dengan tahan lama. Itu katanya bisa 1,5-2 kali lebih tahan dari sekarang. Kami mengharapkan uang kertas Rp2.000 ini bisa mendampingi pecahan Rp1.000 baik yang logam maupun kertas. Insya Allah, kajiannya bisa selesai tahun ini.
Percetakannya di luar negeri?
Ini belum ditenderkan, kami dalam proses studi banding, desainnya juga belum ada. Pemilihan bahan kertas tidak terkait dengan pencetakannya. Rencana emisi pecahan Rp2.000 itu untuk menghemat jumlah lembar uang. Kalau rencana memakai uang berbahan tahan lama ini berhasil kami akan pakai untuk pecahan lain karena selama ini rata-rata daya tahan uang 12-13 bulan sudah lusuh.
Kalau ada BUMN di dalam negeri yang bisa menyediakan bahan uang tersebut, tentu kami akan senang, apalagi dengan teknologi pengaman yang memadai.
Comments