Menanti kerja keras para bankir
6 September 2007
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia
Menanti kerja keras para bankir
Menyalurkan dana merupakan hal yang paling mudah, tetapi menjaga agar pengembalian dana masyarakat tersebut tidak macet merupakan satu tantangan tersendiri bagi para bankir.
Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan harapan agar dari sisi ketahanan sudah cukup kuat mampu menjaga konsistensi penyaluran dana kredit yang lebih optimal.
Dari lima arahan presiden, harapan agar adanya peningkatan kredit yang lebih luas dan tepat sasaran, penyaluran pinjaman ke sektor usaha produktif, peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi intermediasi serta mengatasi mismatch, adalah tepat diarahkan ke seluruh bank baik persero maupun swasta.
Pemerintah, kata Presiden Yudhoyono meminta sektor usaha produktif seperti usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sasaran kredit yang lebih banyak. Meskipun peran bank dalam pembangunan infrastruktur tetap diharapkan.
Sejauh ini, bank-bank swasta sering menjadi sasaran kritikan karena fungsi intermediasi yang tak optimal. Hingga Juni 2007, kredit yang tersalurkan sebesar Rp904,1 triliun atau baru 66% dari Rp1.353,7 triliun dana pihak ketiga yang dihimpun.
Belum optimalnya kredit itu pula yang membuat Wapres Jusuf Kalla dalam dua kali kesempatan bertemu para bankir tahun ini mengeluarkan kecaman keras. Wapres bahkan sempat menyatakan perbankan sebagai perampok uang negara karena gemar menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia.
Bukan hanya itu, Jusuf Kalla yang mantan pengusaha ini mengecam para bankir yang sering mengkritik bahwa pemerintah tidak dapat menggerakkan sektor riil. “APBN yang diatur Menkeu, 70%-nya untuk membayar cicilan utang dan bunga BLBI dulu. Jadi, kalau bankir mengatakan pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena kita menanggung risiko Anda [bankir] semua.” Pernyataan yang dinilai cukup keras.
Apa memang bankir masih takut dan tak berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit?
Bagi bankir bank swasta yang nota bene pemegang sahamnya merupakan korporasi swasta dan sekaligus tak bisa begitu saja diarahkan oleh pemerintah, kredit masih menjadi andalan guna mencari pendapatan bunga.
Sektor UMKM telah menjadi sasaran kucuran kredit. Bila dulu hanya BRI yang terkenal jago di sektor marjinal tersebut, kini banyak bank swasta yang turut bermain memberikan dana mereka.
Bank memang tak perlu dipaksa bermain di segmen UMKM. Pengalaman BRI menunjukkan suku bunga tinggi tak dikeluhkan pengusaha mikro yang haus akses modal, dan ini membuat bank pemerintah itu sempat meraup net interest margin hingga 12% lebih.
Gurihnya pendapatan bunga dari kredit ke segmen UMKM membuat bank-bank swasta seperti Danamon, Niaga, Permata, BII pun terjun ke bidang yang sama. Danamon bahkan mencatat NIM hingga 10% per Juni atau hampir menyamai BRI di 11%.
Kondisi banyaknya bank yang menyalurkan kredit ke sektor UMKM berdampak penyesuaian suku bunga yang relatif tak lagi menjulang dan menguntungkan debitor. Karenanya, bagi bankir, kenapa kami ditekan terus?
Para eksekutif di bank-bank pun menggerutu kenapa daya serap kredit tak jua maksimal meskipun suku bunga turun? Yang paling banyak terserap justru kredit konsumer yang tentu dicap tidak memberikan efek ekonomis lebih jauh. Tak pelak kondisi fasilitas kredit yang tersetujui namun belum ditarik (undisbursed loan) pun tetap tinggi hingga Rp172 triliun.
Bagi Wadirut BCA Jahja Setiaatmadja dan mungkin juga bankir lainnya, persoalan undisbursed loan ini seakan menjadi teka-teki persoalan klasik mana lebih dulu ayam atau telur.
Bank siap menyalurkan kredit, sektor riil tak berani mengambil. Ada juga yang mau mengambil pinjaman, tetapi bank terkendala penilaian risiko tinggi terkait peraturan prudensial yang cukup ketat dari BI.
Tapi bank sentral pun tak mau begitu saja dipersalahkan karena sudah begitu banyak peraturan perbankan yang di-review dan direvisi agar lebih market friendly dan berefek lebih lanjut pada perekonomian nasional.
Cuma, bank-bank persero seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku tiga besar penyalur kredit terbanyak (Rp282,91 triliun) tetap khawatir dan pilah-pilih menyalurkan kredit ataupun melakukan hapus buku kredit macet.
Rasa takut bankir persero cukup wajar bila ada kekhawatiran akan terjerat dugaan korupsi dan harus melakukan rutinitas pemeriksaan di Gedung Bundar. Mereka minta diperlakukan sama dengan bank swasta.
Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Dirut BNI Sigit Pramono sama-sama mencontohkan belum adanya kesepahaman yang seragam instansi penegak hukum atas implementasi No.33/2006.
Upaya yang tak optimal dari pengembalian kredit korporasi yang macet milik bank-bank BUMN memang rentan di cap merugikan negara. Padahal, Presiden Yudhoyono telah memberikan jaminan atas kelancaran upaya perbankan mengoptimalisasikan fungsi intermediasi.
“Kalau sudah business decision, business judgement, tidak boleh ada siapapun yang memengaruhi termasuk saya, termasuk political leader di negeri ini, atau lembaga manapun. Sudahlah tidak perlu ada katebelece, telepon sana sini, gak perlu ada SMS. Saudara [bankir] yang lebih tahu, lakukan pengambilan keputusan secara rasional, dan keputusan bisnis itu kalau meleset itu bukan crime,” kata Presiden.
Tapi tetap saja penegasan tersebut belum menenangkan hati para bankir bank BUMN. Mungkin pernyataan lisan dari Presiden dirasakan belum kuat menjadi pegangan, dan mungkin pula bankir butuh ‘hitam di atas putih’.
Itu baru dari kebijakan restrukturisasi pinjaman, dan nilai plus juga harus disematkan kepada bankir bank BUMN yang dalam delapan bulan terakhir begitu getol menandatangani kesepakatan kredit untuk infrastruktur.
Pendanaan pembangunan jalan tol, pembangkit listrik hingga revitalisasi perkebunan mutlak digerakkan bank-bank persero. Sindikasi pun terjalin dengan menggandeng bank swasta hingga BPD yang selalu terpinggirkan perannya.
Jadi, rasanya tak perlu lagi duduk satu meja untuk membicarakan persoalan fungsi intermediasi, kini waktunya seluruh elemen dan pemangku kepentingan ekonomi bangsa untuk bekerja keras.
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia
Menanti kerja keras para bankir
Menyalurkan dana merupakan hal yang paling mudah, tetapi menjaga agar pengembalian dana masyarakat tersebut tidak macet merupakan satu tantangan tersendiri bagi para bankir.
Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan harapan agar dari sisi ketahanan sudah cukup kuat mampu menjaga konsistensi penyaluran dana kredit yang lebih optimal.
Dari lima arahan presiden, harapan agar adanya peningkatan kredit yang lebih luas dan tepat sasaran, penyaluran pinjaman ke sektor usaha produktif, peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi intermediasi serta mengatasi mismatch, adalah tepat diarahkan ke seluruh bank baik persero maupun swasta.
Pemerintah, kata Presiden Yudhoyono meminta sektor usaha produktif seperti usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sasaran kredit yang lebih banyak. Meskipun peran bank dalam pembangunan infrastruktur tetap diharapkan.
Sejauh ini, bank-bank swasta sering menjadi sasaran kritikan karena fungsi intermediasi yang tak optimal. Hingga Juni 2007, kredit yang tersalurkan sebesar Rp904,1 triliun atau baru 66% dari Rp1.353,7 triliun dana pihak ketiga yang dihimpun.
Belum optimalnya kredit itu pula yang membuat Wapres Jusuf Kalla dalam dua kali kesempatan bertemu para bankir tahun ini mengeluarkan kecaman keras. Wapres bahkan sempat menyatakan perbankan sebagai perampok uang negara karena gemar menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia.
Bukan hanya itu, Jusuf Kalla yang mantan pengusaha ini mengecam para bankir yang sering mengkritik bahwa pemerintah tidak dapat menggerakkan sektor riil. “APBN yang diatur Menkeu, 70%-nya untuk membayar cicilan utang dan bunga BLBI dulu. Jadi, kalau bankir mengatakan pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena kita menanggung risiko Anda [bankir] semua.” Pernyataan yang dinilai cukup keras.
Apa memang bankir masih takut dan tak berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit?
Bagi bankir bank swasta yang nota bene pemegang sahamnya merupakan korporasi swasta dan sekaligus tak bisa begitu saja diarahkan oleh pemerintah, kredit masih menjadi andalan guna mencari pendapatan bunga.
Sektor UMKM telah menjadi sasaran kucuran kredit. Bila dulu hanya BRI yang terkenal jago di sektor marjinal tersebut, kini banyak bank swasta yang turut bermain memberikan dana mereka.
Bank memang tak perlu dipaksa bermain di segmen UMKM. Pengalaman BRI menunjukkan suku bunga tinggi tak dikeluhkan pengusaha mikro yang haus akses modal, dan ini membuat bank pemerintah itu sempat meraup net interest margin hingga 12% lebih.
Gurihnya pendapatan bunga dari kredit ke segmen UMKM membuat bank-bank swasta seperti Danamon, Niaga, Permata, BII pun terjun ke bidang yang sama. Danamon bahkan mencatat NIM hingga 10% per Juni atau hampir menyamai BRI di 11%.
Kondisi banyaknya bank yang menyalurkan kredit ke sektor UMKM berdampak penyesuaian suku bunga yang relatif tak lagi menjulang dan menguntungkan debitor. Karenanya, bagi bankir, kenapa kami ditekan terus?
Para eksekutif di bank-bank pun menggerutu kenapa daya serap kredit tak jua maksimal meskipun suku bunga turun? Yang paling banyak terserap justru kredit konsumer yang tentu dicap tidak memberikan efek ekonomis lebih jauh. Tak pelak kondisi fasilitas kredit yang tersetujui namun belum ditarik (undisbursed loan) pun tetap tinggi hingga Rp172 triliun.
Bagi Wadirut BCA Jahja Setiaatmadja dan mungkin juga bankir lainnya, persoalan undisbursed loan ini seakan menjadi teka-teki persoalan klasik mana lebih dulu ayam atau telur.
Bank siap menyalurkan kredit, sektor riil tak berani mengambil. Ada juga yang mau mengambil pinjaman, tetapi bank terkendala penilaian risiko tinggi terkait peraturan prudensial yang cukup ketat dari BI.
Tapi bank sentral pun tak mau begitu saja dipersalahkan karena sudah begitu banyak peraturan perbankan yang di-review dan direvisi agar lebih market friendly dan berefek lebih lanjut pada perekonomian nasional.
Cuma, bank-bank persero seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku tiga besar penyalur kredit terbanyak (Rp282,91 triliun) tetap khawatir dan pilah-pilih menyalurkan kredit ataupun melakukan hapus buku kredit macet.
Rasa takut bankir persero cukup wajar bila ada kekhawatiran akan terjerat dugaan korupsi dan harus melakukan rutinitas pemeriksaan di Gedung Bundar. Mereka minta diperlakukan sama dengan bank swasta.
Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Dirut BNI Sigit Pramono sama-sama mencontohkan belum adanya kesepahaman yang seragam instansi penegak hukum atas implementasi No.33/2006.
Upaya yang tak optimal dari pengembalian kredit korporasi yang macet milik bank-bank BUMN memang rentan di cap merugikan negara. Padahal, Presiden Yudhoyono telah memberikan jaminan atas kelancaran upaya perbankan mengoptimalisasikan fungsi intermediasi.
“Kalau sudah business decision, business judgement, tidak boleh ada siapapun yang memengaruhi termasuk saya, termasuk political leader di negeri ini, atau lembaga manapun. Sudahlah tidak perlu ada katebelece, telepon sana sini, gak perlu ada SMS. Saudara [bankir] yang lebih tahu, lakukan pengambilan keputusan secara rasional, dan keputusan bisnis itu kalau meleset itu bukan crime,” kata Presiden.
Tapi tetap saja penegasan tersebut belum menenangkan hati para bankir bank BUMN. Mungkin pernyataan lisan dari Presiden dirasakan belum kuat menjadi pegangan, dan mungkin pula bankir butuh ‘hitam di atas putih’.
Itu baru dari kebijakan restrukturisasi pinjaman, dan nilai plus juga harus disematkan kepada bankir bank BUMN yang dalam delapan bulan terakhir begitu getol menandatangani kesepakatan kredit untuk infrastruktur.
Pendanaan pembangunan jalan tol, pembangkit listrik hingga revitalisasi perkebunan mutlak digerakkan bank-bank persero. Sindikasi pun terjalin dengan menggandeng bank swasta hingga BPD yang selalu terpinggirkan perannya.
Jadi, rasanya tak perlu lagi duduk satu meja untuk membicarakan persoalan fungsi intermediasi, kini waktunya seluruh elemen dan pemangku kepentingan ekonomi bangsa untuk bekerja keras.
Comments