Ini kompilasi berita segar dari Bisnis, kompas dan Antara:
Apa jadinya kalau kepala daerah yang ikut kursus di Lemhanas tertidur ketika sedang mendengarkan pembekalan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Nyatanya hal itu terjadi.
Tadi pagi Selasa 8 April 2008, suasana pembekalan Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintah Daerah di Lemhanas yang awalnya berlangsung santai mendadak berubah tegang. Pasalnya, Presiden menyaksikan sendiri salah seorang peserta tertidur saat dia sedang asyik-asyiknya berpidato.
Saat itu Presiden sedang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia boros energi, baik listrik, BBM, telepon, ataupun air bersih. Padahal situasi saat ini semakin sulit akibat krisis energi.
Tiba-tiba SBY menunjuk salah seorang kepala daerah sambil berkata keras, "Coba dibangunkan yang tidur itu. Ya... yang itu!"
"Kalau mau tidur di luar saja!"
SBY belum berhenti mengomel.
"Pemimpin gimana mau bekerja. Saudara dipilih langsung oleh rakyat, malu sama rakyat. Jangan main-main sama rakyat!"
Presiden pun masih melanjutkan. Dia mengingatkan kalau orang boleh saja pintar, tetapi kepribadiannya jelek.
Sambil menoleh ke Gubernur Lemhanas Muladi, SBY meminta agar peserta kursus yang tertidur itu tidak diluluskan. "Biar rakyat tahu, bukan karena tidak pandai, tetapi karena kepribadiannya!"
Selesai mengomel, SBY pun melanjutkan pembekalannya. Tak jelas, bagaimana perasaan peserta pembekalan yang diomeli Presiden tadi.
Pembekalan itu diikuti oleh dua angkatan Forum Konsolidasi, yaitu angkatan II yang terdiri dari 86 bupati/walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota ditambah peserta Forum Konsolidasi Angkatan ke I sebanyak 53 orang.
Usai acara, Gubernur Lemhanas Muladi menyatakan, meski sempat menegur, namun Presiden tidak marah karena itu demi kebaikan semua pihak. "Itu manusiawi (Presiden menegur-red), tidak apa-apa. Nanti akan saya panggil secara khusus. Peserta itu tetap lulus, bagi dia ditegur langsung oleh Presiden di depan umum sudah cukup memberikan pelajaran," kata Muladi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono kesal mendengar kabar ada Kepala Daerah yang tidur ketika Presiden SBY tengah memberikan sambutan di Gedung Lemhanas Jakarta, Selasa (8/4).
"Yah nggak boleh dong gitu. Itu namanya tidak menghargai presiden," kata Agung di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/4). Menurut Agung bagaimana bisa seorang kepala daerah menjadi panutan kalau bertingkah laku seperti itu.
"Depan Presiden aja tidur apalagi rakyatnya. Tidak boleh. Tunjuk hidung, siapa. Dan umumkan dipublik," katanya
Gubernur Lemhannas Muladi menganggap kemarahan Presiden biasa saja. "Tidak apa-apa. Yang tertidur itu sakit kencing manis. Presiden marah hanya sepintas, tidak berlanjut. Manusiawi," ujar Muladi.
Menurut Muladi, sebelum pembekalan oleh Presiden, seluruh peserta konsolidasi sudah diberikan tiga larangan. Pertama tidak boleh mengaktifkan telepon selular dan ber-SMS. Kedua tidak boleh mengantuk selama pembekalan. Ketiga tidak boleh interupsi.
Meskipun Presiden minta agar peserta yang tertidur tidak diluluskan, Muladi tetap akan meluluskannya. "Teguran langsung oleh Presiden itu cukup keras. Itu sudah merupakan sanksi sosial luar biasa. Beda kalau yang ditegur ndableg," ujarnya.
Apa jadinya kalau kepala daerah yang ikut kursus di Lemhanas tertidur ketika sedang mendengarkan pembekalan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Nyatanya hal itu terjadi.
Tadi pagi Selasa 8 April 2008, suasana pembekalan Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintah Daerah di Lemhanas yang awalnya berlangsung santai mendadak berubah tegang. Pasalnya, Presiden menyaksikan sendiri salah seorang peserta tertidur saat dia sedang asyik-asyiknya berpidato.
Saat itu Presiden sedang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia boros energi, baik listrik, BBM, telepon, ataupun air bersih. Padahal situasi saat ini semakin sulit akibat krisis energi.
Tiba-tiba SBY menunjuk salah seorang kepala daerah sambil berkata keras, "Coba dibangunkan yang tidur itu. Ya... yang itu!"
"Kalau mau tidur di luar saja!"
SBY belum berhenti mengomel.
"Pemimpin gimana mau bekerja. Saudara dipilih langsung oleh rakyat, malu sama rakyat. Jangan main-main sama rakyat!"
Presiden pun masih melanjutkan. Dia mengingatkan kalau orang boleh saja pintar, tetapi kepribadiannya jelek.
Sambil menoleh ke Gubernur Lemhanas Muladi, SBY meminta agar peserta kursus yang tertidur itu tidak diluluskan. "Biar rakyat tahu, bukan karena tidak pandai, tetapi karena kepribadiannya!"
Selesai mengomel, SBY pun melanjutkan pembekalannya. Tak jelas, bagaimana perasaan peserta pembekalan yang diomeli Presiden tadi.
Pembekalan itu diikuti oleh dua angkatan Forum Konsolidasi, yaitu angkatan II yang terdiri dari 86 bupati/walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota ditambah peserta Forum Konsolidasi Angkatan ke I sebanyak 53 orang.
Usai acara, Gubernur Lemhanas Muladi menyatakan, meski sempat menegur, namun Presiden tidak marah karena itu demi kebaikan semua pihak. "Itu manusiawi (Presiden menegur-red), tidak apa-apa. Nanti akan saya panggil secara khusus. Peserta itu tetap lulus, bagi dia ditegur langsung oleh Presiden di depan umum sudah cukup memberikan pelajaran," kata Muladi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono kesal mendengar kabar ada Kepala Daerah yang tidur ketika Presiden SBY tengah memberikan sambutan di Gedung Lemhanas Jakarta, Selasa (8/4).
"Yah nggak boleh dong gitu. Itu namanya tidak menghargai presiden," kata Agung di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (8/4). Menurut Agung bagaimana bisa seorang kepala daerah menjadi panutan kalau bertingkah laku seperti itu.
"Depan Presiden aja tidur apalagi rakyatnya. Tidak boleh. Tunjuk hidung, siapa. Dan umumkan dipublik," katanya
Gubernur Lemhannas Muladi menganggap kemarahan Presiden biasa saja. "Tidak apa-apa. Yang tertidur itu sakit kencing manis. Presiden marah hanya sepintas, tidak berlanjut. Manusiawi," ujar Muladi.
Menurut Muladi, sebelum pembekalan oleh Presiden, seluruh peserta konsolidasi sudah diberikan tiga larangan. Pertama tidak boleh mengaktifkan telepon selular dan ber-SMS. Kedua tidak boleh mengantuk selama pembekalan. Ketiga tidak boleh interupsi.
Meskipun Presiden minta agar peserta yang tertidur tidak diluluskan, Muladi tetap akan meluluskannya. "Teguran langsung oleh Presiden itu cukup keras. Itu sudah merupakan sanksi sosial luar biasa. Beda kalau yang ditegur ndableg," ujarnya.
Comments