Sebagian masyarakat saat ini menanti kepastian pemberian subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah. Rencana insentif dan subsidi kendaraan listrik bukanlah hal baru karena memang telah disampaikan oleh beberapa menteri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, meyakini bahwa regulasi insentif kendaraan listrik akan terbit pada Februari ini. Namun, belum ada detail yang jelas tentang rencana tersebut.
Kabar yang beredar menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik yang rencananya sebesar Rp7 juta—Rp8 juta untuk sepeda motor listrik, lalu Rp80 juta untuk mobil listrik, dan Rp40 juta kendaraan hybrid. Lagi-lagi itu pun belum pasti.
Kepastian insentif tersebut diyakini akan membuat penjualan kendaraan listrik, baik mobil dan motor, melesat karena harganya akan relative terjangkau. Sejauh ini, factor harga jadi konsideran masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik.
Namun, harga bahan bakar minyak (BBM) yang mahal dan gembar-gembor program konversi energy telah menaikkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan jumlah penjualan wholesales kendaraan listrik dari jenis bahan bakar elektrik, hybrid atau kombinasi BBM dan elektrik, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sampai dengan 2022 sebanyak 15.437 unit.
Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan angka penjualan pada 2021 yang baru 3.193 unit.
Jenis kendaraan bertenaga listrik murni pada 2022 naik 14 kali lipat dibandingkan dengan periode 2021 yang hanya 685 unit.
Sementara itu, penjualan sepeda motor listrik pun naik tinggi. Sampai pertengahan 2022 jumlah motor listrik diperkirakan mendekati 20.000 unit.
Dengan kondisi tersebut, keberadaan insentif memang menggiurkan. Meski begitu, sejumlah hal harus dicermati betul oleh pemerintah.
Menurut Badan Anggaran DPR, wacana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Bagi Senayan, rencana subsidi yang besar untuk mobil dan motor listrik itu, tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin.
Opsi untuk memberikan subsidi listrik ini setidaknya juga menguatkan opini bahwa pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan energi dan impor minyak, ketimbang mencari solusi atas masalah komplikasi kemacetan dan kepadatan penduduk.
Kita tentu tidak ingin niat baik pemerintah malah terbentur dengan opini bahwa subsidi tersebut justru hanya menguntungkan bagi orang kaya.
Hal itu mengingat harga kendaraan listrik yang begitu mahal hanya dapat dibeli oleh kalangan menengah atas. Sementara masyarakat umum harus berkutat dengan kendaraan berbahan bakar minyak yang kini semakin mahal.
Keberadaan insentif dengan skema yang baik tentu akan mengurangi kebisingan distorsi wacana pemberian subsidi kendaraan listrik. Skema caping price atau penetapan batas harga kendaraan boleh jadi satu alternative solusi.
Bisa pula pemerintah mengkaji insentif dengan mekanisme pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
Namun demikian, apapun mekanisme subsidi yang diberikan oleh pemerintah, program konversi energy untuk transportasi tetaplah harus dijalankan secara konsisten.
Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah agar kendaraan transportasi beralih ke tenaga listrik dan tak mengonsumsi BBM yang kian mahal itu.
Pengembangan ekosistem bisnis kendaraan listrik juga haruslah dikebut. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mutlak didirikan lebih banyak lagi. Saat ini jumlah SPKLU di Indonesia baru 346 unit yang tersebar di 295 lokasi. Belum lagi pengembangan baterai dan persoalan di hilir lainnya.
Kita sepakat insentif dan subsidi bolehlah jadi pemacu untuk mendorong populasi kendaraan listrik berjalan lebih cepat. Namun, transportasi public janganlah dilupakan!
Comments