Bongkar Pasang Direksi BUMN, Siap Jadi Bos Baru?

Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Jika salah jalan, akan terhantam oleh krisis. 

Agar terus berjalan, harus ada penggerak. Tak cukup hanya mengandalkan dana negara yang hanya punya kontribusi 14,5%. 

Di saat yang sama, pelaku usaha swasta cenderung wait and see. Pelaku usaha yang 'siap diperintah' tak lain adalah badan usaha milik negara (BUMN). 

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) bersama dengan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P (https://ekonomi.bisnis.com/read/20200612/44/1251842/susunan-direksi-pertamina-ramping-dan-melaju-sebagai-holding) 

Dalam 5 tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, peran dan keberadaan korporasi pelat merah itu sangat diandalkan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. 

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ribuan kilometer, rehabilitasi dan reaktivasi jalur kereta api, puluhan pelabuhan dan bandar udara baru, peningkatan rasio elektrifikasi dan penyamaan harga bahan bakar dan minyak, bisa menjadi contoh kontribusi BUMN terhadap negeri. 

Namun, kita juga memaklumi bahwa perusahaan BUMN memiliki posisi unik karena perannya tidak hanya sebagai agen pembangunan dan hal pelayanan publik. 

BUMN juga dituntut untuk kinclong dalam hal dalam menjaga kelangsungan usaha dan daya saing. 

Selaku korporasi, daya saing dan kinerja BUMN bisa dikatakan terus membaik. 

Sebanyak 114 perusahaan pelat merah-data bumn.go.id hingga akhir 2019-dapat memperlihatkan pengelolaan manajemen yang profesional. 

Aset BUMN pada 2018 saja telah menembus Rp8.114 triliun, jauh melampaui pencatatan dua dekade silam yang sebesar Rp438 triliun. 

Pada 2018, total pendapatan BUMN mencapai Rp2.434 triliun. Sementara itu, laba BUMN terus meningkat dari Rp155 triliun pada 2015 menjadi Rp188 triliun pada tahun lalu. 

Untuk 2019, korporasi pelat merah ditargetkan mampu meraup laba hingga Rp200 triliun. Angka yang cukup besar, memang. 

Tidak semua BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Masih ada beberapa perusahaan yang harus bekerja keras mencetak keuntungan. 

Selama 5 tahun terakhir, dalam kepemimpinan Rini Soemarno, Kementerian BUMN mampu mengurangi jumlah korporasi pelat merah yang masih mencatatkan kerugian dari 26 menjadi 10 perusahaan. 

Meskipun masih mencatatkan kerugian, upaya efisiensi dari manajemen perusahaan-perusahaan tersebut setidaknya membuat nilai kerugian mengecil. Hal itu layak diapresiasi karena iklim bisnis semakin ketat. 

Namun, kita juga tak bisa menutup mata bahwa masih banyak catatan yang mengiringi kiprah BUMN. 

Sejumlah kasus rasuah yang melibatkan oknum pejabat BUMN tentu bikin gerah dan harus selalu diperhatikan. 

Kini Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir. Gaya kepemimpinan berbeda, tetapi tujuan tetap sama. Peran perusahaan milik negara haruslah lincah dengan didukung manajemen yang bervisi sama. 

Di acara ulang tahun ke-22 BUMN 13 April 2020, Erick pun mengubah tagline Kementerian BUMN menjadi 'BUMN untuk Indonesia' dari sebelumnya 'BUMN Hadir untuk Negeri' buatan menteri sebelumnya, Rini Soemarno. 

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berjabat tangan dengan Rini Soemarno, saat serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay (https://kumparan.com/kumparanbisnis/ulang-tahun-kementerian-bumn-erick-thohir-ganti-tagline-warisan-rini-soemarno-1tDObt89OGE/full) 

Erick berharap perubahan tagline ini juga bisa membawa perusahaan-perusahaan negara maju ke kancah internasional. 

"Kapan lagi kita bisa tancapkan bendara merah putih di luar? Karena COVID-19 ini mengajarkan kita supaya tidak tergantung dengan bangsa lain walaupun bukan berarti kita anti asing. Banyak sekali yang kita pelajari dari COVID-19 bagaimana supply chain terganggu," katanya dalam siaran langsung di Instagram Kementerian BUMN, Senin (13/4/2020). 

Bagi Erick, seluruh pegawai BUMN harus memiliki Akhlak. Akhlak menurutnya singkatan dari Amanah, Kompetensi, Harmonis, Loyalitas, Adaptif, dan Kolaborasi. 

"Saya rasa dengan Akhlak sudah menyangkut semua. Saya berharap setelah COVID-19, kita harus lebih baik lagi," ujarnya. 

Memang menjalankan fungsi korporasi agar tidak merugi sekaligus sebagai agen pembangunan tidaklah mudah. Risiko itu cukup besar. 

Pergantian manajemen BUMN pun menjadi satu upaya melincahkan perusahaan. "Ya mungkin sampai tahun depan, orang (jumlah BUMN) 142. (Ibaratnya) kalau 142 (BUMN) dibagi 365 (hari) tiap tiga hari ada yang diganti ya kan," kata Erick ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (14/11/2019). 

Namun bongkar pasang yang dilakukan tentunya juga akan melihat kebutuhan dari tiap-tiap BUMN. Jadi bukan cuma asal ganti. "Ya tergantung daripada kepentingan daripada masing-masing BUMN," sebutnya. 

'Kocok ulang' direksi dan komisaris BUMN tak terelakkan. Kompetensi saja tidak cukup untuk masuk dalam jajaran manajemen perusahaan pelat merah. 

Aspek integritas sangat ditekankan Menteri Erick sebagai syarat utama bagi direksi. Hampir setiap bulan dalam setengah tahun terakhir, pergantian direksi BUMN menjadi kabar biasa yang menghiasi perbincangan publik, termasuk ruang gosip netizen. 

Semua bidang BUMN terkena giliran. Hingga Februari 2020, Erick merombak bos-bos di PT Pertamina, PT BTN, PT MIND ID, PT Bank Mandiri, PT Antam, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT KAI, PT Pelni, PT ASDP, PT PGN, PT Asabri, PT Bahana, PT Telkomsel, PT Timah PT Taspen, BNI, BRI dan PTPN III. 

Di Maret 2020, direksi Angkasa Pura, Pelindo, Peruri hingga Jasindo dan Jiwasraya pun kena rombak. Nama-nama baru mendapatkan kepercayaan. 

Lalu pada April dan Mei, BUMN-BUMN besar seperti PLN, PGN dan KAI pun mendapatkan bos-bos baru. 

Yang terbaru, pada Juni, Erick mengganti pemimpin BUMN karya mulai dari Adhi Karya, PT PP, Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, PT PP Presisi, hingga PT PP Properti. 

Gerbong perubahan terus bergerak. BUMN pertambangan pun dirombak. Direksi dan komisaris PT Bukit Asam Tbk diperbarui. PT Antam Tbk punya direktur utama baru. PT Timah Tbk bersalin komisaris anyar. Kemudian Erick juga menunjuk dirut baru untuk PT Jasa Marga Tbk. 

Yang paling gres, Erick membuat langkah terobosan dengan memangkas separuh jajaran direksi PT Pertamina. Jumlah direksi yang minim membuat Pertamina harus bergerak lincah. 

Meski demikian Pertamina, sebagai Holding migas, juga memiliki 2 subholding yang diisi banyak nama direksi atau CEO dan direktur bidang. Jabatan-jabatan yang berjenjang. Gajinya? Hmm.. tak perlu dijelaskan. 

Bagi Erick Thohir, pergantian direksi perusahaan pelat merah bukan didasarkan pada preferensi pribadinya. 

Pemilihan direksi dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang tercermin dari key performance index (KPI) masing-masing. Selain itu, proses penunjukan direksi juga didasarkan rekomendasi dari Kementerian terkait. 

"Proses yang dilakukan sekarang berbeda. Selain internal assessment dengan talent pool-nya. Kami juga melibatkan menteri terkait, karena mereka membantu saya untuk memastikan pekerjaannya benar apa tidak," tutur, Jumat (1/6/2020). 

(https://ekonomi.bisnis.com/read/20200612/9/1252007/sebelum-tunjuk-direksi-bumn-erick-thohir-minta-saran-sri-mulyani-dan-pak-basuki) 

Dalam konteks direksi BUMN Karya, misalnya, Erick mengatakan bahwa dia berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono. 

Sementara itu, untuk direksi perbankan pelat merah, Erick berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang banyak bersinggungan dengan BUMN di sektor tersebut. 

"Hal ini buat check and balance, supaya jangan ada pemikiran BUMN di bahwa kepemimpinan saya itu menara gading, saya yang teken, saya yang pilih. Sukses kami adalah dukungan kementerian lain," kata Erick. 

Selain itu dia menyatakan penetapan direksi juga didasarkan pada persepsi publik. Dengan demikian, dia juga berkonsultasi dengan pihak lain seperti swasta, desa, hingga lembaga pendidikan tinggi. 

"Di publik ini saya juga punya jaringan sehingga saya bisa dapat input-input yang lebih luas. Sampai hari ini, saya yakinkan market menerima dengan baik," katanya. 

Pemilihan direksi sejauh ini juga menurutnya masih didominasi oleh lulusan masing-masing BUMN. Hal ini, menunjukkan bahwa komitmen pengembangan BUMN dilakukan secara berkelanjutan. 

Dia menegaskan pula bahwa tidak semua direksi yang diganti merupakan direksi pilihan rezim menteri sebelumnya. Erick ingin mengikis anggapan tersebut dan mengembalikan fokus kerja direksi pada kinerjanya masing-masing. 

"Dalam memberikan kepercayaan kepada direksi BUMN, saya mengutamakan KPI-nya, dan saya tidak mau pimpinan BUMN setiap tahun diganti, gimana orang bisa kerja?" ujar Erick. 

Hal yang sama juga dilakukan dalam menentukan komisaris di BUMN. Dia juga menitikberatkan pertimbangan pemilihan komisaris berdasarkan kebutuhan masing-masing perusahaan. 

Untuk BUMN di sektor pertambangan, Erick menjelaskan kinerja operasional banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan publik, khususnya pengelolaan hak sumber daya alam. 

Pertimbangan tersebut membuat beberapa posisi komisaris diisi oleh nama-nama alumni Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Figur-figur tersebut dinilai dapat menyelesaikan potensi konflik yang ada. 

"Kita tahu di pertambangan itu kadang ada konflik, baik yang namanya tanah, perizinan yang tumpang tindih, ada isu sosial juga dengan masyarakat kita harus balance," kata Erick. 

Namun, tidak berarti seluruh kursi komisaris diisi oleh pihak yang berpengalaman di bidang penegakan hukum. 

Dia menyatakan, komposisi komisaris tetap diseimbangkan dengan masuknya para ahli industri dan keuangan di tiap-tiap BUMN.

"Contohnya Pak Agus Martowardojo [Komisaris BNI] bukan dari BIN, Basuki [Komisaris Pertamina] bukan polisi, Pak Chatib Basri [Komisaris Bank Mandiri] bukan dari tentara," jelasnya. 

Angin perubahan ini tentu akan terus berhembus. Tanpa banyak perdebatan, jumlah BUMN kini berkurang 35 perusahaan. Dengan demikian, total BUMN saat ini adalah 107 perusahaan. 

Erick juga berambisi untuk terus memangkas jumlah BUMN hingga mencapai 80, bahkan 70 perusahaan saja. Namun, kemungkinan tidak akan rampung dalam periode kepemimpinan Erick. 

Selalu ada kepentingan politik dalam keputusan bisnis, apalagi soal BUMN.  

Di masa depan mungkin kita akan punya lebih sedikit BUMN, tapi mereka lebih sehat dan berdaya saing. Diharapkan kemudian mereka bisa berkompetisi di level regional dan bahkan global. 

Kita berharap perubahan di BUMN tak hanya soal nama-nama direksi baru tetapi juga pembenahan tata kelola perusahaan. 

Masih banyak pekerjaan rumah agar BUMN kita menjadi besar dan kuat, seperti persoalan modal minim dan upaya menekan rasio utang, serta transparansi. Sinergi dengan sesama BUMN dan pelaku swasta harus lebih optimal. 

Sekali lagi, kita berharap manajemen BUMN berani mengambil peluang dan kesempatan bisnis secara kreatif agar kiprahnya semakin lincah dan terus membangun untuk negeri.