Obligasi rekap, disimpan sayang, dijual pun rela

Akhir-akhir ini, kepemilikan dan kegunaan obligasi rekap menjadi pembicaraan hangat oleh setidaknya tiga bank terbesar nasional yang kebetulan juga bank-bank milik negara, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap (OR) adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Perbankan seusai krisis finansial 1997-1998 silam.

Perbankan nasional termasuk Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN yang kala itu diurus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menerima injeksi obligasi rekap hingga Rp650 triliun.

Bank Mandiri kala itu menerima Rp170 triliun, BNI Rp66 triliun, BRI Rp39 triliun dan BTN mencapai Rp13,8 triliun.

Pada 2004, pemerintah melakukan reprofiling atau restrukturisasi jatuh tempo obligasi rekap sebesar Rp174,59 triliun. Dampaknya, bank-bank tersebut mau-tidak mau harus tetap memegang sebagian obligasi rekap hingga jatuh tempo. Sampai 2033 pemerintah harus menanggung utang pokok dan bunga per tahun 0,1%.

Per Februari 2011, kepemilikan obligasi rekap di bank-bank BUMN masih mencapai Rpl31,64 triliun dari total obligasi rekap yang dipegang perbankan nasional Rpl90,34 triliun.

Bank Mandiri mendominasi kepemilikan obligasi yang mencapai Rp83 triliun, sedangkan BNI Rp17,75 triliun, BRI sebesar Rp14,17 triliun dan BTN Rp6 triliun. Namun kini jumlahnya telah berkurang, seperti Mandiri yang tersisa Rp76 triliun dan BRI yang Rp9 triliun.

Kini bank-bank BUMN akan menggunakan sebagian dari obligasi rekapnya untuk kegiatan akuisisi dan aksi korporasi anorganik.

BNI misalnya, akan memanfaatkan kegunaan obligasi rekap untuk mengakuisisi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Pada awal tahun ini pula, BNI juga sempat menyatakan minat melepas obligasi rekap untuk membiayai akuisisi Bahana Securities.

Bank yang dipimpin Gatot Murdiantoro Suwondo itu memiliki obligasi rekap dengan komposisi Rp12,25 triliun dapat diperdagangkan (available for sale) dan Rp4,25 triliun harus dipegang hingga jatuh tempo (hold to maturity).

Namun, kata Gatot, skema yang paling mungkin adalah dengan melakukan konversi lebih bisa membantu keuangan negara ketimbang melepas obligasi rekap tersebut ke pasar. Jika obligasi tersebut dijual ke pasar, utang pemerintah tidak berkurang, sehingga harus membayar imbal hasil yang cukup tinggi.

Lain lagi dengan Bank Mandiri yang justru tertarik menggunakan obligasi rekap yang dimilikinya untuk untuk mengakuisisi saham PT Bank Mutiara Tbk yang ditawarkan senilai Rp6,7 triliun.

Bank beraset terbesar nasional itu memiliki obligasi rekap Rp76,2 triliun yang terdiri dari obligasi yang dapat dijual kembali (available for sale/ tradeable) sebesar Rp54,5 triliun, serta obligasi yang harus menunggu jatuh tempo (hold to maturity) sebesar Rp21,7 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini pekan lalu mengatakan penggunaan obligasi rekap merupakan salah satu pilihan pemanfaatan dana untuk akuisisi. Menurut dia penggunaan dana obligasi rekap untuk akuisisi bank bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan imbal hasil yang diberikan saat ini.

“Obligasi rekap itu saat ini acuannya SPN [surat perbendaharaan negara] 3 bulan yang imbal hasilnya cukup terbatas. Jadi kalau ada peluang nilai tambah yang lebih baik dibandingkan dengan SPN 3 Bulan, sudah tentu akan berupaya untuk itu,” ujarnya.

Manajemen Bank Mandiri sebenarnya kini harus berpikir keras untuk menggenjot pendapatannya. Saat ini pendapatan bunga Bank Mandiri tergerus oleh kebijakan Bank Indonesia yang meniadakan sertifikat Bank Indonesia bertenor 3 bulan yang menjadi acuan dalam pembayaran bunga obligasi rekap.

Pahala N. Mansyuri Direktur Bank Mandiri mengungkapkan terjadi perbedaan bunga yang cukup tajam sekitar 2% antara SBI bertenor 3 bulan dengan surat perbendaharaan negara (SPN). Dampaknya pendapatan bunga obligasi rekap Bank Mandiri turun 15%.

"Sebelum kebijakan penghapusan SBI 3 bulan diterapkan, pendapatan bunga obligasi rekap menyumbangkan 17%, tetapi sekarang sekitar 13%."

Solusi lain, akan lebih menguntungkan bagi bank kalau obligasi rekap tersebut bisa menjadi uang tunai. "Kami bisa salurkan ke kredit korporasi dengan bunga katakanlah sekitar 10%, jauh lebih menguntungkan bagi bank," ujar Pahala.

Kalau untuk akuisisi? "Misalnya untuk akuisisi BUMN dengan obligasi rekap, terkendala oleh UU Perbendaharaan Negara yang mengharuskan penerimaan dalam bentuk tunai," kata Pahala.

Lalu bagaimana dengan BRI? manajemen bank yang dipimpin Sofyan Basir itu nampaknya belum melontarkan niat akuisisi terhadap perusahaan jasa keuangan apa pun. BRI juga belum berniat untuk menukar obligasi rekapnya dengan saham.

BRI memiliki obligasi rekap sebesar Rp9,1 triliun. Jumlah itu terdiri atas available for sale Rp5,5 triliun dan hold to maturity Rp3,6 triliun.

Direktur Finance and Treasury BRl Achmad Baiquni mengaku sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya menjual sebagian obligasi rekap untuk menambah dana dengan tujuan ekspansi kredit. Obligasi rekap, kata dia, masuk ke dalam secondary reserve, sehingga keseluruhan modal BRI saat ini masih baik.

Sikap serupa nampaknya juga diikuti BTN. Direktur Keuangan BTN Saud Pardede mengatakan bahwa obligasi rekap perseroan sudah dijual dan direpokan untuk ekspansi kredit, sehingga belum ada rencana untuk melakukan akuisisi dengan menggunakan surat utang tersebut.

"Secara neraca Desember masih ada Rp6 triliun. Tapi, dari posisi itu sebenarnya sudah terjual secara repo sekitar Rp4 triliun, sehingga sisa real itu hanya sekitar Rp2 triliun. Total awal rekap dulu Rpl3,8 triliun, sehingga lebih dari 85% sudah menjadi aset KPR," ujarnya baru-baru ini.


Obligasi rekap memang sebagian besar dikatakan masih menguntungkan bagi bank-bank BUMN yang memilikinya. Namun tentu saja bank-bank tersebut harus memiliki kinerja yang tumbuh meyakinkan setiap tahun.

Masyarakat jelas tak ingin pemerintah harus menanggung defisit pendapatan karena jatah dividen bank-bank tersebut yang dibagikan lebih kecil daripada beban bunga obligasi rekap.

(fahmi.achmad@bisnis.co.id)