ISEI masih jago?
16 Juli 2008
Oleh Fahmi Achmad
ISEI di tengah isu pangan dan energi
Di sesi Outreach Working Lunch pada KTT G-8 di Toyako, Hokkaido awal bulan ini, menjadi ajang bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya memastikan keamanan pangan.
Menurut Kepala Negara, kerjasama antara pemerintah, swasta dan peneliti perlu diperkuat sehingga tidak terjadi krisis pangan yang diindikasikan dengan naiknya harga komoditas tersebut.
Isu keamanan pangan dan pertanian memang sangat relevan sebagai tulang punggung ekonomi terkini yang tengah dirudung krisis energi. Pesan penting dari Presiden Yudhoyono itu seakan mengingatkan kembali dengan apa yang disampaikan di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke ke-16 pada 2006.
Ketika itu, Presiden menekankan konsep prioritas pembangunan yang diberi nama New Deal untuk dikaji bersama oleh para sarjana ekonomi terbaik negeri ini. Tak lupa, Presiden Yudhoyono mengingatkan urgensi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam implementasi triple track strategy.
Boediono yang saat itu menjabat Menko Perekonomian Boediono mengartikan new deal era yang dilontarkan Presiden Yudhoyono sebagai penajaman program pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi agar bisa menyediakan lapangan kerja lebih luas dan pencarian energi alternatif.
Pada ajang Kongres ISEI di Manado itu, Boediono mencontohkan penggunaan energi alternatif itu a.l. pemanfaatan pohon jarak dan tebu sebagai sumber energi baru pengganti bahan bakar minyak.
Sejak itu, perebutan lahan untuk produksi bahan pangan dengan area sumber energi terbarukan, seakan menjadi cerita yang menarik dalam tiga tahun terakhir. Bak teori sarung, kata Mentan Anton Apriyantono, diangkat ke atas maka kaki kelihatan atau sebaliknya ditarik ke bawah yang badan atas terlihat.
Kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang meroket membuat banyak lahan hutan dan pertanian dijadikan kebun sawit. Petani pun tak bisa disalahkan mencari untung di sawit ketimbang menanam padi, jagung ataupun kedelai.
Tapi susah menjelaskan kenapa ibu-ibu rumah tangga masih tak rela karena harga minyak goreng bertengger di atas Rp11.000 per kg. Padahal, pemerintah sudah mengucurkan Rp500 miliar untuk stabilisasi harga.
Negeri dengan konsentrasi masyarakat pemakan tempe dan tahu ini juga sempat digoyang harga kedelai sehingga pemerintah pun mengucurkan lagi-lagi Rp500 miliar untuk subsidi.
Apakah rumusan kajian para sarjana ekonomi terlalu mentah diterapkan sehingga new deal era yang digagas Presiden pun ikut jalan di tempat? Mungkin itu juga yang menjadi bahan kajian seminar dalam Sidang Pleno ISEI ke-13 pada 16-18 Juli 2008.
Kegiatan tiga hari di Mataram NTB itu memiliki agenda seminar soal ketahanan pangan dan energi dan keynote speech akan diberikan Boediono yang kini menjadi Gubernur BI menggantikan Burhanuddin Abdullah.
Bukan kebetulan pula kalau ditahannya Burhanuddin tepat 37 hari menjelang lengser dari kursi orang nomor satu di Bank Indonesia turut membuat suara ISEI juga nyaris tak terdengar dan halus seperti Alphard baru keluaran Toyota.
Sekretaris Umum ISEI Muliaman D. Hadad yangjuga Deputi Gubernur BI saat ini menilai peran ISEI tetap ada dalam memberikan kontribusi terhadap jalannya ekonomi negeri ini.
Berbeda dengan kongres, sidang pleno organisasi profesi yang didirikan pada 14 Januari 1955 di Jakarta ini memang memiliki kegiatan yang fokus pada peninjauan, pengkajian, penelitian, penghimpunan dan pembuatan proyeksi serta saran-saran mengenai beberapa aspek perekonomian nasional yang aktual.
Sidang pleno di Balikpapan tahun lalu seakan hanya membunyikan peran perbankan semata, meskipun alarm kenaikan harga komoditas energi mulai mencekik leher masyarakat.
Ekonom Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo yang juga anggota focus group ISEI bidang otonomi, desentralisasi dan koperasi, menilai ISEI harus meredefinisikan arah perjuangannya.
Bagi anggota Komisi XI DPR ini, ditahannya Ketua ISEI merupakan musibah tapi tetap harus dihadapi dan seharusnya tidak boleh membuat surut kontribusi ISEI terhadap negeri ini.
Dradjad menampik suara ISEI tenggelam ditelan suara individu para pengurus. Nama-nama pengurus ISEI, memang diisi pejabat yang berkompeten di bidang masing-masing mulai dari Miranda Goeltom, Anwar Nasution, Anggito Abimanyu, Mangara Tambunan, Bayu Krisnamurthi, hingga Gamawan Fauzi.
Sebagai organisasi, kata Dradjad, ISEI harus berani membuat terobosan pemikiran dalam kebijakan ekonomi dan menjadi lokomotif bagi kebijakan ekonomi prorakyat. Kata proprakyat menjadi jargon merdu menjelang Pemilu 2009.
“ISEI jangan terjebak dalam rutinitas business as usual, apalagi menjadi benteng pembela kebijakan ekonomi neoliberal dan atau proasing. Jika tidak, ISEI akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat yang sekarang banyak menderita karena kebijakan ekonomi neoliberal dan proasing tersebut,” ujar Dradjad.
Gagasan dan pemikiran yang segar dari peneliti, ekonom dan pakar ekonomi terbaik negeri ini memang diperlukan masyarakat yang menghendaki hidupnya sedikit bermakna. Orang kecil jelas tak bisa seperti seperti para pejabat yang ketika main Solitaire, tinggal memencet deal atau F2 kalau kartu anda tidak tepat.
Harga komoditas di pasar internasional jelas menguntungkan negara dan pemerintah tapi masyarakat berhak mendapatkan kebutuhan pangan dan energi yang seimbang serta berharga murah.
Kerja keras sedikit terbayar dengan pencapaian produksi sejumlah komoditas pangan pada tahun ini. Produksi gabah kering giling 2008 diprediksi mencapai 59,88 juta ton ata naik 4,71% dibandingkan tahun lalu.
Produksi jagung juga diharapkan meningkat 11,79% menjadi 14,85 juta ton pipilan kering. Kedelai yang sejak 2005 mencatatkan penurunan produksi hingga 592.534 ton tahun lalu diharapkan kembali naik menjadi 723.535 ton.
Angin segar itu jelas harus dimanfaatkan pengolah kebijakan ekonomi dan pebisnis kita. Jangan sampai sumbangsih pakar ekonomi terbaik di ISEI dapat dimentahkan hanya dengan membuat dagelan heboh energi biru.
Oleh Fahmi Achmad
ISEI di tengah isu pangan dan energi
Di sesi Outreach Working Lunch pada KTT G-8 di Toyako, Hokkaido awal bulan ini, menjadi ajang bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya memastikan keamanan pangan.
Menurut Kepala Negara, kerjasama antara pemerintah, swasta dan peneliti perlu diperkuat sehingga tidak terjadi krisis pangan yang diindikasikan dengan naiknya harga komoditas tersebut.
Isu keamanan pangan dan pertanian memang sangat relevan sebagai tulang punggung ekonomi terkini yang tengah dirudung krisis energi. Pesan penting dari Presiden Yudhoyono itu seakan mengingatkan kembali dengan apa yang disampaikan di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke ke-16 pada 2006.
Ketika itu, Presiden menekankan konsep prioritas pembangunan yang diberi nama New Deal untuk dikaji bersama oleh para sarjana ekonomi terbaik negeri ini. Tak lupa, Presiden Yudhoyono mengingatkan urgensi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam implementasi triple track strategy.
Boediono yang saat itu menjabat Menko Perekonomian Boediono mengartikan new deal era yang dilontarkan Presiden Yudhoyono sebagai penajaman program pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi agar bisa menyediakan lapangan kerja lebih luas dan pencarian energi alternatif.
Pada ajang Kongres ISEI di Manado itu, Boediono mencontohkan penggunaan energi alternatif itu a.l. pemanfaatan pohon jarak dan tebu sebagai sumber energi baru pengganti bahan bakar minyak.
Sejak itu, perebutan lahan untuk produksi bahan pangan dengan area sumber energi terbarukan, seakan menjadi cerita yang menarik dalam tiga tahun terakhir. Bak teori sarung, kata Mentan Anton Apriyantono, diangkat ke atas maka kaki kelihatan atau sebaliknya ditarik ke bawah yang badan atas terlihat.
Kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang meroket membuat banyak lahan hutan dan pertanian dijadikan kebun sawit. Petani pun tak bisa disalahkan mencari untung di sawit ketimbang menanam padi, jagung ataupun kedelai.
Tapi susah menjelaskan kenapa ibu-ibu rumah tangga masih tak rela karena harga minyak goreng bertengger di atas Rp11.000 per kg. Padahal, pemerintah sudah mengucurkan Rp500 miliar untuk stabilisasi harga.
Negeri dengan konsentrasi masyarakat pemakan tempe dan tahu ini juga sempat digoyang harga kedelai sehingga pemerintah pun mengucurkan lagi-lagi Rp500 miliar untuk subsidi.
Apakah rumusan kajian para sarjana ekonomi terlalu mentah diterapkan sehingga new deal era yang digagas Presiden pun ikut jalan di tempat? Mungkin itu juga yang menjadi bahan kajian seminar dalam Sidang Pleno ISEI ke-13 pada 16-18 Juli 2008.
Kegiatan tiga hari di Mataram NTB itu memiliki agenda seminar soal ketahanan pangan dan energi dan keynote speech akan diberikan Boediono yang kini menjadi Gubernur BI menggantikan Burhanuddin Abdullah.
Bukan kebetulan pula kalau ditahannya Burhanuddin tepat 37 hari menjelang lengser dari kursi orang nomor satu di Bank Indonesia turut membuat suara ISEI juga nyaris tak terdengar dan halus seperti Alphard baru keluaran Toyota.
Sekretaris Umum ISEI Muliaman D. Hadad yangjuga Deputi Gubernur BI saat ini menilai peran ISEI tetap ada dalam memberikan kontribusi terhadap jalannya ekonomi negeri ini.
Berbeda dengan kongres, sidang pleno organisasi profesi yang didirikan pada 14 Januari 1955 di Jakarta ini memang memiliki kegiatan yang fokus pada peninjauan, pengkajian, penelitian, penghimpunan dan pembuatan proyeksi serta saran-saran mengenai beberapa aspek perekonomian nasional yang aktual.
Sidang pleno di Balikpapan tahun lalu seakan hanya membunyikan peran perbankan semata, meskipun alarm kenaikan harga komoditas energi mulai mencekik leher masyarakat.
Ekonom Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo yang juga anggota focus group ISEI bidang otonomi, desentralisasi dan koperasi, menilai ISEI harus meredefinisikan arah perjuangannya.
Bagi anggota Komisi XI DPR ini, ditahannya Ketua ISEI merupakan musibah tapi tetap harus dihadapi dan seharusnya tidak boleh membuat surut kontribusi ISEI terhadap negeri ini.
Dradjad menampik suara ISEI tenggelam ditelan suara individu para pengurus. Nama-nama pengurus ISEI, memang diisi pejabat yang berkompeten di bidang masing-masing mulai dari Miranda Goeltom, Anwar Nasution, Anggito Abimanyu, Mangara Tambunan, Bayu Krisnamurthi, hingga Gamawan Fauzi.
Sebagai organisasi, kata Dradjad, ISEI harus berani membuat terobosan pemikiran dalam kebijakan ekonomi dan menjadi lokomotif bagi kebijakan ekonomi prorakyat. Kata proprakyat menjadi jargon merdu menjelang Pemilu 2009.
“ISEI jangan terjebak dalam rutinitas business as usual, apalagi menjadi benteng pembela kebijakan ekonomi neoliberal dan atau proasing. Jika tidak, ISEI akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat yang sekarang banyak menderita karena kebijakan ekonomi neoliberal dan proasing tersebut,” ujar Dradjad.
Gagasan dan pemikiran yang segar dari peneliti, ekonom dan pakar ekonomi terbaik negeri ini memang diperlukan masyarakat yang menghendaki hidupnya sedikit bermakna. Orang kecil jelas tak bisa seperti seperti para pejabat yang ketika main Solitaire, tinggal memencet deal atau F2 kalau kartu anda tidak tepat.
Harga komoditas di pasar internasional jelas menguntungkan negara dan pemerintah tapi masyarakat berhak mendapatkan kebutuhan pangan dan energi yang seimbang serta berharga murah.
Kerja keras sedikit terbayar dengan pencapaian produksi sejumlah komoditas pangan pada tahun ini. Produksi gabah kering giling 2008 diprediksi mencapai 59,88 juta ton ata naik 4,71% dibandingkan tahun lalu.
Produksi jagung juga diharapkan meningkat 11,79% menjadi 14,85 juta ton pipilan kering. Kedelai yang sejak 2005 mencatatkan penurunan produksi hingga 592.534 ton tahun lalu diharapkan kembali naik menjadi 723.535 ton.
Angin segar itu jelas harus dimanfaatkan pengolah kebijakan ekonomi dan pebisnis kita. Jangan sampai sumbangsih pakar ekonomi terbaik di ISEI dapat dimentahkan hanya dengan membuat dagelan heboh energi biru.
Comments