read...

Di tengah ambisi Indonesia menjadi pusat pengolahan dan pemasok utama produk nikel dunia, rantai pasok komoditas strategis ini kembali menghadapi tantangan. Sejumlah smelter menghentikan sementara operasinya, membuat pasokan bijih menumpuk di lokasi tambang tanpa kepastian penyerapan.  Situasi ini memperlihatkan rapuhnya keseimbangan antara kapasitas produksi hulu dan daya serap industri pengolahan di hilir. Sejak larangan ekspor bijih nikel diterapkan pada 2020, seluruh pasokan bergantung sepenuhnya pada kemampuan smelter domestik. Kebijakan ini, meski strategis dalam mendorong penghiliran, tidak sepenuhnya diiringi pembangunan ekosistem yang utuh.  Akibatnya, ketika satu simpul dalam rantai pasok terganggu, efek rambatannya cepat menjalar hingga menekan penambang, kontraktor, hingga tentunya penerimaan negara. Kita mencatat bahwa tekanan terbesar saat ini berada pada pelaku tambang. Harga nikel global tengah lesu, biaya operasional meningkat, dan opsi penyerapan terbatas kar...

Di tengah waktu libur, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Sejumlah nama seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hadir di Hambalang. Selain itu ada juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Pertemuan tersebut membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.  Selain itu, dibahas juga mengenai penan...

Kontraksi penerimaan pajak yang terus berlanjut hingga paruh kedua tahun ini menempatkan pemerintah pada situasi yang kurang nyaman. Realisasi hingga September yang baru mencapai 62,4% dari outlook atau 59,2% dari target APBN 2025 menunjukkan pelemahan yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan awal. Jika tren ini berlanjut, shortfall bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga berpotensi melebar dari prediksi 5,1% yang disampaikan pemerintah beberapa bulan lalu. Kita melihat tantangan ini bukanlah bentuk kegagalan, tetapi sebagai sinyal korektif yang perlu direspons dengan langkah lebih berani.  Kinerja hingga Oktober akan menjadi penentu, apakah pemerintah mampu menahan pelemahan, atau justru harus mengakui bahwa pendapatan negara berada di bawah bayang-bayang risiko fiskal yang lebih serius. Beberapa jenis pajak strategis masih menunjukkan performa lemah. PPN dalam negeri dan PPh nonmigas belum menunjukkan titik balik seiring konsumsi yang belum sepenuhnya pulih, tekanan ...