Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba tagihan pajak di rumah melonjak kayak harga tiket konser Coldplay? Nah, ternyata bukan cuma kamu yang heran—ini sedang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Bahkan di Pati, Jawa Tengah, sampai ada drama “Bupati vs Rakyat” gara-gara kebijakan pungutan pajak yang bikin warga protes habis-habisan.
Fenomena ini bukan sekadar iseng-iseng cari duit. Ada alasan serius di baliknya: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lagi “kering”. Pemerintah daerah butuh uang untuk membiayai program, gaji pegawai, infrastruktur, sampai layanan publik. Dan inilah saatnya mereka mengeluarkan jurus kreatif—atau kadang kontroversial—untuk menutup kekurangan itu.
UU HKPD: Aturan Baru, Pajak Lebih Fleksibel
Salah satu “biang kerok” perubahan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, atau akrabnya disebut UU HKPD.
Singkatnya, UU ini memberi local taxing power lebih besar buat pemda. Artinya, pemerintah daerah sekarang punya kewenangan lebih luas untuk:
-
Menentukan tarif pajak dan retribusi daerah.
-
Membuat skema pungutan baru (asal sesuai aturan).
-
Mengatur strategi pendapatan supaya daerahnya nggak terlalu bergantung ke dana pusat.
Kalau dulu daerah lebih banyak “nunggu kiriman” dari pemerintah pusat, sekarang mereka bisa lebih mandiri—tentu saja dengan risiko warga bakal lebih sering dengar kata “naik” di surat pajak.
Kasus Pati: Bupati vs Warga
Di Pati, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bikin heboh. Banyak warga mengeluh tarifnya melonjak tajam. Beberapa bahkan sampai menggelar aksi protes.
Bupati berdalih: semua ini demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), membiayai pembangunan, dan menjalankan amanat UU HKPD. Tapi warga merasa kebijakan ini mendadak, kurang sosialisasi, dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi.
Fenomena ini menggambarkan dilema klasik desentralisasi fiskal: di satu sisi daerah butuh uang untuk maju, di sisi lain beban pajak bisa bikin masyarakat tercekik.
PBB di Daerah Lain Juga Melonjak
Pati bukan satu-satunya. Di beberapa kota dan kabupaten, tarif PBB ikut meroket. Bahkan ada yang sampai 200% kenaikannya. Alasan klasiknya sama: meningkatkan PAD.
Masalahnya, kenaikan ini seringkali dianggap tidak seimbang dengan kualitas layanan publik yang diterima warga. Jalan masih berlubang, lampu jalan mati, tapi pajak naik—kombinasi yang bikin netizen langsung nyinyir di medsos.
Kreatif vs Ngebut
Sebenarnya, mencari sumber pendapatan kreatif itu nggak salah. Bahkan, dalam konsep UU HKPD, daerah didorong untuk berinovasi. Misalnya:
-
Mengembangkan potensi wisata dan menarik retribusi dari tiket masuk.
-
Mengoptimalkan aset daerah seperti gedung atau lahan yang bisa disewakan.
-
Membuat event besar yang mendatangkan sponsor dan wisatawan.
Masalahnya, beberapa pemda memilih jalur ngebut: langsung menaikkan pajak tanpa transisi atau edukasi publik. Akhirnya, bukan pemasukan yang lancar, tapi konflik yang membesar.
Anak Muda Harus Peduli
Buat kamu yang masih mikir “Ah, itu urusan orang tua yang punya rumah,” sadar nggak sih kalau efeknya bisa nyampe ke generasi kita? Kenaikan pajak dan retribusi bisa bikin harga properti naik, biaya sewa melonjak, bahkan ongkos usaha jadi lebih mahal.
Kalau anak muda nggak ikut mengawasi kebijakan daerah, jangan heran kalau suatu hari kita “dipaksa” bayar ini-itu tanpa ngerti asal-usulnya.
Transparansi adalah Kunci
Pemda boleh kreatif, tapi harus transparan. Masyarakat mau kok bayar pajak, asal jelas manfaatnya. Jangan cuma minta duit, tapi pembangunan dan pelayanan publiknya nggak kelihatan.
Kasus Pati adalah wake-up call bahwa UU HKPD memang membuka peluang besar untuk daerah, tapi cara eksekusinya harus peka terhadap kondisi warga. Kalau nggak, yang naik bukan cuma PAD, tapi juga tensi sosial.
💬 Coba Jawab Jujur!
Kalau kamu ada di posisi kepala daerah, cara kreatif apa yang bakal kamu pilih untuk nambah pendapatan daerah?
-
🏞️ Kembangkan wisata & event daerah
-
🏢 Sewa aset daerah untuk bisnis
-
🛠️ Optimalkan pajak tapi bertahap
-
🪄 Cari sponsor & kerjasama swasta
-
❌ Stop dulu, fokus perbaiki layanan publik
📊 Polling Cepat:
Setuju nggak kalau PBB naik asal layanan publik benar-benar membaik?
-
✅ Setuju, asal transparan
-
❌ Nggak setuju sama sekali
-
🤷 Tergantung kondisi daerahnya
Comments