Bayangin kalau setiap transaksi yang kamu lakukan—mau belanja online, bayar kopi, atau kirim uang ke teman—punya nomor identitas khusus. Nah, itulah ide di balik Payment ID yang lagi digodok Bank Indonesia.
Apa Itu Payment ID?
Sederhananya, Payment ID adalah kode unik (9 karakter) yang akan jadi “KTP” untuk semua transaksi digital kamu. Kode ini terhubung sama:
-
NIK (Nomor Induk Kependudukan)
-
Face recognition (pengenalan wajah)
-
Biometrik (sidik jari, dll.)
Kalau sistem ini jalan, semua riwayat pembayaran kamu bisa dilacak—tentunya dengan izin kamu—mulai dari rekening bank sampai dompet digital.
Buat Apa?
Bank Indonesia bilang Payment ID punya beberapa manfaat:
-
Mencegah penipuan – jejak digital transaksi lebih jelas.
-
Tepat sasaran – bantuan sosial bisa disalurkan ke orang yang benar-benar berhak.
-
Analisis keuangan – bank atau fintech bisa menilai kemampuan bayar kamu lebih akurat (ini penting kalau mau kredit atau pinjaman).
-
Percepat proses KYC – nggak perlu isi data berulang kali di setiap layanan keuangan.
Bagaimana Cara Kerjanya?
-
Lembaga keuangan (bank, fintech, dll.) minta akses data kamu.
-
BI kirim notifikasi ke kamu → kamu setuju atau nolak (consent).
-
Kalau setuju, data transaksi kamu dibuka ke pihak yang berwenang.
-
Semua proses lewat sistem aman dan terhubung ke data Dukcapil + data sosial ekonomi.
Kapan Mulainya?
Saat ini Payment ID lagi tahap uji coba buat satu hal dulu: memastikan bantuan sosial nontunai lebih tepat sasaran. Targetnya:
-
2027 → tahap awal (dipimpin BI)
-
2029 → tahap terintegrasi lebih luas
Keuntungan Besar
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) optimis Payment ID akan bikin sistem kredit lebih pintar dan inklusi keuangan lebih luas. Artinya, makin banyak orang bisa dapat akses ke layanan keuangan resmi.
Tapi… Ada Tantangannya
Menurut pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, Payment ID ini seperti api—bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar.
Masalah yang perlu diwaspadai:
-
Kebocoran data – sejarahnya, data WNI sudah sering bocor.
-
Penyalahgunaan data – kalau tidak ada aturan ketat, bisa disalahgunakan.
-
Privasi – semua transaksi ada dalam satu pintu, risiko jika jatuh ke tangan yang salah.
Negara lain sudah pernah ngalamin:
-
India → data biometrik 1 miliar orang bocor (2018)
-
China → sistem skor sosial digunakan untuk mengontrol perilaku warga
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
-
Perkuat regulasi – UU Perlindungan Data Pribadi harus benar-benar ditegakkan.
-
Siapkan keamanan digital kelas atas – biar nggak gampang dibobol.
-
Edukasi publik – masyarakat harus tahu haknya dan cara melindungi data pribadi.
Kesimpulan
Payment ID adalah ide cerdas yang bisa bikin sistem keuangan Indonesia lebih rapi, aman, dan cepat. Tapi seperti teknologi lain, ini butuh pondasi hukum dan keamanan yang kuat sebelum dipakai massal.
Kalau nggak, yang tadinya mau jadi solusi malah bisa jadi masalah baru.
💬 Pertanyaannya sekarang: Kita siap belum?
2024 → Peluncuran konsep di BSPI 2025–2030
2025 → Uji coba untuk bantuan sosial nontunai
2027 → Tahap awal implementasi (BI-led)
2029 → Tahap integrasi penuh ke berbagai sektor

Comments