read...

Bayangin kalau jalan yang tiap hari lo lewatin buat berangkat kuliah atau kerja tiba-tiba nggak diperbaiki lagi, atau puskesmas di kampung lo jadi makin sepi tenaga medis. Kedengeran serem, kan? Nah, ini bisa jadi kenyataan kalau polemik soal penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di RAPBN 2026 beneran kejadian. TKDD: Urat Nadi Daerah, Kok Malah Dipotong? TKDD itu ibarat power bank buat daerah. Dari sinilah duit buat pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, sampai gaji perangkat desa ngalir. Tapi masalahnya, di RAPBN 2026, pemerintah cuma ngasih Rp650 triliun . Padahal tahun 2025 outlook-nya Rp864,1 triliun . Artinya? Turun hampir 25%! 😱 Dan jangan salah, ini bukan angka di atas kertas doang. Kalau duitnya seret, ya otomatis pembangunan di daerah bisa ke- freeze . Kenapa Dipotong? Pemerintah bilang, banyak anggaran daerah sekarang langsung dikelola kementerian/lembaga pusat. Katanya sih biar lebih efisien. Tapi, pertanyaannya: efisien buat siapa? 🤔 Di lapangan, p...

Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba tagihan pajak di rumah melonjak kayak harga tiket konser Coldplay? Nah, ternyata bukan cuma kamu yang heran—ini sedang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Bahkan di Pati, Jawa Tengah, sampai ada drama “Bupati vs Rakyat” gara-gara kebijakan pungutan pajak yang bikin warga protes habis-habisan. Fenomena ini bukan sekadar iseng-iseng cari duit. Ada alasan serius di baliknya: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lagi “kering” . Pemerintah daerah butuh uang untuk membiayai program, gaji pegawai, infrastruktur, sampai layanan publik. Dan inilah saatnya mereka mengeluarkan jurus kreatif—atau kadang kontroversial—untuk menutup kekurangan itu. UU HKPD: Aturan Baru, Pajak Lebih Fleksibel Salah satu “biang kerok” perubahan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , atau akrabnya disebut UU HKPD . Singkatnya, UU ini memberi local taxing power lebih besar bu...

  Bayangin kalau setiap transaksi yang kamu lakukan—mau belanja online, bayar kopi, atau kirim uang ke teman—punya nomor identitas khusus. Nah, itulah ide di balik Payment ID yang lagi digodok Bank Indonesia. Apa Itu Payment ID? Sederhananya, Payment ID adalah kode unik (9 karakter) yang akan jadi “KTP” untuk semua transaksi digital kamu. Kode ini terhubung sama: NIK (Nomor Induk Kependudukan) Face recognition (pengenalan wajah) Biometrik (sidik jari, dll.) Kalau sistem ini jalan, semua riwayat pembayaran kamu bisa dilacak—tentunya dengan izin kamu —mulai dari rekening bank sampai dompet digital. Buat Apa? Bank Indonesia bilang Payment ID punya beberapa manfaat: Mencegah penipuan – jejak digital transaksi lebih jelas. Tepat sasaran – bantuan sosial bisa disalurkan ke orang yang benar-benar berhak. Analisis keuangan – bank atau fintech bisa menilai kemampuan bayar kamu lebih akurat (ini penting kalau mau kredit atau pinjaman). Percepat proses KYC ...