Stimulus fiskal kembali digelontorkan pemerintah. Kali ini, sektor transportasi menjadi fokus kebijakan menjelang libur sekolah pertengahan tahun. Tiket pesawat, kapal laut, kereta api hingga penyeberangan diberikan potongan harga signifikan.
Nilai total insentif ini mencapai Rp940 miliar. Pemerintah berharap, potongan harga ini menggairahkan mobilitas masyarakat, mendongkrak konsumsi, dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian.
Kita menilai bahwa langkah ini memang akan berdampak positif, namun hanya dalam jangka pendek. Jika stimulus dihentikan, potensi pertumbuhan konsumsi dapat kembali turun. Apalagi, data menunjukkan bahwa sektor transportasi barang belum menunjukkan perbaikan berarti. Ini menjadi sinyal bahwa strategi fiskal seperti ini belum menyentuh akar masalah di sektor transportasi nasional.
Konsumsi Meningkat, Barang Tertekan
Angka BPS menunjukkan bahwa pada April 2025 jumlah penumpang meningkat di semua moda transportasi dibanding bulan sebelumnya. Penumpang pesawat domestik tumbuh menjadi 5,45 juta orang dari 4,3 juta pada Maret. Kereta api naik dari 40,88 juta ke 44,85 juta, dan penumpang kapal laut melonjak dari 2,46 juta ke 3,18 juta. Kenaikan ini menjadi kabar baik sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan insentif memang berdampak langsung terhadap perilaku masyarakat.
Namun, data barang yang diangkut justru mengalami tekanan. Volume angkutan barang udara menurun dari 63.000 ton menjadi 51.700 ton. Angkutan laut turun dari 41,49 juta ton ke 38,11 juta ton. Hanya kereta api yang naik tipis. Ini menunjukkan bahwa sementara mobilitas manusia menggeliat, rantai logistik belum kembali pulih sepenuhnya.
Kita mencermati bahwa pertumbuhan konsumsi tanpa dukungan perbaikan transportasi logistik hanya akan menciptakan ketimpangan. Sektor industri tidak mendapat momentum yang sama untuk tumbuh. Ini mengindikasikan ketidakseimbangan pemulihan ekonomi yang, jika dibiarkan, justru akan menghambat produktivitas jangka menengah.
Beban Struktural Masih Berat
Insentif tiket mungkin mendorong orang untuk bepergian, tetapi tidak mengurangi tekanan struktural di tubuh industri transportasi. Biaya bahan bakar yang tinggi—mencapai lebih dari 60% dari total biaya operasional kapal laut—masih dibebani PPN dan PBBKB. Tarif batas atas (TBA) penerbangan yang belum direvisi sejak 2019, juga membuat maskapai sulit bernapas. Ketika biaya operasional melonjak, ruang untuk efisiensi dan inovasi menjadi sempit.
Kita memandang bahwa kebijakan insentif seharusnya diiringi dengan reformasi fiskal yang lebih fundamental. Insentif sesaat memang bisa memantik konsumsi, tapi beban fiskal akan terus membengkak jika tidak ada langkah struktural jangka panjang.
Di sektor penyeberangan, overcapacity akibat izin kapal yang berlebihan membuat banyak kapal hanya bisa beroperasi 12 hari dalam sebulan. Namun biaya tetap berjalan 30 hari penuh. Kita melihat ini sebagai kegagalan dalam manajemen perizinan yang merugikan pelaku usaha dan merusak prinsip keteraturan serta efisiensi.
Risiko Ketergantungan Stimulus
Insentif transportasi dinikmati terutama oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang memang punya kemampuan finansial untuk bepergian. Kelompok masyarakat menengah ke bawah justru tidak terlalu terdampak, karena beban hidup lebih berat mereka hadapi pada kebutuhan dasar seperti listrik, pangan, dan tempat tinggal.
Kita menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan diskon tarif listrik 450–1300VA. Bantuan yang menyasar kelompok rentan semestinya menjadi prioritas agar efek kebijakan lebih merata. Sayangnya, hingga kini bantuan seperti itu masih minim, dan akurasinya pun dipertanyakan.
Ketika kebijakan fiskal terlalu bertumpu pada stimulus musiman, ekonomi menjadi rentan terhadap guncangan. Ketergantungan pada diskon transportasi sebagai penggerak konsumsi menciptakan pertumbuhan semu. Begitu diskon berakhir, permintaan turun. Sektor transportasi kembali lesu, dan fiskal kembali terbebani jika pemerintah ingin menjaga daya beli.
Kita Butuh Langkah Struktural
Kita mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada pendekatan subsidi sesaat. Reformasi sektor transportasi harus dimulai dari pembenahan regulasi tarif, revisi fiskal bahan bakar, pengurangan beban pajak logistik, hingga dukungan pembiayaan untuk pengadaan armada baru. Industri transportasi udara nasional, misalnya, masih beroperasi dengan hanya separuh armadanya sebelum pandemi. Dengan kinerja keuangan yang belum pulih, harapan menarik investasi baru pun semakin jauh.
Stimulus tiket sebaiknya dikombinasikan dengan strategi pengembangan paket wisata terintegrasi dan dukungan terhadap UMKM pariwisata. Hal ini perlu menjadi strategi jangka panjang untuk menciptakan pergerakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, tidak hanya saat musim libur.
Kita menyambut baik sinyal optimisme yang muncul dari pelaku usaha transportasi dan pariwisata, terutama di daerah. Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar dari mereka menginginkan kebijakan yang berkesinambungan, bukan hanya berbasis momen.
Menuju Mobilitas Berkualitas
Sektor transportasi adalah urat nadi mobilitas nasional. Keberlanjutan dan efisiensinya akan sangat menentukan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. Ketika tarif tidak mencerminkan biaya, ketika izin operasi tidak dikelola dengan tertib, dan ketika subsidi hanya bersifat sementara, maka sistem transportasi nasional tidak akan pernah tumbuh sehat.
Kita perlu arah baru dalam kebijakan transportasi. Kebijakan yang mendorong konektivitas tanpa membebani fiskal. Kebijakan yang berpihak pada efisiensi, bukan semata popularitas. Dan yang terpenting, kebijakan yang memberi ruang tumbuh bagi industri, bukan sekadar meredam gejolak sesaat.
Indonesia tidak kekurangan semangat, tetapi terlalu sering kekurangan perencanaan jangka panjang. Transportasi adalah salah satu wajah paling nyata dari ekonomi kita: penuh potensi, tapi rentan. Sudah saatnya kita bergerak dari insentif ke strategi. Dari subsidi ke efisiensi. Dari konsumsi ke keberlanjutan.
Comments