Layanan 5G Demi Kedaulatan Digital?

Tulisan ini terbit di Bisnis Indonesia.

Please visit and read https://bisnisindonesia.id/ untuk mendapatkan informasi mendalam, terkini dan terpercaya.

Pengembangan teknologi yang semakin maju diiringi kebutuhan masyarakat yang kian banyak untuk mengakses internet yang cepat membuat kehadiran teknologi komunikasi generasi kelima semakin dinanti.

Layanan teknologi komunikasi generasi kelima atau 5G itu akan digelar secara bertahap dan di tahap awal bersifat terbatas di sejumlah lokasi pada beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2/2021 tentang Rencana Strategis Kemenkominfo, pemerintah akan fokus memfasilitasi pergelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 13 lokasi hingga 2024.

Lokasi yang yang terkoneksi generasi mutakhir tersebut terdiri dari enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, lima destinasi wisata superprioritas, ibu kota negara (IKN) dan satu industri manufaktur.

Harian ini memberikan perhatian terhadap proyek 5G karena teknologi terbaru ini memiliki peran penting dalam memenuhi ekspektasi layanan dan so¬lu¬si bagi pelaku jasa ekonomi maupun konsumennya.

Hasil penelitian menunjukkan layanan 5G memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Hasil studi yang berjudul Unlocking 5G Potential for Digital Economy in Indonesia dari Institut Teknologi Bandung, menyatakan 5G diprediksi memiliki dampak sebesar Rp2.802 triliun pada 2030. 

Jumlah pekerjaan baru yang muncul sebagai dampak lanjutan terkait dengan keberadaan layanan 5G, juga meningkat signifikan. Sebanyak 4,4 juta pekerjaan yang terkait dengan 5G diprediksi muncul pada 2030, disertai peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp9,4 juta.

Dengan potensi ekonomi yang begitu besar, adalah sangat wajar apabila pemerintah memberikan perhatian khu¬sus pada implementasi tek¬no¬lo¬gi tersebut. 

Salah satu tan¬tangan ter¬be¬sar tentunya ada¬lah ke¬bu¬tuhan akan pe¬me¬ta¬¬an pengalokasian pi¬ta spek-trum 5G yang je¬las ser¬ta pe¬ren¬ca¬na¬an stra¬te¬¬gis¬ level na¬sio¬nal un¬¬tuk me¬¬ng¬ak¬o¬mo¬da¬si im¬ple¬men¬¬tasi yang lebih ma¬tang dan bersinergi.

Selain itu memangkas proses birokrasi yang rumit di pusat dan daerah sekaligus mendorong iklim kompetisi industri serta menjamin manfaat bagi konsumen.

Tantangan lain yang perlu segera diatasi oleh pemerintah adalah ketersediaan jaringan serat optik, sebagai infrastruktur inti dari 5G.

Beberapa destinasi wisata yang menjadi prioritas di luar enam lokasi ibu kota provinsi di Pulau Jawa, belum terhubung dengan serat optik. Oleh karena itu, masih perlu investasi besar dan waktu panjang untuk menarik kabel agar terkoneksi.

Namun harian ini mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang terus mengupayakan kebijakan layanan 5G lebih komprehensif. 

Salah satu upaya pemerintah saat ini adalah menyiapkan aturan tambahan mengenai pengelolaan jaringan 5G yang memuat lima aspek pengelolaan yaitu, regulasi, spektrum frekuensi radio, model bisnis, infrastruktur dan ekosistem, perangkat, serta talenta digital.

Dengan langkah akhir menuju penggelaran layanan 5G, harian ini juga ingin pemerintah terus mempercepat pembahasan dan pembuatan peta jalan digital yang mencakup seluruh aspek usaha dari hulu hingga hilir.

Keberadaan peta jalan itu penting agar keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat kedaulatan digital memiliki arah yang jelas dan terpadu.

Kedaulatan digital sangat penting untuk dijadikan skala prioritas oleh pemerintah mengingat potensi ekonomi dari sektor digital sangat besar.

Kita ingin persiapan menuju pagelaran layanan 5G juga menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku industri jasa telekomunikasi untuk berbenah serta mempersiapkan kemandirian digital nasional. Hal ini penting karena mayoritas aplikasi digital yang digunakan masyarakat saat ini merupakan produk buatan luar negeri.

Kita tentu tak ingin pengembangan dan implementasi pagelaran jaringan dan layanan 5G hanya menempatkan infrastruktur telekomunikasi lokal sebagai penonton semata.