Penantian itu menuju akhir. Jika tak ada halangan, hari ini (16/10) Presiden Joko Widodo akan melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selaku pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2022.
(http://kabar24.bisnis.com/read/20171016/15/699790/ketemu-presiden-jokowi-kata-anies-baswedan-lebih-banyak-guyonan)
(http://kabar24.bisnis.com/read/20171016/15/699793/anie-baswedan-pidato-singkat-di-serah-terima-jabatan)
Kita tahu bersama, pemilihan kepala daerah DKI 2017 begitu panas dan membuat masyarakat di ibukota terbelah sikap. Pro kontra gonta-ganti bermunculan, dan tentu saja masih menyisakan hingga kini.
Tanpa itu pun, sebenarnya mengurus DKI bukanlah mudah. Jakarta atau sering disebut J-Town dan Big Durian memiliki kompleksitas persoalan yang tak mudah. Gubernur silih berganti, persoalan lama belumlah sepenuhnya teratasi.
Apresiasi tetap harus diberikan kepada para pemimpin DKI sebelumnya seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat, yang biar bagaimanapun telah melakukan yang terbaik dan menjadi bagian sebagai kemajuan di Jakarta.
Langkah baik telah dimulai Anies Baswedan dan Djarot Saiful Hidayat yang saling memuji dan memberikan apresiasi beberapa hari terakhir ini .
Anies bahkan tak akan sungkan untuk belajar kepada para gubernur sebelumnya. Dia akan sowan dan berkomunikasi secara reguler untuk berbagi pengalaman dengan para gubernur sebelumnya.
Kita melihat ekspektasi terhadap pemimpin baru di Ibukota tentu tak main-main dan harapannya sangat besar. DKI merupakan beranda dari negeri tercinta ini. Apa yang terjadi di Jakarta menjadi barometer untuk diikuti daerah lain.
Tengoklah bagaimana daerah-daerah di Jawa dan sejumlah kota besar di luar pulau Jawa berbenah dengan meniru Jakarta. Reformasi birokrasi, kebersihan lingkungan, bangunan tinggi, sistem transportasi hingga pusat ekonomi mulai menyebar dan merata di daerah.
DKI tetaplah menjadi pusat perhatian. Bukankah selama ini Kadin selalu menyebutkan sebanyak 70% perputaran uang yang terjadi di Tanah Air masih didominasi oleh pelaku usaha di Jakarta.
Setiap tahun, kita melihat anggaran pemerintah DKI selalu naik. Seiring dengan perubahan kota yang tampil lebih baik, dalam 5 tahun terakhir, anggaran belanja dan pendapatan daerah Jakarta naik signifikan.
Sayangnya, nilai puluhan triliunan APBD tersebut tak bisa diserap maksimal. Di 2014, misalnya, APBD DKI tercatat Rp72,9 triliun, realisasinya hanya Rp51,4 triliun. Begitu pula dengan realisasi 2015 yang Rp53,4 triliun dari APBD Rp65,7 triliun.
Pada 2016, realisasi penyerapan anggaran kian membaik dengan Rp59,3 triliun dari APBD Rp62,9 triliun. Tahun ini, sejumlah faktor membuat penyerapan anggaran hingga Agustus baru separuh dari APBD-P sebesar Rp71,7 triliun, temasuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari APBD 2016.
Tentu adalah pekerjaan yang tak mudah menghabiskan puluhan triliun rupiah di masa 2,5 bulan akhir tahun ini.
Beberapa faktor kurang maksimalnya penyerapan anggaran harus menjadi pelajaran dari pemimpin baru Jakarta. Salah satunya mungkin adalah kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif.
Di sisi lain, inovasi Gubernur Basuki yang lebih memilih dana dari pihak swasta untuk membangun proyek infrastruktur, bagai pisau bermata dua.
Di satu sisi, beberapa proyek seperti Simpang Susun Semanggi, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), penataan kawasan Kalijoo dan pembangunan rusunawa di sejumlah lokasi, sukses diwujudkan dengan menggunakan dana ‘non-budgeter’ dari corporate social responsibility (CSR) dan kompensasi atas pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).
Di sisi lain, kita melihat APBD jadi tak terserap penuh dan pengeluarannya pun hanya untuk anggaran rutin seperti gaji pegawai negeri sipil, yang bonus prestasinya membuat iri sejawat di daerah lain.
Tentu, kinerja aparatur pemerintahan di DKI juga harus dijaga. Sistem pengawasan yang demikian ketat dan berjalan baik di masa Gubernur Joko Widodo, Basuki dan Djarot Saiful, harus dapat diteruskan oleh Anies dan Sandiaga.
Selain itu, pekerjaan rumah rutin juga harus menjadi perhatian pemimpin baru Jakarta. Persoalan banjir belumlah tuntas. Koordinasi DKI dengan wilayah tetangga seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang harus selalu diperkuat.
Persoalan di bidang transportasi dengan kemacetannya adalah lagu kekecewaan yang terus dinyanyikan para warga. Macet, berarti pengeluaran bertambah, bisnis pun tak lancar, ekonomi bisa terhambat.
Kita tentu berharap Anies dan Sandiaga selaku pemimpin baru di Jakarta juga terbuka dengan masukan dari pelaku usaha. Berilah ruang dan ajaklah pebisnis membangun Jakarta. Kita berharap hari ini adalah awal untuk kebaikan semua.
NOTE: Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi Senin 16 Oktober 2017
(http://kabar24.bisnis.com/read/20171016/15/699790/ketemu-presiden-jokowi-kata-anies-baswedan-lebih-banyak-guyonan)
(http://kabar24.bisnis.com/read/20171016/15/699793/anie-baswedan-pidato-singkat-di-serah-terima-jabatan)
Kita tahu bersama, pemilihan kepala daerah DKI 2017 begitu panas dan membuat masyarakat di ibukota terbelah sikap. Pro kontra gonta-ganti bermunculan, dan tentu saja masih menyisakan hingga kini.
Tanpa itu pun, sebenarnya mengurus DKI bukanlah mudah. Jakarta atau sering disebut J-Town dan Big Durian memiliki kompleksitas persoalan yang tak mudah. Gubernur silih berganti, persoalan lama belumlah sepenuhnya teratasi.
Apresiasi tetap harus diberikan kepada para pemimpin DKI sebelumnya seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Djarot Saiful Hidayat, yang biar bagaimanapun telah melakukan yang terbaik dan menjadi bagian sebagai kemajuan di Jakarta.
Langkah baik telah dimulai Anies Baswedan dan Djarot Saiful Hidayat yang saling memuji dan memberikan apresiasi beberapa hari terakhir ini .
Anies bahkan tak akan sungkan untuk belajar kepada para gubernur sebelumnya. Dia akan sowan dan berkomunikasi secara reguler untuk berbagi pengalaman dengan para gubernur sebelumnya.
Kita melihat ekspektasi terhadap pemimpin baru di Ibukota tentu tak main-main dan harapannya sangat besar. DKI merupakan beranda dari negeri tercinta ini. Apa yang terjadi di Jakarta menjadi barometer untuk diikuti daerah lain.
Tengoklah bagaimana daerah-daerah di Jawa dan sejumlah kota besar di luar pulau Jawa berbenah dengan meniru Jakarta. Reformasi birokrasi, kebersihan lingkungan, bangunan tinggi, sistem transportasi hingga pusat ekonomi mulai menyebar dan merata di daerah.
DKI tetaplah menjadi pusat perhatian. Bukankah selama ini Kadin selalu menyebutkan sebanyak 70% perputaran uang yang terjadi di Tanah Air masih didominasi oleh pelaku usaha di Jakarta.
Setiap tahun, kita melihat anggaran pemerintah DKI selalu naik. Seiring dengan perubahan kota yang tampil lebih baik, dalam 5 tahun terakhir, anggaran belanja dan pendapatan daerah Jakarta naik signifikan.
Sayangnya, nilai puluhan triliunan APBD tersebut tak bisa diserap maksimal. Di 2014, misalnya, APBD DKI tercatat Rp72,9 triliun, realisasinya hanya Rp51,4 triliun. Begitu pula dengan realisasi 2015 yang Rp53,4 triliun dari APBD Rp65,7 triliun.
Pada 2016, realisasi penyerapan anggaran kian membaik dengan Rp59,3 triliun dari APBD Rp62,9 triliun. Tahun ini, sejumlah faktor membuat penyerapan anggaran hingga Agustus baru separuh dari APBD-P sebesar Rp71,7 triliun, temasuk sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari APBD 2016.
Tentu adalah pekerjaan yang tak mudah menghabiskan puluhan triliun rupiah di masa 2,5 bulan akhir tahun ini.
Beberapa faktor kurang maksimalnya penyerapan anggaran harus menjadi pelajaran dari pemimpin baru Jakarta. Salah satunya mungkin adalah kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif.
Di sisi lain, inovasi Gubernur Basuki yang lebih memilih dana dari pihak swasta untuk membangun proyek infrastruktur, bagai pisau bermata dua.
Di satu sisi, beberapa proyek seperti Simpang Susun Semanggi, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), penataan kawasan Kalijoo dan pembangunan rusunawa di sejumlah lokasi, sukses diwujudkan dengan menggunakan dana ‘non-budgeter’ dari corporate social responsibility (CSR) dan kompensasi atas pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB).
Di sisi lain, kita melihat APBD jadi tak terserap penuh dan pengeluarannya pun hanya untuk anggaran rutin seperti gaji pegawai negeri sipil, yang bonus prestasinya membuat iri sejawat di daerah lain.
Tentu, kinerja aparatur pemerintahan di DKI juga harus dijaga. Sistem pengawasan yang demikian ketat dan berjalan baik di masa Gubernur Joko Widodo, Basuki dan Djarot Saiful, harus dapat diteruskan oleh Anies dan Sandiaga.
Selain itu, pekerjaan rumah rutin juga harus menjadi perhatian pemimpin baru Jakarta. Persoalan banjir belumlah tuntas. Koordinasi DKI dengan wilayah tetangga seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang harus selalu diperkuat.
Persoalan di bidang transportasi dengan kemacetannya adalah lagu kekecewaan yang terus dinyanyikan para warga. Macet, berarti pengeluaran bertambah, bisnis pun tak lancar, ekonomi bisa terhambat.
Kita tentu berharap Anies dan Sandiaga selaku pemimpin baru di Jakarta juga terbuka dengan masukan dari pelaku usaha. Berilah ruang dan ajaklah pebisnis membangun Jakarta. Kita berharap hari ini adalah awal untuk kebaikan semua.
NOTE: Tulisan ini terbit di Harian Bisnis Indonesia Edisi Senin 16 Oktober 2017
Comments