Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi gambaran tentang mesin ekonomi yang mulai berdentum.
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,12% pada kuartal II/2025, investasi melonjak 13,9% pada kuartal III, dan neraca perdagangan tetap surplus selama 64 bulan berturut-turut. Capaian ini menunjukkan arah yang benar: ekonomi Indonesia bertahan bahkan di tengah dunia yang goyah.
Namun, di bawah permukaan angka-angka itu, denyut kehidupan ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih. Pemutusan hubungan kerja meningkat 32% pada semester I/2025, dan Indeks Keyakinan Konsumen menurun dari 121,1 menjadi 115.
Artinya, mesin pertumbuhan memang sudah menyala, tetapi transmisi ke sektor riil masih tertahan di gigi rendah.
Kita memahami, pemerintah mengambil langkah berani dengan kebijakan fiskal ekspansif. Belanja negara yang mencapai Rp2.234 triliun hingga September 2025 diarahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat bantuan sosial, dan menopang infrastruktur.
Strategi ini memberi efek stabilisasi, tetapi juga menyisakan pertanyaan: apakah belanja sebesar itu telah cukup produktif untuk memperluas basis ekonomi, bukan sekadar menjaga permukaannya tetap tenang?
Penerimaan negara pun menghadapi tekanan. Pajak dan bea cukai mencatatkan realisasi sekitar dua pertiga dari target, dengan berbagai upaya optimalisasi dan penegakan hukum. Tetapi ketergantungan pada langkah ekstra semacam ini tak bisa menjadi pola tetap.
Basis pajak yang sempit dan tingkat kepatuhan yang rendah adalah pekerjaan jangka panjang yang harus segera dibenahi. Tanpa reformasi perpajakan yang menyeluruh, kemandirian fiskal akan sulit dicapai.
Kita mencatat semangat besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di atas 5%. Namun, energi itu kerap terhambat oleh lambatnya koordinasi antar-kementerian dan tumpang tindih regulasi di tingkat daerah.
Konsistensi kebijakan menjadi kunci. Setiap kebijakan harus saling menguatkan, bukan saling menunggu.
Pemerintah perlu memastikan bahwa strategi fiskal dan investasi berjalan beriringan dengan reformasi struktural yang nyata—dari perizinan, tata kelola lahan, hingga sistem insentif industri. Reindustrialisasi harus diarahkan pada sektor bernilai tambah dan padat karya.
Di saat yang sama, program bantuan sosial harus diikuti peningkatan kompetensi tenaga kerja agar produktivitas meningkat. Tanpa tenaga kerja terampil, bonus demografi hanya akan menjadi beban, bukan peluang.
Kita percaya, ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan, melainkan juga tentang pemerataan dan keberlanjutan. Karena itu, agenda tahun kedua semestinya menjadi fase memperdalam, bukan sekadar memperluas.
Penguatan industri manufaktur, pemberdayaan UMKM, serta stabilitas harga pangan dan energi perlu menjadi prioritas agar konsumsi rumah tangga—penopang utama PDB—tetap terjaga.
Indonesia memiliki energi besar. Tugas berikutnya adalah menyalurkan energi itu dengan disiplin dan arah yang jelas. Pertumbuhan 5% adalah hasil kerja keras, tetapi target 7% hingga 8% menuntut keberanian untuk berbenah lebih dalam.
Kita yakin, dengan tata kelola yang lebih sinkron dan reformasi yang konsisten, arah menuju “angka delapan” bukan utopia.
Namun perjalanan ke sana harus dimulai dari hal yang paling mendasar: membangun fondasi ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkeadilan—agar mesin yang sudah menyala, benar-benar menggerakkan seluruh lapisan bangsa.
Comments