read...

Baru menjabat hitungan hari, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mendapatkan sorotan publik lantaran komentar dan perilakunya yang dinilai blunder oleh masyarakat. Blunder, sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI sebagai kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Blunder pertama dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Sehari setelah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril langsung membuat pernyataan kontroversi. Dia mengatakan, peristiwa 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Yusril mengingatkan tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. "Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM, saya 3 tahun menjalani sidang

Roda pemerintahan baru telah resmi bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dan melantik para menteri dan wakil menteri serta pejabat pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Bahkan para menteri, wakil menteri dan kepala-kepala badan tersebut telah mengikuti pembekalan di Hambalang dan retreat militer 3 hari di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. tribunnews.com Para menteri tersebut menghadapi tantangan, pekerjaan rumah, dan harapan besar dari segenap rakyat Indonesia yang menghendaki kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Ekspektasi masyarakat berharap kabinet ini segera ‘berlari’ dalam menjalankan fungsi dan peran pemerintah. Harapan besar terhadap kesiapan para menteri tentu adalah hal yang wajar seiring dengan lancarnya proses transisi yang diterapkan beberapa bulan terakhir pada pemerintahan Joko Widodo & Ma’ruf Amin. Apalagi tim ekonominya pun masih diisi ‘orang-orang lama’. Masyarakat pun menanti implementasi program 100 hari pertama. Kita t