Fintech, Literasi dan Inklusi Keuangan

Tulisan ini terbit di Bisnis Indonesia.

Please visit and read https://bisnisindonesia.id/ untuk mendapatkan informasi mendalam, terkini dan terpercaya.

Industri keuangan digital, terutama layanan teknologi finansial (tekfin) atau financial technology (fintech) kini semakin berkembang. Keberadaannya semakin diterima oleh masyarakat. 

Kendala masyarakat yang selama ini belum bisa mendapatkan layanan keuangan akibat hambatan fisik dan geografis, kini mulai teratasi dengan keberadaan layanan fintech. Salah satu yang terlihat dari tekfin adalah kemudahan layanan banking atau pembiayaan untuk menumbuhkan ekonomi kecil dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di daerah-daerah.

Namun, keberadaan tekfin –dengan varian layanan beragam—di Tanah Air lebih dikenal sebagai institusi penyalur pinjaman dan pembayaran dalam jaringan (online) saja.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional pada tahun ini mencapai Rp128,7 triliun atau meningkat 113% year on year (yoy).

Pada September 2020, terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, ada dana Rp15,5 triliun rupiah yang disalurkan penyelenggara tekfin equity crowdfunding berizin.

Kita melihat persoalan akseptasi masyarakat terhadap layanan keuangan digital masih sama, yaitu tingkat inklusi dan literasi yang belum tinggi.

Presiden Joko Widodo saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11), menyebutkan indeks inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan pencapaian beberapa negara Asean.

Pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia berada pada angka 76% atau lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asen seperti Singapura yang mencapai 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan digital nasional juga masih rendah, yakni baru mencapai 35,5%.

Kalau mau jujur, pencapaian Indonesia pada 2019 itu sebenarnya meningkat dibandingkan dengan hasil 4 tahun lalu. Dari hasil survei OJK 2016, saat itu indeks literasi keuangan masih 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Namun, faktanya memang masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Pemahaman keuangan (literasi) masyarakat dan peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan), ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat di jasa keuangan juga menimbulkan banyak risiko.

Praktik keuangan digital di Tanah Air masih dihantui adanya kejahatan siber, misinformasi, transaksi error hingga penyalahgunaan data pribadi.

Lagi-lagi kita sepakat dengan arahan Presiden Jokowi agar pelaku tekfin perlu memperkuat tata kelola yang baik dan akuntabel serta memitigasi risiko yang muncul. Celah-celah fraud harus ditutup. Apalagi regulasi nonkeuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan.

Peran OJK sebagai otoritas pengampu industri tekfin dari hulu hingga hilir adalah sangat penting. Kita berharap OJK terus melanjutkan komitmen kebijakan yang akomodatif dan tidak mengekang inovasi, dengan tetap menekankan prinsip bisnis yang berhati-hati.

Tujuannya, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan tekfin dengan teknologi secara cepat, dengan ongkos yang murah, dan kualitas yang bagus.

Adapun,  penyempurnaan standardisasi open API atau Interface Pembayaran Terintegrasi (IPT) masih menjadi fokus kebijakan bank sentral. Aturan-aturan yang ada diharapkan membuat perbankan dan fintech tetap memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain.

Tentu masih banyak yang harus terus dilakukan pemerintah dan otoritas dalam pengembangan jasa fintech. 

Kita berharap koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dengan pelaku usaha akan membuat inovator tekfin mampu meningkatkan tingkat inklusi dan literasi masyarakat lebih optimal, sekaligus menyumbang kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.