Presiden terpilih, Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya untuk meneruskan visi pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo, serta memastikan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Two Foreign Firms to Break Ground in IKN This Month, OIKN Says (bisnisindonesia.id)
Tidak hanya melanjutkan, tetapi juga dipercepat, begitu kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024.
Pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pilihan substansi dan prioritas Prabowo.
Soal anggaran yang tidak kecil jadi perhatian utama pemerintah. Selama 2022 hingga 2024 ini, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih besar.
Sejatinya APBN direncanakan hanya berkontribusi sebesar Rp89 triliun atau 20% terhadap total kebutuhan pembangunan IKN yang Rp466 triliun.
Sementara itu porsi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha diharapkan mencapai Rp253,4 triliun dan porsi skema investor swasta murni sebanyak Rp123,2 triliun.
Sebenarnya pemerintah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi APBN diperlukan untuk memancing investor, sedangkan di sisi lain postur fiskal amat terbatas.
Pemerintah pun perlu rasional dalam menentukan belanja prioritas mengingat intervensi fiskal negara juga masih dibutuhkan untuk penguatan daya beli, eksistensi industri, hingga pemulihan ekonomi.
Karena itu, upaya berburu investor bagi pembangunan IKN adalah sikap pragmatis. Menurut Prabowo, dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini.
Lagi–Lagi Pemerintah Undur Pemindahan ASN ke IKN (bisnisindonesia.id)
Investasi memang jadi sorotan banyak pihak. Sudah banyak sweetener kebijakan, terutama di sisi fiskal yang diberikan kepada para calon investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Beragam investor sudah hadir tetapi sepertinya memang belum sebanyak yang diharapkan.
Pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2024 di IKN memang menjadi bukti penguat minat investor. Namun itu baru tanda-tanda awal. Investor memerlukan 'jaminan lebih' untuk masuk IKN.
Ada dua regulasi terbaru yaitu PP No. 29/2024 tentang Perubahan atas PP No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Ada juga Keppres No. 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara yang diundangkan pada 5 Agustus 2024. Kedua beleid itu menambah keempukan karpet merah bagi investor.
Pelaku usaha tentu merespons positif terhadap insentif aturan yang banyak tersebut lantaran kemudahan berusaha menjadi syarat mutlak investasi. Akan tetapi, pragmatisme tetap menjadi mantra kalangan pebisnis.
Artinya, investasi baru akan dilakukan sepanjang faktor-faktor penunjang lain juga telah tersedia. Misalnya infrastruktur dasar, tingkat imbal hasil yang diperoleh, stabilitas sosial politik, serta jaminan konsistensi regulasi.
Salah satu contohnya adalah keberadaan jumlah hotel yang minim untuk menopang pembangunan IKN. Pengusaha perhotelan siap masuk IKN tetapi membutuhkan dukungan perbankan, yang terlihat masih ragu akan potensi bisnis di sana.
Faktor konsistensi menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Transisi kepemimpinan yang diyakini berjalan mulus, tidak serta merta menjamin pebisnis yang masih waswas perihal adanya perubahan aturan pada masa mendatang.
Insentif fiskal yang lengkap harus didukung dengan penguatan sisi nonfiskal. Misalnya, stabilitas kebijakan dan penyederhanaan prosedur birokrasi mutlak ada agar terdapat jaminan bagi investasi jangka panjang.
investor cenderung mengedepankan potensi market, luas area, dan infrastruktur karena merepresentasikan detail perencanaan. Artinya, pemerintah harus menyiapkan berbagai referensi sehingga keputusan-keputusan investasi yang berdasarkan pada pertimbangan bisnis bisa diambil oleh investor potensial.
Kita berharap pemerintahan selanjutnya di era Prabowo Subianto tetap menjaga komitmen agar proyek IKN berkelanjutan sebagai wujud pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Comments