Industri
perasuransian memiliki peran yang signifikan dalam menopang perekonomian
nasional. Namun, bisnis asuransi di Tanah Air masih menghadapi tantangan yang
tak mudah dari sisi bisnis, tata kelola dan kompetensi.
Di
sisi bisnis, jumlah pelaku industri konvensional dan syariah sebenarnya sangat
memadai. Data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2022, ada 77 asuransi
umum/kerugian, 60 asuransi jiwa, diikuti delapan perusahaan reasuransi, dua
asuransi sosial, serta tiga asuransi ASN, TNI/Polri, kecelakaan penumpang umum
dan lalu lintas jalan.
Jumlah
150 perusahaan perasuransian itu bahkan melebihi 107 jumlah bank komersial.
Sayangnya, sektor keuangan masih didominasi oleh sektor perbankan.
Pada
2021, aset sektor perbankan mencapai 78% dari keseluruhan aset sektor keuangan.
Adapun sektor asuransi, meskipun terus bertumbuh, hanya berkontribusi sekitar
13%.
Dalam
6 tahun terakhir, aset kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya
9,6%. Data tersebut mengonfirmasi fakta bahwa penetrasi dan densitas asuransi
di Indonesia masih rendah.
Bahkan
jika data Swiss Re 2020, penetrasi asuransi yang diindikasikan dari rasio premi
industri asuransi terhadap PDB hanya 1,9%. Angka tersebut cukup rendah jika
dibandingkan dengan negara-negara di Asean, misalnya Singapura sebesar 9,5%,
Thailand 5,3%, Malaysia 5,4%, dan Vietnam 2,3%.
Penetrasi
yang rendah seiring dengan total belanja tahunan oleh individu di Indonesia
yang menunjukkan tren penurunan dan hanya mencapai sekitar US$75 per tahun atau
sekitar 1,9% dari total belanja individu per tahun.
Di
satu sisi, penetrasi dan densitas yang rendah mengimplikasikan bahwa pasar
asuransi di Indonesia masih sangat luas dan terbuka untuk dapat diekspansi dan
dikembangkan lebih lanjut.
Akan
tetapi di sisi lain, pelaku asuransi harus mampu mencari strategi yang jitu
agar pemasaran produk asuransi mampu memikat hati masyarakat.
Upaya
menjaring nasabah asuransi memang tak mudah. Apalagi dalam beberapa tahun
terakhir, sejumlah kasus telah mencoreng profil industri asuransi dan membuat
kepercayaan masyarakat semakin terkikis terhadap produk asuransi.
Keluhan
dari nasabah juga meningkat. Pada 2021, data
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperlihatkan
terdapat 3.211 pengaduan konsumen. Sebanyak 2.152 aduan berasal dari
sektor jasa keuangan terutama dari subsektor asuransi.
Kita
sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menekankan perlu ada
perbaikan dalam tata kelola perusahaan asuransi.
Dalam
sejumlah kasus, tata kelola yang buruk dari manajemen perusahaan asuransi yang mengarah
pada pelanggaran seperti klaim yang tak dibayarkan, benefit produk yang tak
sesuai, dan lainnya telah menciptakan tambahan persepsi risiko bagi konsumen.
Tantangan
lain untuk meningkatkan penetrasi industri asuransi adalah kurangnya sumber
daya manusia dan profesional yang kompeten.
Salah
satu isu adalah tenaga aktuaris di Indonesia yang terbilang masih rendah
dibandingkan dengan negara-negara di Asean.
Padahal,
aktuaris memiliki peran penting di industri asuransi untuk mengelola
keberlanjutan bisnis dan mendesain produk asuransi yang sesuai dengan profil
aset dan liabilitas perusahaan.
Tentu
dengan tantangan yang begitu besar, di perlukan adanya kolaborasi semua
pemangku kepentingan, baik pemerintah, otoritas pengawas, asosiasi, perusahaan
perasuransian, dan masyarakat selaku konsumen.
Kolaborasi
harus difokuskan dalam pengadaan regulasi dan pengawasan, untuk meningkatkan
tata kelola yang baik dan benar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
peningkatan literasi publik terhadap asuransi.
Dengan
regulasi yang terus disempurnakan, kita berharap pemerintah dan otoritas juga
menyesuaikan pengawasan melalui transformasi industri. Transformasi struktur
pelaku industri ini bisa berdasarkan permodalan, sehingga regulasi dapat
diterapkan secara tepat.
Kita juga berharap inisiatif yang terintegrasi dan berkelanjutan dari hasil kolaborasi semua pihak akan meningkatkan kepercayaan publik pada industri dan meningkatkan penetrasi industri perasuransian.
please visit and read https://bisnisindonesia.id/, www.bisnis.com
Comments