Era Baru di BPJamsostek dan BPJS Kesehatan

Tulisan ini terbit di Bisnis Indonesia.

Please visit and read https://bisnisindonesia.id/ untuk mendapatkan informasi mendalam, terkini dan terpercaya.

Dua perusahaan milik negara yang mengurus program jaminan sosial kini telah memiliki kepengurusan baru untuk periode 5 tahun mendatang. Dewan pengawas dan direksi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan punya tugas yang tentu tak mudah.

Kedua perusahaan tersebut memiliki peran berbeda tetapi usaha mereka sangat vital dalam mendukung upaya pemerintah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik terkait dengan kinerja kedua badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tersebut. Salah satunya adalah optimalisasi jumlah kepersertaan dan peningkatan layanan kepada peserta.

Saat ini, kepesertaan BPJS belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir 2020, jumlah peserta BP Jamsostek sebanyak 51,76 juta jiwa. Adapun, kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menjangkau lebih dari 220 juta jiwa.

Penetrasi BPJS Kesehatan yang sudah menjangkau kurang lebih 85% kepesertaan harusnya bisa dioptimalkan untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang penetrasinya masih di kisaran 26%.

BP Jamsostek sendiri tentu harus pula berbenah. Saat ini BP Jamsostek mendapatkan amanah—sesuai dengan UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja—untuk menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Keberadaan program JKP harus dapat terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna program jaminan sosial yang sudah ada.

Namun, secara umum, manajemen BP Jamsostek selalu diingatkan bahwa era industri 4.0 dengan kemajuan teknologi digital yang begitu dinamis membuat para pekerja di Indonesia sangat memerlukan perlindungan yang optimal. 

Selain itu, para pekerja di Tanah Air membutuhkan manfaat yang terus meningkat tiap tahun dari program jaminan sosial. Karena itu, peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan yang ditunjang dengan ketangkasan sistem teknologi BP Jamsostek haruslah mumpuni.

Persoalan peningkatan layanan juga menjadi pekerjaan yang kontinyu bagi BPJS Kesehatan. Dengan jumlah peserta yang terus bertambah dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sekecil apapun layanan BPJS Kesehatan selalu diperhatikan publik.

Karena itu, manajemen baru diharapkan meningkatan kualitas layanan peserta terutama antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antarfaskes, mengoptimalkan sinergi sistem informasi dengan faskes dan memperkuat edukasi publik terkait dengan program jaminan kesehatan.

Saat ini program jangkauan layanan kesehatan belumlah seefektif dan efisien seperti yang diharapkan. Karena itu, kita berharap manajemen BPJS Kesehatan melakukan inovasi dan sinergi data dan informasi dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain perbaikan kepesertaan dan layanan manfaat, kedua BPJS juga harus memperkuat sisi tata kelola perusahaan dengan baik dan pengelolaan aspek keuangan yang dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab.

Di BPJS Kesehatan, manajemen harus mampu mengatasi persoalan tingkat kesehatan perusahaan yang tiap tahun tergerus beban pembayaran klaim yang membengkak. Manajemen tak bisa sekadar mengandalkan injeksi dana negara tiap tahun.

Kita mendukung upaya manajemen BPJS Kesehatan yang akan terus mengembangkan aset dari yang saat ini masih belum optimal.

Adapun di BPJS Ketenagakerjaan—pengelola lebih dari Rp400 triliun dana peserta— masalah pengelolaan keuangan dan investasi jangan sampai kembali mendapat sorotan dari publik dan penegak hukum. Tentu publik mendukung upaya berkelanjutan dari penyempurnaan tata kelola BPJS ini.

Kita semua berharap dan mendukung manajemen baru badan penyelenggara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan ini dapat mengemban amanah dengan mengedepankan prinsip profesionalisme demi kesejahteraan masyarakat.