Musim libur biasanya membawa banyak rezeki dari kota besar ke kota kecil ataupun daerah lokasi wisata. Ada aliran uang yang begitu besar yang dapat menggerakkan ekonomi suatu daerah, jika mampu dikelola pemerintah daerahnya dengan baik.
Namun, musim libur akhir tahun kali ini, aliran dana yang diharapkan ternyata tak bisa optimal. Pagebluk Covid-19 yang belum reda telah membuat pemerintah tetap mengambil kebijakan membatasi pergerakan orang, terutama saat libur.
Ribuan tiket pesawat dan reservasi hotel di daerah wisata pun dibatalkan. Dampak dari pembatasan kegiatan dan pergerakan orang membuat hampir seluruh daerah di Tanah Air harus berjibaku dan mencari strategi untuk menjaga ekonominya tetap tumbuh.
Meski begitu, jika melihat kondisi pada kuartal III/2020, negara kita bisa dikatakan telah melewati masa titik terendah dan kini berada pada titik balik untuk kembali membaik dengan tren yang positif.
Sinyal pemulihan itu kian jelas karena ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 tumbuh sebesar 5,05%(qtq) dari kontraksi 4,19% (qtq), atau kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% (yoy) dari 5,32% (yoy).
Namun, kita meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat pulih apabila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang positif di tingkat daerah.
Selama kuartal III/2020, nyaris seluruh provinsi masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh dari harapan. Hanya ada dua provinsi, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang ekonominya tumbuh masing-masing 6,6% dan 2,82%.
Kedua daerah tersebut mampu mencetak angka positif karena mencatatkan ekspor hasil alam terutama mineral nikel dan hasil tambang lain yang harganya di pasar komoditas global lagi menanjak. Adapun konsumsi masyarakat belum tumbuh optimal.
Dana ratusan triliun rupiah yang disalurkan pemerintah melalui program bantuan social dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah memang sangat membantu masyarakat. Namun, dana tersebut belum juga memberi dampak secara optimal guna memulihkan ekonomi terutama di daerah.
Pemerintah daerah memiliki tugas yang lebih berat pada tahun mendatang untuk menggerakkan ekonomi mereka. Kucuran dana pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak bisa melulu diandalkan oleh pemerintah daerah.
Tugas berat juga menanti para pemimpin daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) serentak 2020 untuk dapat membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Ada 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, baru saja menyelesaikan Pilkada 2020.
Tentu para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan bisa mengeksplorasi potensi daerah yang mereka pimpin.
Mereka harus mampu membuktikan diri berani keluar dari zona nyaman untuk menciptakan peluang dan merebut kesempatan agar roda ekonomi di daerahnya berputar lebih cepat.
Para pemimpin daerah harus memiliki semangat reformasi, berjiwa entrepreneur dan memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan daerahnya.
Salah satunya adalah memanfaatkan UU Cipta Kerja untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja.
Kehadiran investor akan memberikan efek positif seperti tersedia lapangan kerja, terbuka peluang usaha dan tingkat konsumsi rumah tangga semakin meningkat.
Daerah juga harus bersiap diri menghadapi tantangan dan harapan 2021 ketika program vaksinasi mulai dilakukan. Ada optimisme pergerakan dan kegiatan akan kembali bergairah dan ekonomi akan tumbuh lebih baik.
Sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Kebijakan daerah harus selaras dengan keinginan pusat, begitu pula sebaliknya.
Tentu dengan kesiapan dan strategi yang baik, pemerintah bisa mengharapkan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya akan kembali pulih menjadi salah satu andalan meningkatkan ekonomi daerah, dan tak hanya mengandalkan APBD semata.
Comments