Pandemi virus corona atau COVID-19 telah membuat semua kegiatan perekonomian di dunia bergerak terbatas. Industri yang melesu seiring permintaan yang turun, membuat harga minyak mentah dunia juga anjlok.
Sejak bulan lalu, tren harga crude oil atau minyak mentah cenderung melemah. Pelemahan ini mulai terlihat ketika harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) atau Texas Light Sweet menyentuh level US$41,77 per barel.
Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga minyak WTI terjerembap di level minus US$37,63 per barel. Padahal pada awal tahun ini, WTI yang menjadi patokan penentuan harga minyak dunia tersebut, sempat bertengger di posisi US$61,66 per barel.
Harga minyak dunia yang sangat murah tersebut tentu membuat Indonesia sebagai salah satu negara importir (meski juga eksportir) diuntungkan. Situasi ini tentu wajar jika membuat masyarakat menghendaki harga bahan bakar minyak (BBM) pun diturunkan.
(Foto: https://www.pertamina.com/id/fuel-retail)
Ada ruang yang cukup lebar bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Harga minyak mentah dunia saat ini separuh dari asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang ditetapkan sebesar US$63 per barel.
Pemerintah dapat melakukan perhitungan ulang harga BBM meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif lemah, karena variabel pembentuk harga BBM yakni harga dasar, margin dan pajak, maka harga keekonomian BBM saat ini jauh rendah.
Dengan kalkulasi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM menjadi opsi yang rasional di saat seperti ini. Banyak pihak yang berharap pemerintah tidak hanya sigap menaikkan harga BBM ketika perubahan harga minyak mentah dunia meroket. Jangan pula mengabaikan hak publik untuk menikmati harga BBM yang murah.
Namun, kita juga menyadari jika pemerintah harus berhitung dengan cermat dan mempertimbangkan sejumlah hal. Dari sisi fiskal misalnya, kecermatan perhitungan dan proyeksi Kementerian Keuangan diandalkan agar kas negara tak jebol.
Berdasarkan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), jika harga minyak dunia terus tergerus dan menekan ICP menjadi rata-rata US$30,9 per barel dalam setahun, diperkirakan defisit APBN 2020 akan bertambah Rp12,2 triliun.
Padahal, defisit anggaran pada tahun ini diprediksi melebar hingga 5,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp852 triliun. Dengan demikian, desifit berisiko lebih melebar hingga mencapai Rp864 triliun.
Meskipun demikian, kita juga mengetahui bahwa pemerintah telah mempersiapkan proyeksi untuk mengamankan kas negara. Dalam Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, pemerintah sudah memperhitungkan bahwa ICP berada di bawah US$40 per barel.
Dengan proyeksi outlook yang mengacu pada penghitungannya rata-rata dalam waktu 1 tahun, ada optimisme harga minyak mentah global yang begitu ekstrem tidak terlalu berdampak signifikan terhadap postur anggaran secara keseluruhan untuk setahun penuh.
Apalagi dalam Perpres No. 54/2020 tersebut, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak bumi dipangkas dari Rp96,8 triliun menjadi tinggal Rp40,38 triliun. Per Maret lalu, tercatat realisasi PNBP minyak bumi tercatat mencapai Rp28,64 triliun. Angka tersebut terkontraksi sebesar 4,41% (yoy).
Dengan semua perhitungan tersebut, desakan bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM kian kuat. Di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/40/2020), ada usulan sejumlah pengamat yang menilai ada ruang penurunan harga BBM di kisaran Rp1.000 per liter—Rp1.500 per liter atau bisa juga dipangkas 20%—25% dari harga saat ini.
Dengan adanya penurunan harga BBM, beban pelaku industri tentu lebih berkurang di tengah situasi ekonomi sulit saat ini. Selama ini, Porsi biaya BBM itu mencapai 20% hingga 30% dari total biaya logistik.
Jika harga BBM bisa diturunkan karena kondisi harga minyak dunia sedang jatuh, maka dapat memberikan keringanan dari sisi produksi. Tentu semua pihak setuju bahwa jika harga bisa murah, kenapa harus mahal?
(https://koran.bisnis.com/read/20200427/245/1232886/editorial-bbm-murah-beban-usaha-berkurang)
Sejak bulan lalu, tren harga crude oil atau minyak mentah cenderung melemah. Pelemahan ini mulai terlihat ketika harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) atau Texas Light Sweet menyentuh level US$41,77 per barel.
Bahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga minyak WTI terjerembap di level minus US$37,63 per barel. Padahal pada awal tahun ini, WTI yang menjadi patokan penentuan harga minyak dunia tersebut, sempat bertengger di posisi US$61,66 per barel.
Harga minyak dunia yang sangat murah tersebut tentu membuat Indonesia sebagai salah satu negara importir (meski juga eksportir) diuntungkan. Situasi ini tentu wajar jika membuat masyarakat menghendaki harga bahan bakar minyak (BBM) pun diturunkan.
(Foto: https://www.pertamina.com/id/fuel-retail)
Ada ruang yang cukup lebar bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak. Harga minyak mentah dunia saat ini separuh dari asumsi harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang ditetapkan sebesar US$63 per barel.
Pemerintah dapat melakukan perhitungan ulang harga BBM meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif lemah, karena variabel pembentuk harga BBM yakni harga dasar, margin dan pajak, maka harga keekonomian BBM saat ini jauh rendah.
Dengan kalkulasi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM menjadi opsi yang rasional di saat seperti ini. Banyak pihak yang berharap pemerintah tidak hanya sigap menaikkan harga BBM ketika perubahan harga minyak mentah dunia meroket. Jangan pula mengabaikan hak publik untuk menikmati harga BBM yang murah.
Namun, kita juga menyadari jika pemerintah harus berhitung dengan cermat dan mempertimbangkan sejumlah hal. Dari sisi fiskal misalnya, kecermatan perhitungan dan proyeksi Kementerian Keuangan diandalkan agar kas negara tak jebol.
Berdasarkan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), jika harga minyak dunia terus tergerus dan menekan ICP menjadi rata-rata US$30,9 per barel dalam setahun, diperkirakan defisit APBN 2020 akan bertambah Rp12,2 triliun.
Padahal, defisit anggaran pada tahun ini diprediksi melebar hingga 5,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp852 triliun. Dengan demikian, desifit berisiko lebih melebar hingga mencapai Rp864 triliun.
Meskipun demikian, kita juga mengetahui bahwa pemerintah telah mempersiapkan proyeksi untuk mengamankan kas negara. Dalam Perpres No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, pemerintah sudah memperhitungkan bahwa ICP berada di bawah US$40 per barel.
Dengan proyeksi outlook yang mengacu pada penghitungannya rata-rata dalam waktu 1 tahun, ada optimisme harga minyak mentah global yang begitu ekstrem tidak terlalu berdampak signifikan terhadap postur anggaran secara keseluruhan untuk setahun penuh.
Apalagi dalam Perpres No. 54/2020 tersebut, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak bumi dipangkas dari Rp96,8 triliun menjadi tinggal Rp40,38 triliun. Per Maret lalu, tercatat realisasi PNBP minyak bumi tercatat mencapai Rp28,64 triliun. Angka tersebut terkontraksi sebesar 4,41% (yoy).
Dengan semua perhitungan tersebut, desakan bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM kian kuat. Di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/40/2020), ada usulan sejumlah pengamat yang menilai ada ruang penurunan harga BBM di kisaran Rp1.000 per liter—Rp1.500 per liter atau bisa juga dipangkas 20%—25% dari harga saat ini.
Dengan adanya penurunan harga BBM, beban pelaku industri tentu lebih berkurang di tengah situasi ekonomi sulit saat ini. Selama ini, Porsi biaya BBM itu mencapai 20% hingga 30% dari total biaya logistik.
Jika harga BBM bisa diturunkan karena kondisi harga minyak dunia sedang jatuh, maka dapat memberikan keringanan dari sisi produksi. Tentu semua pihak setuju bahwa jika harga bisa murah, kenapa harus mahal?
(https://koran.bisnis.com/read/20200427/245/1232886/editorial-bbm-murah-beban-usaha-berkurang)
Comments
dapatkan bonus rollingan dana refferal ditunggu apa lagi
segera bergabung dengan kami di i*o*n*n*q*q