Jemput bola dan rajin berinteraksi dengan pelaku bisnis boleh jadi merupakan gaya tersendiri dari Menteri Ignasius Jonan dalam memajukan industri energi dan sumber daya mineral di Tanah Air.
Kali ini, interaksi Menteri Jonan juga dilakukan hingga keluar negeri. Dalam kunjungan dari 26 Januari 2018—1 Februari 2018 itu, rombongan kecil Sang Menteri mengunjungi tiga negara, yaitu Pakistan, Inggris, dan Italia.
Di Pakistan, Jonan meneken payung kerja sama bisnis (B to B), yaitu Inter Government Agreement di sektor energi dengan Menteri Perminyakan Pakistan Jam Kamal Khan, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Islamabad.
Kedua negara melalui Pertamina dan Pakistan LNG Limited (PLL) menyepakati penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) 1 juta—1,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA). Nilai kontraknya mencapai US$6 miliar.
“Ekspor LNG ke Pakistan sebesar 1,5 MTPA selama 10 tahun, dapat diperpanjang 5 tahun berikutnya,” ujar Jonan.
Sebenarnya kerja sama Indonesia dan Pakistan tak hanya soal jual-beli gas alam cair. Ada pula peluang bisnis bagi Pertamina dalam pengadaan fasilitas regasifikasi (FSRU) ke-3 di Pakistan serta sejumlah rencana lain.
Dalam catatan tulisan tangan yang Jonan berikan kepada Bisnis— satu-satunya jurnalis yang diajak dalam kunjungan ke Inggris— memperlihatkan ada 11 poin yang dibahas Pemerintah Indonesia dan Pakistan.
Poin-poin yang dibahas tersebut mulai dari penanganan terorisme, penjualan beras dan daging, hingga isu-isu pertahanan dan hubungan Asean—Pakistan.
Lepas dari Pakistan, Jonan dan timnya bertolak ke Inggris. Energi yang berkedaulatan, berkeadilan, merata dan dapat diandalkan, merupakan bagian dari pesan yang dibawa Jonan dalam muhibah ke luar negeri kali ini.
Turut mendampingi Menteri Jonan di London, antara lain Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim, Stafsus bidang Kerja Sama Internasional Eddi Hariyadhi, Tumbur H. Parlindungan, Dirut Saka Energy, dan staf Kedubes RI di London.
Di Negeri Pangeran William tersebut, Jonan memiliki pertemuan bisnis dalam dua hari penuh antara lain meyakinkan para investor dalam Roundtable Policy Bloomberg yang diselenggarakan Bloomberg dan Asosiasi Profesi Muda Indonesia.
Selain itu, Jonan juga bertemu dengan CEO BP Robert W. Dudley yang didampingi BP Head Counbtry Indonesia Dharmawan Samsu. Sang Menteri juga menyempatkan bertemu dengan CEO Premier Oil Anthony R.C. Durrant dan direksinya.
Di acara Bloomberg, Jonan memaparkan komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penyederhanaan proses perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Tanah air.
Sejumlah perbaikan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pemodal asing, terutama dari sisi ease of doing business, hingga kemajuan 9 dari 12 pilar yang membuat peringkat Indonesia naik dalam Global Competitiveness Index 2017-2018.
“Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma 6 izin dari sebelumnya 104 perizinan,” kata Jonan.
Jonan mengemukakan pihaknya juga memangkas perizinan di bidang mineral dan batu bara hingga 6 izin dari sebelumnya 117 izin.
Begitu pula dengan perizinan di bidang kelistrikan yang kini hanya 5 izin. Adapun bidang energi baru dan terbarukan masih ada 10 perizinan. “Namun kami akan terus memangkas dan mempermudah perizinannya,” tegas Jonan.
Dia menambahkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia semakin baik, setidaknya dalam dua tahun terakhir.
Rasio elektrifikasi di Tanah Air pada akhir 2017 mencapai 95,4%, naik dari pencapaian 2016 yang 91,2%. Tahun ini, rasio.elektrifikasi diharapkan menembus 97,5% dan pada 2019 bisa mencapai 99%%.
Namun, masih ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. “Beberapa daerah masih ada yang rasio elektrifikasinya rendah, yaitu Papua 61,42% dan Nusa Tenggara Timur yang 59,85%. Kami akan terus fokus meningkatkan ketersediaan listrik di sana,” ungkap Menteri yang terkenal lugas tersebut.
Jonan juga menepis pertanyaan salah satu peserta diskusi yang mempertanyakan pasokan listrik di Sumatra, sekaligus menegaskan program 35.000 MW terus berjalan dengan baik.
Sejumlah peserta sangat tertarik dengan perkembangan program energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Jonan menyebutkan pemerintah Indonesia sangat perhatian terhadap perubahan iklim global. Presiden Joko Widodo sangat mendukung Paris Agreement dengan mematok target porsi 23% dari total konsumsi energi nasional berasal dari energi terbarukan.
Saat ini ada potensi pengembangan EBT 209 GW di 12 kawasan di Tanah Air, dan selama tahun lalu telah ditandatangani 68 PPA dengan kapasitas 1.207 MW.
Untuk bidang migas, Jonan menambahkan 50% tender selama 2017 telah ditandatangani, yaitu blok Andaman I, Andaman II, Pekawai, West Yamdena, dan Merak Lampung.
"Kami membuat aturan memang ada yang tidak disukai investor dan sebaliknya ada yang menguntungkan investor," kata Jonan menerangkan perubahan aturan cost recovery ke skema gross split.
CEO Premier Oil Anthony Durrant menilai regulasi investasi minyak dan gas di Indonesia semakin baik tiap tahunnya. Dia mengapresiasi skema gross split yang berkeadilan dan memberikan kepastian.
Premier Oil yang selama ini aktif di blok Tuna PSC dan Natuna Sea Block A, telah memenangkan lelang untuk blok Andaman II.
“Akhir tahun lalu kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Petrovietnam untuk penjualan gas dari Blok Tuna. Kami harap ini bisa jadi basis untuk memberikan kepastian pengembangan produksi gas di Tuna,” ungkap Durrant.
Lepas dari London, Jonan juga ke Italia. Di Negeri Pizza tersebut, dia juga bertemu dengan Claudio Descalzi, CEO ENI— perusahaan migas besar Italia yang juga memiliki wilayah kerja di Lapangan Jangkrik.
Tak hanya itu, Jonan juga bertemu dengan Antonio Cammisecra, CEO ENEL Green Power— perusahaan panas bumi Italia yang bersama Optima Nusantara Enegi memenangkan wilayah kerja Panasbumi Way Ratai di Lampung.
Jonan pun menekankan bahwa regulasi-regulasi di bidang energi dan mineral akan memberikan kepastian untuk jangka panjang bagi para pemodal. “Tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Ketegasan aturan dan upaya memberikan keyakinan akan kepastian usaha memang telah menjadi senjata andalan bagi Jonan, dan pejabat pemerintah lain untuk meyakinkan para investor asing. Selebihnya, kita tunggu kabar baiknya.
Tulisan ini telah dimuat di Bisnis Indonesia
http://koran.bisnis.com/read/20180206/451/734735/kedaulatan-energi-indonesia-jualan-meyakinkan-ala-menteri-jonan
Kali ini, interaksi Menteri Jonan juga dilakukan hingga keluar negeri. Dalam kunjungan dari 26 Januari 2018—1 Februari 2018 itu, rombongan kecil Sang Menteri mengunjungi tiga negara, yaitu Pakistan, Inggris, dan Italia.
Di Pakistan, Jonan meneken payung kerja sama bisnis (B to B), yaitu Inter Government Agreement di sektor energi dengan Menteri Perminyakan Pakistan Jam Kamal Khan, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Islamabad.
Kedua negara melalui Pertamina dan Pakistan LNG Limited (PLL) menyepakati penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) 1 juta—1,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA). Nilai kontraknya mencapai US$6 miliar.
“Ekspor LNG ke Pakistan sebesar 1,5 MTPA selama 10 tahun, dapat diperpanjang 5 tahun berikutnya,” ujar Jonan.
Sebenarnya kerja sama Indonesia dan Pakistan tak hanya soal jual-beli gas alam cair. Ada pula peluang bisnis bagi Pertamina dalam pengadaan fasilitas regasifikasi (FSRU) ke-3 di Pakistan serta sejumlah rencana lain.
Dalam catatan tulisan tangan yang Jonan berikan kepada Bisnis— satu-satunya jurnalis yang diajak dalam kunjungan ke Inggris— memperlihatkan ada 11 poin yang dibahas Pemerintah Indonesia dan Pakistan.
Poin-poin yang dibahas tersebut mulai dari penanganan terorisme, penjualan beras dan daging, hingga isu-isu pertahanan dan hubungan Asean—Pakistan.
Lepas dari Pakistan, Jonan dan timnya bertolak ke Inggris. Energi yang berkedaulatan, berkeadilan, merata dan dapat diandalkan, merupakan bagian dari pesan yang dibawa Jonan dalam muhibah ke luar negeri kali ini.
Turut mendampingi Menteri Jonan di London, antara lain Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim, Stafsus bidang Kerja Sama Internasional Eddi Hariyadhi, Tumbur H. Parlindungan, Dirut Saka Energy, dan staf Kedubes RI di London.
Di Negeri Pangeran William tersebut, Jonan memiliki pertemuan bisnis dalam dua hari penuh antara lain meyakinkan para investor dalam Roundtable Policy Bloomberg yang diselenggarakan Bloomberg dan Asosiasi Profesi Muda Indonesia.
Selain itu, Jonan juga bertemu dengan CEO BP Robert W. Dudley yang didampingi BP Head Counbtry Indonesia Dharmawan Samsu. Sang Menteri juga menyempatkan bertemu dengan CEO Premier Oil Anthony R.C. Durrant dan direksinya.
Di acara Bloomberg, Jonan memaparkan komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penyederhanaan proses perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Tanah air.
Sejumlah perbaikan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pemodal asing, terutama dari sisi ease of doing business, hingga kemajuan 9 dari 12 pilar yang membuat peringkat Indonesia naik dalam Global Competitiveness Index 2017-2018.
“Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma 6 izin dari sebelumnya 104 perizinan,” kata Jonan.
Jonan mengemukakan pihaknya juga memangkas perizinan di bidang mineral dan batu bara hingga 6 izin dari sebelumnya 117 izin.
Begitu pula dengan perizinan di bidang kelistrikan yang kini hanya 5 izin. Adapun bidang energi baru dan terbarukan masih ada 10 perizinan. “Namun kami akan terus memangkas dan mempermudah perizinannya,” tegas Jonan.
Dia menambahkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia semakin baik, setidaknya dalam dua tahun terakhir.
Rasio elektrifikasi di Tanah Air pada akhir 2017 mencapai 95,4%, naik dari pencapaian 2016 yang 91,2%. Tahun ini, rasio.elektrifikasi diharapkan menembus 97,5% dan pada 2019 bisa mencapai 99%%.
Namun, masih ada 2.519 desa yang masih belum mendapatkan pasokan listrik. “Beberapa daerah masih ada yang rasio elektrifikasinya rendah, yaitu Papua 61,42% dan Nusa Tenggara Timur yang 59,85%. Kami akan terus fokus meningkatkan ketersediaan listrik di sana,” ungkap Menteri yang terkenal lugas tersebut.
Jonan juga menepis pertanyaan salah satu peserta diskusi yang mempertanyakan pasokan listrik di Sumatra, sekaligus menegaskan program 35.000 MW terus berjalan dengan baik.
Sejumlah peserta sangat tertarik dengan perkembangan program energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Jonan menyebutkan pemerintah Indonesia sangat perhatian terhadap perubahan iklim global. Presiden Joko Widodo sangat mendukung Paris Agreement dengan mematok target porsi 23% dari total konsumsi energi nasional berasal dari energi terbarukan.
Saat ini ada potensi pengembangan EBT 209 GW di 12 kawasan di Tanah Air, dan selama tahun lalu telah ditandatangani 68 PPA dengan kapasitas 1.207 MW.
Untuk bidang migas, Jonan menambahkan 50% tender selama 2017 telah ditandatangani, yaitu blok Andaman I, Andaman II, Pekawai, West Yamdena, dan Merak Lampung.
"Kami membuat aturan memang ada yang tidak disukai investor dan sebaliknya ada yang menguntungkan investor," kata Jonan menerangkan perubahan aturan cost recovery ke skema gross split.
CEO Premier Oil Anthony Durrant menilai regulasi investasi minyak dan gas di Indonesia semakin baik tiap tahunnya. Dia mengapresiasi skema gross split yang berkeadilan dan memberikan kepastian.
Premier Oil yang selama ini aktif di blok Tuna PSC dan Natuna Sea Block A, telah memenangkan lelang untuk blok Andaman II.
“Akhir tahun lalu kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Petrovietnam untuk penjualan gas dari Blok Tuna. Kami harap ini bisa jadi basis untuk memberikan kepastian pengembangan produksi gas di Tuna,” ungkap Durrant.
Lepas dari London, Jonan juga ke Italia. Di Negeri Pizza tersebut, dia juga bertemu dengan Claudio Descalzi, CEO ENI— perusahaan migas besar Italia yang juga memiliki wilayah kerja di Lapangan Jangkrik.
Tak hanya itu, Jonan juga bertemu dengan Antonio Cammisecra, CEO ENEL Green Power— perusahaan panas bumi Italia yang bersama Optima Nusantara Enegi memenangkan wilayah kerja Panasbumi Way Ratai di Lampung.
Jonan pun menekankan bahwa regulasi-regulasi di bidang energi dan mineral akan memberikan kepastian untuk jangka panjang bagi para pemodal. “Tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Ketegasan aturan dan upaya memberikan keyakinan akan kepastian usaha memang telah menjadi senjata andalan bagi Jonan, dan pejabat pemerintah lain untuk meyakinkan para investor asing. Selebihnya, kita tunggu kabar baiknya.
Tulisan ini telah dimuat di Bisnis Indonesia
http://koran.bisnis.com/read/20180206/451/734735/kedaulatan-energi-indonesia-jualan-meyakinkan-ala-menteri-jonan
Comments