Belajar dari Eduard Fonataba, Bupati Sarmi

Tiga penghargaan sekaligus dari Muri (Museum Rekor Dunia Indonesia) diperoleh Bupati Sarmi, Papua, Eduard Fonataba. Pertimbangan pertama Muri, Fonataba dianggap membangun rumah paling banyak untuk rakyat. Kedua, dia membeli truk paling banyak untuk rakyat. Ketiga, dia melakukan kunjungan kerja paling sedikit ke luar daerah.

KETIKA diberi ucapan selamat atas penghargaan yang diterima Sabtu lalu (28/8), Fonataba berekspresi biasa-biasa saja. Dia tak menganggap istimewa penghargaan tersebut. “Sebab, yang saya lakukan adalah kewajiban seorang pemimpin daerah,” kata pria kelahiran 6 Oktober 1951 tersebut.

“Untuk menjalankan amanat rakyat itu, waktunya terbatas. Saya sadar, tidak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin. Karena itu, waktu yang ada saya gunakan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat,” tuturnya.

Fonataba mulai memimpin Kabupaten Sarmi pada 2005. Nama Sarmi diambil dari huruf depan suku-suku di sana, yakni Sobe, Airmati, Rumbuway, Manirem, dan Isirawa. Sarmi adalah kabupaten baru di Papua, hasil pemekaran Kabupaten Jayapura pada 2003. Mulai 2003?2005, Fonataba menjadi penjabat bupati. Baru pada 2005, dia secara resmi menjadi bupati.

Jadi, bapak empat anak tersebut adalah bupati pertama di kabupaten tersebut. Awal-awal menjadi kabupaten baru, kondisi Sarmi masih sangat memprihatinkan. Dari Kota Jayapura menuju Sarmi, saat itu belum ada jalan darat. Jadi, kalau hendak pergi ke Sarmi, seseorang harus menggunakan pesawat udara atau kapal laut.

Namun, kini Sarmi sudah berkembang. Perjalanan dari Kota Jayapura menuju Sarmi sudah bisa ditempuh lewat jalur darat. Waktu tempuhnya 6-7 jam. Fonataba menceritakan pengalamannya ketika dipercaya sebagai penjabat bupati Sarmi pada 2003. Kala itu, 330 di antara 365 hari dalam satu tahun selalu dia habiskan di tempat tugas.

“Sebagai daerah baru, kalau pemimpin tidak ada di tempat, sangat sulit membangun kepercayaan rakyat. Dengan selalu berada di tempat, bila ada masalah, pemimpin bisa langsung memecahkannya,” kata lulusan magister manajemen Universitas Hasanuddin pada 2002 itu.

Ketika ditanya soal gagasan pembangunan rumah untuk rakyat tersebut, Fonataba menjelaskan bahwa ide tersebut sebenarnya datang dari istrinya, Amelia Waromi. “Dia (sang istri) selalu setia mendampingi saya berkeliling dari satu desa ke desa lain,” papar dia.

Suatu ketika, Fonataba bersama istrinya melewati Kali Waskei di Kampung Bagaserwar. Saat itu malam, sekitar pukul 19.30 waktu setempat. “Kami melihat warga kampung itu pulang dari kebun yang jaraknya sekitar 7 kilometer dengan berjalan kaki,” paparnya. Ketika itulah istri Fonataba mengusulkan pembangunan rumah di dekat kebun warga tersebut. “Sejak saat itu, mulai 2006 dianggarkan pembangunan rumah rakyat bertipe 36 sebanyak seratus unit,” papar dia.

Sebanyak 50 rumah dibangun di Kampung Bagarserwar dan 50 unit lagi didirikan di Kampung Kasukue. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tanah adat masyarakat setempat. Yang menentukan lokasi pembangunan rumah itu adalah ondoafi (tokoh adat) dan kepala kampung. Dengan begitu, diharapkan tidak ada masalah di kemudian hari.

Diceritakan, setiap rumah itu diberi dua tempat tidur, lampu solar cell, dan sumur. “Setelah rumah jadi, kami melihat anak-anak belajar di rumah masing-masing di bawah cahaya lampu dari solar cell tersebut. Sungguh kami terharu saat itu. Sebab, di tengah hutan yang sebelumnya gelap, kini mereka mulai merasakan sedikit kemajuan,” tutur penerima penghargaan Satyalancana Pembangunan pada 2009 tersebut.

Dari situlah, pada 2007 dianggarkan lagi pembangunan 600 lebih rumah rakyat. Kemudian, pada 2008 juga dibangun 600 unit lebih rumah itu. Akhirnya, pada 2010 telah dibangun 2.499 rumah rakyat. “Untuk satu kali tahun anggaran, biaya (pembangunan rumah rakyat) sekitar Rp 80 miliar dari dana alokasi umum (DAU). Untuk satu unit rumah, dianggarkan Rp 120 juta. Ada pula yang Rp 140 juta, bergantung tingkat kesulitan daerah. Namun, sekarang transportasi darat sudah lancar sehingga anggaran rata-rata untuk per unit rumah Rp 100 juta,” terang alumnus IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) pada 1987 tersebut.

Rumah-rumah itu dibangun di pinggir jalan. Tujuannya, rakyat mudah mengakses alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun. Jarak rumah yang satu dengan lainnya 100 meter. Halaman rumah digunakan untuk menanam bunga. Tanah di samping kanan atau kiri rumah dimanfaatkan untuk menanam ubi-ubian dan sayuran. Selain itu, lahan di belakang rumah digunakan untuk berkebun.

Setelah masyarakat mempunyai rumah dan kebun yang sudah menghasilkan, harus ada alat transportasi untuk memasarkan hasil kebun tersebut. Karena itu, harus ada truk. “Kami mulai mengadakan program bantuan truk ke kampung-kampung pada 2007. Kemudian, menyusul pengadaan truk pada 2008, 2009, dan 2010. Karena itu, sekarang telah ada 48 truk,” jelas dia.

Pada dua tahun pertama, pemda masih memberikan bantuan untuk perawatan truk itu. Namun, pada tahun ketiga, pemerintahan di daerah tersebut sudah berjalan sendiri.Tiga hari truk-truk tersebut digunakan untuk memasarkan hasil kebun ke Kota Sarmi maupun Jayapura. Kemudian, tiga hari sisanya, truk dimanfaatkan untuk mencari uang. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli solar, membayar sopir, maupun membiayai perawatan truk. “Memang berat. Tetapi, sekarang sudah ada tiga kampung yang mampu beli truk lagi,” ungkap dia.

Di wilayah Sarmi, awalnya ada 58 kampung. Kemudian, ada pemekaran sehingga menjadi 86 kampung. Yang mendapatkan bantuan truk itu adalah kampung-kampung induk. Soal penghargaan ketiga dari Muri karena termasuk pejabat yang melakukan kunjungan kerja paling sedikit ke daerah, dia menganggapnya biasa saja. Selama lima tahun menjadi bupati, dia mengatakan hanya empat kali melaksanakan kunjungan dinas ke luar daerah. Seluruh tujuan kunjungan itu adalah Jakarta. “Bahkan, dua tahun saya tidak pergi ke Jakarta, yaitu 2008 dan 2010,” tegas penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada 2010 tersebut.

Itu tentu sangat berbeda dengan bupati-bupati lain di Papua, yang sangat sering pergi ke Jakarta. Bahkan, di antara mereka, ada bupati yang selalu menghabiskan weekend di Jakarta. Seringnya, para bupati tersebut pergi ke Jakarta dengan alasan melobi pemerintah pusat.

Mengapa tidak melobi pemerintah pusat seperti bupati lain? Dengan tegas, Fonataba menyatakan, sekarang lobi tidak diperlukan lagi. Sebab, aturan sudah jelas. “DAU dan DAK (dana alokasi khusus) sudah jelas. Jadi, tidak ada begitu-begitu lagi. Dulu, boleh begitu. Tapi, sekarang mereka (pemerintah pusat) melihat hasil kerja kami. Kalau kami kerja baik dan laporan dikirim secara rutin, DAU dan DAK pasti ditetapkan. Jadi, untuk apa sebenarnya ke Jakarta” ucap dia. “Kalau semua bupati datang, lalu dikasih arahan, itu kan hanya bersifat seremonial. Lebih baik melihat kesulitan rakyat,” imbuh dia.

Tiga penghargaan dari Muri tersebut dia persembahkan kepada semua masyarakat Sarmi. (c11/kum)
http://www.jpnn.com/index.php/jpnn_n...etail&id=71354