Pesta Pilkada Serentak 2024 dan Tantangan Pemimpin Daerah Baru

Pada Rabu 27 November 2024, masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara telah menggunakan hak politiknya dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pemilihan ini akan berlangsung di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Total, ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar pilkada. Rencananya, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024, dilantik pada awal 2025.

Ada yang menang, ada yang kalah.

Berdasarkan hasil quick count sementara dari sejumlah lembaga survei  sejak pukul 15.00 WIb pada 27 November 2024,, pasangan cagub-cawagub Pramono Anung-Rano Karno unggul di Jakarta dengan 49,87%. Di Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Irwan Setyawan memimpin 61,62%, Ahmad Luthfi—Taj Yasin unggul 58,44% di Jawa Tengah, Khofifah-Emil 57,24% di Jawa Timur, dan Bobby Nasution-H.Surya dominan 62,88% di Sumatra Utara.

Akan tetapi, hasil penghitungan akhir Pilkada Serentak 2024 akan ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setelah proses rekapitulasi manual selesai.

Namanya juga pesta (demokrasi), suasana kegiatannya ramai meriah karena melibatkan banyak orang. Banyak anggaran yang digunakan. Puluhan triliun rupiah dana digelontorkan untuk ajang pilkada tahun ini.

Banyak yang berharap pilkada akan memantik kegiatan yang meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam survei terbarunya menyebutkan pilkada memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Kontestasi politik itu diperkirakan meningkatkan konsumsi dan aktivitas pada sektor usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), transportasi, percetakan, akomodasi, makanan, hingga hiburan.

Kegiatan kampanye calon kepala daerah, walaupun tak segemerlap pilkada masa lalu, masih menciptakan permintaan tambahan yang menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan peredaran uang, dan membuka lapangan kerja sementara.

Meski begitu, dampak pilkada sebenarnya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi secara nasional. Berbeda dengan ajang seperti Pemilu nasional, pilkada hanya akan mendorong aktivitas ekonomi yang sifatnya temporer dan berbeda-beda pada setiap daerah.

Bagi para pengusaha, pilkada merupakan kegiatan yang telah dilakukan secara rutin setidaknya dalam dua dekade terakhir. Mereka bersikap pragmatis karena telah memahami untuk seperti apa harus bersikap dan menaruh pilihan.

Siapa pun yang akan terpilih, bagi pebisnis, tentu haruslah memahami keinginan dunia usaha. Setidaknya pemimpin daerah terpilih mampu memberikan lingkungan daerah yang kondusif bagi dunia usaha.

Kebijakan para pemimpin daerah—yang selama ini masih sering dikeluhkan—haruslah memberikan kenyamanan bagi siapa pun yang ingin berusaha dan menanamkan investasi di daerah tersebut.

Selain itu, lanskap dan dinamika politik yang berubah di daerah hasil pilkada menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal itu karena sering kali kebijakan di pemerintah pusat kerap kali tidak terimplementasi dengan baik di level daerah.

Padahal para pelaku usaha memerlukan adanya kepastian arah kebijakan pembangunan di daerah sehingga mereka mampu membuat kalkulasi bisnis dengan matang.

Sebenarnya, selama ini pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki rancangan pembangunan jangka pendek, menengah hingga panjang. Rencana pembangunan tersebut, seharusnya menjadi acuan teknokratik bagi para pemerintah daerah.

Namun, sering kali pula kita melihat dan mendengar adanya kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Apalagi tidak jarang kepala daerah kerap melakukan perubahan kebijakan sepihak yang sifatnya populis dan lebih berorientasi jangka pendek untuk menaikkan elektabilitas jelang kontestasi pemilihan kepala daerah.

Karena itu, kita layak menaruh harapan kepada para kepala daerah yang nanti terpilih dalam ajang Pilkada 2024 untuk segera merealisasikan janji-janji dan komitmen politiknya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemimpin daerah terpilih harus fokus ke peningkatan pelayanan dan perizinan berusaha. Jangan sampai ego sektoral antarinstansi dapat memperlambat integrasi layanan perizinan berusaha.

Terlepas dari itu semua, kita berharap rutinitas demokrasi ini terlaksana dengan aman, damai, dan tertib. Siapa pun yang terpilih semoga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat di daerahnya.