Belum pulih seratus persen dari pandemi Covid-19, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia menghadapi tantangan baru yaitu gejolak harga barang dan jasa. Tingkat inflasi yang meninggi pun kian menekan daya beli masyarakat.
Di negara kita, data inflasi per Juli 2022 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 4,94% atau naik dari posisi Juni 2022 di angka 4,35%. Angka tersebut memang mengkhawatirkan karena ini data inflasi tertinggi sejak Oktober 2015.
Komoditas pangan dan energi menjadi sumber utama kenaikan inflasi nasional. Bahan pangan berkontribusi 10,88% terhadap inflasi sepanjang tahun ini, yang didorong kenaikan harga cabe merah dan bawang merah. Harga minyak goreng berhasil diredam, tetapi harga telur masih menjadi tantangan.
Tekanan dari komoditas energi pun demikian besar. Selama Juli 2022, inflasi yang disebabkan komoditas energi telah mencapai 5,02% (yoy). Produk turunan dari sektor energi seperti tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin menjadi penyumbang inflasi sepanjang tahun ini.
Saat ini, masyarakat pun harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan. Harga solar dan bensin yang disubsidi telah menghabiskan kuota anggaran pemerintah.
Kompensasi dan subsisi BBM dan gas yang menembus Rp502 triliun membuat langkah penaikan harga BBM bersubsidi menjadi keniscayaan yang harus dihadapi masyarakat.
Kita mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang tetap berupaya agar pilihan kebijakan yang tidak populer tersebut tidak menjadi hambatan pemulihan ekonomi nasional.
Pada Senin (29/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma telah mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui pengalihan Rp24,17 triliun anggaran subsidi BBM.
Pemberian bansos dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Bansos tersebut dapat meredam tekanan dari kenaikan harga sejumlah barang dalam beberapa waktu terakhir. Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk 20,65 juta keluarga masyarakat miskin. Anggaran pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM.
Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp9,6 triliun.
Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2% dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. Untuk jenis bansos ini total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah akan memberikan bansos itu dalam bentuk subsidi angkutan umum hingga untuk dengan ojek dan nelayan.
Kebijakan bantuan sosial tersebut memang akan sangat berarti bagi masyarakat. Meski demikian, pemberian bansos tetap tidak menutup fakta bahwa tekanan inflasi hingga akhir tahun ini masih cukup menantang.
Kita sepakat dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tidak menganggap enteng isu inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa haruslah menjadi isu prioritas bagi pemda.
Pemerintah daerah harus berperan aktif dengan memperhatikan kelancaran suplai barang dan menjaga distribusi komoditas dengan mencegah penimbunan barang, menyediakan kelayakan infrastruktur untuk distribusi, serta antisipasi proses distribusi dalam kondisi gangguan cuaca.
Hal utama lain yang diwanti-wanti adalah pemda harus berhati-hati dalam menyampaikan kondisi inflasi dan ketersediaan komoditas pokok di daerah kepada masyarakat. Komunikasi publik harus dilakukan dengan baik dan terkendali. Jangan bikin masyarakat panik dan malah memicu inflasi lanjutan.
Sinergi dan konsistensi tim pengendalian inflasi daerah dan pusat (TPID/TPIP) perlu lebih optimal dalam memantau dan menyiapkan solusi menghadapi inflasi pangan dan energi.
Kita berharap pemerintah tetap memegang kendali utama dalam mengendalikan inflasi sehingga upaya pemulihan ekonomi tetap berlangsung dan agar negara ini bangkit lebih kuat.
Comments