Posts

Showing posts from February, 2010

Target KAI Daops IV

PT KAI Daops IV menargetkan jumlah penumpang pada 2010 sebesar 4,581 juta atau naik 6% dibandingkan 2008 yang mencapai 4,308 juta. Siasat yang ditempuh antara lain mengubah rute KA. Kepala Humas PT KAI Daops IV Sapto Hartoyo mengungkapkan, setidaknya dua KA yaitu Banyubiru dan Blora Jaya yang rutenya diubah. Banyubiru semula melayani rute Semarang-Sragen dan berubah menjadi Semarang-Solo-Yogyakarta. Sementara KA Blora Jaya yang kini melayani rute Semarang-Cepu menjadi Semarang-Cepu-Bojonegoro. “Perubahan ini berlaku mulai 1 Maret, bersamaan dengan perubahan jadwal seluruh KA di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 11 KA yang melewati wilayah Daops IV juga berubah jadwal, antara 5-20 menit,” jelasnya kepada Bisnis kemarin. Strategi ini dilakukan karena berbagai alasan. Tingkat keterisian KA Banyubiru kini hanya di bawah 30%. Selain jam pemberangkatan yang dinilai terlalu pagi yaitu pukul 05.00, juga ditengarai akibat faktor kejenuhan masyarakat, sarana yang belum nyaman dan panjang lintasan yang

Target Yamaha di Jabar

PT Yamaha Motor Kencana Indah (YMKI) menargetkan penjualan sebanyak 300.000 unit sepeda motor di area Jawa Barat pada tahun ini. Chief Direct Distribution System II YMKI Area Jabar Sutarya mengatakan tahun ini prinsipalnya berniat melanjutkan dominasi pasar Yamaha di Jabar yang sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. “Penjualan motor kami sudah menjadi nomor satu di pasar Jabar, sejak 2007, 2008, dan 2009 kemarin,” katanya seusai roadshow Hallo Indonesia 2010 bersama pebalap Jorge Lorenzo di Bandung, pekan lalu. Menurut dia, dengan penjualan sebanyak 300.000 unit motor pada tahun ini, maka Yamaha akan menguasai pasar di Jabar sebesar 50% dari total market share. Dia menjelaskan, pada 2007, pangsa pasar Yamaha di Jabar mencapai 42,5% dengan total penjualan sebanyak 180.000 unit motor, pada 2008 naik menjadi 44% dengan penjualan 210.000 unit. Kemudian, lanjutnya, pada 2009 kemarin, Yamaha mengklaim berhasil meningkatkan penguasaan pasarnya menjadi 46,5% atau dengan penjualan

Utang klub bola Inggris menggunung

Utang yang ditanggung klub-klub Liga Inggris sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Utang itu sudah melebihi separuh utang-utang klub di Eropa. Hal itu terungkap dari laporan UEFA berjudul "Lanskap Persepakbolaan Klub Eropa" yang dicatat oleh The Guardian. "Klub-klub Inggris memiliki neraca yang diperkirakan mencapai 56 persen utang (klub-klub) Eropa," tulis UEFA dalam laporan tadi. Catatan yang menganalisis klub-klub Eropa sejak musim 2007-08 itu menunjukkan ada 732 klub yang telah dilisensi oleh UEFA. Dari jumlah tersebut, utang 18 klub di Liga Primer Inggris mencapai hampir 4 miliar euro atau lebih dari Rp 50 triliun. Angka ini empat kali lipat dari jumlah utang klub-klub Spanyol, yang menduduki peringkat kedua pengutang terbanyak. Karena hanya disebut 18 tim Premier League, maka utang sesungguhnya yang ditanggung oleh klub-klub Inggris pasti lebih banyak dari itu. Dua klub yang tak tercatat oleh UEFA adalah West Ham United dan Portsmouth. Keduanya tak masuk lisen

ban ilegal

Setelah produsen ban nasional teriak akibat membanjirnya produk impor ilegal menggunakan modus baru (baca: Modus Baru Ban Selundupan Masuk Pasar Indonesia, kompas.com 20/1/2010), akhirnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak juga. Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Tony Tanduk mengirimkan surat nomor 91/IAK/6/2/2010 tertanggal 22 Februari 2010 ke Direktorat Bea Cukai terkait masalah tersebut. Tony menjelaskan, dari angka impor per tahun memang ada indikasi terjadinya rembesan ban ilegal ke pasar domestik. Modus baru, pelarian nomor HS (Harmonized System) menjadi senjata utama para importir ilegal untuk menyiasati peraturan yang berlaku. Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, hanya ada empat produk ban yang wajib SNI. Keempat kategori ban tersebut adalah ban mobil penumpang (termasuk station wagon dan balap), truk dan bus de

Transaksi swap Yunani

Pemerintah Yunani benar-benar-benar berada di bawah tekanan. Selain harus memangkas defisit anggaran, mereka juga harus menerangkan transaksi swap mereka di masa lalu yang kabarnya telah mereka lakukan untuk menutupi angka defisit yang sesungguhnya. Pekan lalu, pengawas akuntansi Uni Eropa (UE) meminta Yunani memberi penjelasan bagaimana transaksi pertukaran mata uang (currency swap) bisa mempengaruhi besaran utang dan defisit mereka. Permintaan ini muncul setelah koran-koran di Eropa menulis bahwa Yunani telah melakukan transaksi currency swap dengan 15 bank raksasa global di masa lalu. Dengan transaksi ini, kabarnya, Yunani bisa menurunkan defisit anggaran dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Transaksi swap tahun 2000 dan 2001 itu membuat defisit Yunani turun 0,14 persen. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB turun dari 105,3 persen menjadi 103,7 persen atau 2,37 miliar euro (3,2 miliar dollar AS). Ini terjadi karena swap itu membuat Yunani bisa membukukan pendapatan e

kontrak pengelolaan dana (KPD/discretionary fund)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berencana membatasi minimal investasi senilai Rp25 miliar bagi pengelolaan dana nasabah (PDN) yang merupakan bentuk baru kontrak pengelolaan dana (KPD/discretionary fund) bilateral. Berdasarkan situs resmi Bapepam-LK hari ini, otoritas pasar modal mengeluarkan draf awal penerbitan produk PDN yang mensyaratkan beberapa klausul, yaitu minimal investasi sebesar Rp25 miliar, penyimpanan produk di kustodian, dan kewajiban kontrak notarial. Selain itu, isi dari PDN juga dibatasi hanya berupa efek. Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Djoko Hendratto, yang membawahi reksa dana dan manajer investasi, ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Dia mengatakan sudah keluarnya draf awal peraturan No.V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana yang Bersifat Bilateral dan Individual oleh Manajer Investasi tersebut menunjukkan niat otoritas mengatur semua produk investasi. “Salah s

Sikap BI atas Pansus Century

Tanggapan BI Terkait Pandangan Akhir Fraksi di Pansus Terkait dengan pandangan akhir fraksi-fraksi di pansus hak angket Bank Century, dengan ini Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bank Indonesia memahami pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus, namun menyesalkan bahwa sebagian besar pandangan fraksi-fraksi tersebut mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan BI dan Pemerintah saat itu. 2. Bank Indonesia menyesalkan bahwa proses investigasi yang terjadi di dalam Pansus terlalu difokuskan kepada aspek kebijakan dan gagal mengungkap dugaan adanya aliran dana Bank Century yang menjadi tujuan awal di bentuknya Pansus. Pengungkapan dugaan tersebut justru merupakan kunci untuk mengetahui ada tidaknya itikad tidak baik di dalam pengambilan kebijakan terkait Bank Century yang ditempuh BI maupun Pemerintah. 3. Bank Indonesia meyakini bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani Bank Century sejak merger hingga dilakukan p

Indonesia impor kedelai 1 juta ton 2010

Pemerintah berencana membuka kran impor kedelai hingga lebih dari 1 juta ton pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian sekaligus Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso menuturkan saat ini produksi dalam negeri hanya 1 juta ton, sedangkan kebutuhan melampaui 2 juta ton. "Impor kedelai harus dibuka, karena produksi komoditas tersebut dari dalam negeri hanya 1 juta ton, sedangkan kebutuhan kan lebih dari 2 juta ton," katanya 23 feb 2010 Menurut Soetarto, Bulog hanya bisa kedelai sebanyak 10% dari total kebutuhan nasional, atau sekitar 0,2 juta ton. Dengan adanya impor kedelai, stabilitas harga dan kebutuhan nasional diharapkan bisa terjaga. Menurutnya, negara yang selama ini mengimpor kedelai ke Indonesia adalah Amerika Serikat. Selain itu, dengan adanya Asean-China Free Trade Agreement (FTA) maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan impor kedelai dari China. "Kalau kualitas kan sama saja. Kita impor

Persoalan Gula Nasional

(Sepudin Zuhri) "Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas karut marutnya pergulaan nasional. Terlalu banyak rente di Kementerian Negara BUMN. Pemerintah malu telanjur sudah bilang kalau Indonesia sudah swasembada gula," ujar pengusaha yang berkecimpung di sektor pergulaan. Gula menjadi komoditas yang diatur tata niaganya. Kenapa barang yang diatur itu justru selalu tidak beres dan terus muncul berbagai masalah setiap tahunnya. Ada benarnya juga pernyataan dari sumber di atas tersebut. Pemerintah lah yang bertanggung jawab atas mahalnya harga gula saat ini serta pasokan yang menipis akibat produksi gula pada tahun lalu jauh dari target. Pemerintah menargetkan produksi gula pada 2009 mencapai 2,9 juta ton, dengan perincian kebutuhan domestik sekitar 2,7 juta ton per tahun, maka akan ada surplus sebanyak 200.000 ton. Bukannya surplus, fakta yang ada justru produksi turun drastis hanya mencapai 2,4 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja masih kurang

Target penjualan Krama YudhaTiga Berlian Motors

Meski baru saja mengumumkan recall (penarikan dari peredaran) 17.000 unit Mitsubishi L-300, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) tetap optimistis tahun ini dapat meningkatkan penjualan, dengan mengincar pertumbuhan 45% dibandingkan tahun lalu. Target pertumbuhan itu dipatok seiring membaiknya pasar otomotif nasional dan prediksi lonjakan pasar kendaraan komersial--segmen yang selama ini dikuasai merek Mitsubishi. "Tahun lalu kami menjual 61.735 unit kendaraan. Tahun ini kami targetkan tumbuh [45%] menjadi sekitar 90.000 unit. Saya yakin recall L-300 tidak akan mempengaruhi pasar Mitsubishi," ujar Direktur Pemasaran PT KTB Rizwan Alamsyah di Jakarta. Menurut dia, tahun lalu penjualan kendaraan komersial Mitsubishi turun hingga 30% sehingga berpengaruh signifikan terhadap total penjualan. Sebagaimana diketahui, 90% produk Mitsubishi merupakan kendaraan komersial, dan hanya 10% kendaraan penumpang. Dengan pulihnya perekonomian, usaha sektor riil diharapkan turut berputar kem

Raihlah tax treaty

(by achmad aris) Awal November 2009 sebagian besar pelaku usaha di sektor pasar keuangan dan penerbangan 'berteriak-teriak' karena merasa terbebani dengan adanya tambahan biaya pajak. Ini terjadi akibat pemberlakuan dua Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Dua perdirjen yang bikin heboh itu tak lain adalah PER-61/PJ/2009 tentang Tata cara Penerapan P3B yang kemudian direvisi dengan SE-114/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan P3B. Sebenarnya apa yang salah dengan dua perdirjen itu sampai-sampai para pelaku usaha merasa keberatan? Asosiasi perusahaan maskapai pesawat, misalnya, berargumentasi kalau pemberlakuan Perdirjen 61 dan 62 akan membebani mereka karena harus terkena pajak sewa pesawat sebesar 20% yang selama ini tidak dikenakan. Secara tidak langsung, menurut mereka, hal itu akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif angkutan udara domestik. Sementara itu, pelaku pasar keuangan

Akses JORR W2

BPJT menegur Panitia Pembebasan Tanah (P2T) proyek jalan tol JORR seksi W2 Kebon Jeruk-Ulujami karena gagal membebaskan lahan proyek infrastuktur komersial sepanjang 7,7 kilometer itu jadwal paling lambat akhir tahun lalu. Sampai saat ini ternyata realisasi pembebasan lahan di jalur itu baru mencapai 5% atau jauh dari yang ditargetkan regulator usaha jalan tol tersebut. Kepala BPJT Nurdin Manurung mengatakan P2T proyek lanjutan dari seksi W1 itu (Kebon Jeruk-Penjaringan) sudah melewati batas waktu yang diberikan sehingga menyebabkan jadwal pembangunan proyek itu menjadi tertunda. "Mestinya pembebasan lahan selesai tahun lalu dan sekarang sudah masuk tahap pembangunan konstruksinya. Tapi realisasi pembebasan lahannya baru 5%. Ini salahnya di P2T," katanya seusai Wapres Boediono meresmikan operasi perdana proyek jalan tol Kebon Jeruk-Penjaringan di Jakarta, hari ini(22/2/2010). Dia meminta P2T untuk mempercepat pembebasan lahan itu karena sangat krusial bagi kelanjutan jaringan

Gini Ratio Indonesia

Pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk ke depannya menyusul ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih cukup besar sampai saat ini. Ahmad Erani Yustika, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menuturkan salah satu penyebab utama timpangnya pendapatan masyarakat selama ini adalah karena kesenjangan yang cukup besar antara sektor usaha tradable dan non tradable. Padahal, sebuah pembangunan bisa dikatakan berhasil bila pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. "Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian dan industri sebagai lokomotif pembangunan sehingga memiliki dampak yang besar terhada penciptaan lapangan kerja, pegurangan kemsikinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi inilah yang harus dikawal," paparnya. Data Gini Rasio Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh Bisnis Indonesia mencatat tingkat ketimpangan pendapatan masya

Dinar di Jakarta

Indonesia group prefers gold as dollar loses shine By Presi Mandari (AFP) – 6 hours ago JAKARTA — Guided by a Scottish-born convert to Islam, a group of devout Indonesian Muslims is shunning "worthless" paper money in favour of gold and silver coins for their daily transactions. The followers of Sheikh Abdalqadir as-Sufi -- born Ian Dallas -- trade goods like food, medicine, clothes and phone cards with gold dinars and silver dirhams in line with a strict interpretation of Islamic law. Their anti-modern views sit uneasily with the naked capitalism of Indonesia's teeming capital, the financial and political centre of one of the fastest growing economies in the world. "History has proven that, since the prophet Mohammed, the value of one gold dinar for thousands of years has always been equal to the value of one goat," said 33-year-old Kurniawati, who runs a shop in southern Jakarta. Hoping to follow the example of Mohammad and the first generations of Muslims, th

Kasus pajak Asian Agri

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan indikasi praktik mafia hukum dalam skandal dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group (AAG) terkait dengan lambannya penanganan kasus tersebut. Juru Bicara Satgas Denny Indrayana mengatakan pihaknya menemukan indikasi mafia praktik hukum dalam kasus penggelapan pajak perusahaan milik Sukanto Tanoto itu. Salah satunya, sambung dia, adalah lambannya penanganan kasus itu sejak 2007. “Sudah 16 kali [berkas perkara] bolak-balik antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung. Tentu ini menjadi pertanyaan dan menjadi indikasi terjadinya praktik mafia hukum,” ujar Denny kepada pers seusai berkoordinasi dengan lembaga terkait di LP Narkoba Cipinang, hari ini. Koordinasi Satgas hari ini juga dilakukan dengan menemui saksi kunci kasus tersebut yakni Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan AAG. Vincentius sendiri dihukum 11 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan praktik pencucian uang. Selain Satgas, koordinasi penanganan kasus pajak AAG ju

Destinasi Tirta Nusantara

(by Arif Gunawan S.) Dibayangi resesi global, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk meraih peningkatan jumlah wisatawan menjadi 72.400 orang pada 2009. Gencarnya pemasaran menjelang pemulihan resesi diekspektasikan memperkuat kinerja tahun ini. Hingga September 2009, Destinasi meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 4,3% menjadi 72.400 orang. Wisatawan mancanegara (wisman) Eropa sebagai pengunjung terbesar Destinasi meningkat 6,4% seiring dengan membaiknya ekonomi benua tersebut dan tingginya nilai tukar euro terhadap dolar AS. Wisman Asia juga tercatat masih naik 3,1% secara tahunan. Sebaliknya, resesi ekonomi di Amerika berdampak negatif bagi pengunjung Destinasi dengan penurunan jumlah wisman sebesar 32,1%. , Kinerja perseroan itu mengekor industri wisata nasional yang selama perode 2006-2008 meningkat rata-rata 13% per tahun, dari 4,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2006 menjadi 6,2 juta wisman pada 2008. Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Chichen T.N. mencatat hingg

Hibah Hadi Poernomo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo terkait kecurigaan mengenai hasil hibah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan tahapan yang dilakukan KPK adalah melakukan verifikasi layaknya prosedur yang dilakukan terhadap penyelenggara negara lainnya. Sebelumnya, muncul kecurigaan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) milik Hadi Poernomo karena hibah yang mencurigakan. "KPK melakukan verifikasi yakni dengan mencocokkan yang dilaporkan dan kenyataan. Kecuali ada hibah yang mencurigakan bisa ditindaklanjuti," ujar Johan kepada pers di Jakarta hari ini. Dia mengatakan pihaknya belum bisa mengklasifikasikan apakah hibah yang tertera dalam laporan itu termasuk mencurigakan atau tidak. Namun, sambungnya, masyarakat dapat melaporkan secara aktif kepada KPK terkait dengan harta penyelenggara negara yang belum didaftarkan. Pada laporan 2006, KPK sudah melakukan verifikas

Telkom dan INTI

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan belum tertarik untuk mengakuisisi PT Industri Telekomunikasi (Persero) (INTI), meskipun INTI membuka diri untuk dibeli oleh operator telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut. Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno menyatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk membeli INTI. Perseroan akan melanjutkan akuisisi sejumlah perusahaan yang sudah masuk dalam daftar target. “Belum ada pembicaraan, dan kami tidak berencana membeli INTI. Kami akan menjalankan rencana sesuai yang sudah ditetapkan,” ujarnya hari ini. Menurut Sudiro, perseroan tetap mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk keperluan akuisisi guna mendorong pertumbuhan perusahaan. Sebelumnya, Dirut INTI Irfan Setiaputra menyatakan membuka kembali kemungkinan akuisisi perusahaan tersebut oleh Telkom. Pada saat masih dipegang manajemen lama, INTI menghentikan pembicaraan mengenai proses akuisisi oleh Telkom. Namun, setelah masuk manajemen baru, BUMN bidang produsen peran

Tax holiday untuk food estate

Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian fasilitas penangguhan pembayaran pajak (tax holliday) bagi penanam modal baru di Merauke, Papua sejalan dengan rencana pembangunan food estate. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan ada dua opsi pendanaan pembangunan food estate di Merauke, yakni bisa sebagian menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD) atau mengandalkan pendanaan penuh dari swasta dengan memberikan insentif berupa tax holliday. Sejauh ini, menurutnya, sudah investor swasta yang berminat untuk masuk ke Merauke dengan nilai investasi sebesar US$2,5 miliar, tetapi yang bersangkutan meminta diberikan tax holliday. “Dimungkinkan ada insentif pajak dan sebagainya. Ini kan tentu akan kita pelajari respon Menkeu bagaimana. Sementara kita akan membahas yang menyangkut infrastruktur, tata ruang, dan lain-lain,” jelas dia usai menggelar rapat koordinator tingkat menteri di kantornya, hari ini. Menurutnya, Merauke merupakan lokasi yang sanga

Ada apa dengan PIGS?

"Volatilitas tinggi di pasar uang global masih akan berlangsung " Dua pekan lalu pasar modal dunia mengalami guncangan hebat. Bursa Asia yang sebelumnya terpengaruh oleh pengetatan likuiditas di China dan India kembali berhadapan dengan perkembangan global yang berasal dari Eropa. Semua ini adalah lanjutan dari krisis di Yunani yang telah berlangsung sejak Desember lalu, dan saat ini melebar ke Portugal dan Spanyol, dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga ke Italia ataupun Irlandia. Dari rangkaian inilah muncul istilah PIGS (Portugal, Italy/Ireland, Greece, Spain). Pendeknya, pasar modal dunia terseret oleh PIGS. Mata uang euro yang semula dianggap sebagai safe heaven mulai pudar reputasinya. Dolar pun beranjak menguat kendati fundamental ekonomi Amerika masih lemah. Efek dari hal ini bersifat negatif terhadap instrumen investasi global, karena kenaikan harga instrumen global selama setahun terakhir ini banyak berasal dari aksi carry trade. Dalam skema carry trade, s

Gudang Garam & revisi cukai

(by Arif Gunawan S.) PT Gudang Garam tahun lalu menggusur posisi PT HM Sampoerna Tbk sebagai produsen rokok terbesar nasional. Tahun ini, sistem cukai baru membuat emiten tersebut membentengi bisnis kreteknya. Data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyebutkan pangsa pasar Gudang Garam naik 200 basis poin (bp) dari 23% menjadi 25% pada sepuluh bulan pertama 2009. Di sisi lain, HM Sampoerna menguasai 24% pangsa pasar. Jika Phillip Morris tidak digabung dengan HM Sampoerna, Gudang Garam menjadi produsen rokok kretek dan non-kretek terbesar nasional. Perusahaan berbasis di Kediri Jawa Timur ini memproduksi 51,2 miliar batang rokok per Oktober 2009, atau naik 13,8% secara tahunan. Namun, peta industri rokok terus berubah terutama setelah pemerintah merevisi peraturan pajak rokok pada tahun ini, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 181/PMK.011/2009. Peraturan itu efektif berlaku sejak 1 Januari 2010. Analis CLSA Asia Pacific Markets Swati Chopra menilai pe

Mustafa dan Rightsizing

“I have so many home work.” Kalimat itu diucapkan Mustafa Abubakar ketika datang ke kantor redaksi kami, jam 10 pagi Rabu, 10 Februari 2010. Namun ucapan itu bukan kalimat keluhan nan curhat. Mustafa seakan ingin memberi tahu kalau mengurus 141 perusahaan BUMN bukanlah urusan mudah. Penuh intrik, perlu ketegasan, independensi dan tentu saja niat baik. Dia datang hanya ditemani staf ahli khusus mas Eko, orang yang dulu saya kenal pertama kali sebagai corsec Bank Mandiri, bersama beberapa orang staf lainya. Gaya bicara pak Mus, begitu saya memanggilnya, tak berubah sejak dulu, tenang, penuh canda, fokus , terstuktur dan tak banyak gaya. “Gaya bicaranya mantap,” kata Gus Pur alias mas Ipung Purboyo, salah satu mentor saya di Bisnis Indonesia. Saya kenal pak Mus pertama kali pada 2005 di Banda Aceh. Kala itu saya meliput beliau sebagai Gubernur NAD, bersama Stewart D. Hall yang Dirut Bank Permata, membuka kantor cabang Permata Syariah di Banda Aceh. Saya masih ingat acara itu di hotel

Target PBB dan BPHTB

Pemerintah menargetkan penarikan pajak dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam target penerimaan APBN 2010 masing-masing sebesar Rp26,5 triliun dan Rp7,4 triliun. Hal itu terungkap dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 15/PJ/2010 tentang Rincian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB TA 2010 tertanggal 4 Februari 2010. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo dalam SE itu meminta seluruh kabupaten dan kota serta kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama untuk menyusun rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali sektor pertambangan migas) dan BPHTB dari target nasional tersebut. "[Penyusunan] berdasarkan usulan dari masing-masing Kanwil Ditjen Pajak, dengan memperhatikan surat Dirjen Pajak No. S-09/PJ.08/2010 tertanggal 8 Januari 2010 hal breakdown rencana penerimaan PBB dan BPHTB TA 2010," katanya dalam SE itu yang diperoleh Bisnis.com hari ini. Selanjutnya, Kepala KPP Pratama diminta untuk segara berkoo

Pasokan gas untuk Pusri

PLN memastikan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang tidak akan kekurangan pasokan gas setelah kontrak gas dengan sejumpah produsen gas berakhir pada 2012 mendatang. Direktur PLN Dahlan Iskan menegaskan perseroan bersedia mengalokasikan jatah gas untuk pembangkitnya kepada Pusri demi menjaga kelangsungan produksi pupuk di perusahaan tersebut. "Kami tidak rela Pusri mati sehingga kami rela pasokan gas kami berikan ke Pusri, apabila sumber gas tidak mampu lagi memasok gas ke Pusri," jelasnya belum lama ini di Palembang. Dia menerangkan Pusri merupakan pabrik pupuk tertua dan strategis dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena hampir 80% kebutuhan pupuk untuk petani dipasok Pusri. Hal ini, lanjut dia, tentunya perlu dipertimbangkan khusus bagi pemerintah pusat agar pasokan gas Pusri tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga pada rencana pembangunan 5 tahun ini tetap memikirkan industri kreatif dari bahan baku batubara. Apalagi, terangnya Sum

Kinerja XL Axiata 2009

PT XL Axiata Tbk (XL) menutup tahun 2009 dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar 14% menjadi Rp13,9 triliun dan peningkatan EBITDA sebesar 21% menjadi Rp6,2 triliun dibandingkan dengan 2008. Sementara itu jumlah pelanggan dan Prepaid RGB (Revenue Generating Subscriber Base) juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21% dan 49% menjadi 31,4 juta dan 31,1 juta pelanggan. Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mengatakan sepanjang 2009, XL mengalami peningkatan pemakaian layanan data secara siginifikan yang didorong oleh beralihnya kebutuhan telekomunikasi para pelanggan dari kebutuhan dasar, seperti menelepon dan mengirim SMS saja, menjadi chatting dan mengunduh aplikasi jejaring sosial melalui telepon genggam. Perilaku ini didukung oleh tingginya tingkat penetrasi BlackBerry dan telepon genggam yang mempunyai kemampuan GPRS. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan data, XL memperkenalkan tarif yang sangat terjangkau untuk layanan data dengan berbagai macam mekanisme tagiha

Tunggakan pajak BUMN

'Hanya 9 BUMN yang punya tunggakan pajak' Oleh Fahmi Achmad & Agust Supriadi Bisnis Indonesia JAKARTA: Kementerian BUMN menegaskan hanya sembilan badan usaha milik negara yang memiliki persoalan tunggakan pembayaran pajak. Meneg BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hal tersebut menanggapi daftar 100 penunggak pajak terbesar yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Komisi XI DPR pada 28 Januari lalu. Sebanyak 16 badan usaha milik negara, menurut Mustafa, masuk dalam daftar tersebut. Namun, hasil klarifikasi Kementerian BUMN menunjukkan hanya 12 BUMN yang mempunyai masalah tunggakan pajak. "Kemarin [Selasa], kami kumpulkan BUMN dan hasilnya hanya sembilan BUMN yang butuh penyelesaian pajak karena Garuda sudah selesai, Jamsostek sudah selesai dan begitu juga Semen Tonasa," katanya kepada Bisnis, kemarin. Mustafa menjelaskan BUMN yang masih mengalami sengketa pajak melalui pengadilan sebanyak empat perusahaan, yaitu PT Merpati Nusantara, PT Angkasa Pura II,

Misteri Ki Panji Kusmin

Suatu ketika majalah Sastra, dengan cetakan tahun VI No. 48, Agustus 1968, memuat sebuah cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung yang dikarang oleh Ki Panji Kusmin (diduga ini nama samaran). Cerpen ini bercerita tentang Nabi Muhammad yang memohon izin kepada Tuhan untuk menjenguk umatnya. Disertai malaikat Jibril, dengan menumpang Bouraq, Nabi mengunjungi Bumi. Namun Bouroq bertabrakan dengan satelit Sputnik sehingga Nabi serta Malaikat Jibril terlempar dan mendarat di atas Jakarta. Di situ Nabi menyaksikan betapa umatnya telah menjadi umat yang bobrok. Cerpen ini adalah sindiran terhadap laku keagamaan masyarakat luas yang ''menyimpang'' pada waktu yang belum jauh berselang dari terjadinya Tragedi 1965. Namun akibat penerbitan Cerpen yang bikin heboh umat ini, Ki Panji Kusmin dituduh telah melakukan penodaan terhadap agama karena mempersonifikasikan Tuhan, Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril. Tanpa ampun lagi H.B. Jassin selaku penanggung jawab majalah itu dibawa ke p

Isi Dari Buku Membongkar Gurita Cikeas

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran. “Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan…. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?” Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, un