Sunday, February 28, 2010

Target KAI Daops IV

PT KAI Daops IV menargetkan jumlah penumpang pada 2010 sebesar 4,581 juta atau naik 6% dibandingkan 2008 yang mencapai 4,308 juta. Siasat yang ditempuh antara lain mengubah rute KA.
Kepala Humas PT KAI Daops IV Sapto Hartoyo mengungkapkan, setidaknya dua KA yaitu Banyubiru dan Blora Jaya yang rutenya diubah. Banyubiru semula melayani rute Semarang-Sragen dan berubah menjadi Semarang-Solo-Yogyakarta. Sementara KA Blora Jaya yang kini melayani rute Semarang-Cepu menjadi Semarang-Cepu-Bojonegoro.
“Perubahan ini berlaku mulai 1 Maret, bersamaan dengan perubahan jadwal seluruh KA di Jawa dan Sumatera. Sebanyak 11 KA yang melewati wilayah Daops IV juga berubah jadwal, antara 5-20 menit,” jelasnya kepada Bisnis kemarin.
Strategi ini dilakukan karena berbagai alasan. Tingkat keterisian KA Banyubiru kini hanya di bawah 30%. Selain jam pemberangkatan yang dinilai terlalu pagi yaitu pukul 05.00, juga ditengarai akibat faktor kejenuhan masyarakat, sarana yang belum nyaman dan panjang lintasan yang terlalu singkat.
Selain itu, dia melanjutkan tingkat persaingan angkutan darat juga semakin tinggi dengan banyaknya pesaing seperti bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan mobil sewa.
“Tapi sebenarnya faktor utamanya memang potensi pasar rute tersebut rendah. Maka analisis pasarnya kami perbaiki dengan mengubah rute,” tuturnya
KA Blora Jaya memiliki tingkat keterisian bagus di atas 75%, namun berdasarkan permintaan masyarakat rutenya diperpanjang hingga Bojonegoro.
“Kami menargetkan tingkat keterisian KA Banyubiru mencapai 60% dari kapasitas 540 penumpang dengan peluncuran rute baru ini. Sementara di lain pihak bila perubahan rute KA Blora Jaya dinilai berhasil, kami berencana menyambungnya dengan rute ke Surabaya,” paparnya.
Sapto menambahkan pihaknya kini sudah meminta tambahan satu unit KRD kepada pusat. Rencananya kereta baru ini dioperasikan sebagai KA Kaligung dengan rute Semarang-Tegal.
Terkait perbaikan rel dan penambahan jalur rel ganda di daerah Pekalongan-Petarukan, menurutnya kini sedang memasuki tahap Pemalang-Petarukan.
“Kelak bila double track Pekalongan-Petarukan sudah selesai akan mempersingkat jarak tempuh KA. Perjalanan KA kelas ekonomi rata-rata lebih cepat 45 menit, kelas bisnis 40 menit dan kelas eksekutif 60 menit,” ujarnya.
Read more >>

Target Yamaha di Jabar

PT Yamaha Motor Kencana Indah (YMKI) menargetkan penjualan sebanyak 300.000 unit sepeda motor di area Jawa Barat pada tahun ini.
Chief Direct Distribution System II YMKI Area Jabar Sutarya mengatakan tahun ini prinsipalnya berniat melanjutkan dominasi pasar Yamaha di Jabar yang sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
“Penjualan motor kami sudah menjadi nomor satu di pasar Jabar, sejak 2007, 2008, dan 2009 kemarin,” katanya seusai roadshow Hallo Indonesia 2010 bersama pebalap Jorge Lorenzo di Bandung, pekan lalu.
Menurut dia, dengan penjualan sebanyak 300.000 unit motor pada tahun ini, maka Yamaha akan menguasai pasar di Jabar sebesar 50% dari total market share.
Dia menjelaskan, pada 2007, pangsa pasar Yamaha di Jabar mencapai 42,5% dengan total penjualan sebanyak 180.000 unit motor, pada 2008 naik menjadi 44% dengan penjualan 210.000 unit.
Kemudian, lanjutnya, pada 2009 kemarin, Yamaha mengklaim berhasil meningkatkan penguasaan pasarnya menjadi 46,5% atau dengan penjualan mencapai 270.000 unit motor.
“Kami optimistis tahun ini target sebanyak 300.000 unit motor dapat tercapai karena akan ada banyak tipe motor baru siap kami luncurkan tahun ini, guna mendukung penjualan,” jelasnya.
Menurut Sutarya, pada 2010 ini Yamaha akan mengeluarkan sekitar 5—7 model motor terbaru, satu di antaranya adalah Mio, dua model Jupiter Z, satu model sport, dan lainnya adalah moped.
“Kami pastikan motor model terbaru tersebut hadir dengan persiapan teknologi dan performa yang baru, sehingga akan diminati pasar,” katanya.
Marketing Director PT YMKI Vincent Mulyono menjelaskan pasar Yamaha akan semakin kuat dengan hadirnya tagline Semakin di Depan pada motor Yamaha YZR-M1 46 milik Valentino Rossi dan 99 milik Jorge Lorenzo.
Menurut dia, tulisan Semakin di Depan pada motor Rossi dan Lorenzo, akan menjadi sebuah cara untuk menarik minat pasar dan menyukseskan penjualan motor Yamaha.
Selain itu, lanjutnya, hal itu juga akan menjadi prestasi dan sejarah pertama kalinya dalam bahasa Indonesia terpampang di motor pebalap juara dunia.
“Loyalitas konsumen Yamaha di Indonesia dan tangguhnya pebalap Yamaha di ajang lokal dan internasional, akan menjadi pemacu YMKI untuk terus berinovasi dan menjadi semakin di depan,” jelasnya.
Read more >>

Wednesday, February 24, 2010

Utang klub bola Inggris menggunung

Utang yang ditanggung klub-klub Liga Inggris sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Utang itu sudah melebihi separuh utang-utang klub di Eropa.

Hal itu terungkap dari laporan UEFA berjudul "Lanskap Persepakbolaan Klub Eropa" yang dicatat oleh The Guardian. "Klub-klub Inggris memiliki neraca yang diperkirakan mencapai 56 persen utang (klub-klub) Eropa," tulis UEFA dalam laporan tadi.

Catatan yang menganalisis klub-klub Eropa sejak musim 2007-08 itu menunjukkan ada 732 klub yang telah dilisensi oleh UEFA. Dari jumlah tersebut, utang 18 klub di Liga Primer Inggris mencapai hampir 4 miliar euro atau lebih dari Rp 50 triliun. Angka ini empat kali lipat dari jumlah utang klub-klub Spanyol, yang menduduki peringkat kedua pengutang terbanyak.

Karena hanya disebut 18 tim Premier League, maka utang sesungguhnya yang ditanggung oleh klub-klub Inggris pasti lebih banyak dari itu. Dua klub yang tak tercatat oleh UEFA adalah West Ham United dan Portsmouth. Keduanya tak masuk lisensi UEFA karena terlibat kesulitan keuangan dan terancam pailit.

Ini merupakan sebuah ironi sebab sepak bola Inggris sebetulnya paling banyak mendapatkan uang dari hak siar televisi dibanding liga di negara lain. Jumlah rata-rata pendapatan 18 klub itu ditaksir mencapai 122 juta euro atau Rp 1,55 triliun. Bundesliga menempati urutan kedua dengan rata-rata pendapatan 79 juta euro (hampir Rp 1 triliun). Masalah yang dihadapi klub-klub Inggris adalah keberanian mereka meminjam uang dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan 714 tim lain.

"Lebih dari separuh utang (klub Liga Inggris) berhubungan dengan klub (atau perusahaan selevel) akibat dari peningkatan daya beli sehingga semakin banyak membeli semakin membebani, bukannya mendukung investasi atau belanja klub," sebut laporan tadi.

Sekjen UEFA, Gianni Infantino, merasa prihatin akan masalah ini. Ia mengungkapkan, sebanyak 47 persen dari utang itu ditanggung oleh klub-klub elite Eropa. Utang itu mengakibatkan penurunan pendapatan pada 2008. MU, misalnya, menanggung beban kredit sebesar 716 juta poundsterling atau hampir Rp 11 triliun. Utang besar juga ditanggung oleh Liverpool dan raksasa Spanyol, Real Madrid.

UEFA harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga kelanggengan hidup klub-klub tersebut. "Contoh Portsmouth menunjukkan sesuatu harus diambil untuk membantu klub-klub agar lebih langgeng," kata Infantino.

"Klub-klub Premier League memiliki pendapatan lebih tinggi, tapi sungguh mengkhawatirkan jika melihat utang besar mereka. Jika itu digunakan untuk belanja pemain, masalah timbul ketika Anda tidak dapat meminjam uang lagi dan tak mampu lagi membayar utang," ujarnya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, tim-tim Liga Inggris terancam kehilangan hak mereka bermain di kancah Eropa. Seperti pernah ditegaskan Presiden UEFA, Michel Platini, mulai musim 2012/13, hanya klub-klub yang sehat secara finansial yang boleh ikut turnamen Eropa.
Read more >>

ban ilegal

Setelah produsen ban nasional teriak akibat membanjirnya produk impor ilegal menggunakan modus baru (baca: Modus Baru Ban Selundupan Masuk Pasar Indonesia, kompas.com 20/1/2010), akhirnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak juga. Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Tony Tanduk mengirimkan surat nomor 91/IAK/6/2/2010 tertanggal 22 Februari 2010 ke Direktorat Bea Cukai terkait masalah tersebut.

Tony menjelaskan, dari angka impor per tahun memang ada indikasi terjadinya rembesan ban ilegal ke pasar domestik. Modus baru, pelarian nomor HS (Harmonized System) menjadi senjata utama para importir ilegal untuk menyiasati peraturan yang berlaku.

Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, hanya ada empat produk ban yang wajib SNI. Keempat kategori ban tersebut adalah ban mobil penumpang (termasuk station wagon dan balap), truk dan bus dengan lebar hingga 450 milimeter (mm), ban sepeda motor, dan ban dalam karet untuk mobil yang cocok dipasang pada ban dengan lebar hingga 450 mm.

Saat ini ada dua kategori ban yang bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa memiliki SNI, yakni untuk kendaraan bermotor dengan kode HS 40.11.99.10.00 serta ban truk dan bus dengan lebar mulai dari 450 mm (40.11.12.09.00).

"Nomor HS yang tak wajib SNI ini yang dimanfaatkan importir untuk menyelundupkan produknya dari China dan India," papar Tony di Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia menjelaskan, dari data asosiasi impor ban non SNI Wajib (HS 4011.99.10.00) meningkat dari US$ 80,2 juta pada 2007 menjadi US$ 145 juta pada 2008. Pada tahun lalu, impor ban non SNI diperkirakan mencapai US$ 120 juta.

"Kalau tahun lalu menurun memang karena krisis, tapi angka berada jauh di atas posisi 2007 lalu. Jika pasar domestik sudah aman, pasti produksi dan penjualan ban baik domestik dan ekspor akan meningkat," tandasnya Azis.
Read more >>

Transaksi swap Yunani

Pemerintah Yunani benar-benar-benar berada di bawah tekanan. Selain harus memangkas defisit anggaran, mereka juga harus menerangkan transaksi swap mereka di masa lalu yang kabarnya telah mereka lakukan untuk menutupi angka defisit yang sesungguhnya.

Pekan lalu, pengawas akuntansi Uni Eropa (UE) meminta Yunani memberi penjelasan bagaimana transaksi pertukaran mata uang (currency swap) bisa mempengaruhi besaran utang dan defisit mereka. Permintaan ini muncul setelah koran-koran di Eropa menulis bahwa Yunani telah melakukan transaksi currency swap dengan 15 bank raksasa global di masa lalu.

Dengan transaksi ini, kabarnya, Yunani bisa menurunkan defisit anggaran dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Transaksi swap tahun 2000 dan 2001 itu membuat defisit Yunani turun 0,14 persen. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB turun dari 105,3 persen menjadi 103,7 persen atau 2,37 miliar euro (3,2 miliar dollar AS). Ini terjadi karena swap itu membuat Yunani bisa membukukan pendapatan ekstra dalam waktu cepat.

"Goldman Sachs Group Inc. adalah bank yang menjadi mitra swap Yunani paling banyak. Mencapai 1 miliar dollar AS," ujar sumber Bloomberg, kemarin. Bank-bank besar lain yang disebut-sebut melakukan transaksi serupa dengan Yunani adalah Morgan Stanley, Barclays Capital, dan Citigroup.

Tapi, Yunani telah memperoleh pembayaran dari transaksi swap jauh sebelum tahun 2008. Di tahun itu, Uni Eropa baru mengeluarkan regulasi untuk membatasi penggunaan kontrak tersebut.

Pemerintah Yunani belum bisa dimintai konfirmasi soal 15 bank tersebut. Cuma, Menteri Keuangan Yunani, beberapa waktu lalu pernah bilang, Yunani melakukan transaksi swap saat aturan pembatasan UE belum keluar. "Pemerintah tidak lagi menggunakan swap saat ini," ujarnya.

Profesor bisnis Universitas Bocconi, Italia, Cesare Conti juga menilai Yunani melakukan transaksi yang wajar. Swap memang didesain untuk menolong suatu negara mengelola utangnya.

Pimpinan Goldman Sachs Group Inc Gerald Corrigan juga bilang, tidak ada yang salah dengan transaksi yang mereka lakukan. "Memang ada penurunan utang dan defisit, tapi tak signifikan," cetus Corrigan, kemarin.

Tapi, Profesor Universitas Boston Laurence Kotlikoff menegaskan, penurunan utang dan defisit Yunani akibat transaksi itu, bukanlah angka yang kecil. "Saat suatu negara bisa mengurangi rasio utang sampai 1,5 persen dari PDB, itu berkah. Bukan hal yang sepele dilihat dari aspek mana pun," tandasnya.
Read more >>

kontrak pengelolaan dana (KPD/discretionary fund)

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berencana membatasi minimal investasi senilai Rp25 miliar bagi pengelolaan dana nasabah (PDN) yang merupakan bentuk baru kontrak pengelolaan dana (KPD/discretionary fund) bilateral.

Berdasarkan situs resmi Bapepam-LK hari ini, otoritas pasar modal mengeluarkan draf awal penerbitan produk PDN yang mensyaratkan beberapa klausul, yaitu minimal investasi sebesar Rp25 miliar, penyimpanan produk di kustodian, dan kewajiban kontrak notarial. Selain itu, isi dari PDN juga dibatasi hanya berupa efek.

Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Djoko Hendratto, yang membawahi reksa dana dan manajer investasi, ketika dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

Dia mengatakan sudah keluarnya draf awal peraturan No.V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana yang Bersifat Bilateral dan Individual oleh Manajer Investasi tersebut menunjukkan niat otoritas mengatur semua produk investasi.

“Salah satu alasannya karena kasus KPD yang terjadi beberapa tahun terakhir,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

Namun, tuturnya, dia belum dapat memastikan apakah PDN tersebut membatasi repo (repurchase agreement) saham atau tidak sebagai basis aset yang dapat dijadikan instrumen investasi di dalam produk tersebut.


Peraturan tersebut juga menjelaskan otoritas pasar modal hanya memberikan waktu transisi selama setahun bagi manajer investasi yang masih mengelola produk KPD untuk membatalkan dan mengalihkan produk investasinya agar sesuai dengan peraturan yang akan dibuat tersebut.


Rencana pembatasan selama setahun itu lebih pendek dibandingkan dengan peraturan V.A.3 yang pernah dikeluarkan Bapepam-LK di penghujung tahun lalu dan direvisi pada akhir pekan lalu. Batasan awal yang ditetapkan Bapepam-LK untuk masa transisi tersebut yaitu selama 2 tahun.
Read more >>

Sikap BI atas Pansus Century

Tanggapan BI Terkait Pandangan Akhir Fraksi di Pansus

Terkait dengan pandangan akhir fraksi-fraksi di pansus hak angket Bank Century, dengan ini Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memahami pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus, namun menyesalkan bahwa sebagian besar pandangan fraksi-fraksi tersebut mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan BI dan Pemerintah saat itu.

2. Bank Indonesia menyesalkan bahwa proses investigasi yang terjadi di dalam Pansus terlalu difokuskan kepada aspek kebijakan dan gagal mengungkap dugaan adanya aliran dana Bank Century yang menjadi tujuan awal di bentuknya Pansus. Pengungkapan dugaan tersebut justru merupakan kunci untuk mengetahui ada tidaknya itikad tidak baik di dalam pengambilan kebijakan terkait Bank Century yang ditempuh BI maupun Pemerintah.

3. Bank Indonesia meyakini bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani Bank Century sejak merger hingga dilakukan penyelamatan serta pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik dan telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan profesional yang terbaik pada saat keputusan itu diambil, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

4. Bank Indonesia akan tetap mengikuti perkembangan lebih lanjut penanganan kasus Bank Century dan apabila proses ini berlanjut kepada proses hukum, Bank Indonesia meyakini bahwa proses tersebut dapat berjalan secara adil dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sebelum dihasilkan pembuktian melalui proses hukum.

5. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa dalam suasana tantangan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang semakin kompleks ini, seluruh pegawai Bank Indonesia tetap bekerja secara profesional.





Jakarta, 24 Februari 2010

Direktorat Perencanaan Strategis

dan Hubungan Masyarakat



ttd



Dyah N.K. Makhijani

Direktur
Read more >>

Indonesia impor kedelai 1 juta ton 2010

Pemerintah berencana membuka kran impor kedelai hingga lebih dari 1 juta ton pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri.
Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian sekaligus Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimoeso menuturkan saat ini produksi dalam negeri hanya 1 juta ton, sedangkan kebutuhan melampaui 2 juta ton.
"Impor kedelai harus dibuka, karena produksi komoditas tersebut dari dalam negeri hanya 1 juta ton, sedangkan kebutuhan kan lebih dari 2 juta ton," katanya 23 feb 2010
Menurut Soetarto, Bulog hanya bisa kedelai sebanyak 10% dari total kebutuhan nasional, atau sekitar 0,2 juta ton. Dengan adanya impor kedelai, stabilitas harga dan kebutuhan nasional diharapkan bisa
terjaga.
Menurutnya, negara yang selama ini mengimpor kedelai ke Indonesia adalah Amerika Serikat. Selain itu, dengan adanya Asean-China Free Trade Agreement (FTA) maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan
impor kedelai dari China.
"Kalau kualitas kan sama saja. Kita impor untuk penuhi kebutuhan saja," lanjutnya.
Selain mulai menjaga stabilitas harga dan pasokan kedelai, BUMN tersebut juga akan kembali menjaga stabilitas harga beras dan gula tahun ini.
Read more >>

Tuesday, February 23, 2010

Persoalan Gula Nasional

(Sepudin Zuhri)

"Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas karut marutnya pergulaan nasional. Terlalu banyak rente di Kementerian Negara BUMN. Pemerintah malu telanjur sudah bilang kalau Indonesia sudah swasembada gula," ujar pengusaha yang berkecimpung di sektor pergulaan.

Gula menjadi komoditas yang diatur tata niaganya. Kenapa barang yang diatur itu justru selalu tidak beres dan terus muncul berbagai masalah setiap tahunnya.

Ada benarnya juga pernyataan dari sumber di atas tersebut. Pemerintah lah yang bertanggung jawab atas mahalnya harga gula saat ini serta pasokan yang menipis akibat produksi gula pada tahun lalu jauh dari target.

Pemerintah menargetkan produksi gula pada 2009 mencapai 2,9 juta ton, dengan perincian kebutuhan domestik sekitar 2,7 juta ton per tahun, maka akan ada surplus sebanyak 200.000 ton.

Bukannya surplus, fakta yang ada justru produksi turun drastis hanya mencapai 2,4 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja masih kurang 300.000 ton. Belum lagi, gula produksi petani itu, ada yang terserap oleh industri makanan dan minuman skala kecil pada tahun lalu sekitar 200.000 ton.

Artinya defisit gula konsumsi pada tahun lalu mencapai 500.000 ton. Kenapa pemerintah terlalu tinggi memasang target produksi dan celakanya tetap berkukuh dengan target itu. Padahal, produksi gula seharusnya jauh-jauh hari sudah dapat diperhitungkan.

Maksudnya, pemerintah sudah memperhitungkan neraca pergulaan sejak awal 2009, sehingga dapat membuat berbagai skenario jika terjadi penurunan produksi.

Keputusan impor pun seharusnya tidak dilakukan mendadak pada akhir tahun lalu.

Dampaknya, impor dilakukan pada saat harga gula di pasar dunia menyentuh titik tertinggi di atas US$700 per ton pada Januari tahun ini.

Padahal, pada Juli 2009, harga gula masih berada di level US$400 per ton. Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung negara. Di sinilah terlihat sisi keangkuhan pemerintah yang tidak didasari fakta yang ada di lapangan. Bahkan, tidak memiliki perencanaan yang matang.

Terus naik

Harga gula di pasar dunia pada Juli 2009 US$454 per ton naik menjadi US$547 per ton pada Agustus dan terus bergerak naik menjadi US$565 per ton pada bulan berikutnya. Pada Oktober 2009, harga gula semakin mahal US$584 per ton, US$597 per ton pada November dan pada akhir tahun lalu sekitar US$563 per ton.

Pemerintah memberikan izin impor gula kristal putih sebanyak 500.000 ton pada Januari-15 April tahun ini pada saat harga US$734 per ton.

Memang, tidak mungkin mengimpor gula kristal putih pada periode Juli-Oktober, karena masih dalam masa giling tebu.

Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 527/2004 menyebutkan impor gula kristal putih dapat dilakukan 2 bulan sebelum masuk musim giling tebu dan 2 bulan setelah selesai musim giling.

Masa giling tebu berakhir pada Oktober, sehingga impor baru dapat dilakukan pada Desember tahun lalu saat harga masih sekitar US$600 per ton.

Bahkan, pemerintah dapat memutuskan impor kapan pun melihat produksi turun dan harga dipastikan terus bergerak naik. Tidak harus mengacu pada ketentuan itu, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Toh, impor gula saat itu pun dipastikan tidak akan membuat harga gula petani jatuh, karena memang harga gula sedang tinggi.

Dirut PT Kencana Gula Manis (KGM) Hatanto Reksodipoetro menyayangkan sikap pemerintah yang terlambat dalam memutuskan impor gula kristal putih, karena tidak percaya dengan adanya fenomena penurunan produksi gula selama tahun lalu.

"Pada waktu itu mendekati akhir tahun, mendekati akhir masa giling tahun 2009, pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan tetap tidak percaya bahwa telah terjadi penurunan produksi gula tebu petani."

Pemerintah, lanjutnya, baru menyadari adanya penurunan produksi gula pada awal tahun ini yang disampaikan para distributor dan pedagang gula.

Dia menambahkan jika keputusan impor gula dilakukan lebih awal, misalkan, pada September tahun lalu saat harga gula putih masih sekitar US$550-US$600 per ton, maka akan menguntungkan perekonomian Indonesia dibandingkan dengan mengimpor saat ini di mana harga mencapai US$760 per ton.

Setelah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, X, XI, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum Bulog, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan impor, harga gula mulai bergerak turun.

Sangat dikhawatirkan gula impor tersebut sulit terjual di dalam negeri dengan harga tinggi, sedangkan harga gula di pasar dunia mulai bergerak turun. Apalagi mendekati musim giling tebu yang tentu memengaruhi penurunan harga.

Di satu sisi, importir tidak berkenan merugi, tetapi di sisi lain, mereka akan kesulitan jika menjual dengan harga tinggi.

Bahkan, salah satu pedagang gula mengatakan lebih memilih gula rafinasi yang harganya Rp9.100 per kg dibandingkan dengan menebus gula impor yang harganya Rp9.300 per kg.

Harga gula rafinasi pada pekan lalu US$736 per ton, sedangkan pada pekan ini turun menjadi US$714 per ton. Sementara itu, harga raw sugar turun menjadi US$576 per ton dibandingkan dengan sebelumnya US$594 per ton.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) M. Yamin Rachman mengatakan harga gula rafinasi dan raw sugar turun cukup signifikan, sehingga memengaruhi penurunan harga jual di dalam negeri.

"Gula rafinasi lebih fleksibel mengikuti perkembangan harga internasional. Saat turun, maka harga di dalam negeri juga turun," ujarnya.

Dia menambahkan karena mengikuti perkembangan harga internasional tersebut, maka menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan gula kristal putih yang diimpor oleh PT Perkebunan Nusantara IX, X, XI, RNI dan Bulog sebanyak 500.000 ton.

Jadi, pemerintah tidak usah malu untuk mengakui kalau Indonesia belum mampu berswasembada gula dan harus melakukan berbagai langkah serta kebijakan bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi gula.

Termasuk bagaimana merestrukturisasi PTPN penghasil gula. Apakah perlu kebijakan ekstrem untuk melepas gula ke dalam pasar bebas, sehingga benar-benar melalui mekanisme pasar. Toh, faktanya, selama ini komoditas ini diatur tata niaganya, tetapi tidak kunjung reda dari berbagai permasalahan. (sepudin.zuhri@bisnis.co.id)
Read more >>

Target penjualan Krama YudhaTiga Berlian Motors

Meski baru saja mengumumkan recall (penarikan dari peredaran) 17.000 unit Mitsubishi L-300, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) tetap optimistis tahun ini dapat meningkatkan penjualan, dengan mengincar pertumbuhan 45% dibandingkan tahun lalu.

Target pertumbuhan itu dipatok seiring membaiknya pasar otomotif nasional dan prediksi lonjakan pasar kendaraan komersial--segmen yang selama ini dikuasai merek Mitsubishi.

"Tahun lalu kami menjual 61.735 unit kendaraan. Tahun ini kami targetkan tumbuh [45%] menjadi sekitar 90.000 unit. Saya yakin recall L-300 tidak akan mempengaruhi pasar Mitsubishi," ujar Direktur Pemasaran PT KTB Rizwan Alamsyah di Jakarta.

Menurut dia, tahun lalu penjualan kendaraan komersial Mitsubishi turun hingga 30% sehingga berpengaruh signifikan terhadap total penjualan.

Sebagaimana diketahui, 90% produk Mitsubishi merupakan kendaraan komersial, dan hanya 10% kendaraan penumpang. Dengan pulihnya perekonomian, usaha sektor riil diharapkan turut berputar kembali, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap kendaraan komesial.

"Kami berharap penjualan kendaraan komersial Mitsubishi akan tumbuh sedikitnya 30% tahun ini," tutur Rizwan.

Meski demikian, KTB tidak mengabaikan segmen kendaraan penumpang. Perusahaan ini bahkan telah mencanangkan revitalisasi produk, dengan memperkuat segmen kendaraan penumpang.
Read more >>

Monday, February 22, 2010

Raihlah tax treaty

(by achmad aris)
Awal November 2009 sebagian besar pelaku usaha di sektor pasar keuangan dan penerbangan 'berteriak-teriak' karena merasa terbebani dengan adanya tambahan biaya pajak. Ini terjadi akibat pemberlakuan dua Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) tentang pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Dua perdirjen yang bikin heboh itu tak lain adalah PER-61/PJ/2009 tentang Tata cara Penerapan P3B yang kemudian direvisi dengan SE-114/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan P3B.

Sebenarnya apa yang salah dengan dua perdirjen itu sampai-sampai para pelaku usaha merasa keberatan?

Asosiasi perusahaan maskapai pesawat, misalnya, berargumentasi kalau pemberlakuan Perdirjen 61 dan 62 akan membebani mereka karena harus terkena pajak sewa pesawat sebesar 20% yang selama ini tidak dikenakan. Secara tidak langsung, menurut mereka, hal itu akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif angkutan udara domestik.

Sementara itu, pelaku pasar keuangan berpendapat peraturan tersebut berpotensi mengurangi minat investor asing pada SUN. Mereka menganggap secara teknis aturan itu sangat menyulitkan karena investor memerlukan waktu sendiri terkait dengan pengkajian dari segi legal/ hukum terhadap pengisian formulir yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan bisa mendapatkan fasilitas P3B.

Menanggapi hal ini, Kasubdit Penjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengatakan latar belakang diterbitkannya dua perdirjen itu karena dalam ketentuan yang lama tidak ada standar baku perihal bentuk surat keterangan domisili (SKD) dan juga tidak diatur secara tegas mengenai penentuan beneficial owner.

"SKD selama ini kami cuma terima beres, bahkan ada wajib pajak yang baru menunjukkan SKD setelah kejadian, padahal itu seharusnya di awal. Makanya kami buat Perdirjen 61 dan 62," katanya dalam acara sosialisasi Perdirjen 61 dan 62 akhir bulan lalu.

Menurut dia, dengan tidak adanya standar baku tersebut membuat banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan fasilitas P3B justru mendapatkannya melalui rekayasa treaty shopping yang dibuat.

Dua Perdirjen baru tersebut, lanjutnya, merupakan pintu gerbang bagi wajib pajak (yang benar-benar berhak) agar bisa memanfaatkan fasilitas penurunan tarif yang ada di P3B. "Kalau nggak berhak ya nggak boleh dapat fasilitas P3B. Jadi ini perlu ditegaskan supaya orang nggak lari-lari bikin treaty shopping."

Merujuk Gunadi, Guru Besar Perpajakan FISIP UI, rekayasa treaty shopping biasanya dilakukan dengan mendirikan suatu badan dengan tujuan khusus (special purpose vehicle/SPV) di salah satu negara mitra P3B, atau dengan berbagai cara lainnya sebagai suatu saluran (conduit) atas penghasilan yang diperoleh di negara mitra lainnya.

Skema yang biasa digunakan dalam melakukan rekayasa ini adalah back to back loan. Misalnya P3B Indonesia dengan Belanda menurunkan tarif potongan pajak atas bunga dari 20% menjadi 0%. Cco adalah WPDN negara C yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Kalau Cco membeli langsung obligasi PT A (WPDN Indonesia) bunganya akan dikenakan pajak 20%.

Maka untuk menganulir beban pajak tersebut Cco bisa menitipkan dana US$1 miliar ke BBv di Belanda untuk membeli obligasi PT A. Dengan skema itu maka bunga obligasi sebesar US$100 juta yang dibayar PT A kepada BBv tidak dikenakan pajak. Di Belanda, BBv membayar bunga kepada Cco dan tidak ada potongan pajak atas bunga.

BBv selain tidak kena pajak karena penghasilan bunga akan dikurangi dengan biaya bunga, juga tidak memotong pajak atas bunga yang dibayarkan tersebut. Bunga tersebut akhirnya hanya akan kena pajak di negara C apabila negara ini menerapkan pemajakan global.

Rekayasa lain yang dapat dimanfaatkan adalah skema controlled foreign corporation (CFC), dengan mendirikan B1Bv di Belanda ketimbang nitip dana ke BBv, yang selanjutnya aliran transaksinya akan terjadi seperti dalam skema back to back loan.

Baru-baru ini Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo juga menegaskan kalau dua perdirjen itu memang untuk menutup celah praktik penyalahgunaan P3B melalui skema tax avoidence dan tax evasion dalam rangka rekayasa treaty shopping yang selama bertahun-tahun ini seolah-olah menjadi trandmark di kalangan pengusaha Indonesia.

"Kemarin waktu ada pertemuan dengan Presiden waktu pembukaan pasar modal, ada yang ngomong dari lawyer komplain adanya Per 61 dan 62. Tapi mereka ngaku kalau skim yang dipakai orang-orang itu tax avoidance," ujarnya. (Bisnis, 16 Januari)

Penerima fasilitas

Kalau begitu lantas siapa yang berhak untuk mendapatkan fasilitas itu? Dalam Per 62 ditegaskan pihak-pihak yang berhak memanfaatkan P3B adalah individu yang bertindak tidak sebagai agen atau nominee, lembaga yang namanya disebutkan dalam P3B, perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan secara teratur, bank, dan wajib pajak (WP).

WP yang dimaksud adalah WP luar negeri (WPLN) yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia (selain bunga dan dividen) dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai sebagai agen atau nominee.

Pihak lainnya yang juga berhak adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan kumulatif yaitu pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata untuk pemanfaatan P3B, kegiatan usaha dikelola manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi, perusahaan mempunyai pegawai, penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negaranya, dan tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk seperti bunga, royalti, atau imbalan lainnya.

Untuk yang terakhir ini bisa diistilahkan sebagai SPV yang benar-benar perusahaan operasional dan bukan 'abal-abal'. "Kalau [persyaratan] Perdirjen 62 lulus, mudah-mudahan di Perdirjen 61 bisa gampang karena Perdirjen 61 itu tatacara pelaksanaannya, sedangkan Per 62 itu substansinya. Jadi istilah orang Amerikanya tinggal check the box," ujar Prima.

Nah, kalau sudah lolos di Perdirjen 62, lalu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi selanjutnya? Di Perdirjen 61 diatur kalau WPLN harus menyampaikan SKD dengan formulir yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu form DGT 1 atau Form DGT 2.

"Form DGT 1 itu untuk umum, kalau DGT 2 itu dipakai khusus untuk bank dan WPLN yang menerima penghasilan melalui kustodian dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen," jelasnya.

Langkah selanjutnya, SKD harus diisi oleh WPLN dengan lengkap dan ditandatangani yang kemudian disahkan oleh pejabat berwenang di negara mitra P3B. SKD harus disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT masa terkait. Kalau sampai terlambat, tarif yang berlaku adalah tarif sesuai UU PPh di Indonesia.

"Kami buat ketentuan ini tidak asal bikin karena negara lain juga melakukan ini. Bahkan di Perancis dan China itu malah lebih ribet lagi. Jadi kami punya benchmark sebelum menerbitkan aturan ini," tambah Prima.

Nah, kalau ternyata di negara-negara lain juga menerapkan ketentuan itu, kenapa penerapan ketentuan tersebut di Indonesia harus dipersoalkan? Lebih baik mari kita bersama belajar untuk menggunakan fasilitas yang memang menjadi hak dan bukan malah merekayasa sesuatu agar mendapatkan fasilitas yang bukan menjadi hak.
Read more >>

Akses JORR W2

BPJT menegur Panitia Pembebasan Tanah (P2T) proyek jalan tol JORR seksi W2 Kebon Jeruk-Ulujami karena gagal membebaskan lahan proyek infrastuktur komersial sepanjang 7,7 kilometer itu jadwal paling lambat akhir tahun lalu.

Sampai saat ini ternyata realisasi pembebasan lahan di jalur itu baru mencapai 5% atau jauh dari yang ditargetkan regulator usaha jalan tol tersebut.

Kepala BPJT Nurdin Manurung mengatakan P2T proyek lanjutan dari seksi W1 itu (Kebon Jeruk-Penjaringan) sudah melewati batas waktu yang diberikan sehingga menyebabkan jadwal pembangunan proyek itu menjadi tertunda.

"Mestinya pembebasan lahan selesai tahun lalu dan sekarang sudah masuk tahap pembangunan konstruksinya. Tapi realisasi pembebasan lahannya baru 5%. Ini salahnya di P2T," katanya seusai Wapres Boediono meresmikan operasi perdana proyek jalan tol Kebon Jeruk-Penjaringan di Jakarta, hari ini(22/2/2010).

Dia meminta P2T untuk mempercepat pembebasan lahan itu karena sangat krusial bagi kelanjutan jaringan jalan tol lingkar luar Jakarta yang diharapkan tuntas dalam waktu dekat ini.

Menurut dia, semua sangat bergantung pada keberhasilan pembebasan lahan karena dari segi teknis dan rencangan investasinya sudah tidak ada masalah lagi.

"Investornya sudah siap untuk membangunnya karena dana dan kemampuan mereka secara teknis sudah siap."

Berdasarkan panduan investasi yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, proyek itu menelan dana investasi mencapai Rp1,8 triliun dengan investor terdiri dari PT Jasa Marga Tbk dan Jakarta Propertindo, BUMD Pemprov DKI Jakarta.

PT Bakrieland Development disebut-sebut akan ikut masuk dalam konsorsium proyek tol JORR W2 bersama PT Jasa Marga Tbk dan Jakarta Propertindo. Ruas sepanjang 7,7 Km ini membentang dari Ulujami di Jakarta Selatan hingga Kebon Jeruk Junction, yang merupakan pertemuan dengan jalan tol Jakarta Merak di Jakarta Barat.

Jalan tol ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar akses wilayah Jakarta Selatan (Ciputat, Pondok Indah, Bintaro) dengan wilayah Jakarta Barat (Kebon Jeruk, Puri Indah) sehingga dapat meningkatkan
aktifitas perekonomian.

Menurut Nurdin, terbangunnya jalan tol W2 juga akan meningkatkan kinerja jaringan transportasi dengan mengurangi kemacetan jalan tol koridor timur-barat (tol dalam kota, tol bandara dan tol Jakarta-Merak khususnya ruas Kebon Jeruk-Tomang), karena pengguna jalan pada koridor selatan-barat dan timur-barat ini sebagian akan terbagi dan beralih dengan melewati JORR.

Sejumlah pengamat bisnis perumahan dan properti memperkirakan dampak positifnya pada industri properti, khususnya di Jakarta Barat dan sekitarnya.
Read more >>

Sunday, February 21, 2010

Gini Ratio Indonesia

Pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk ke depannya menyusul ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih cukup besar sampai saat
ini.

Ahmad Erani Yustika, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menuturkan salah satu penyebab utama timpangnya pendapatan masyarakat selama ini adalah karena kesenjangan yang cukup besar antara sektor usaha tradable dan non tradable.

Padahal, sebuah pembangunan bisa dikatakan berhasil bila pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan bisa dikurangi.

"Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memprioritaskan sektor pertanian dan industri sebagai lokomotif pembangunan sehingga memiliki dampak yang besar terhada penciptaan lapangan kerja, pegurangan kemsikinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi inilah yang harus dikawal," paparnya.

Data Gini Rasio Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh Bisnis Indonesia mencatat tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun lalu sebesar 0,36 yang memperhitungkan data pengeluaran individu per kapita per bulan yang di kota (0,36) dan di desa (0,29). Kendati lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,37, tetapi Rasio Gini 2009 tidak cukup baik jika dibandingkan 2005 yang hanya 0,34.

"Jika data (Rasio Gini BPS) itu memang riil tentu harus disyukuri karena berarti kualitas pembangunan menjadi lebih bagus," ujar Erani.

W Yoandin Inawan, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, menjelaskan jika diukur dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat rasio gini sebesar 0,36 menggambarkan betapa ketimpangan ekonomi masih terjadi pada 2009. Kendati lebih rendah dibandingkan rasio gini 2008 yang sebesar 0,37, tetapi secara umum terjadi peningkatan dar tahun ke tahun.

"Tentu ada ketimpangan, tetapi karena survey ini dilakukan pada Maret 2009 yang kebetulan berdekatan dengan pemilihan umum, maka ada efeknya terhadap konsumsi masyarakat karena banyaknya pengeluaran," jelas dia.

Menurut Yoandin, Rasio Gini merupakan satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz, yakni kurva dua dimensi antara distribusi penduduk dan distribusi pengeluaran per kapita. Semakin rasionya mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan ekonomi semikin tinggi dan merata dan sebaliknya.

Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 mengklaim, selama periode 2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun. Dengan demikian, jumlah pengangguran dapat diturunkan, dari 10,25 juta pada Agustus 2004 menjadi 8,96 juta pada Agustus 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%.

Berangkat dari keberhasilan tersebut, pemerintah akan terus menekan tingkat pengangguran menjadi 7,6% pada 2010 dan menjadi sekitar 5-6% pada 2014.

Sementara, jumlah orang miskin juga diklaim turun, dari 35,1 juta pada Maret 2005 menjadi 32,53 juta pada Maret 2009, dan tingkat kemiskinan turun , dari 15,97% menjadi 14,15%. Untuk 2010, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara absolute menjadi 12-13,5% dan menjadi 8-10% pada 2014 seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Gini Rasio di Indonesia menurut daerah, 1999-2009
Tahun kota desa kota+desa
2005 0,338 0,264 0,343
2006 0,350 0,276 0,357
2007 0,374 0,302 0,376
2008 0,367 0,300 0,368
2009 0,362 0,288 0,357
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dari data Susenas Modul konsumsi)
Read more >>

Wednesday, February 17, 2010

Dinar di Jakarta

Indonesia group prefers gold as dollar loses shine

By Presi Mandari (AFP) – 6 hours ago

JAKARTA — Guided by a Scottish-born convert to Islam, a group of devout Indonesian Muslims is shunning "worthless" paper money in favour of gold and silver coins for their daily transactions.

The followers of Sheikh Abdalqadir as-Sufi -- born Ian Dallas -- trade goods like food, medicine, clothes and phone cards with gold dinars and silver dirhams in line with a strict interpretation of Islamic law.

Their anti-modern views sit uneasily with the naked capitalism of Indonesia's teeming capital, the financial and political centre of one of the fastest growing economies in the world.

"History has proven that, since the prophet Mohammed, the value of one gold dinar for thousands of years has always been equal to the value of one goat," said 33-year-old Kurniawati, who runs a shop in southern Jakarta.

Hoping to follow the example of Mohammad and the first generations of Muslims, the sheikh's followers do their shopping with dirhams worth around 30,000 rupiah (3.20 dollars) and dinars worth 1.43 million (153 dollars).

And they want the government -- or preferably a worldwide Islamic caliphate -- to replace paper currencies with the dinar that was used, in the words of the sheikh, "until the incursions of the kafir financiers in the Muslim lands".

Wakala Induk Nusantara (WIN) is the body responsible for regulating the issuance and distribution of the dinar in the world's most populous Muslim-majority country.

Coins minted in Indonesia are also in circulation in Australia, Malaysia and Singapore, WIN official Riki Rokhman Azis said.

The number of dinars on the local market more than doubled in 2009 to 25,000 pieces, reflecting the movement's growing popularity, he said.

"We decided to mint silver and gold coins in Indonesia following a fatwa issued by Sheikh Abdalqadir as-Sufi in Cape Town of South Africa, banning Muslims from using paper money," Azis told AFP.

Abdalqadir, a former playwright and actor who converted to Islam in the late 1960s, bitterly opposes modern capitalism and advocates a return to forms of Islamic law practised by the first generations after Mohammed.

These include seventh-century systems of trade and, in particular, the requirement of "zakat", or obligatory sharing of wealth, which he says must be done with gold or silver if it is paid in money.

Recent global economic upheavals, with their origins in the US mortgage and derivatives markets, have confirmed in the eyes of the sheikh that the final victory of Islamic finance is at hand.

In a blog on his website dated February 7, the sheikh pronounces the "historical, demonstrated end" of capitalism, and claims Western governments are using the threat of terrorism to distract people from this failure.

"It is time for the enslaved billions of our world today to fear no more the exploding shoes and underpants of the idiot agents of capitalism and to learn what Islam really is," he writes.

One of the key elements to being Muslim, he continues, is "following the messenger in all trade and contracts with honour (and) ... with real-value instruments of exchange like gold and silver".

Some Muslims have countered that a world economy based on gold coins would lead to a powerful cartel of gold-producing countries, while others have noted the potential for market chaos if gold replaced the greenback.

But for the sheikh's followers, such issues seem remote compared to the straightforward injunction to obey the Koran and emulate Mohammed.

"At least four people on average shop here every week with dinars, mostly buying things like rice, cooking oil, soap and clothes," said Kurniawati, a mother-of-three who also runs a dinar exchange service.

She became convinced of the wisdom of using dinars after her husband gave her a wedding dowry in gold coins eight years ago.

"A gold coin was worth 400,000 rupiah in 2002 but now it's at 1.45 million," she said proudly.

Several dinar users expressed a belief that gold never lost value, even though the currency has dropped 14 percent over the past year, according to rates tracked on local website Gerai Dinar.

The rupiah, meanwhile, has gained 29.17 percent against the US dollar since February 2009, while inflation last year was a record low of 2.78 percent. Consumer prices rose 11.07 percent in 2008.

Despite its recent gains, dinar users expressed a deep distrust of the rupiah, which tanked during the 1998-1999 Asian economic crisis.

"The value of the dinar and the dirham always goes up because the price of gold never falls," said food vendor Faturrahman.

"The price of food in rupiah, in contrast, is always rising. It gives me a headache as my income is becoming smaller and smaller."
Read more >>

Kasus pajak Asian Agri

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan indikasi praktik mafia hukum dalam skandal dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group (AAG) terkait dengan lambannya penanganan kasus tersebut.

Juru Bicara Satgas Denny Indrayana mengatakan pihaknya menemukan indikasi mafia praktik hukum dalam kasus penggelapan pajak perusahaan milik Sukanto Tanoto itu. Salah satunya, sambung dia, adalah lambannya penanganan kasus itu sejak 2007.

“Sudah 16 kali [berkas perkara] bolak-balik antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung. Tentu ini menjadi pertanyaan dan menjadi indikasi terjadinya praktik mafia hukum,” ujar Denny kepada pers seusai berkoordinasi dengan lembaga terkait di LP Narkoba Cipinang, hari ini.

Koordinasi Satgas hari ini juga dilakukan dengan menemui saksi kunci kasus tersebut yakni Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan AAG. Vincentius sendiri dihukum 11 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan praktik pencucian uang.

Selain Satgas, koordinasi penanganan kasus pajak AAG juga dihadiri oleh jaksa peneliti Kejaksaan Agung, penyidik sipil Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Mafia perpajakan biasanya berpilin atau bersama-sama dengan mafia hukum. [Penyelesaian] kasus pidana pajak sangat penting karena berkaitan dengan roda perekonomian sehingga menjadi fokus Satgas,” ujar Denny.

Kasus dugaan penggelapan pajak oleh AAG diperkirakan merugikan keuangan negara senilai total Rp1,3 triliun.

AAG sendiri diketahui bersedia menyelesaikan kekurangan bayar pajak tersebut, termasuk dengan dendanya.
Read more >>

Tuesday, February 16, 2010

Destinasi Tirta Nusantara

(by Arif Gunawan S.)
Dibayangi resesi global, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk meraih peningkatan jumlah wisatawan menjadi 72.400 orang pada 2009. Gencarnya pemasaran menjelang pemulihan resesi diekspektasikan memperkuat kinerja tahun ini.

Hingga September 2009, Destinasi meningkatkan jumlah pengunjung sebesar 4,3% menjadi 72.400 orang. Wisatawan mancanegara (wisman) Eropa sebagai pengunjung terbesar Destinasi meningkat 6,4% seiring dengan membaiknya ekonomi benua tersebut dan tingginya nilai tukar euro terhadap dolar AS.

Wisman Asia juga tercatat masih naik 3,1% secara tahunan. Sebaliknya, resesi ekonomi di Amerika berdampak negatif bagi pengunjung Destinasi dengan penurunan jumlah wisman sebesar 32,1%. ,
Kinerja perseroan itu mengekor industri wisata nasional yang selama perode 2006-2008 meningkat rata-rata 13% per tahun, dari 4,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2006 menjadi 6,2 juta wisman pada 2008.

Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Chichen T.N. mencatat hingga September 2009, jumlah wisman di Indonesia mencapai 4,6 juta atau naik 0,7% secara tahunan, atau jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Ini masih lebih baik dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam yang menurun masing-masing 9,2%, 15%, dan 17,7%. Pemerintah menargetkan jumlah wisman ke Indonesia sebanyak 6,5 juta orang pada 2009 dan 7 juta pada 2010," tuturnya dalam laporan riset per 28 Desember.

Berdasarkan target kenaika wisman hingga akhir 2009 sebesar 4%, Destinasi diperkirakan meraup laba bersih Rp6,7 miliar dengan margin sebesar 2,9%. Pertumbuhan pendapatan rata-rata selama 2009-2013 diproyeksi sebesar 28,7% per tahun.

Ekspektasi pemulihan PDB di negara asal wisman yang menjadi pelanggan Destinasi, lanjutnya, akan menjadi pendorong utama keuangan perseroan tahun ini. Berdasarkan asal negara, kunjungan wisman tertinggi di Indonesia berasal dari Asia, diikuti Eropa dan Amerika.

Emiten dengan kode saham PDES ini bergerak di bidang usaha pariwisata untuk wisman, terutama dari Eropa. Beberapa negara penyuplai wisman Destinasi adalah Prancis (1,13%), Belanda (0,59%), dan Italia (0,12%).

"Dengan terus membaiknya ekonomi Eropa dan Asia, Destinasi akan mampu memacu pendapatan mencapai Rp228,7 miliar pada akhir 2009, tumbuh 17,9% secara tahunan atau rata-rata sebesar 28,7% per tahun dari 2009-2013," tutur Chichen.

Jumlah wisman dari Eropa saat ini mencapai 72,1% dari total pelanggan Destinasi pada 2008, sisanya dari wisman Asia dan Amerika masing-masing sebesar 12,2% dan 5,4%. Wisman Eropa selama ini dikenal meminati paket overland (wisata lintaspulau) dan beach holiday (wisata pantai).

Tidak heran, pendapatan Destinasi per Desember 2008 didukung kedua paket tersebut, masing-masing dengan kontribusi sebesar 46,69% dan 30,88%. "Destinasi masih menjadikan paket overland dan beach holiday sebagai paket utama yang menjadi produk andalan," papar Chichen.

Selama 2005-2008, Destinasi membukukan pertumbuhan jumlah pelanggan rata-rata 15,6% sehingga menghasilkan pertumbuhan pendapatan sebesar 29,8%. Perolehan itu lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan wisman nasional yang hanya 7,6% pada periode sama.

Genjot pemasaran
Pefindo mencatat Destinasi mulai menggenjot intensitas pemasaran ke negara-negara Asia khususnya Malaysia, Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Pemasaran yang gencar selama 2009 diperkirakan berdampak pada peningkatan pendapatan pada tahun ini.

Per September tahun lalu, pemasaran agresif melalui agen dan kantor cabang di luar negeri berhasil mendongkrak jumlah wisman Destinasi sebesar 4,26%, atau lebih tinggi dari kunjungan wisatawan domestik sebesar 0,7%.

Aktivitas pemasaran itu membuat pendapatan mereka naik 26,6% secara tahunan mencapai Rp181,9 miliar. Sebesar 80%-90% dari total penjualan dikontribusikan paket perjalanan wisata yang menguat 28,5% secara tahunan menjadi Rp156,2 miliar.

"Gencarnya kegiatan pemasaran seiring tingginya beban langsung telah memicu penurunan margin laba bersih dari 3,4% pada September 2008 menjadi 2,4% pada periode yang sama setahun kemudian," papar Chichen.

Margin laba usaha, lanjutnya, berpotensi sedikit tergerus menjadi 4,4% dibandingkan dengan posisi 2008 sebesar 4,7% seiring dengan melonjaknya biaya promosi. Namun, kenaikan pelanggan pada tahun berikutnya diharapkan menutup biaya promosi hingga margin laba bersih berpotensi naik rata-rata 3,6% pada tahun-tahun berikutnya.

Chichen menilai kinerja keuangan Destinasi selama ini sangat dipengaruhi aktivitas musiman wisman, terutama pada masa liburan yang mencapai puncaknya pada triwulan III dan IV tiap tahun. Selama triwulan III/2009, total pendapatan mencapai Rp79,4 miliar atau 77,4% dari perolehan pendapatan semester I/2009 Rp102,5 miliar.

"Pada umumnya, lonjakan jumlah pengunjung terjadi di pertengahan tahun karena sudah memasuki musim liburan dan para akhir tahun menjelang natal dan tahun baru, dan menurun awal tahun ini," ujarnya.
Di samping pemasaran, Destinasi juga memiliki keunggulan infrastruktur berupa dukungan lebih dari 200 armada kendaraan wisata yang dipasok PT Panorama Transportasi Tbk dan fasilitas pemesanan tiket oleh Panorama Tours Ticketing.

Keduanya merupakan perusahaan afiliasi yang berada di bawah bendera Panorama Leisure Group. Induk Destinasi, yakni Panorama Leisure Group (PLG) tercatat telah 37 tahun menggarap industri pariwisata, Destinasi saat ini menjadi salah satu pemimpin pasar bisnis tersebut.

"Alat transportasi merupakan bagian penting dari bisnis inbound [wisata rombongan korporat]. selama ini, Destinasi memperoleh dukungan transportasi dari perusahan afiliasi di bawah satu grup yakni Panorama Transportasi," ujar Chichen.

Dengan makin tingginya jumlah pengunjung, Destinasi mulai menyediakan armada sendiri. Mereka menganggarkan belanja modal (capital expenditure/ capex) senilai Rp20 miliar selama beebrapa tahun ke depan, sekitar 80-90% untuk pembelian armada baru dan sisanya pembukaan kantor cabang baru.
Dukungan grup dan strategi pemasaran itu diharapkan dapat menaklukkan tantangan industri pada 2010, setelah sempat memanas dengan risiko gagal bayar surat utang di Eropa.
Read more >>

Hibah Hadi Poernomo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo terkait kecurigaan mengenai hasil hibah.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan tahapan yang dilakukan KPK adalah melakukan verifikasi layaknya prosedur yang dilakukan terhadap penyelenggara negara lainnya.

Sebelumnya, muncul kecurigaan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) milik Hadi Poernomo karena hibah yang mencurigakan.

"KPK melakukan verifikasi yakni dengan mencocokkan yang dilaporkan dan kenyataan. Kecuali ada hibah yang mencurigakan bisa ditindaklanjuti," ujar Johan kepada pers di Jakarta hari ini.

Dia mengatakan pihaknya belum bisa mengklasifikasikan apakah hibah yang tertera dalam laporan itu termasuk mencurigakan atau tidak. Namun, sambungnya, masyarakat dapat melaporkan secara aktif kepada KPK terkait dengan harta penyelenggara negara yang belum didaftarkan.

Pada laporan 2006, KPK sudah melakukan verifikasi terhadap harta Hadi Poernomo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jendral Pajak 2001-2006. Namun, KPK belum memverifikasi kekayaannya ketika dia menjabat Ketua BPK periode 2009-2014.

Pada LHKPN milik Hadi Poernomo, sejumlah data menyebutkan harta kekayaan milik pejabat itu berasal dari hibah. Seperti tanah dan bangunan di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Bogor atas nama Melita Setyawati senilai Rp1,221 miliar diperoleh pada 1988, tanah di Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atas nama Melita Setyawati senilai Rp4,993 miliar diperoleh 1985.

Juga tanah di Kelurahan Kembangan, Jakarta Barat atas nama Melita Setyawati senilai Rp1,722 diperoleh 1990, tanah dan bangunan Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, atas nama Hadi Poernomo seluas 668 meter persegi diperoleh pada 1985 senilai Rp3,051 miliar, apartemen Kusuma Chandra di Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, atas nama Melita Setyawati seluas 123 meter persegi diperoleh pada 1999 senilai Rp2,628 miliar.
Read more >>

Telkom dan INTI

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan belum tertarik untuk mengakuisisi PT Industri Telekomunikasi (Persero) (INTI), meskipun INTI membuka diri untuk dibeli oleh operator telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.

Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno menyatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk membeli INTI. Perseroan akan melanjutkan akuisisi sejumlah perusahaan yang sudah masuk dalam daftar target.

“Belum ada pembicaraan, dan kami tidak berencana membeli INTI. Kami akan menjalankan rencana sesuai yang sudah ditetapkan,” ujarnya hari ini.

Menurut Sudiro, perseroan tetap mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk keperluan akuisisi guna mendorong pertumbuhan perusahaan.

Sebelumnya, Dirut INTI Irfan Setiaputra menyatakan membuka kembali kemungkinan akuisisi perusahaan tersebut oleh Telkom.

Pada saat masih dipegang manajemen lama, INTI menghentikan pembicaraan mengenai proses akuisisi oleh Telkom. Namun, setelah masuk manajemen baru, BUMN bidang produsen perangkat telekomunikasi ini ingin membuka kembali persoalan tersebut.

Menurut Irfan, Telkom yang juga menyediakan ragam layanan telekomunikasi dan konten sangat cocok dengan lini bisnis INTI.

Terkait dengan Telkom, perusahaan ini pada 2010 mengalokasikan belanja modal sebesar US$2 miliar. BUMN telekomunikasi ini juga akan mencari pendanaan melalui penerbitan obligasi sebesar US$200 juta-US$300 juta.

Terkait dengan penerbitan obligasi ini, Sudiro Asno menyatakan proses seleksi underwriter sudah berakhir, dan menunggu persetujuan dari direksi.

"Jumlah dana yang dicari lewat obligasi tetap, yaitu antara US$200 juta hingga US$300 juta. Sejauh ini belum ada perubahan," ujar Sudiro.
Read more >>

Tax holiday untuk food estate

Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian fasilitas penangguhan pembayaran pajak (tax holliday) bagi penanam modal baru di Merauke, Papua sejalan dengan rencana pembangunan food estate.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan ada dua opsi pendanaan pembangunan food estate di Merauke, yakni bisa sebagian menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran daerah
(APBD) atau mengandalkan pendanaan penuh dari swasta dengan memberikan insentif berupa tax holliday. Sejauh ini, menurutnya, sudah investor swasta yang berminat untuk masuk ke Merauke dengan nilai investasi sebesar US$2,5 miliar, tetapi yang bersangkutan meminta diberikan tax holliday.

“Dimungkinkan ada insentif pajak dan sebagainya. Ini kan tentu akan kita pelajari respon Menkeu bagaimana. Sementara kita akan membahas yang menyangkut infrastruktur, tata ruang, dan lain-lain,” jelas dia usai menggelar rapat koordinator tingkat menteri di kantornya, hari ini.

Menurutnya, Merauke merupakan lokasi yang sangat memungkinkan untuk dijadikan kawasan pangan berskala luas (food estate). Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi di sana, a.l. terkait pemilahan
lahan tak terpakai yang cocok dengan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ketat seiring dengan target emisi 26%.

“Jangan sampai ada hutan lindung atau hutan konversi yang terkena. Betul-betul kita manfaatkan lahan yang tidak terpakai,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, rencananya food estate di Merauke akan diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada 12-13 Februari. Namun, Hatta mengataka saat ini masih perlu dilakukan pematangan konsep dan
sosialisasi terkait pembangunan food estate di Merauke agar tidak terulang kasus seperti di Kalimantan Tengah yang salah menganalisa jenis lahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi memperkirakan pengembangan food estate di Merauke memerlukan investasi sekitar Rp50-Rp60 triliun. Kabar terakhir sudah ada 36 investor asing maupun dalam negeri yang siap untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut, tetapi masih mempertanyakanj kesiapan infrastruktur pendukungnya, seperti pelabuhan, pasar, jalan, energi, dan pergudangan.

“Ada 36 investor yang siap masuk, terutama dari dalam negeri sedangkan 28 investor sisanya asing, a.l. dari Timur Tengah, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, dan Eropa untuk pengembangan lahan padi, tebu,
kedelai, dan lain-lain,” ujarnya baru-baru ini.

Bayu mengatakan komoditas yang paling cocok untuk ditanam di Merauke adalah tebu dan padi, selebihnya kedelai dan jagung bisa ditanam pada musim kering. Potensi lahan yang bisa disediakan oleh Merauke bisa mencapai minimal 1,2 juta hektare dalam waktu panjang dan saat ini sudah ada 500 ribu hektare yang sudah siap ditanami.
Read more >>

Monday, February 15, 2010

Ada apa dengan PIGS?

"Volatilitas tinggi di pasar uang global masih akan berlangsung "

Dua pekan lalu pasar modal dunia mengalami guncangan hebat. Bursa Asia yang sebelumnya terpengaruh oleh pengetatan likuiditas di China dan India kembali berhadapan dengan perkembangan global yang berasal dari Eropa.

Semua ini adalah lanjutan dari krisis di Yunani yang telah berlangsung sejak Desember lalu, dan saat ini melebar ke Portugal dan Spanyol, dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga ke Italia ataupun Irlandia. Dari rangkaian inilah muncul istilah PIGS (Portugal, Italy/Ireland, Greece, Spain). Pendeknya, pasar modal dunia terseret oleh PIGS.

Mata uang euro yang semula dianggap sebagai safe heaven mulai pudar reputasinya. Dolar pun beranjak menguat kendati fundamental ekonomi Amerika masih lemah. Efek dari hal ini bersifat negatif terhadap instrumen investasi global, karena kenaikan harga instrumen global selama setahun terakhir ini banyak berasal dari aksi carry trade.

Dalam skema carry trade, spekulator melakukan short pada instrumen dengan imbal hasil rendah (seperti USD) sekaligus mengambil posisi long pada instrumen dengan potensi imbal hasil tinggi semisal saham di emerging markets dan komoditas.

Ketika mata uang yang mengalami posisi short menguat, maka spekulan membalik posisi dengan melakukan carry trade unwinding, di mana saham dan komoditas dijual dan posisi short dinetralkan dengan cara mengambil posisi long.

Akar masalah

Lalu, apa yang menyebabkan Euro melemah? Akar masalah terletak pada konsekuensi penghentian Quantitative Easing (QE) oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada Desember 2009 lalu.

QE adalah usaha bank sentral menstimulasi ekonomi dengan cara melonggarkan kriteria kredit bagi korporasi dan lembaga keuangan. Dengan cara ini, Bank Sentral akan membeli ataupun menerima gadai surat-surat berharga pasar uang dari rating lebih rendah. Untuk kasus Eropa, rating minimal untuk memperoleh pinjaman jangka pendek telah diturunkan menjadi BBB dari semula rating A-.

Sebagai akibatnya, Yunani yang menjadi salah satu negara pengguna mata uang Euro (negara Eurozone) dengan peringkat utang terendah (yaitu BBB), menerbitkan surat utang jangka pendek sebanyak-banyaknya. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan akibat selisih bunga yang tinggi antara surat utang Yunani dan tingkat bunga repo ECB.

Masalah serius muncul saat berakhirnya skema QE. ECB mengetatkan kembali kriteria surat utang yang boleh digunakan untuk transaksi repo. Sialnya, hal ini terjadi bersamaan dengan dua perkembangan penting di Yunani, yaitu peningkatan defisit anggaran pemerintah dan dibukanya penyelidikan atas manipulasi data ekonomi oleh Yunani saat mengajukan diri menjadi anggota Eurozone pada 2002.

Hal itulah yang mendorong terjadinya krisis mini terhadap surat utang Yunani tepat sebulan setelah program QE ECB berakhir pada Desember 2009.

Berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Perhatian pasar uang global bergeser ke negara-negara Eurozone lain yang berpotensi mengalami masalah dalam pendanaan, terkait dengan tingginya defisit anggaran serta tingkat utang terhadap PDB. Dari kriteria lanjutan inilah negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Italia dan Irlandia masuk dalam daftar pantau investor global.

Negara-negara dalam PIGS dikenal memiliki defisit anggaran yang lebar dan posisi utang terhadap PDB yang tinggi. Kesepakatan Maastricht yang dijadikan acuan keanggotaan Eurozone memang mengisyaratkan angka defisit maksimum sebesar 3% dan rasio utang terhadap PDB sebesar 60%, namun akibat krisis ekonomi global, diberikan kelonggaran temporer bagi negara-negara Eurozone selama 3 tahun sejak pelanggaran besaran defisit maupun utang.

Masalahnya, tenggat waktu bagi Yunani untuk menekan defisit dan utang adalah tahun 2010 ini. Mengapa secepat itu? Karena bahkan sebelum krisis global berkecamuk Yunani telah melanggar batas kesepakatan Maastricht.

Melihat postur anggaran Yunani tahun ini dan tahun depan, pengetatan defisit dan utang akan sulit sekali terwujud dan terdapat kemungkinan Yunani harus menghadapi sanksi dengan kemungkinan terburuk dipaksa keluar dari keanggotaan Eurozone. Untuk mencegah hal tersebut, usulan agar Yunani meminta bantuan darurat dari IMF telah diwacanakan. Langkah ini dilakukan setelah rencana meminta pinjaman dari China gagal terwujud.

Di dalam Eurozone sendiri terdapat masalah lanjutan, di mana kegagalan dalam mendisiplinkan Yunani akan berkonsekuensi buruk, mengingat hampir seluruh negara Eurozone mengalami pelebaran defisit anggaran sebagai konsekuensi dari penanganan krisis, sehingga tambahan volume utang yang meningkat dapat meningkatkan risiko kegagalan pembayaran (default). Secara empiris, risiko ini meningkat tajam pada negara dengan posisi utang terhadap PDB sekitar 100%. Bila terjadi default, maka efeknya akan menyebar ke seluruh Eurozone.

Hubungan dagang dan transaksi intra Eurozone yang mencapai lebih 70% volume perdagangan, juga membawa konsekuensi pelemahan di salah satu negara anggota berpotensi negatif terhadap ekonomi negara lain lewat transmisi melemahnya angka penjualan bagi korporasi di wilayah Eurozone. Konsekuensinya, potensi penerimaan pajak dapat terganggu dan semakin menyulitkan usaha pemulihan ekonomi Eropa.

Risiko ke depan adalah perlambatan ekonomi dari kawasan Eropa dapat mengganggu pemulihan ekonomi global. Padahal tekanan di sektor keuangan publik masih akan berlanjut, di mana konsultan McKinsey Global mencatat bahwa berbagai pemerintah di dunia secara kumulatif menerbitkan sekitar US$ 3 triliun surat utang baru hanya untuk tahun ini saja.

Dampak ke Indonesia

Menyaksikan betapa sensitifnya dunia terhadap gejolak finansial PIGS, maka negara-negara ekonomi berkembang dan terlebih Indonesia, tentu harus bersikap waspada. Berakhirnya QE oleh Bank of England pada Februari 2010, serta berakhirnya QE oleh The Fed pada bulan Maret 2010 mengisyaratkan bahwa volatilitas tinggi di pasar uang global masih akan berlangsung.

Beruntunglah Indonesia yang secara tepat menerbitkan Global Bond senilai US$2 miliar pada awal Januari 2010 pada saat volatilitas dan tingkat suku bunga masih relatif rendah. Dibantu oleh postur defisit anggaran Indonesia yang lebih rendah daripada tahun 2009 serta posisi utang pemerintah terhadap PDB di bawah 30%, maka posisi Indonesia jauh lebih baik dibanding dengan kebanyakan negara maju dan negara berkembang. Hal itu yang harus terus dipertahankan.

Namun begitu, kewaspadaan finansial masih harus terus dipelihara, mengingat imbas eksternal dari pergerakan nilai tukar, harga komoditas, serta arus investasi global-masih akan berlangsung setidaknya hingga akhir semester pertama tahun 2010 ini. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada keberuntungan.

Oleh Poltak Hotradero
Head of Research pada PT. Recapital Securities
Read more >>

Gudang Garam & revisi cukai

(by Arif Gunawan S.)

PT Gudang Garam tahun lalu menggusur posisi PT HM Sampoerna Tbk sebagai produsen rokok terbesar nasional. Tahun ini, sistem cukai baru membuat emiten tersebut membentengi bisnis kreteknya.
Data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyebutkan pangsa pasar Gudang Garam naik 200 basis poin (bp) dari 23% menjadi 25% pada sepuluh bulan pertama 2009. Di sisi lain, HM Sampoerna menguasai 24% pangsa pasar.
Jika Phillip Morris tidak digabung dengan HM Sampoerna, Gudang Garam menjadi produsen rokok kretek dan non-kretek terbesar nasional. Perusahaan berbasis di Kediri Jawa Timur ini memproduksi 51,2 miliar batang rokok per Oktober 2009, atau naik 13,8% secara tahunan.
Namun, peta industri rokok terus berubah terutama setelah pemerintah merevisi peraturan pajak rokok pada tahun ini, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 181/PMK.011/2009. Peraturan itu efektif berlaku sejak 1 Januari 2010.
Analis CLSA Asia Pacific Markets Swati Chopra menilai peraturan tersebut akan mendorong Gudang Garam mempertahankan produksinya di lini SKT yang membagi margin lebih tinggi, dan secara bersamaan mencoba memperkuat pasar rokok mild.
"Gudang Garam mengalihkan produknya ke lini bermargin lebih tinggi dengan harga murah, yakni SKT. Produk ini memiliki lebih banyak kandungan tar dan nikotin dibandingkan dengan SKM, namun lebih murah karena cukai lebih rendah," tuturnya dalam laporan riset per 7 Januari.
Dengan struktur cukai sekarang, lanjutnya, margin rokok SKT mencapai 54%, jauh melampaui margin SKM yang hanya 38%. Tidak heran, produk SKT Gudang Garam tumbuh lebih tinggi dari produk SKM, yakni sebesar 25,9% secara tahunan dibandingkan dengan SKM yang naik hanya 11,5%.
Swati mencatat situasi suku bunga rendah dan pajak cukai seperti sekarang seharusnya membantu kinerja Gudang Garam. Dia mengestimasikan tiap 1% kenaikan harga SKM, laba perseroan naik 5%, sedangkan 1% kenaikan volume SKM akan menaikkan laba sebesar 2,2%.
"Kami memasang estimasi 11%-42% melampaui konsensus, karena kami memperkirakan margin saat ini bertahan dan pertumbuhan volume terefleksikan tahun ini. Proyeksi laba bersih naik 6%-11% dan Gudang Garam masih menjanjikan karena tahun lalu masih menjadi saham termurah ketiga di antara saham konsumsi yang disoroti CLSA," ujarnya.

Industri
Terpisah, analis PT Citigroup Securities Indonesia Ella Nusantoro menilai kebijakan cukai yang baru itu akan menguntungkan perusahaan rokok besar, karena kenaikan cukai lebih besar dikenakan pada produsen rokok skala kecil.
Perusahaan rokok tier 1 yang memproduksi lebih dari 2 miliar batang per tahun, kini harus membayar cukai Rp310 per batang untuk produk SKM (sigaret kretek mesin) dan SPM (sigaret putih mesin) atau naik 6,9%. SKT (sigaret kretek tangan) terkena pajak Rp215 per batang atau naik lebih tinggi dari SKM dan SPM tier I, sebesar 7,5%.
"Perusahaan rokok tier 2, yang produksinya di bawah 2 miliar batang per tahun menghadapi kenaikan pajak sebesar 9,5% untuk rokok SKM menjadi Rp230/ batang, 17,6% untuk rokok SPM menjadi Rp200 per batang, dan 16,7% untuk rokok SKT menjadi Rp105 batang," paparnya dalam riset per 7 Desember.
Berdasarkan pembelian pita cukai, lanjutnya, kenaikan cukai berujung pada mahalnya harga rokok SPM, dengan kebanyakan produk SPM membayar pajak 20% lebih besar dibandingkan dengan produk SKM yang pajaknya hanya naik 7%, serta produk SKT yang pajaknya naik 10%.
Bisnis mencatat SPM tidak menjadi bisnis utama Gudang Garam. Para pemain rokok SPM terutama adalah Philip Moris (Marlboro), BAT (Lucky Strike, Ardath, Kansas, Dunhill), dan Bentoel (Country).
Swati menilai pemerintah memang berupaya menciptakan arena usaha yang setara (level playing field) dengan menaikkan cukai SKT lebih tinggi dari SKM. Kebijakan baru itu juga membuat kenaikan cukai pemain kecil lebih besar dalam beberapa tahun terakhir.
"Mulai tahun ini, cukai untuk produsen kecil naik hingga 40%-60%, sedangkan pemain besar mencapai 6%-11%. Kebijakan itu diambil untuk mencegah pemain besar memanfaatkan situasi dengan mengoperasikan perusahaan-perusahaan kecil, guna menghindari pajak," paparnya.
CLSA mencatat cukai sejauh ini menyumbang 75% biaya produksi di perusahaan rokok, namun kondisi itu diperkirakan tidak menjadi kendala industri rokok. Lembeknya peraturan kesehatan membuat 78% perokok di Indonesia mulai menghisap rokok pada usia 19 tahun.
Akibatnya, industri rokok menyumbang 10% pemasukan pajak pemerintah dan membuka 6-7 juta lapangan kerja, dan cukai rokok Indonesia layak masuk ke Guiness book of record sebagai cukai terendah di dunia.
Pemerintah Indonesia tahun lalu menargetkan setoran cukai Rp54,5 triliun, atau naik 6% secara tahunan. Hingga November, mereka telah meraup 91% target tersebut senilai Rp45,6 triliun, dan tahun ini menargetkan pendapatan cukai naik 5% menjadi Rp57 triliun, atau 8% total pendapatan pajak RI.
Bagi Gudang Garam dan perusahaan rokok sejenis yang bermain di segmen rokok kretek, peraturan cukai baru tersebut tidak banyak menjadi kendala sama seperti 16 tahun terakhir ketika industri ini tumbuh rata-rata 3,4% per tahun.
Read more >>

Sunday, February 14, 2010

Mustafa dan Rightsizing

“I have so many home work.” Kalimat itu diucapkan Mustafa Abubakar ketika datang ke kantor redaksi kami, jam 10 pagi Rabu, 10 Februari 2010. Namun ucapan itu bukan kalimat keluhan nan curhat.

Mustafa seakan ingin memberi tahu kalau mengurus 141 perusahaan BUMN bukanlah urusan mudah. Penuh intrik, perlu ketegasan, independensi dan tentu saja niat baik. Dia datang hanya ditemani staf ahli khusus mas Eko, orang yang dulu saya kenal pertama kali sebagai corsec Bank Mandiri, bersama beberapa orang staf lainya.

Gaya bicara pak Mus, begitu saya memanggilnya, tak berubah sejak dulu, tenang, penuh canda, fokus , terstuktur dan tak banyak gaya. “Gaya bicaranya mantap,” kata Gus Pur alias mas Ipung Purboyo, salah satu mentor saya di Bisnis Indonesia.

Saya kenal pak Mus pertama kali pada 2005 di Banda Aceh. Kala itu saya meliput beliau sebagai Gubernur NAD, bersama Stewart D. Hall yang Dirut Bank Permata, membuka kantor cabang Permata Syariah di Banda Aceh.

Saya masih ingat acara itu di hotel milik pengusaha yang identik dengan Global Teleshop, jaringan pemasar elektronik. Hotel berbintang paling keren di Aceh setelah musibah tsunami dan dibangun hanya dalam 6 bulan.

Sikap yang ramah, masih melekat pada diri pak Mus ketika harus menjabat dirut Perum Bulog. Perusahaan yang penuh masalah dan beberapa pimpinan sebelumnya harus meringkuk di penjara. Bulog di bawah Mustafa kembali berkibar seperti dulu dipimpin Jusuf Kalla.

Masuk pasar Cipinang, pusat acuan harga beras Ibukota, lalu keliling Indonesia untuk mengecek cadangan beras pemerintah (CBP), ikut seremoni panen raya, isu ekspor beras, tata niaga gula, dan kestabilan harga menjadi tantangan yang dijalani dengan sukses oleh Mustafa.

Gaya bicara terstruktur dengan nada suara yang tenang itu tetap tak berubah ketika pada 15 Oktober 2009, dia mengatakan dirinya dipanggil pak Hatta untuk fit n proper menjadi Menteri Negara BUMN.

“Beng, mau nomor hape Mustafa gak,” kata saya kepada Bambang Jatmiko, jurnalis andal Bisnis Indonesia di kementerian BUMN.

“Boleh bos. Orangnya enak kan?”kata Ibeng, panggilan akrab saya buat Jatmiko. Dia memang terkenal akrab pula dengan Sofyan Djali, mantan menteri sebelumnya.
Rasanya kekhawatiran Ibeng tentu tak beralasan. Nama dia ternyata langsung masuk dalam relung benak pak Mus.

“Kalau bisa mas Bambang dipindahkan ke Medan Merdeka. Karena setiap acara apapun saya selalu ketemu dia,” kata Mustafa.

“Oh sudah pak, Bambang sekarang memang di press room BUMN,” ujar kami serempak.
Kembali soal pekerjaan rumah. “Saya sekarang punya dua lini. Yang pertama namanya Markas dan satunya Pasukan. Manntap kan..?” kata Mustafa bersemangat.

“Yang Markas ini tengah kami benahi, perlu refreshing di 6 jajaran deputi. Paling lambat akhir bulan februari ini,” ujarnya.

“Kalau Markas sudah diperbaiki, tentu pasukan yang 141 itu bisa diatur dengan baik. Namun saya punya strategi antara yaitu meningkatkan kinerja BUMN yang strategis.”

“Pertamina misalnya. Dia bisa cetak laba Rp25 triliun. Karen [dirut pertamina] bilang wah itu terlalu besar. Tapi RUPS nya saya pimpin langsung. Lalu mereka bahas angka satu demi satu dan ternyata bisa labanya 24 koma sekian trliun.”

“Dulu kita bisa bangga punya Pertamina, Bulog,dan PLN. Sayangnya Bulog terdegradasi dan Pertamina juga begitu.”

“Ini off the record ya. Pendapat saya pribadi Pertamina terdegradasi karena strategi yang tidak tepat. Petronas itu memotret 100% strategi pengembangan Pertamina dulu, dan sekarang mereka jauh di atas Pertamina,” tutur Mustafa.

“Saya kira ini terjadi pemihakan bidang-bidang dan wewenang sehingga tidak sehat. Ada BP Migas dan lainnya. Memang dulu sasaran kritiknya adalah regulator tidak boleh sekaligus jadi pemain,” katanya, dan kami cuma mengangguk.

Laba bersih Pertamina pada 2009 (prognosa) mencapai Rp15,39 triliun atau lebih tinggi 29% dari target RKAP Rp11,96 triliun. Target 2010, laba diperkirakan Rp25 triliun.

“Tapi sekarang saya kira semuanya sudah on the track. Kami bagi dalam 18 bidang. Yang teratas itu energi, banking dan telekomunikasi,”

“Ada 10 sektor unggulan yang saya katakan sudah go global atau go internasional. Mereka itu ada Bank Mandiri, Pertamina, Garuda, PT BA, Semen Gresik, Pupuk Sriwidjaja, PT PAL, PT Dirgantara, dan lainnya,”

“Ada juga sektor prioritas yaitu industri strategis atau BUMNIS. Memang ada kebijakan presiden untuk keberpihakan penggunaan produksi dalam negeri di alutsista,”

“Total aset BUMN pada 2009 diperkirakan meningkat 8,7% atau Rp77 triliun dari Rp1.978 triliun menjadi Rp2.150 triliun. Pada 2010, aset BUMN diperkirakan mencapai Rp2.505 triliun,”

“Laba BUMN pada 2009 mencapai Rp74 triliun, memang lebih kecil dari 2008 yang Rp78 triliun, tapi setidaknya melampaui target Rp70 triliun. Pada 2010, laba bersih BUMN ditargetkan Rp92,7 triliun,”

Mustafa pun memaparkan kerugian BUMN juga menyusut signifikan.Di handout biru yang dia bagikan terungkap di halaman 8, pada 2009 tersisa 20 BUMN yang masih merugi. Tahun ini diharapkan jumlah BUMN rugi hanya 8 perusahaan.

Nilai kerugian total juga berkurang drastis dari Rp13,95 triliun pada 2008 menjadi Rp1,17 triliun pada tahun lalu. Pada 2010, Mustafa bilang kerugian akan tersisa Rp183,1 miliar.

Prognosa kerugian itu luar biasa karena PLN yang selama ini menjadi kontributor rugi terbesar, diperkirakan mulai untung dengan pemberian margin oleh pemerintah sebesar 5%.

Pada 2009, PLN pun membukukan laba Rp6 triliun dan pada 2010 ini dengan peningkatan margin menjadi 8%, PLN diharapkan mencapai laba Rp10 trriliun hingga Rp12 triliun. Tentu asal jangan byar pet dan penyalaan bergilir.

Ada sejumlah BUMN yang disehatkan sejak 2009 yaitu, Merpati, PT Industri Sandang Nusantara, Kertas Kraft Aceh, Semen Kupang, PAL, Waskita Karya, Djakarta Lloyd, Perum PPFN, Balai Pustaka, Berdikari, Iglas, Primissima, Hotel Indonesia Natour, Varuna Tirta Prakasya, Perum PPD dan PT Industri Kapal Indonesia.

Kali ini Mustafa mempertunjukkan bagaimana kapasitasnya sebagai mantan dirut Bulog, dia memberikan kuliah strategis tentang industri gula.

Dia memaparkan kebutuhan gula kristal putih dan gula rafinasi pada 2009 mencapai 4,85 juta ton sementara produksi baru 2,62 juta ton. Jadi ada gap 2,22 juta ton.

“Pada 2014, kebutuhan akan gula mencapai 5,7 juta ton dan produksi baru 3,54 juta ton, jadi masih gap 2,16 juta ton.”

“Jadi memang perlu revitalisasi dan itu butuh investasi dengan total anggran mencapai Rp24,3 triliun,”

“Dephut sudah siap tawarkan lahan 400.000-500.000 hektare untuk penanaman tebu. Kami nanti akan ada MoU dengan 5 menteri soal gula ini.

Mustafa juga menjelaskan dengan sangat clear bagaimana kegiatan on farm dari gula. Dia ingin meningkatkan rendemen gula dari rata-rata kurang 8% menjadi minimal di atas 8%. Soalnya pabrik gula swasta mampu mencetak rendemen 10%-11%.

“Jadi ada gurauan kalo kualitas manajemen akan meningkatkan rendemen,” tuturnya coba berseloroh soal manajemen pabrik gula yang masih amburadul.

Di sisi off farm, kata Mustafa, ada pembangunan 10-25 pabrik gula baru termasuk milik swasta. BUMN yangberpartisipasi dalam program revitalisasi a.l. PTPN II, VII, IX, X, XI, XIV dan RNI dengan anggaran Rp6,3 triliun.

“Ambisi pribadi saya adalah kita bisa produksi gula putih dan raw sugar jadi tak perlu impor terus, tapi memang di hilir perlu pengaturan tata niaga gula dengan Depdag,” kata Mustafa sambil tersenyum.

Kami juga tersenyum karena paham bagaimana cengkeraman mafia gula yang terkenal dengan sebutan 8 Samurai Gula.

Di industri pupuk juga demikian, ada progam revitalisasi yang butuh anggaran Rp47,1 triliun atau lebih 7 kali lipat dari musibah dana Bank Century.

Caranya, kata Mustafa, ada 5 pabrik urea yang direvitalisasi. PT Pusri bangun 3 pabrik, PT Pupuk Kujang 1 pabrik, dan PT PKT dengan 1 pabrik.

Pasokan gas untuk Pupuk Kaltim diamankan dengan principle agreement dengan para pemasok gas seperti Total E&P Indoesia, Pearl Oil dan Inpex Corporation sejumlah 80 juta kaki kubik per hari (mmmscfd) mulai 2012 selama 10 tahun.

“Memang pada zaman pak Sofyan Djalil ada upaya holding dan belum selesai dan baru operasionalisasi di Pupuk Sriwidjaja. Nanti saya mau jadi investment holding jadi dia bisa bikin investasinya bagaimana dan strategui pemasarannya seperti apa.”

Bagaimana dengan perkebunan kelapa sawit atau industri CPO?

Pada 2009 ada 14 PTPN dan total produksi CPO mencapai 17,71 juta ton. Sebanyak 75% produksi diekspor terutama ke India, Eropa dan China. Sebagian besar ekspor itu malah masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk produk turunan dengan harga tinggi.

Karena itu pemerintah bikin kebijakan DMO, domestic market obligation. 2015 hanya boleh ekspor 50% dari total produksi dan 2020 hanya boleh 30%.

“Untuk PTPN ada upaya dibikin regrouping. Jadi yang pertama berdasarkan region, itu bisa tersisa 7-8 perusahaan saja,”

“Saya ingin mewacanakan regrouping berdasarkan komoditas. Jadi ada PTPN gula, sawit, teh, karet, atau mungkin nanti hanya ada 5 PTPN saja berdasarkan komoditas sehingga lebih kuat dan fokus”

Lalu bagaimana dengan sektor finansial, tentang holding asuransi atau dampak kebijakan single presence policy untuk bank-bank BUMN?

“Terus terang untuk asuransi belum saya pelajari tapi nanti pak Parikesit yang bisa menjelaskan. Tapi kalau soal SPP bank BUMN, itu memang berat. Kami sudah kirim surat kepada Bank Indonesia dan meminta agar ada pengunduran waktu aturan kepemilikan tunggal bagi bank BUMN,”

Saya tersenyum mendengar jawaban Mustafa yang nyaris sama dengan jawaban Sugiharto dahulu maupun Sofyan Djalil pada 2 tahun terakhir. Sugiharto sekarang menjadi Preskom Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, satu-satunya asuransi mutual di Tanah Air.

Banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada Mustafa tapi jarum di jam dinding lantai 8 ini sudah menunjukkan pukul 12.30 wib. Bau soto betawi dan gado-gado menyeruak di luar ruang pertemuan.

“Ayo pak kita makan soto betawi. Bapak mau nasinya seberapa?”

“Saya pilih lontong saja, kalau nasi kan saya sudah kenyang selama menjadi dirut Bulog....hahahahahaha,” ujar Mustafa.

Oke pak Mus, jangan lupa PR-nya.

Karet, 10 Feb
Fahmi achmad
Read more >>

Target PBB dan BPHTB

Pemerintah menargetkan penarikan pajak dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam target penerimaan APBN 2010 masing-masing sebesar Rp26,5 triliun dan Rp7,4 triliun.

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 15/PJ/2010 tentang Rincian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB TA 2010 tertanggal 4 Februari 2010.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mochamad Tjiptardjo dalam SE itu meminta seluruh kabupaten dan kota serta kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama untuk menyusun rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali sektor pertambangan migas) dan BPHTB dari target nasional tersebut.

"[Penyusunan] berdasarkan usulan dari masing-masing Kanwil Ditjen Pajak, dengan memperhatikan surat Dirjen Pajak No. S-09/PJ.08/2010 tertanggal 8 Januari 2010 hal breakdown rencana penerimaan PBB dan BPHTB TA 2010," katanya dalam SE itu yang diperoleh Bisnis.com hari ini.

Selanjutnya, Kepala KPP Pratama diminta untuk segara berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat dalam rangka pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB TA 2010. "Usulan revisi atas rincian rencana penerimaan dalam surat edaran ini hanya diterima sebelum bulan ketiga triwulan II/2010."

Kasubdit Penerimaan Direktorat Kepatuhan, Potensi, dan Penerimaan Ditjen Pajak Anggrah Suryo menambahkan jika penerimaan pajak dari PBB dan BPHTB merupakan penerimaan pajak yang dibagi hasilkan kepada daerah sehingga rincian penarikan pajaknya pun harus melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

"Kabupaten dan kota mempunyai target sendiri yang nanti dimasukkan di APBD mereka," jelanya.

Menurutnya, besarnya kontribusi penerimaan dari masing-masing daerah selama ini sangat fluktuatif tergantung sektor PBB yang disumbangkan misalnya dari PBB perdesaan dan perkotaan.

"Tapi untuk tahun kemarin kontribusi penerimaan PBB disumbang oleh DKI Jakarta dari PBB perkotaan. Habis itu kalau nggak salah Jawa Timur," ujarnya.

Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dari PBB mencapai Rp24 triliun atau 101% dari rencana 2009 sebesar Rp23 triliun, sedangkan untuk BPHTB mencapai Rp6,4 triliun atau 92% dari rencana 2009 sebesar 6,9 triliun.
Read more >>

Thursday, February 11, 2010

Pasokan gas untuk Pusri

PLN memastikan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang tidak akan kekurangan pasokan gas setelah kontrak gas dengan sejumpah produsen gas berakhir pada 2012 mendatang.

Direktur PLN Dahlan Iskan menegaskan perseroan bersedia mengalokasikan jatah gas untuk pembangkitnya kepada Pusri demi menjaga kelangsungan produksi pupuk di perusahaan tersebut.

"Kami tidak rela Pusri mati sehingga kami rela pasokan gas kami berikan ke Pusri, apabila sumber gas tidak mampu lagi memasok gas ke Pusri," jelasnya belum lama ini di Palembang.

Dia menerangkan Pusri merupakan pabrik pupuk tertua dan strategis dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena hampir 80% kebutuhan pupuk untuk petani dipasok Pusri.

Hal ini, lanjut dia, tentunya perlu dipertimbangkan khusus bagi pemerintah pusat agar pasokan gas Pusri tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga pada rencana pembangunan 5 tahun ini tetap memikirkan industri kreatif dari bahan baku batubara.

Apalagi, terangnya Sumsel memiliki sumber daya alam yang cukup potensial terutama disektor energi sehingga dapat menjadikan Sumsel terdepan.

Dia menambahkan kondisi kelistrikan di Sumatra akan baik pada 2016, paling tidak pada tahun tersebut akan surplus 30% setelah sejumlah pembangkit baru mulai beroperasi, seperti PLTU Jambi Merang 2x400 Mw.

"Kapasitas yang dimiliki PLN saat ini hanya 2.400 Mw namun pada 2012-2016 bisa mencapai 3.500 Mw,"paparnya.

Dahlan menjelaskan pemerintah juga terus memikirkan pasokan gas untuk produsen, artinya setelah kontrak gas berakhir, kontrak gas akan dikaji ulang, artinya dapat mendahulukan kepentingan nasional baru melakukan ekspor.
Read more >>

Kinerja XL Axiata 2009

PT XL Axiata Tbk (XL) menutup tahun 2009 dengan peningkatan pendapatan usaha sebesar 14% menjadi Rp13,9 triliun dan peningkatan EBITDA sebesar 21% menjadi Rp6,2 triliun dibandingkan dengan 2008. Sementara itu jumlah pelanggan dan Prepaid RGB (Revenue Generating Subscriber Base) juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21% dan 49% menjadi 31,4 juta dan 31,1 juta pelanggan.

Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mengatakan sepanjang 2009, XL mengalami peningkatan pemakaian layanan data secara siginifikan yang didorong oleh beralihnya kebutuhan telekomunikasi para pelanggan dari kebutuhan dasar, seperti menelepon dan mengirim SMS saja, menjadi chatting dan mengunduh aplikasi jejaring sosial melalui telepon genggam.

Perilaku ini didukung oleh tingginya tingkat penetrasi BlackBerry dan telepon genggam yang mempunyai kemampuan GPRS. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan data, XL memperkenalkan tarif yang sangat terjangkau untuk layanan data dengan berbagai macam mekanisme tagihan yang dapat dipilih sendiri oleh pelanggan. Hasilnya, peningkatan pendapatan layanan data meningkat sebesar 269%.

Selain itu, sepanjang 2009, XL juga meluncurkan beberapa paket layanan dengan harga yang ekonomis yang dapat dipilih oleh pelanggan melalui *123# yang telah disesuaikan dengan kebutuhan maupun perilaku pelanggan. Hal ini telah mendorong peningkatan pelanggan secara signifikan.

Jumlah panggilan keluar dan SMS juga meningkat secara signifikan sebesar 60% menjadi 87,6 miliar menit dan SMS meningkat sebesar 258% menjadi 63,6 miliar SMS. Dengan meluncurkan berbagai jenis paket layanan yang disesuaikan dengan perilaku pelanggan, XL meraih penghargaan The Best Innovation in Marketing bulan Desember 2009.

Selain itu, XL juga menerapkan pengelolaan biaya yang efisien secara keseluruhan yang menghasilkanp peningkatan OpEx yang lebih rendah daripada peningkatan pendapatan usaha. Dengan demikian, EBITDA margin XL bertumbuh menjadi 45% dan menghasilkan laba bersih sebesar Rp1,7 trilliun.

Untuk 2010, XL mengalokasikan belanja modal sebesar US$400-450 juta di mana jumlah ini juga termasuk pembayaran untuk capex 2009 yang pembayarannya jatuh tempo di tahun 2010. Seluruh belanja modal ini akan didanai melalui arus kas internal.

XL adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL saat ini adalah penyedia layanan seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan ritel (Consumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan korporat (Business Solutions).

XL satu-satunya operator yang memiliki jaringan serat optik yang luas. XL telah meluncurkan XL 3G pada 21 September 2006, layanan telekomunikasi selular berbasis 3G pertama yang tercepat dan terluas di Indonesia.

XL dimiliki secara mayoritas oleh Axiata Group Berhad (“Axiata Group”) melalui Indocel Holding Sdn Bhd (86,5%) dan sisanya Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd. (13,3%) serta publik (0,2%).

Sebagai bagian dari Axiata Group bersama-sama dengan Aktel (Bangladesh), HELLO (Cambodia), Idea (India), MTCE (Iran), Celcom (Malaysia), Multinet (Pakistan), M1 (Singapore), Samart (Thailand) dan Dialog (Sri Lanka), menjadi yang terbaik di wilayah Asia.
Read more >>

Tunggakan pajak BUMN

'Hanya 9 BUMN yang punya tunggakan pajak'

Oleh Fahmi Achmad & Agust Supriadi
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kementerian BUMN menegaskan hanya sembilan badan usaha milik negara yang memiliki persoalan tunggakan pembayaran pajak.
Meneg BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hal tersebut menanggapi daftar 100 penunggak pajak terbesar yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Komisi XI DPR pada 28 Januari lalu.
Sebanyak 16 badan usaha milik negara, menurut Mustafa, masuk dalam daftar tersebut. Namun, hasil klarifikasi Kementerian BUMN menunjukkan hanya 12 BUMN yang mempunyai masalah tunggakan pajak.
"Kemarin [Selasa], kami kumpulkan BUMN dan hasilnya hanya sembilan BUMN yang butuh penyelesaian pajak karena Garuda sudah selesai, Jamsostek sudah selesai dan begitu juga Semen Tonasa," katanya kepada Bisnis, kemarin.
Mustafa menjelaskan BUMN yang masih mengalami sengketa pajak melalui pengadilan sebanyak empat perusahaan, yaitu PT Merpati Nusantara, PT Angkasa Pura II, PT Istaka Karya, serta PT Gapura Angkasa.
Keempat perusahaan tersebut, tuturnya, beradu dengan Ditjen Pajak soal sengketa tunggakan pembayaran senilai Rp4,91 triliun.
Sementara itu, untuk BUMN yang dianggap menunggak lantaran perbedaan persepsi dengan Ditjen Pajak adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Kereta Api (PTKA). Total kewajiban yang masih harus diselesaikan dua perusahaan ini senilai Rp395 miliar.
Mustafa menambahkan empat BUMN yang tengah mencicil tunggakan yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, Merpati Nusantara, PT Djakarta Lloyd dan LKBN Antara. Total tunggakan mereka senilai Rp464,6 miliar.
"Tetapi ada juga yang kelebihan pembayaran yaitu Pertamina," kata Mustafa. Pertamina menyatakan mengalami kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp13,7 triliun pada periode 2003-2005 serta 2007-2008.
Pekan lalu, Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menyebutkan jumlah tunggakan pajak pada perusahaan pelat merah hanya sebesar Rp100 miliar dicatat oleh dua BUMN yaitu PT Djakarta Lloyd dan LKBN Antara.
"Selebihnya adalah pajak-pajak yang masih dalam proses penyelesaian. Bahkan, kami mencatat ada BUMN yang sudah membayar, tetapi tetap dicatat sebagai penunggak pajak. Untuk kelebihan pembayaran pajak oleh Pertamina, itu harus dikembalikan oleh pemerintah," ujarnya.
//Tak ada tanggapan//
Hingga tadi malam, sejumlah pejabat terkait di Ditjen Pajak yang dihubungi Bisnis untuk menanyakan klaim Meneg BUMN tersebut, tidak memberikan tanggapan.
Dari tiga pejabat Ditjen Pajak yang dihubungi yakni Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, Direktur Pemeriksaan dan Penanganan Pajak Riza Nurkarim, dan Direktur Intelejen dan Penyidikan DJP Pontas Pane, hanya Pontas yang memberikan respons.
Namun, Pontas juga enggan memberikan tanggapan soal hal tersebut. "Maaf mas, itu bukan domain saya. Kalau untuk tunggakan pajak hubungi pak Ramram [Ramram Brahmana, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan]," katanya.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR pada 28 Januari 2010, Dirjen Pajak mengungkapkan data 100 penunggak pajak terbesar nasional dengan nilai tunggakan mencapai Rp17,52 triliun.
Melalui jawaban tertulisnya tertanggal 2 Februari 2010, Dirjen Pajak menyampaikan kembali daftar 10 penunggak pajak terbesar.
Namun belakangan, wajib pajak yang masuk dalam daftar 100 penunggak pajak dan daftar 10 penunggak pajak membantah hal tersebut.
Read more >>

Tuesday, February 9, 2010

Misteri Ki Panji Kusmin

Suatu ketika majalah Sastra, dengan cetakan tahun VI No. 48, Agustus 1968, memuat sebuah cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung yang dikarang oleh Ki Panji Kusmin (diduga ini nama samaran). Cerpen ini bercerita tentang Nabi Muhammad yang memohon izin kepada Tuhan untuk menjenguk umatnya. Disertai malaikat Jibril, dengan menumpang Bouraq, Nabi mengunjungi Bumi. Namun Bouroq bertabrakan dengan satelit Sputnik sehingga Nabi serta Malaikat Jibril terlempar dan mendarat di atas Jakarta. Di situ Nabi menyaksikan betapa umatnya telah menjadi umat yang bobrok. Cerpen ini adalah sindiran terhadap laku keagamaan masyarakat luas yang ''menyimpang'' pada waktu yang belum jauh berselang dari terjadinya Tragedi 1965.

Namun akibat penerbitan Cerpen yang bikin heboh umat ini, Ki Panji Kusmin dituduh telah melakukan penodaan terhadap agama karena mempersonifikasikan Tuhan, Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril. Tanpa ampun lagi H.B. Jassin selaku penanggung jawab majalah itu dibawa ke pengadilan dan dipaksa untuk mengungkap siapa sebenarnya Ki Panji Kusmin. H.B. Jassin menolak untuk mengungkap jati diri Ki Panji Kusmin. Untuk itu ia dituntut Pengadilan Tinggi Medan dan divonis in absentia berupa kurungan selama satu tahun dan masa percobaan dua tahun.

Dan sampai saat ini pun identitas dari Ki Panji Kusmin tidak terungkap dan dibawa hingga ke liang lahat oleh H.B. Jassin.
Read more >>

Isi Dari Buku Membongkar Gurita Cikeas

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI.

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar.

Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?

Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48).

Ada juga yang mengatakan” Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara.

Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai-maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

Secara tidak langsung, dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya – terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM.

Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis.

Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya

Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo.

Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama.

Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center.

Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy.

Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana.

Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?

Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar.

Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.

PROFILE PENULIS:

Berikut adalah profil George Junus Aditjondro yang diambil dari berbagai sumber.

George Junus Aditjondro lahir pada 27 Mei 1946 di Pekalongan, Jawa Tengah adalah seorang sosiolog asal Indonesia.

Pada sekitar tahun 1994 dan 1995 nama Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari tahun 1995 hingga 2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998. Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi. Sebelumnya saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana.

Saat hendak menghadiri sebuah lokakarya di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada tahun 1998.

Pada akhir bulan desember 2009, beberapa lama setelah peluncuran bukunya terakhir, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalurkan keprihatinanya atas isi buku tersebut. Buku itu sempat ditarik dari etalase toko walaupun pada saat itu belum ada keputusan hukum terhadap peredaran buku itu.

George Junus Aditjondro lulusan salah satu universitas di Amerika Serikat dan mengambil jurusan sosiologi korupsi dan Gelar doktor George dari Cornell University, Amerika Serikat.

sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3016312 dan http://asaborneo.blogspot.com/2009/12/siapa-george-junus-aditjondro-profil.html dan http://www.mypepito.info/2009/12/hotisi-dari-buku-membongkar-gurita.html
Read more >>