Friday, March 21, 2008

Kok Tupai bisa jatuh?

Kecewa dan gusar, merupakan hal manusiawi yang dirasakan seseorang dengan prestasi mentereng.
Saya sendiri beberapa kali merasakan apa yang disebut dengan gagal. Kegusaran terbesar justru pada enam tahun lalu ketika lagi sidang tesis di pascasarjana UI, yang boleh dikatakan gagal tes pertama.
Kalau mengingat peristiwa itu, saya sangat gusar terhadap dua dari dosen penguji. Keduanya kebetulan sempat naik daun jadi anggota KPU 2004 bersama MWK yang terkena perkara korupsi.
Gagal dan harus mengulang lalu berhasil meraih gelar Master of Science membuat saya memberikan apresiasi terhadap Edwin Nasution (dosen pembimbing-sekarang menjadi ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan CPF Luhulima (pembaca ahli, peneliti senior CSIS). Dua orang ini turut menjadi motivator bagi kelangsungan tesis saya.
Kecewa dan Gusar di hati itu mungkin juga melanda perasaan Agus Martowardojo, tentu bukan karena sidang skripsi. Hasil rapat voting Komisi XI yang dikuatkan Rapat Paripurna DPR RI pada pertengahan Maret menolak Agus menjadi kandidat bos Bank Indonesia.
Dirut Bank Mandiri ini rasanya jarang mendapatkan kegagalan yang tak diinginkan. Profesional kelahiran Amsterdam, 24 Agustus 1956 ini telah berkarir hampir tiga dekade dalam industri perbankan yang dimulai di Bank of America dan Bank Niaga. Agus pernah menjadi Direktur Utama di Bank Bumiputera serta Bank Exim pada periode 1995-1998.
Sempat merasakan bimbingan Robby Djohan di Bank Mandiri hingga 2002, Agus masuk BPPN dan menjadi Dirut di Bank Permata. Akhirnya pada 16 Mei 2005, Agus menduduki kursi panas sebagai Dirut Bank Mandiri yang tengah disorot karena rasio kredit bermasalah yang di atas 20%.
Jabatan Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia dan Himbara serta eks mantan ketua umum Perbanas menjadi catatan karir serta kapabilitas dari lulusan Fakultas Ekonomi UI tahun 1984.
Masalah NPL di Bank Mandiri yang berhasil ditekan menjadi di bawah 4% menmbuat karirnya kinclong. Rumor pasar keuangan sempat melambungkan namanya menjadi kandidat Menneg BUMN menggantikan Sugiharto meskipun Presiden Yudhoyono akhirnya memilih Sofyan Djalil.
Sejak Oktober tahun lalu, gonjang-ganjing aliran dana BI kepada anggota DPR membunyikan alarm adanya kompetisi baru menuju tahta Gubernur BI. Dan memang pada 28 Januari tersiar kabar status tersangka Burhanuddin Abdullah seakan menjadi letusan pistol tanda kompetisi dimulai.
Agus dan Raden Pardede pun menjalani fit and proper test pada 10-11 Maret dan berakhir kandas di tangan jagoan Senayan. ABanyak kelakar dan lelucon yang tidak lucu soal Agus yang terganjal di Senayan.
Tapi apapun ceritanya, karir Agus Martowardojo tentu menjadi pertaruhan. Sebagai bankir, jabatan Dirut Bank Mandiri, bank beraset terbesar di Indonesia tentu bisa dikatakan sebagai puncak karir.Mungkin saja Agus akan memiliki horizon karir lebih baik asalkan menunggu hasil Pemilu 2009.
Tapi sebagai profesional, bangkut dari kegagalan merupakan prestasi yang memiliki nilai lebih dibandingkan sekedar membersihkan pembukuan dari kredit bermasalah. Mari kita tunggu seperti apa karir si perfeksionis ini.
Read more >>

Friday, March 7, 2008

Menumpuk asa pada PP No.33/2006

Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
Menumpuk asa pada PP No.33/2006


Ketika PP No.33/2006 pertama kali dikeluarkan pemerintah, harapan besar membuncah dari para bankir bank BUMN akan adanya perlakuan yang sama dengan bank-bank swasta dalam memperlakukan kredit bermasalahnya.
Para bankir pelat merah ingin menjadikan ketentuan yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, ini sebagai senjata pamungkas non performing loan (NPL).
Hingga kini, pikiran para bankir BUMN selalu diganggu persoalan NPL. Bukan apa, banyak pihak masih menyoroti tingginya angka NPL industri yang didominasi bank BUMN, apalagi peran kreditnya pun tersalip bank swasta.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Oktober 2007, total kredit bermasalah di bank pemerintah sebesar Rp27,88 triliun dengan rasio NPL 8,5%. Total NPL industri sendiri Rp47,37 triliun.
Bank Mandiri memiliki outstanding sebesar Rp14,37 triliun sebagai NPL per September 2007. BNI pun mempunyai Rp6,6 triliun sebagai kredit bermasalah. Karena itu, PP 33 menjadi harapan adanya kesamaan playing field antarbankir agar tak disalahkan ketika merestrukturisasi kredit macetnya.
Apa lacur, cerita selanjutnya tak semerdu harapan bankir BUMN. Hingga Desember ini akan berakhir. Gerak laju implementasi beleid tersebut seakan jalan di tempat alias baru sekedar wacana dalam diskusi maupun konsumsi berita semata.
Padahal, ada dua poin penting PP No. 33/2006 berupa penegasan bahwa piutang BUMN bukan merupakan bagian dari piutang negara, dan penyelesaian piutang BUMN dilakukan sesuai koridor hukum korporasi a.l. UU Perseroan Terbatas, UU BUMN, dan UU Pasar Modal.
Ketentuan itu dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.87/2006, revisi PMK No.31/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah, dan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah.
Dukungan Mahkamah Agung (MA) pun keluar melalui keputusan No. WKMA/Yud/20/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan, piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai piutang negara. Fatwa MA soal Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah tersebut diterbitkan menanggapi surat yang diajukan Menteri Keuangan RI bernomor S-324/MK.01/2006 pada 26 Juli.
Sayang kondisi tak nyaman mencuat dengan pernyataan Meneg BUMN Sofyan Djalil yang menyebutkan oversight committee (OC) untuk restrukturisasi kredit bank-bank BUMN mungkin tak diperlukan lagi setelah masa kerjanya habis per 31 Desember 2007.
Biar bagaimanapun, beleid sakral itu masih memberikan secercah harapan dengan pemberian potongan utang pokok maksimal 50% dalam penyelesaian kredit macet dengan nominal di bawah Rp5 miliar.
Kesepakatan tersebut didukung Wapres Jusuf Kalla agar 1.047.069 unit UMKM yang memiliki utang tak terbayar senilai Rp17,09 triliun dapat menikmati kemurahan hati kreditor.
Kebijakan ini ditetapkan mulai 1 Desember 2007 dalam tempo dua kali enam bulan atau satu tahun. Bank Mandiri akan mengimplementasikan haircut senilai Rp6,5 triliun kepada sekitar 87.000 nasabahnya, sedangkan BNI sebesar Rp2,2 triliun dari sekitar 24.000 debitornya yang bermasalah.
Hapus tagih terbesar akan dilakukan Bank Rakyat Indonesia yakni senilai Rp7,09 triliun milik 796.000 nasabah, sedangkan yang terkecil oleh Bank Tabungan Negara yakni Rp1,29 triliun dari 138.000 debitor.
Ada kriteria umum yang menjadi landasan haircut seperti potongan pokok dapat diberikan kepada pinjaman berstatus kolektibilitas lima dengan cut off date 31 Desember 2005 hingga 8 Oktober 2007.
Fasilitas potongan pokok utang akan diberikan kepada debitor yang tidak menyalahgunakan pinjaman. Selain itu, haircut akan diberikan kepada nasabah yang usahanya masih memiliki prospek menjanjikan dan barang yang selama ini menjadi agunan masih bernilai.
Bagi Bank Mandiri, penerapan PP No.33/2006 merupakan langkah efektif memangkas rasio kedit bermasalah yang menjadi batu sandungan mengkilap kinerja manajemen dalam mencetak laba.
Lain lagi dengan Pemimpin Divisi Kredit Khusus BNI Berlin Sembiring yang berharap implementasi PP 33/2006 bisa membungkam kritikan terhadap tingginya NPL bank persero.
Dia menjelaskan tingkat pengembalian (recovery) yang maksimal dari program hapus buku akan menambah dana pada porsi pencadangan sehingga posisi rasio kredit bermasalah bersih (netto) akan turun signifikan.
Tapi lagi-lagi, harapan hanya akan menjadi ajang berwacana karena para bankir yang tergabung dalam Himbara pun belum mampu menyamakan mekanisme prosedur pemotongan utang pokok.
Bagaimana dengan potensi moral hazard? Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Sentot A.Sentosa mengatakan profesi bankir seakan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. “Kami punya kode etik, kami punya pengawas seperti BI, lalau ada komisaris, ada komite-komite lainnya. Itu semuanya apa belum kredibel?” ujarnya.
Sama seperti bankir bank BUMN lainnya, Sentot menilai pemahaman para penegak hukum belum sejalan. Padahal, bank BUMN memiliki setidaknya enam beleid yang menjadi pagar, mulai dari UU Perseroan Terbatas hingga UU Kekayaan Negara.
Tapi marilah kita berpandangan ke depan yang positif. Jangan sampai fungsi intermediasi sekedar terganjal belum tuntasnya implementasi PP 33/2006, karena ekonomi nasional masih membutuhkan bank sebagai jantungnya.
Read more >>

Berharap dari anak usaha bank

30 Oktober
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
Ketika anak usaha bank diharapkan menggeliat

Tren penyediaan jasa keuangan yang lengkap membuat banyak bank kini tak lagi sekedar berkutat di jasa inti. Kepemilikan layanan finansial komprehensif membuat bank harus memiliki anak usaha jasa keuangan yang mumpuni.
Di Tanah Air, Bank Dunia sejak telah menyoroti mulai bergesernya paradigma bank yang mulai berkonsentrasi atas kepemilikan anak usaha di lembaga keuangan non bank baik asuransi, dana pensiun, multifinance hingga perusahaan sekuritas.
Saat ini pun, kepemilikan bank atas lembaga keuangan nonbank maupun diversifikasi layanan terkait semakin transparan diketahui publik, melalui adanya kewajiban laporan keuangan konsolidasi.
Bank-bank swasta nasional kini mampu menepuk dada memperlihatkan keuntungan perusahaan yang melambung didukung kontribusi positif anak usaha lembaga keuangan non bank.
Keuntungan Bank Danamon, misalnya, sedikit banyak tertolong kinerja Adira Multi Finance, Adira Insurance maupun Adira Quantum. Begitu pula dengan BII yang mencoba mengandalkan WOM Finance, meskipun ketentuan provisi membuat keuntungan perseroan sedikit tertekan.
Kinerja BCA pun juga dipengaruhi paling tidak tiga asuransinya (Asuransi Central Asia, Central Asia Raya maupun Indolife Pensiontama). Sedangkan Bank Permata pun tak jauh dari bisnis pemiliknya Astra Internasional yang terkait asuransi, otomotif hingga multifinance.
Lain lagi dengan bank seperti Panin yang memiliki anak usaha lengkap dari asuransi hingga sekuritas. Begitu pula dengan Bank Niaga yang telah punya multifinance, tak ketinggalan mengandalkan jasa sekuritas dengan CIMB Group.
Kondisi itu membuka mata bank-bank BUMN untuk mulai menata dan memperkuat profil unit bisnis keuangannya, agar mampu bersaing dengan bank-bank swasta yang telah memiliki anak usaha asuransi, multifinance dan sekuritas yang kuat.
Upaya menyuntik modal, memperkuat sinergi maupun mengundang investor baru dalam kepemilikan bersama merupakan sejumlah cara yang ditempuh bank-bank persero dalam menjaga keuntungan dari anak usahanya.
Bank Negara Indonesia (BNI), misalnya, mengambil kebijakan untuk melepas sebagian maupun mayoritas kepemilikannya baik di Bank Finconesia, BNI Securities maupun rencananya di BNI Life dan BNI Multifinance.
Dirut BNI Sigit Pramono mengatakan semua rencana tersebut bukan berarti menjual semua saham yang dimiliki. BNI, ujar dia, tetap mengharapkan kontribusi keuntungan dari anak usaha tersebut.
“Karena kalau untuk memperbesar dan memperkuat profilnya adalah menyuntik modal atau menjual sebagian sahamnya. Yang jelas, kami tetap memiliki paling tidak 51% untuk mengawasinya,” kata dia.
BNI akan melepas 40% sahamnya di BNI Securities kepada investor asing tahun depan. Hingga kini beberapa investor asing dari Jepang, Korea Selatan dan Timur Tengah menyatakan minatnya terhadap saham di perusahaan penjamin efek tersebut.
Manajemen BNI menegaskan penjualan saham BNI Securities kepada investor strategis ini bertujuan agar bisa lebih banyak menjamin emisi obligasi dan penawaran saham perdana (initial public offering, IPO). Setelah penjualan 40%, BNI akan melakukan kajian agar BNI Securities masuk bursa.
Dua investor dari Timur Tengah dikabarkan berminat membeli BNI Multifinance. Namun, manajemen BNI mencoba memperbaiki kinerja perusahaan pembiayaan ini sebelum pelepasan sebagian besar sahamnya. Salah satu caranya dengan memberikan suntikan modal sebesar US$20 juta selama 2007.
Bagi BNI, divestasi ini bertujuan meningkatkan kinerja BNI Multifinance agar lebih fokus. Hal itu, karena selama ini penyaluran pembiayaan BNI Multifinance dinilai tidak memberikan kontribusi yang maksimal.
Di Bank Finconesia, BNI akan bermitra dengan PT Dian Intan Perkasa satu perusahaan yang terafiliasi dengan Kelompok Usaha Charoen. Beberapa waktu lalu, Dian Intan Perkasa telah membeli 51% kepemilikan Commerzbank Aktiengesellschaft Jerman pada Bank Finconesia dengan nilai transaksi Rp529,41 miliar atau US$58.8 juta.
Sementara itu, Bank Mandiri saat ini belum memiliki sendiri satupun unit bisnis di bidang multifinance meskipun dulu pernah berkongsi dengan SB Leasing dan Sumitomo dalam EXIM SB Leasing. Bank terbesar itu kini menyeleksi 10 nama perusahaan pembiayaan untuk dibeli.
Bank Mandiri kini telah memiliki Bank Syariah Mandiri (BSM), Mandiri Sekuritas dan kepemilikan bersama di AXA Mandiri Financial Services dan Staco Raharja. Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan dana Rp100 miliar telah disuntik ke BSM dan tahun depan ada kemungkinan injeksi Rp200 miliar lagi.
Suntikan modal tersebut diharapkan membuat peran BSM cukup signifikan dari sisi penguasaan pangsa pasar. Di industri perbankan syariah, BSM kini memiliki pangsa 36,59% dari sisi aset, 35,95% dalam pemberian pembiayaan serta 39,95% pada raupan dana masyarakat.
Di AXA Mandiri, manajemen Bank Mandiri cukup puas dengan investasi ekuitas sebesar Rp94,25 miliar. Asuransi jiwa ini mencatatkan total aset yang berkembang hingga Rp2,47 triliun.
Tahun lalu, AXA Mandiri mampu mencetak total premi Rp745,3 miliar dengan annual first year premium (AFYP) sebesar Rp251,28 triliun. Premi tahun pertama merupakan indikator keberhasilan mengumpulkan premi bagi asuransi.
Keberadaan asuransi jiwa ini meningkatkan profil Bank Mandiri bagi kelengkapan layanan produknya. Sejak beroperasi Desember 2003, AXA Mandiri telah hadir di 681 kantor Bank Mandiri dengan dukungan 896 tenaga penasihat keuangan (financial advisor).
Sebanyak 97,57% atau Rp727,11 miliar dari total premi AXA Mandiri berasal dari polis unit-linked, produk proteksi berbalut investasi yang menjadi sasaran cross selling bagi Bank Mandiri.
Lain lagi dengan kisah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kini berupaya keras meyakinkan sejumlah pihak untuk mendukung langkahnya memiliki anak usaha penunjang bisnis layanan perbankan yang komprehensif.
Keinginan BRI memiliki satu perusahaan sekuritas malah ditentang sebagian besar anggota Komisi XI DPR. Bagi para wakil rakyat, BRI seharusnya fokus saja pada komitmen UMKM yang menjadi basis nasabahnya.
Menurut anggota DPR, layanan transaksi pasar modal di BRI sebaiknya diserahkan pada BUMN sekuritas seperti Danareksa. Alasan yang terkesan pilih kasih, karena tidak berlaku bagi Bank Mandiri dan BNI.
Namun, manajemen bank yang dipimpin Sofyan Basir ini paling tidak telah mendapatkan Bank Jasa Artha untuk dikonversikan menjadi bank umum syariah. Mirip BSM yang dimiliki Bank Mandiri.
Untuk asuransi, BRI telah memiliki BRIngin Life, meskipun kini seakan kalah jauh dengan AMFS maupun BNI Life ataupun BTN yang mempunyai Binagriya Upakara. Lalu bagaimana dengan multifinance? Ada memang Srikandi Finance dan BRI sempat berkongsi dengan investor Jepang dalam UFJ BRI Finance, dengan kepemilikan 45%.
Sekarang? Keberanian memiliki sendiri rasanya menciut. “Saya no comment dulu” ujar Direktur Konsumer BRI A. Toni Soetirto.Apapun langkah manajemen bank BUMN, membesarkan anak usaha yang bergerak di bidang keuangan rasanya penting di tengah ketatnya persaingan antarbank mengejar laba saat ini. Sayang bila anak usaha bank BUMN tersebut hanya menjadi tempat buangan bagi orang-orang yang mendekati masa pensiun semata.
Read more >>

Media asuransi tak hanya arisan para ibu

26 Oktober 2007
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia

Kiprah asuransi di Tanah Air telah memiliki usia hampir satu abad namun perkembangannya terus terang masih lambat. Padahal produk jasa pengalihan risiko ini selalu berhubungan dengan aspek bisnis dan aspek kehidupan masyarakat.
Pada dua dekade terakhir, misalnya, banyak orang mengambil sikap menghindar bahkan alergi bila ditawari produk asuransi. Banyak faktor bisa diungkapkan sebagai biang keladi pertumbuhan asuransi yang tak segemerlap industri jasa keuangan lain.
Sosialisasi dan edukasi menjadi dua kata kunci dalam menelaah lemahnya penetrasi asuransi di masyarakat. Kekurangpahaman orang dan kurang aktifnya kegiatan promosi dari pemerintah dan perusahaan asuransi juga menjadi penyebab utama.
Lakunya penjualan polis selama ini lebih banyak didukung kemampuan para agen asuransi meyakinkan masyarakat. Komunitas-komunitas seperti arisan para ibu menjadi media sekaligus ajang yang diandalkan perusahaan asuransi dalam menjual polis, terutama asuransi jiwa.
Berkembangnya kebutuhan masyarakat seharusnya bisa ditangkap perusahaan asuransi dalam penyediaan yang sesuai serta perlu didukung dengan pola komunikasi yang efektif menyentuh kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Hingga kini, orang membeli polis asuransi karena sosialisasi dari mulut ke mulut. Fenomena yang seharusnya tidak bisa begitu saja dibanggakan. Lihat saja, begitu banyak pertanyaan dari calon tertanggung kepada agen karena banyak kejadian ketiadaan manfaat yang diperoleh seperti yang diperjanjikan semula.
Sosialisasi dari mulut ke mulut mungkin cocok dan tak sulit dilakukan para agen dari perusahaan yang sudah memiliki nama dan citra yang baik, tapi bagaimana dengan perusahaan menengah ke bawah yang merek dagangnya belum melekat kuat di benak masyarakat?
Edukasi menjadi tantangan tersendiri. Dahulu, banyak agen asuransi yang mengeluhkan sikap satu kelompok etnis masyarakat yang begitu alergi terhadap produk asuransi jiwa. Bagi mereka, soal jiwa dan nyawa pantang dibisniskan apalagi dipertanggungkan. Repot bukan?
Pola promosi modern mungkin baru-baru ini saja dilakukan. Perkembangan teknologi dan multimedia serta semakin banyaknya media massa menjadi katalisator bagi pencitraan asuransi yang semakin baik.
“Lima tahun lalu masyarakat sangat jarang melihat iklan asuransi di media massa maupun televisi dan radio. Tapi sekarang sudah membaik, tapi memang masih kurang,” ungkap Reza Manggus, Direktur Relife.
Para perusahaan asuransi masih menaruh asa kepada pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi, harapan tersebut sulit terwujud maksimal bila mereka sendiri tak turun tangan mengubah nasibnya.
Tak banyak perusahaan asuransi yang berani jor-joran menaruh pos anggaran besar untuk promosi dan edukasi. Sebagian besar dari sekitar 40 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menganggarkan biaya promosi berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.
Nilai biaya tersebut boleh dikatakan masih minim. Tapi sekali lagi, perusahaan asuransi masih berkilah pertumbuhan premi tiap tahun selalu baik dan berkisar 20%-30% tiap tahun. Asuransi jiwa pun menepuk dada mencatatkan produksi premi yang lebih baik dibandingkan dengan asuransi kerugian.
Padahal sudah banyak tulisan ilmiah maupun pandangan para pakar pemasaran yang menganalisa terjadinya korelasi positif dari peningkatan biaya promosi dengan lonjakan produksi premi tiap tahun.
Sikap perusahaan untuk memilih tak jor-joran dan tak pula hemat mengeluarkan biaya edukasi dan sosialisasi mungkin bisa dimaklumi bila beralasan anggaran lebih tersedot untuk peningkatan kemampuan tenaga pemasaran ataupun biaya underwriting.
Namun, jasa asuransi yang notabene merupakan bisnis janji rasanya tak cukup hanya mengandalkan penawaran mulut ke mulut bila ingin melihat nasabah tertanggung mengantri layanan seperti yang ditawarkan perbankan.
Read more >>

Edukasi mantap, unit-linked melonjak

26 Oktober 2007
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia

Edukasi mantap, unit-linked melonjak

Keran penjualan unit-linked baru terbuka lebar dalam lima tahun terakhir namun perkembangannya meningkat cukup signifikan seiring minat masyarakat mencari lahan investasi baru selain bank.
produk proteksi berbalut investasi ini turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung kinerja asuransi jiwa secara industri di awal tahun ini. Perolehan premi asuransi jiwa pada triwulan I/2007 tumbuh 62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari Rp5,35 triliun menjadi Rp8,65 triliun.
Tingginya minat pemegang polis terhadap produk unit-linked terlihat dari besaran kontribusi terhadap premi bisnis baru, yang mencapai Rp2,1 triliun, sebanding dengan 46% dari total pendapatan premi bisnis baru individual.
Salah satu tertanggung, sebut saja Purwoko, mengaku dirinya tertarik membeli produk unit-linked karena tergiur pencapaian tingkat pengembalian investasinya. “Awalnya hanya ingin asuransi [proteksi] semata tetapi daripada dananya menganggur dan hanya jadi simpanan kenapa tidak diinvestasikan dan hasilnya katanya lebih besar,” ujar dia.
Orang semacam Purwoko ini semula tak paham apa itu unit-linked, tetapi edukasi dan kerja keras pemetaan profil tertanggung dari agen, cukup membantu munculnya calon tertanggung baru lainnya.
Unit-linked seakan menjadi primadona baru menggeser produk tradisional. Meskipun begitu, bagi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), produk proteksi tradisional tetap dominan sebesar 70%.
Gejala mewabahnya unit-linked membuat banyak perusahaan asuransi jiwa mulai menata portofolionya dengan jualan produk berbau investasi. Contoh mudah terlihat dari Pudential yang 90% preminya bersumber dari unit-linked.
Asuransi asal Inggris ini bahkan aktif mempromosikan produknya. Lain lagi dengan AIA yang menggenjot premi dari unit linked syariah hingga Rp200 miliar, begitu juga dengan saudaranya AIG Life yang kini posisinya langsung di bawah Prudential sebagai pemimpin pangsa pasar unit-linked.
Selain inovasi produk yang dikombinasikan, perusahaan asuransi juga memperluas kanal distribusinya dengan perusahaan sekuritas maupun perbankan, yang sering disebut bancassurance.
Bank Mandiri misalnya, dengan AXA Mandiri Financial Services yang kinerja unit-linkednya per semester I 2007 menyumbangkan Rp727 miliar atau 97,57% dari total premi.
Bank lainnya seperti BNI dengan BNI Life, ataupun Bank NISP dengan Great Eastern Life Indonesia juga memanfaatkan produk unit-linked sebagai sarana mencari fee based income.
Di sisi lain, gejolak reksadana dua tahun lalu sempat menjadi kekhawatiran sendiri bagi asuransi jiwa maupun bank agar tidak terjadi penarikan dana masyarakat besar-besaran (redemption).
Maklum saja, karakteristik investor di Tanah Air mudah panik dan tidak mau rugi, sehingga bisa menarik dananya sewaktu-waktu sesuai situasi pasar.
Apalagi ditambah minimnya sosialisasi dan edukasi membuat banyak nasabah hanya ingin untung semata, tanpa memikirkan risiko kehilangan dana investasi. Berbeda dengan produk kemasan (produk fund), unit-linked memiliki karakter risiko ditanggung nasabah. Hal itu tak banyak disadari masyarakat.
Makanya, para pemangku kepentingan industri pun memikirkan perlunya program edukasi khusus masyarakat sementara tenaga pemasar produk ini pun agar memperoleh sertifikasi khusus, agar tak gagap menghadapi klien.
Rasanya persiapan kualitas sumber daya manusia yang matang berkualitas ditambah booming pasar modal menjadi berkah tersendiri bagi perusahaan asuransi jiwa mengeruk premi unit-linked.
Read more >>

Gurihnya CPO bagi bank

13 agustus 2007
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia


Licinnya minyak sawit ternyata cukup ampuh meluruhkan ketatnya sikap bank agar rela menggelontorkan banyak duit untuk pengembangan perkebunan dan industri turunan komoditas tersebut.
Dahulu sektor perkebunan belum banyak dilirik perbankan karena dinilai berisiko tinggi. Namun sejak pemerintah menggelar program revitalisasi 2006-2010, dana publik di bank pun mengucur deras ke sektor perkebunan.
Program revitalisasi perkebunan dengan kebutuhan dana Rp40 triliun pada 2 juta hektare ini, memang tak hanya sawit karena pemerintah juga ingin adanya pengembangan komoditas kakao dan karet.
Sawit tetap menjadi primadona di industri perkebunan, meski pengembangan komoditas ini diterpa isu kartel, rencana pembatasan lahan untuk holding company, kenaikan harga patokan ekspor (HPE) hingga soal pabrik tanpa kebun.
Tapi kilau harga crude palm oil masih cukup menggiurkan bagi perbankan mencari bunga besar dengan memberikan pinjaman kepada perusahan-perusahaan yang bermain di kebun sawit.
Kredit bank memang tak hanya yang komersial (kredit investasi dan modal kerja biasa) tetapi juga dibungkus dalam kredit program pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP).
Pada kredit program, lima bank tercatat yang siap untuk mendukung dengan komitmen pendanaan hingga Rp25,48 triliun, yaitu BRI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Nagari, dan Bank Pembangunan Daerah Sumut.
Selaku bank dengan aset terbesar nasional, Bank Mandiri bahkan memiliki dua unit untuk melayani perkebunan, yaitu di layanan kredit korporasi (plantation specialist) dan satunya di small business group.
Sunarso, Senior Vice President Plantation Specialist Corporate Banking Bank Mandiri mengatakan baki debet kredit perkebunan sawit hingga 31 Juni 2007 mencapai Rp10,5 triliun dari limit plafon Rp17,8 triliun.
Nilai tersebut merupakan 73% dari total kredit perkebunan (termasuk komoditas lainnya seperti karet, tebu, kopi dan teh) Bank Mandiri sebanyak Rp15,08 triliun hingga paruh pertama tahun ini.
Dari dana Rp10,5 triliun tersebut sebagian besar terserap pemain-pemain besar di industri perkebunan kelapa sawit seperti sejumlah PTPN, kelompok usaha Sinarmas, Lonsum, Astra Agro Lestari, Musim Mas.
Sejak akhir tahun lalu paling tidak lebih dari 53 perusahaan besar yang merupakan kelompok korporasi bidang perkebunan sawit yang menjadi sasaran kredit Bank Mandiri.
Awal tahun misalnya Sinarmas, Incassi Raya, Satria Group serta Permata Hijau Sawit digelontori duit US$432 juta (Rp3,9 triliun).
Sinar Mas bakal membuka lahan kelapa sawit seluas 67.000 hektaree dengan nilai proyek Rp2,8 triliun. Kelompok usaha ini juga akan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton perjam dengan nilai proyek Rp45 miliar di Sumatra.
Incassi tahun ini membuka lahan perkebunan seluas 32.000 hektaree di Sumatra Barat dan Kalimantan Barat dengan nilai proyek senilai Rp725 miliar. Selain itu pabrik biodesel berkapasitas 200.000 ton pertahun senilai Rp270 miliar juga akan dibangun di Sumbar.
Sementara Satria hendak membuka perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektaree di Kalimantan Tengah senilai Rp300 miliar. Sedangkan Permata Hijau Sawit mendapatkan fasilitas pembiayaan proyek pabrik pengolahan biodiesel dengan kapasitas 198.000 tan pertahun dengan nilai proyek Rp270 miliar di Riau.
Itu belum seberapa, sebab pekan lalu, Bank Mandiri juga menyalurkan kredit senilai US$71,59 juta kepada Union Sampoerna Triputra Persada Group (USTP) mengakuisisi lahan perkebunan sawit milik Kulim Sdn Bhd.
Berita yang seakan lolos perhatian publik ini menarik di tengah derasnya investor asing yang masuk menggarap lahan kebun sawit di Tanah Air. USTP merupakan perusahaan kongsi milik dua eksekutif Astra TP Rachmat dan Benny Subianto, serta Soetjahjono Winarko salah satu anggota keluarga kelompok usaha HM Sampoerna.
Perusahaan Malaysia itu sepakat menjual lahan seluas 63.305 hektare di kabupaten Sukamara, Seroyan dan Lamandau di Kalimantan Tengah dengan nilai US$125 juta (sekitar Rp1,1 triliun).
Ahamad Mohamad Managing Director Kulim beralasan hengkangnya Kulim dari usaha produksi di Indonesia lebih dikarenakan restrukturisasi internal, tak mau berpolemik soal kartel dan pembatasan lahan.
Dia justru menyebutkan Kulim akan memfokuskan kegiatan produksi di di Papua Nugini (44.713 hektaree) dan kepulauan Solomon (6.594 ha) serta tentu saja di Malaysia (32.644 ha).
Bank Negara Indonesia lain lagi. Dirut BNI Sigit Pramono bahkan membentuk divisi khusus yang menangani penyaluran kredit dan mitigasi risiko untuk kredit perkebunan, terutama sawit.
Tahun lalu, ada 50 debitor BNI yang menerima kredit senilai Rp3,35 triliun untukmengembangkan lahan perkebunan seluas 411.000 hektaree. Sedangkan tahun ini, bank pelat merah tersebut telah menyepakati penyaluran kredit awal Rp1,2 triliun kepada enam nasabah, baik debitor lama maupun baru seperti Sampoerna Agro, Sungai Budi Group, Rekayasa Group, Sinarmas Group, Musimas Group dan Bio Energi Indonesia.
Sigit menegaskan bank yang dipimpinnya menargetkan mampu menyalurkan kredit rata-rata sebesar Rp5 triliun baik untuk usaha replanting lahan kelapa sawit maupun pabrik derivatifnya.
Sementara Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki plafon terbesar dalam KPEN-RP, dengan porsi Rp12 triliun, mencatatkan permintaan untuk revitalisasi perkebunan sawit senilai Rp10,2 triliun.
Permintaan tersebut berasal dari 33 perusahaan inti senilai Rp3,5 triliun, 44.293 petani plasma dan 72 KUD sebesar Rp5,4 triliun serta Rp1,1 triliun dan Rp85,4 miliar sebagai kredit investasi dan modal kerja kepada pabrik pengolahan.
Dukungan BRI lebih banyak berorientasi pada petani plasma. Hal itu bagi Direktur Inter-CAFÉ Institut Pertanian Bogor Iman Sugema, sesuai kompetensinya di UMKM serta agar terjebak membiayai korporasi sehingga banyak kredit macet.
Iman memaklumi bila bank BUMN ini terpikat membiayai korporasi perkebunan sawit dengan daya tarik produk turunan seperti CPO yang harganya cukup tinggi di pasar internasional. “Tetap saja BRI harusnya cukup biayai inti dan plasma, meskipun untuk processingnya bisa diberi kredit,” ujar Iman.
Besarnya dukungan perbankan paling tidak bisa dilihat sebagai upaya mengajak para pelaku bisnis domestik untuk tidak mau kalah dengan pemodal asing terutama saingan terberat dari negeri jiran Malaysia, yang melirik prospek bisnis sawit di Indonesia.
Naiknya harga CPO di pasar internasional pada level US$750 masih menjadi stimulus kepercayaan tinggi bagi pengembangan komoditas ini. Bagi bank, hal itu cukup meningkatkan profil debitor yang bermain di kebun sawit untuk diberikan kredit. Jadi kenapa tidak segera dimanfaatkan?
Read more >>

Menanti kerja keras para bankir

6 September 2007
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia

Menanti kerja keras para bankir


Menyalurkan dana merupakan hal yang paling mudah, tetapi menjaga agar pengembalian dana masyarakat tersebut tidak macet merupakan satu tantangan tersendiri bagi para bankir.
Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan harapan agar dari sisi ketahanan sudah cukup kuat mampu menjaga konsistensi penyaluran dana kredit yang lebih optimal.
Dari lima arahan presiden, harapan agar adanya peningkatan kredit yang lebih luas dan tepat sasaran, penyaluran pinjaman ke sektor usaha produktif, peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi intermediasi serta mengatasi mismatch, adalah tepat diarahkan ke seluruh bank baik persero maupun swasta.
Pemerintah, kata Presiden Yudhoyono meminta sektor usaha produktif seperti usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sasaran kredit yang lebih banyak. Meskipun peran bank dalam pembangunan infrastruktur tetap diharapkan.
Sejauh ini, bank-bank swasta sering menjadi sasaran kritikan karena fungsi intermediasi yang tak optimal. Hingga Juni 2007, kredit yang tersalurkan sebesar Rp904,1 triliun atau baru 66% dari Rp1.353,7 triliun dana pihak ketiga yang dihimpun.
Belum optimalnya kredit itu pula yang membuat Wapres Jusuf Kalla dalam dua kali kesempatan bertemu para bankir tahun ini mengeluarkan kecaman keras. Wapres bahkan sempat menyatakan perbankan sebagai perampok uang negara karena gemar menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia.
Bukan hanya itu, Jusuf Kalla yang mantan pengusaha ini mengecam para bankir yang sering mengkritik bahwa pemerintah tidak dapat menggerakkan sektor riil. “APBN yang diatur Menkeu, 70%-nya untuk membayar cicilan utang dan bunga BLBI dulu. Jadi, kalau bankir mengatakan pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena kita menanggung risiko Anda [bankir] semua.” Pernyataan yang dinilai cukup keras.
Apa memang bankir masih takut dan tak berani mengambil risiko dalam menyalurkan kredit?
Bagi bankir bank swasta yang nota bene pemegang sahamnya merupakan korporasi swasta dan sekaligus tak bisa begitu saja diarahkan oleh pemerintah, kredit masih menjadi andalan guna mencari pendapatan bunga.
Sektor UMKM telah menjadi sasaran kucuran kredit. Bila dulu hanya BRI yang terkenal jago di sektor marjinal tersebut, kini banyak bank swasta yang turut bermain memberikan dana mereka.
Bank memang tak perlu dipaksa bermain di segmen UMKM. Pengalaman BRI menunjukkan suku bunga tinggi tak dikeluhkan pengusaha mikro yang haus akses modal, dan ini membuat bank pemerintah itu sempat meraup net interest margin hingga 12% lebih.
Gurihnya pendapatan bunga dari kredit ke segmen UMKM membuat bank-bank swasta seperti Danamon, Niaga, Permata, BII pun terjun ke bidang yang sama. Danamon bahkan mencatat NIM hingga 10% per Juni atau hampir menyamai BRI di 11%.
Kondisi banyaknya bank yang menyalurkan kredit ke sektor UMKM berdampak penyesuaian suku bunga yang relatif tak lagi menjulang dan menguntungkan debitor. Karenanya, bagi bankir, kenapa kami ditekan terus?
Para eksekutif di bank-bank pun menggerutu kenapa daya serap kredit tak jua maksimal meskipun suku bunga turun? Yang paling banyak terserap justru kredit konsumer yang tentu dicap tidak memberikan efek ekonomis lebih jauh. Tak pelak kondisi fasilitas kredit yang tersetujui namun belum ditarik (undisbursed loan) pun tetap tinggi hingga Rp172 triliun.
Bagi Wadirut BCA Jahja Setiaatmadja dan mungkin juga bankir lainnya, persoalan undisbursed loan ini seakan menjadi teka-teki persoalan klasik mana lebih dulu ayam atau telur.
Bank siap menyalurkan kredit, sektor riil tak berani mengambil. Ada juga yang mau mengambil pinjaman, tetapi bank terkendala penilaian risiko tinggi terkait peraturan prudensial yang cukup ketat dari BI.
Tapi bank sentral pun tak mau begitu saja dipersalahkan karena sudah begitu banyak peraturan perbankan yang di-review dan direvisi agar lebih market friendly dan berefek lebih lanjut pada perekonomian nasional.
Cuma, bank-bank persero seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku tiga besar penyalur kredit terbanyak (Rp282,91 triliun) tetap khawatir dan pilah-pilih menyalurkan kredit ataupun melakukan hapus buku kredit macet.
Rasa takut bankir persero cukup wajar bila ada kekhawatiran akan terjerat dugaan korupsi dan harus melakukan rutinitas pemeriksaan di Gedung Bundar. Mereka minta diperlakukan sama dengan bank swasta.
Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Dirut BNI Sigit Pramono sama-sama mencontohkan belum adanya kesepahaman yang seragam instansi penegak hukum atas implementasi No.33/2006.
Upaya yang tak optimal dari pengembalian kredit korporasi yang macet milik bank-bank BUMN memang rentan di cap merugikan negara. Padahal, Presiden Yudhoyono telah memberikan jaminan atas kelancaran upaya perbankan mengoptimalisasikan fungsi intermediasi.
“Kalau sudah business decision, business judgement, tidak boleh ada siapapun yang memengaruhi termasuk saya, termasuk political leader di negeri ini, atau lembaga manapun. Sudahlah tidak perlu ada katebelece, telepon sana sini, gak perlu ada SMS. Saudara [bankir] yang lebih tahu, lakukan pengambilan keputusan secara rasional, dan keputusan bisnis itu kalau meleset itu bukan crime,” kata Presiden.
Tapi tetap saja penegasan tersebut belum menenangkan hati para bankir bank BUMN. Mungkin pernyataan lisan dari Presiden dirasakan belum kuat menjadi pegangan, dan mungkin pula bankir butuh ‘hitam di atas putih’.
Itu baru dari kebijakan restrukturisasi pinjaman, dan nilai plus juga harus disematkan kepada bankir bank BUMN yang dalam delapan bulan terakhir begitu getol menandatangani kesepakatan kredit untuk infrastruktur.
Pendanaan pembangunan jalan tol, pembangkit listrik hingga revitalisasi perkebunan mutlak digerakkan bank-bank persero. Sindikasi pun terjalin dengan menggandeng bank swasta hingga BPD yang selalu terpinggirkan perannya.
Jadi, rasanya tak perlu lagi duduk satu meja untuk membicarakan persoalan fungsi intermediasi, kini waktunya seluruh elemen dan pemangku kepentingan ekonomi bangsa untuk bekerja keras.
Read more >>

Ketika ATM BCA ngadat

21 Juli 2007
Oleh Fahmi Achmad
Wartawan Bisnis Indonesia

Ketika ATM BCA ngadat

Anjungan tunai mandiri atau yang biasa disebut ATM saat ini telah menjadi alat utama bagi kebutuhan penyelesaian transaksi keuangan, baik untuk menarik duit ataupun membayar tagihan-tagihan bulanan.

Tak terbayang bila si mesin pintar ini mogok beroperasi atau macet ketika digunakan, berapa banyak sumpah serapah dari masyarakat serta kekecewaan nasabah pengguna jasa layanan perbankan tersebut.

Kemarin, menjadi hari yang menjengkelkan bagi sebagian besar pengguna ATM milik PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Maklum saja, masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran tagihan listrik tiap tanggal 20 yang merupakan tenggat pelunasan yang diberikan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Salah satu satpam di kantor besar BCA di jalan S. Parman Jakarta Barat mengungkapkan banyak nasabah sejak pagi ‘kecele’ tak bisa melakukan transaksi pembayaran tagihan, baik listrik, telepon ataupun kartu kredit.

“Baru bisa untuk penarikan saja mas, silahkan ke teller saja di dalam. Belum tahu kondisi normalnya sampai kapan,” kata dia mengingatkan ketika saya mau masuk ke salah satu dari dua bilik ATM di samping kantor BCA tersebut.

Di BCA cabang Wisma 46 deretan mesin ATM yang tersedia malah sama sekali tak berfungsi. Fatkul, karyawan sebuah perusahaan penerbitkan menuturkan, seluruh mesin baik ATM Tunai, Non Tunai, maupun Cash Deposit Machine tertempel tulisan: Rusak!.

Sekretaris Perusahaan BCA Raymon Yonarto menjelaskan tidak normalnya fungsi ATM dan juga kantor cabang, dikarenakan soal teknis gangguan listrik pada kantor pusat di bilangan jalan Sudirman.

“Persoalan listriknya sejak jam 4 pagi dan hingga siang ini sudah lebih dari 90% layanan kami berjalan normal tapi memang beberapa di remote area masih belum jalan. Semestinya hari ini [kemarin] sudah pulih semuanya,” kata dia ketika saya hubungi.

Dia sekaligus menyampaikan permohonan maaf resmi kepada seluruh nasabah seraya memberikan garansi seluruh pemimpin cabang akan mengurusi kebutuhan transaksi nasabah yang mendesak dan memerlukan perhatian khusus.

Tergangunya layanan ATM di BCA bisa dikatakan cukup mengecewakan, mengingat bank nasional ini merupakan ikon pemilik ATM terbanyak dan memiliki fasilitas yang lengkap tak hanya untuk penarikan dana.

BCA yang memiliki 5.147 mesin uang ini, menggungguli bank-bank lain terutama soal jaringan dan kemudahan bertransaksi. Nasabah pemegang Paspor BCA bisa melakukan transfer dana, pembayaran tagihan dari listrik, air, pembelian/penjualan saham, hingga membeli tiket moda pengangkut seperti pesawat terbang.

Data per Maret 2007, menunjukkan jumlah transaksi lewat ATM di BCA mencapai 163,3 juta dengan nominal Rp149 triliun, atau naik 18,1% dari periode sama tahun lalu. Hal itu jauh dibandingkan jumlah transaksi lewat mobile banking 9,7 juta (Rp9,9 triliun) dan internet banking 17,4 juta atau dengan nominal Rp114,5 triliun.

Dengan transaksi tahunan mencapai Rp149 triliun, berarti setiap harinya ATM BCA melayani transaksi Rp409 miliar perhari dari 446.657 transaksi. Berani bertaruh, tak satupun bank lain bisa menyaingi transaksi di ATM milik bank yang sering dipelsetkan jadi Bank Capek Antri ini.

Tak pelak, BCA menjadi bank yang mendulang pendapatan non bunga dari komisi jasa layanan ini yang cukup besar. Per Maret 2007, dari total laba bersih Rp1,1 triliun, sekitar Rp637 miliar merupakan kontribusi pendapatan non bunga.

Karena itu, bagi BCA, menjaga loyalitas dan memanjakan nasabah dari sisi ketersediaan layanan ATM merupakan hal utama, agar tidak tersaingi bank-bank lain yang telah bergabung dalam fasilitas ATM Bersama (LINK), atau jaringan Alto dan Cirrus.

Bank Mandiri selaku bank terbesar nasional pun tengah menggenjot jumlah ATM-nya dari saat ini 2.664 ATM. Sebanyak 4,9 juta pemegang kartu ATM Mandiri bahkan terkoneksi dalam jaringan LINK yang memiliki jumlah mesin uang sebanyak 6.121 ATM.

Bank besar lainnya seperti BNI juga memperbaiki fasilitas layanan anjungan tunai mandiri dengan menata dan mereposisi ATM-ATM-nya di lokasi remote area. “Kami satu-satunya yang punya ATM di pulau Natuna dan kini kami coba memfokuskan semuanya pada wilayah Jabodetabek saja,” kata Dirut BNI Sigit Pramono, baru-baru ini.

BNI yang memiliki 2.325 mesin dengan nilai investasi hampir US$15.000 ini, oleh manajemen akan diciutkan dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang dinilai memiliki jumlah transaksi besar dari 9 juta nasabahnya.

Jadi, bagi BCA, permohonan maaf saja atas ketidaknyamanan nasabah, rasanya tidak akan cukup bila tidak diiringi perbaikan teknis dan penyempurnaan sistem teknologi. Toh, nasabah sekarang memiliki banyak pilihan ATM. (fahmi.achmad@bisnis.co.id)
Read more >>

Ayo ke Bank !!!

Ketika bank berharap jangan ditinggalkan

15 Juni 2007
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia

Berbicara di hadapan Gubernur BI dan para dirut bank-bank besar, nampaknya tidak membuat Johan Darsono gugup ataupun kehilangan kata-kata. Pria muda asal Solo Jawa Tengah ini mampu menarik perhatian para hadirin acara penandatangan komitmen bersama cetak biru edukasi masyarakat di bidang perbankan, kemarin.
Johan merupakan salah satu dari tiga nasabah bank yang diberikan kesempatan mengungkapkan kesannya memanfaatkan jasa keuangan. Nasabah BNI dan Bank Syariah Mandiri (BSM) ini mengungkapkan kenangan dirinya pertama kali memasuki pintu kantor bank umum syariah di Surakarta.
“Banyak mata memelototi saya seperti berkata apa saya tidak salah masuk bank?” ujar pria berdarah keturunan China ini, yang langsung disambut tawa lepas para bankir papan atas yang hadir.
Bagi Johan, produk perbankan memang sudah semakin banyak dan memudahkan nasabah memenuhi transaksi finansial. Namun sikap bergaya eksklusif bankir yang seakan memilih-milih nasabah dan bahkan terkesan tak butuh lagi nasabah maupun calon debitor, kadang menjengkelkan.
“Saya berharap bank seperti bank syariah untuk melihat kami yang belum semuanya terakomodasi. Jadi mari menjangkau seluruh masyarakat non-muslim,” kata dia yang langsung membuat wajah Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah sumringah.
Masih banyak bank yang berlaku tak lagi membumi dengan kepentingan nasabah, dalam artian banyak mengumpulkan dana namun tak sanggup menyalurkan kembali untuk mendukung sektor riil.
Tapi bagi bankir, persoalan antara bank dengan masyarakat juga tak lepas dari belum memadainya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang keuangan khususnya produk jasa perbankan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sudah tak terhitung banyak anggota masyarakat yang tertipu dengan produk investasi baik dari bank maupun non-bank. Kerugian besar masyarakat masih membekas dari jejak-jejak Bank Global maupun bank-bank ‘tuyul’ di daerah.
Kejadian tak mengenakkan tersebut membuat Bank Indonesia berinisiatif membentuk pokja edukasi masyarakat di bidang perbankan sejak bulan lalu. Tim tersebut terdiri dari 14 bank umum, 1 BPR, 1 lembaga penyelenggara kartu kredit, 4 asosiasi perbankan dan 1 asosiasi bidang keuangan. Sayangnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak diikutkan.
Selain sebagai implementasi pilar 6 Arsitektur Perbankan Indonesia, Burhanuddin mengatakan cetak biru edukasi merupakan upaya agar masyarakat peduli akan manfaat dan risiko dalam berhubungan dengan bank.
“Juga aware terhadap langkah-langkah yang dilakukan pihak-pihak yang sebetulnya bukan bank tetapi seolah-olah menawarkan produk seperti bank, ini yang banyak masyarakat yang harus disadarkan,” katanya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Husna Zahir mengatakan praktik bank sekarang lebih banyak menebar janji-janji lewat iklan semata, tanpa peduli terhadap transparansi risiko kepada nasabah.
Mencari untung sekaligus menenangkan hati para pemegang saham merupakan hal wajar bagi bankir dalam mengelola perusahaan, namun kadang upaya tersebut belum diiringi keseimbangan fungsi dan peran intermediasi.
Padahal, dana masyarakat yang terkumpul di perbankan begitu besar dan harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tahun lalu saja, dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank naik Rp176,6 triliun menjadi Rp1.299,8 triliun, artinya orang masih percaya keamanan dananya kepada bankir.
Namun, pemutaran dana melalui angka kredit tak kunjung maksimal. Hal itu menurut Burhanuddin karena belakangan ini nasabah bank melunasi kreditnya dan memindahkan upaya mencari dana ke tempat lain seperti pasar modal.
Bagi nasabah korporasi, mencari dana pada perbankan seakan tak lagi satu-satunya pilihan. Maraknya penerbitan obligasi menjadi bukti nyata diversifikasi sumber dana bagi industri.
Bursa Efek Surabaya melaporkan obligasi korporasi yang akan diterbitkan pada semester I 2007 diperkirakan mencapai Rp22 triliun dari 27 emiten, lebih tinggi dibandingkan pencapaian sepanjang 2006 yaitu Rp11,45 triliun.
Bahkan tahun ini permintaan obligasi diyakini mencapai Rp90 triliun lebih tinggi dibandingkan penerbitan yang direncanakan oleh korporasi dan negara yang diperkirakan mencapai Rp65 triliun.
Sementara industri perbankan hingga empat bulan pertama ini masih kurang yakin mampu mencapai target kredit baru Rp150 triliun.
“Ini menjadi perhatian bagi bank karena dengan demikian bank punya saingan yang justru cukup signifikan dan ini juga menjadi perhatian bagi BI karena kalau bank itu berada di dalam pengawasan BI sementara obligasi korporasi di bawah pengawasan Bapepam. Sehingga koordinasi antar otoritas ini menjadi penting,” papar Burhanuddin.
Kondisi tersebut dipahami benar para bankir. Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan tren berpalingnya nasabah dari bank merupakan suatu tantangan ketimbang ancaman. Bagi dia, bankir memilih solusi tak lagi bergantung pendapatan selisih bunga, tapi dari peningkatan fee based income, serta pengendalian biaya, termasuk restukrturisasi kredit bermasalah.
Pendapatan non bunga memang menjadi incaran bank agar tak ditinggalkan. Inovasi dan terintegrasinya produk keuangan membuat bank bisa meraih untung dari produk semacam reksa dana dan bancassurance. Khusus reksa dana mulai menunjukkan pemulihan dengan pencapaian nilai aktiva bersih per Mei 2007 sebesar Rp62,24 triliun.
Sejumlah upaya edukasi dan dukungan dari bank sentral membuat para bankir pun meninggalkan seremonial penandatanganan komitmen tersebut diiringi suara merdu juara Indonesia Idol Joy Tobing yang menyanyikan jingle “Ayo ke Bank”.
Read more >>

Apa kabar pekerja migran Indonesia?

Menata sisi finansial pekerja migran Indonesia
3 Mei 2007
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia



Pahlawan devisa yang terlupakan, mungkin itu kalimat yang bisa menggambarkan besarnya peran dan sumbangsih pekerja migran Indonesia di luar negeri terhadap perekonomian nasional.
Terlupakan bukan berarti tak ada dukungan, perbankan sebagai motor industri keuangan selama ini tak ketinggalan memberikan fasilitas layanan kredit seperti untuk program penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Banyak bank yang terlibat dalam fasilitas pinjaman yang sering diistilahkan kredit TKI tersebut. Bank-bank besar seperti BNI, Bank Mandiri, BRI dan bank swasta lainnya tercatat memberikan kontribusinya.
Mari asumsikan, jumlah penempatan pekerja migran ada empat juta orang sampai 2009 dan kredit per orang Rp20 juta, maka terbilang angka Rp80 triliun, suatu potensi dana yang bisa disalurkan bank sebagai kredit bagi tenaga kerja Indonesia.
Sayangnya semua fasilitas tersebut masih merupakan layanan yang sekedar memanjakan para pahlawan devisa tersebut saat berangkat memeras keringat ke luar negeri. Lalu bagaimana ketika dukungan kepada mereka ketika pulang ke Tanah Air?
Selain menggarap fasilitas kredit TKI yang disalurkan melalui perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang berperan sebagai penjamin, bank-bank nasional saat ini cenderung mengejar fee based dari jasa pengiriman uang (remittance).
Maklum, besarnya dana yang dikirim para pekerja migran tersebut sangat besar tiap tahun. Data Bank Indonesia menunjukkan total dana remittance baik lewat perbankan maupun badan hukum lainnya, mencapai US$4,5 miliar di 2006.
Menurut data Depnaker, saat ini terdapat 2,7 juta pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Angka tersebut diharapkan meningkat menjadi tiga juta orang pada tahun ini. Dalam lima tahun terakhir, jumlah uang yang dikirimkan TKI rata-rata mencapai US$2,4 milar.
Pengiriman terbesar berasal dari Malaysia (45%), Arab Saudi (30%), Taiwan (9%), Kuwait (5%), dan Hong Kong serta Singapura (masing-masing 3%). Sisanya, tersebar sejumlah negara lainnya di Asia dan Timur Tengah.
Duit komisi berapa persen yang diraup dari jasa pengiriman dana tersebut sehingga bank-bank sedikit melupakan bagaimana memelihara para pekerja migran tersebut saat masanya pulang kampung.
Bankir-bankir pun rasanya kalah start dengan para pengurus koperasi yang menggalang dukungan semua pihak guna membentuk Koperasi Simpan Pinjam Tenaga Kerja Indonesia.
Koperasi tersebut beranggotakan seluruh TKI, baik yang hendak berangkat ke luar negeri hingga yang sudah pulang kembali ke Tanah Air, akan memfasilitasi dan mengakomodasi skema kredit pembiayaan.
Bagi TKI yang hendak bekerja di luar negeri, maka dapat mengajukan kredit ke koperasi untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses penempatan. Misalnya biaya untuk membuat paspor, pendidikan dan pelatihan, uji kemampuan dan kesehatan serta biaya lainnya.
Sementara untuk TKI yang kontrak kerjanya sudah berakhir, maka bisa mengajukan kredit ke koperasi untuk memulai suatu usaha di dalam negeri.
Tapi lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali, bank pun memulai langkah serupa. BNI misalnya menjadi pioner dengan mengeluarkan fasilitas kredit pemilikan rumah dan kendaraan bermotor kepada para pekerja migran di Hong Kong.
Bank persero ini menawarkan KPR dengan plafon Rp20 juta- Rp40 juta untuk pembelian ruamh sehat sederhana, sedangkan fasilitas KPM diberikan plafon Rp8 juta hingga Rp20 juta.
“Banyak dari pahlawan devisa di Hong Kong bilang kenapa tidak ada dari dulu, jadi kami bisa melihat hasilnya di kampung,” ujar Diah Sulianto Vice President Divisi Kredit Konsumen BNI.
Ya, kenapa tidak dari dulu? Bagi para pekerja migran tersebut, kehidupan luar negeri seperti di Hong Kong mempengaruhi mereka untuk hidup boros walaupun ada juga yang mampu berhemat.
Lagipula uang yang terkirim lewat jasa remittance rawan terhadap tindak kejahatan dan membuat dana yang dikumpulkan para TKI berpotensi tidak sampai kepada pihak yang dituju.
Peran bank tentu tak sekedar memasarkan produknya tapi juga mengedukasi pekerja migran ini agar mampu mandiri menata sisi keuangan yang selama ini seakan tak terpikirkan oleh mereka.
Paling tidak dengan mengalokasikan 50% dari pendapatan mereka untuk rencana masa depan seperti membangun rumah di kampung ataupun memiliki barang seperti kendaraan bermotor dan kegiatan pendidikan serta lainnya merupakan hal-hal yang perlu ditanamkan bankir kepada para pekerja migran.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengingatkan peran perbankan dalam pembiayaan usaha mandiri yang dirintis TKI setelah kembali dari luar negeri jangan sampai memberatkan para pekerja migran tersebut. ”Perbankan perlu memberikan berbagai kemudahan. Misalnya, persyaratan kredit yang mudah dan agunan yang lebih ringan,” kata Erman.
Jasa pekerja Indonesia di luar negeri memang pantas dihargai semestinya dan dukungan perbankan merupakan langkah konkrit dan bentuk penghargaan tersendiri. Jangan sampai para pekerja migran pulang hanya membawa koper pakaian belaka.
Read more >>

Reformasi calon konsultan

Berharap tambahan kuota dari calon konsultan

Ketika meluncurkan tiga buku terbitan bank sentral pada akhir April 2007, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menceritakan perkembangan terakhir di Dana Moneter Internasional (IMF), yang kebetulan menjadi judul salah satu buku tersebut.
Burhanuddin menceritakan pengalamannya yang tak terduga ketika ngobrol dengan Andrew Crockett saat bermain golf bersama sejumlah gubernur bank sentral negara anggota Asean di sela-sela pertemuan tahunan IMF di Singapura, September 2006.
Crockett bertanya IMF harus diapakan? Menjawab pertanyaan itu, Burhanuddin mengatakan lembaga itu dibikin menjadi konsultan saja. "Namun, saya tidak tahu apa ada yang mau menyewa jasanya," tutur gubernur BI.
Crockett kemudian bertanya lagi, "Indonesia mau [IMF] seperti apa?" "Saya bilang, saya mau membayar aja deh semuanya [utang Indonesia]. Saya tidak tahu waktu itu Andrew Crockett ternyata ketua tim restrukturisasi IMF. Jadi, saya kaget kalau dia ketua timnya," kata Burhanuddin.
Namun, Burhanuddin masih diajak bermain golf oleh sang ketua tim restrukturisasi IMF itu ketika menghadiri pertemuan Komite Keuangan dan Moneter Internasional Dewan Gubernur IMF di Washington DC, AS, pertengahan April 2007.
"Dia mengatakan setelah Indonesia membayar utangnya, kira-kira 30% dari pendapatan IMF berkurang. Jadi, 30% dari pendapatan gaji orang IMF terkurangi, sehingga berbagai fasilitas telah dikurangi. Terima kasih untuk Indonesia yang sudah selesai membayar utangnya," ujar gubernur BI menirukan Crockett.
Paling tidak, langkah Indonesia itu telah turut memacu reformasi di tubuh IMF. Kesulitan keuangan Proses restrukturisasi dan reformasi merupakan rencana yang digulirkan lembaga peminjam yang berbasis di Washington DC itu.
IMF mengalami kesulitan keuangan untuk menutup biaya operasionalnya, karena lembaga itu hidup dari bunga pinjaman, sedangkan kini makin sedikit negara yang meminjam kepadanya.
Tumbuhnya China menjadi raksasa ekonomi baru dan juga sebagai negara kreditor baru, membuat makin banyak negara berkembang, terutama di Afrika, yang meminjam kepada Beijing, tidak kepada IMF lagi.
Bahkan percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa negara-seperti Indonesia, Serbia, Argentina, dan Uruguay-akan memperburuk pendapatan IMF dalam jangka pendek.
Dewan Eksekutif IMF memperkirakan lembaga keuangan internasional itu akan menderita defisit US$105 juta pada tahun fiskal 2007 yang berakhir pada 30 April 2007. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi awal US$90 juta.
Beberapa direktur IMF menyarankan agar lembaga tersebut menjual sebagian simpanan emasnya untuk kemudian diinvestasikan pada aset berbunga tinggi. Berdasarkan data terakhir, IMF memiliki 103,4 juta ons emas (3.217 metrik ton) dengan nilai US$64,7 miliar. Sebagian besar cadangan emas itu dimasukkan ke dalam neraca keuangan IMF dengan nilai SDR35 per ons, sedangkan cadangan dananya saat ini mencapai SDR5,9 miliar.
Pilihan tersebut sangat didukung oleh situasi saat ini, yaitu masih tingginya tingkat suku bunga global. Kondisi ini, menurut IMF, dapat mengkompensasi berkurangnya penerimaan, karena menurunnya credit outstanding.
IMF bahkan mengharapkan tingginya suku bunga dapat mendorong kenaikan pendapatan melebihi dari yang diperkirakan di rekening investasi baru. Persoalan kuota Mayoritas dari 184 negara anggota IMF tentu tidak ingin terbebani oleh persoalan penerimaan dan pendapatan tersebut.
Bagi mereka, selain AS dan negara-negara besar di Eropa, persoalan representasi suara dan penyesuaian kuota merupakan bagian dari restrukturisasi lembaga keuangan internasional itu. Restrukturisasi menyeluruh di tubuh IMF diperlukan, termasuk mengubah tata kelola, agar sesuai dengan standar akuntabilitas serta reformasi pengambilan keputusan yang harus didasarkan pada double majority voting system.
Dengan sistem ini, keputusan baru sah bila didukung oleh mayoritas anggota dan mayoritas suara. Jepang, misalnya, sudah menjadi negara maju dan tentu pola perhitungan representasi suaranya semestinya disesuaikan, bukan mengacu kepada rumusan ketika awal didirikannya IMF.
Selain seberapa besar iuran negara anggota, besar-kecilnya suara di IMF ditetapkan berdasarkan kuota, sedangkan besar-kecilnya kuota sebuah negara dinilai dari kaya-miskinnya negara tersebut, seperti besarnya PDB, besarnya cadangan, keadaan perdagangan, dan sebagainya. Amerika Serikat, misalnya, merupakan anggota dengan kuota terbesar, yaitu US$55,1 miliar, sedangkan yang terkecil adalah Palau (US$4,6 miliar).
Hal ini menempatkan AS sebagai pemilik kuota suara terbesar di IMF dan Bank Dunia sebesar 20%, sementara Jepang, Prancis, dan Jerman masing-masing 4%. Arab Saudi, Australia, dan Kanada juga memiliki kuota yang cukup besar.
Indonesia terdilusi Seluruh negara berkembang saat ini hanya memiliki suara sebesar 38% dari total suara di IMF. Kuota yang berlaku saat ini ditetapkan pada konferensi Bretton Woods pada 1948. Artinya, hampir 60 tahun tidak pernah berubah.
Saat ini, Indonesia bersama 11 negara, termasuk Fiji dan Tonga, hanya memiliki kuota kurang dari 3%. Indonesia sendiri hanya memiliki kuota di bawah 1%. Pada September 2006 di Singapura, disepakati kenaikan hak suara kepada China, Korea Selatan, Turki, dan Meksiko sebesar 1,8% dari total kuota IMF saat ini.
Namun, perubahan itu jelas tidak signifikan untuk mengimbangi hak suara AS dan negara anggota Uni Eropa, yang juga mengendalikan arah dan misi Bank Dunia. Pertemuan Dewan Gubernur IMF di Washington awal April itu juga membahas tentang kuota, selain kesepakatan komunike untuk melanjutkan reformasi keuangan di negara maju maupun berkembang demi terciptanya keseimbangan ekonomi global.
Kelanjutan dari hasil pertemuan di Singapura, kata Burhanuddin, mengamanatkan kenaikan hak suara pada negara lain yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu 2008. Di Washington, para gubernur IMF hanya menyepakati pembukaan seluruh opsi perhitungan kuota yang ada.
Bila mengacu pada formula saat ini, Indonesia jelas akan terdilusi dan semakin lebih kecil dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa menerima formula seperti itu ketika Managing Director IMF Rodrigo de Rato berkunjungan pada pertengahan Januari 2007.
Burhanuddin menyebutkan Indonesia lebih menghendaki formula perhitungan dengan mengacu pada pertumbuhan produk domestik bruto serta dimasukkannya faktor purchasing power parity (PPP).
Hal itu didukung oleh AS, tetapi ditentang oleh Eropa. Karena itu, diskusi dan upaya kompromi menjadi mentah kembali. "Masih tahun depan baru diputuskan. Kita berharap opsi GDP dan PPP itu masuk, dan hasil yang maksimal kalau jumlah penduduk juga dimasukkan dalam perhitungan. Tetapi India saja keberatan. Padahal, penduduknya banyak sekali. Jadi, saya tidak tahulah kalau sudah masuk unsur lain."
Karena itu, tak heran apa pun hasil reformasi dan restrukturisasi IMF, kecilnya suara negara-negara berkembang hanya melenggangkan fakta bahwa tidak pernah ada wakil dari negara-negara tersebut yang menjadi managing director di IMF. (fahmi.achmad@bisnis.co.id)
Itu cerita setahun yang lalu, pada awal tahun ini, tepatnya jam 13.25 wib Senin 28 Januari 2008 selepas rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Burhanuddin menjelaskan berapi-api soal kuota RI di IMF. (yang saya heran, kenapa Gubernur BI kok rapat kerja dengan DPR sementara hampir semua tokoh politik dari Presiden, Wapres, Menteri hingga Miranda Goeltom ada di Solo untuk pemakaman Jenderal Besar Soeharto.
Sorenya, saya dapat kabar, kantor Burhan diobok-obok orang KPK yang mencari data soal penyaluran dana BI kepada anggota DPR. Malamnya, saya bikin berita headline soal status Burhan menjadi tersangka. Tapi di halaman Makro, masih tersisa berita di bawah ini.
29 Januari 2008
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis indonesia
Indonesia ngotot kuota IMF ditambah


JAKARTA: Indonesia kembali bersikeras ingin mendapatkan kuota keanggotaan Dana Moneter Internasional (IMF) yang lebih besar sementara bantuan sebesar SDR 5,1 juta kepada Liberia disetujui legislatif.
Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan pembicaraan tahap kedua untuk meminta tambahan hak kuota belum tuntas meskipun pada pertemuan September 2006 telah menyetujui peningkatan kuota empat negara lain.
Di Singapura dua tahun lalu, Dewan Gubernur IMF memutuskan untuk secepatnya menambah kuota bagi empat negara yang saat ini paling tidak terwakili di institusi tersebut, yakni China, Korea Selatan, Meksiko dan Turki.
Resolusi yang telah direkomendasikan oleh Dewan Eksekutif IMF kepada Dewan Gubernur itu merupakan satu paket reformasi kuota dan hak suara dalam tubuh IMF.
Burhanuddin mengatakan Indonesia menginginkan hak kuota yang lebih besar berlandaskan hak konstituen yang tergabung dalam South East Asia Voting Group (SEAVG).
“Paling tidak kita bertahan pada posisi yang paling besar di negara yang SEAVG. Karena [posisi] kita itu hampir 50% kuota di SEAVG itu. Kita ingin bertahan pada posisi itu, kalau bisa lebih besar lebih karena kemajuan ekonomi kita lebih baik,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Saat ini, Indonesia memiliki hak suara sebesar 21.043 atau sekitar 0,97% dari total hak suara anggota IMF. Porsi itu setelah Indonesia melakukan pembayaran kuota SDR 2.079,3 juta atau meningkat tujuh kali sejak 1973.
Posisi kuota yang lebih besar akan menentukan voting power suatu negara dalam pengambilan keputusan di IMF. Hingga kini, IMF tengah melakukan general review quota ke-13 yang rutin dilakukan lima tahun sekali.
SEAVG merupakan salah satu dari 24 konstituen Dewan Gubernur IMF. Indonesia bergabung bersama Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapura, Thailand, Tonga dan Vietnam.
Konstituen SEAVG memiliki kurang lebih 3,12% hak suara yang mencerminkan urutan ke-15 dari 24 konstituen. Pangsa Indonesia pada SEAVG paling besar sekitar 0,95% diikuti Malaysia (0,68%), Thailand (0,5%) dan Singapura (0,4%).

Di sisi lain, Burhanuddin menambahkan Indonesia akan berpartisipasi dalam rencana IMF untuk menyediakan paket pembiayaan bagi penghapusan tunggakan dan utang Liberia.
Dia mengatakan dana kontribusi untuk program IMF yang bersifat sukarela itu, akan diambil dari refund yang menjadi hak negara anggota dalam rangka mekanisme burden sharing. Indonesia menerima refund SDR 25,5 juta.
Kontribusi Indonesia dihitung berdasarkan quota share di IMF atau sebesar 0,96% dari total kebutuhan penghapusan utang Liberia sebesar SDR 530 juta. Burhanuddin menegaskan kontribusi RI sebesar SDR 5,1 juta atau 20% dari total refund.
Pada 23 November 2005, Dewan Eksekutif IMF menyetujui revisi komposisi SDR atau hak tarik khusus yang mengacu pada empat uang yaitu dolar AS (44%), euro (34%), yen (11%) dan poundsterling sebesar 11%. (Per 25 Januari 2008, US$1=0,6311101)
“Mereka [IMF] minta semuanya karena ada negara lain yang memberikan semuanya, misalnya Malaysia itu dia dapat refund SDR 3,12 juta , dia kasih semua… kita dapat SDR 25 juta karena tempo hari kita punya utang besar, dari pembayaran bunga-bunga itu disisihkan sebagian dan hasilnya sebagian… yaa jangan semuanya kita juga butuh kok,” papar Burhanuddin.
Komisi XI DPR menyetujui rencana BI tersebut dengan mempertimbangkan perlunya dukungan terhadap sesama negara berkembang serta amanat UUD 1945.

Read more >>

Menanti bayang-bayang lembaga penjamin polis

11 april
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia

Menanti bayang-bayang lembaga penjamin polis

Apresiasi dan dukungan positif layak diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Depkeu yang akhirnya mencabut nyawa delapan asuransi berstatus pembatasan kegiatan usaha (PKU).

Eksekusi izin usaha asuransi PKU yang seperti terpidana mati ini sekaligus mendentangkan kembali suara-suara yang menginginkan adanya lembaga penjamin asuransi atau penjamin polis atau dan lainnya.

Sewindu sudah, Depkeu memberikan kepastian hukum dengan mencabut izin asuransi baik yang kategori bangkai maupun mati segan hidup tak mau. Dan kembali tiap tahun diskursus lembaga penjamin asuransi itu berdengung.

Bagi pemerintah dan pemegang saham, status hukum telah jelas rest in peace tapi bagaimana dengan nasib dana para pemegang polis atau kewajiban post-mortem lainnya berupa utang perusahaan?

Namun sayang Depkeu memberikan sinyal pembentukan lembaga penjamin asuransi itu masih memerlukan waktu yang tidak singkat. Regulator beralasan saat ini pihaknya dalam posisi menunggu mekanisme industri yang memungkinkan sistem itu bisa terwujud.

Bagi Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatarwata industri tidak mungkin mau membentuk sistem yang sudah dipastikan akan memaksa mereka melakukan pembayaran kepada pemegang polis dalam waktu dekat karena ada beberapa perusahaan yang dinilai sudah berada di ambang jurang.

Itu berarti LPP hanya bisa dihadirkan jika industri telah memiliki memiliki kapasitas, kekuatan, kompetensi, dan kemampuan yang seimbang. ”Kalau ada satu dua perusahaan yang dipersepsikan sudah jelas akan mengalami permasalahan kemudian industri dipaksa berkontribusi dalam mekanisme itu mereka tentu akan menolak,” tutur dia.

Jika melihat pengalaman di berbagai negara mengenai pembentukan lembaga sejenis, ada alternatif lainnya yang bisa diambil. Kalau industri dinilai belum mampu dan belum mau berkontribusi dalam pembentukan lembaga itu karena masih adanya ketimpangan, pemerintah sendiri yang harus memberikan kontribusi besar agar lembaga itu bisa terwujud. Tapi itupun bukan opsi yang saat ini ingin diambil pemerintah. ”Menurut saya pemerintah kita saat ini tidak dalam posisi untuk melakukan hal tersebut.”

Lalu kapan? Jika alternatif yang harus digunakan adalah menunggu adanya keseimbangan di industri tentu pendirian LPP jelas bukan dalam waktu dekat ini, karena kemampuan perusahaan di industri jasa keuangan itu masih sangat timpang.

”Semua harus berupaya dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa mengatakan lama atau sebentar, yang jelas ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan terlebih dahulu walaupun wacana, pemikiran dan diskusi mengenai hal itu bukan sesuatu yang tabu,” ujar dia.

Jaminan terhadap dana nasabah sebenarnya sudah tersedia pada regulasi asuransi. Misalnya bila perusahaan dinyatakan pailit maka berdasarkan pasal 20 UU No.2/1992 tentang perasuransian yang akan diamandemen entah kapan selesainya, nasabah asuransi harus ditempatkan pada urutan pertama pembagian harta pailit.

Ada juga mekanisme pembayaran dana pemegang polis yang bisa diambil dari dana deposito wajib yang disetor perusahaan ketika diberikan izin usaha oleh Depkeu.

Perusahaan asuransi dan reasuransi berdasarkan PP No.73/1992 wajib menempatkan Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor, sebagai salah satu bentuk jaminan atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Tapi deposito wajib pun rasanya belum meyakinkan dan menenangkan para tertanggung. Kenangan pahit lima tahun silam terbayang, di mana tertanggung PT Asuransi Jiwa Namura Tatalife (pailit) yang hanya mendapatkan pro rata 5,9% dari nilai tunai polis, akibat kecilnya nilai harta pailit.

Ketika itu pencairan deposito jaminan Namura Tatalife sempat membuat Depkeu di Lapangan Banteng blingsatan, dan akhirnya menerbitkan SK Menkeu No.191/KMK.06/2002 yang mewajibkan perusahaan asuransi menunjukkan bukti penyimpanan bilyet deposito jaminan asli.

Tapi itu hanya jadi jaminan bagi Depeku, sebagian nasabah tertanggung tak paham hal tersebut karena terbuai bujukan agen penjual polis. Lalu apa lagi pegangan nasabah dan kepada siapa harus mengadu?

Bagi B. Munir Sjamsoeddin, tokoh asuransi nasional dan pernah menjabat dirut di beberapa asuransi, pemilik perusahaan dan manajemen merupakan pihak yang harus memegang peran utama mengembalikan dana nasabah.

“Apa memang harus pemerintah terus yang harus bertanggung jawab, publik membeli asuransi kan secara sukarela,” kata dia.

Munir yang kini ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) ini mengatakan persepsi bahwa kegagalan usaha harus ditanggung pemerintah harus diubah dan dia mengkhawatirkan, jangan sampai ada fre rider dari bailout pemerintah.

Masyarakat bisa berkilah pilihan terhadap suatu asuransi karena meyakini pemerintah memberikan pengawasan yang ketat. Faktor keketatan pengawasan merupakan salah satu hal yang tak bisa ditawar-tawar, ujar Munir, selain konsistensi dan objektivitas regulasi serta disiplin pasar. “Untuk mencegah asuransi bodong, pemeriksaan pemerintah jangan mudah ditekuk beragam hal atau jangan hanya alasan ini kan demi pembinaan.”

Karena itu, tak salah bila ide pembentukan lembaga penjamin polis (LPP) harus segera dimulai. Toh, semua prakondisi utama sudah terwujud dengan adanya kepatuhan perusahaan asuransi memenuhi risk based capital (RBC) minimal 120% sejak akhir 2004.

LPP memang harus dibentuk segera meski dampak signifikannya mungkin baru terasa sepuluh tahun mendatang. Lamanya waktu bukan hanya karena dampak tapi rumusan pembentukannya pun rumit.

Tidak seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tempat mantan Direktur Asuransi Depkeu Firdaus Djaelani kini bekerja, agak susah memilih skema penjaminan polis yang berdaya manfaat serta diterima seluruh stakeholders asuransi.

Dari sisi pungutan premi dan besarannya, harus ada tim ahli yang memikirkan penarikan iuran premi keanggotan perusahaan asuransi tersebut, dipungut dari besaran premi tertanggung, uang pertanggungan atau dana tunai dalam polis?

Skema penjaminan polis ini memang akan lebih ditujukan kepada industri asuransi jiwa. Kenapa? investasi yang ditanamkan perusahaan asuransi jiwa umumnya bersifat jangka panjang, dibandingkan dengan yang ada di asuransi umum. Selain itu, asuransi umum lebih banyak di-back-up oleh reasuransi sementara asuransi jiwa kurang besar.

Layaknya LPS yang hanya menjamin maksimal Rp100 juta, tak semua polis mungkin bisa dijamin. Polis nasabah yang diganti itu nantinya juga hanya untuk nasabah perorangan sementara pemegang polis group life kemungkinan besar tidak akan ikut terjamin.

Yang jelas, keberadaan lembaga penjamin polis mulai sekarang merupakan sebagian komitmen pemerintah untuk menciptakan industri asuransi yang kondusif. Atau jangan-jangan Depkeu menunggu tiga asuransi PKU yang tersisa menjadi bom waktu penyelesaian tuntutan dana masyarakat? Semoga tidak.
Read more >>

Menanti penetrasi kredit bank di daerah

BI boleh saja menginginkan jumlah bank di Tanah Air pada 2010 mencapai 80 bank atau berkurang dari saat ini yang masih 128 bank. Tapi yang perlu dikritisi adalah makna dan peran bank yang terkesan hanya menjadi santapan orang kota.
Masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama di ujung Barat dan Timur seakan tak begitu akrab dengan jasa layanan perbankan. Mereka yang terpinggirkan tersebut, mudah terpedaya dengan embel-embel jasa layana simpan pinjam dari lembaga tak bertanggung jawab. Belum lagi soal penyaluran dana masyarakat yang seakan-akan hanya mangkrak di SBI ataupun terkonsentrasi di kota-kota besar semata.
Mari lihat bagaimana gambaran penetrasi bank di daerah. Tulisan di bawah ini menyoroti Sumatera Utara yang bagi sebagian orang Indonesia sudah lebih maju dibandingkan dengan kawasan Indonesia Timur.

24 Januari 2006
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
Menanti penetrasi kredit bank di daerah

Pada delapan arah kebijakan perbankan 2007, ada dua poin perhatian yang digariskan khusus oleh bank sentral terutama untuk menggerakan fungsi intermediasi perbankan. Uniknya, dua poin utama tersebut menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi daerah dengan stimulus kucuran dana perbankan.
Daerah memang menjadi sasaran arah keinginan Bank Indonesia memaksimalkan penyaluran kredit karena daya serap dana perbankan di wilayah kota-kota besar seakan lesu, tak banyak permintaan.
Lihat saja, bagaimana kantong-kantong ekonomi di pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Banten, Jatim, Jateng dan Jabar tak mampu menyerap likuiditas sehingga ada dana Rp200 triliun yang terjerumus di instrumen Sertifikat Bank Indonesia.
Rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga perbankan pun rendah. Dan jelas, faktor suku bunga tinggi tak bisa dijadikan satu alasan kredit perbankan tak kunjung sampai ke sektor riil.
Ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana penetrasi keberadaan jaringan perbankan ke pelosok nusantara serta identifikasi sektor ekonomi yang laik dibiayai di daerah.
Bank Indonesia boleh jadi akan menerapkan konsolidasi yang berujung pada pengurangan jumlah bank di Indonesia, tapi dari sisi jumlah kantor bank diharapkan tidak berkurang selama kondisi di lapangan tidak menunjukkan titik jenuh.
Selama ini, penetrasi jaringan perbankan lebih banyak dilakukan hanya pada kota besar. Hal yang wajar mengingat potensi ekonomi di kota besar menarik minat pembukaan kantor cabang, tapi kondisi dan wilayah tersebut sudah menuju kejenuhan dengan banyaknya pemain di satu wilayah.
Di dunia bisnis perbankan, menjadi besar adalah wajib, dan hal yang besar dan banyak itu hanya perlu diimbangi dengan penyebaran yang merata.
Hasil penelitian Bank Indonesia dan Puslitbank FE-USU selama 2006 menyebutkan wilayah Provinsi Sumatera Utara masih menduduki posisi pertama di luar Jawa dari jumlah kantor bank.
Jumlah kantor bank di Sumut sebanyak 422 kantor, namun jika dihitung BRI Unit Desa maka seluruhnya mencapai 714. Dengan jumlah penduduk 12,4 juta jiwa, setiap kantor bank melayani 29.383 penduduk, naik dibandingkan lima tahun silam di mana perbandingannya 1: 21.653.
Pada periode lima tahun terakhir aset perbankan di Sumut tumbuh rata-rata 18% per tahun dari Rp37,29 triliun menjadi Rp71 triliun. Tapi kota Medan masih menjadi magnet bagi perbankan membuka kantor layanannya.
Medan memiliki 207 kantor atau 49% dari total 422 kantor bank di Sumut. Sementara itu, kantor BPR terbanyak di kabupaten Deli Serdang, 29 kantor yang separuh di antaranya beroperasi di sekitar kota Medan seperti Sunggal, Percut, Tanjung Morawa, Sibolangit, Medan Labuhan dan Deli Tua.
Kondisi yang mungkin tak beda dengan banyaknya BPR yang beroperasi di wilayah satelit Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.
Di Sumut, fakta tidak meratanya kondisi distribusi kantor perbankan terlihat dari ketiadaan bank di wilayah pemekaran. Hingga tahun lalu, tak satupun kantor bank umum di tujuh dari 25 kabupaten/kota di Sumut.
Tujuh wilayah yang tak terjamah bank umum meliputi kabupaten lama yakni Tapanuli Selatan (sebelum pemekaran beribukota Padang Sidempuan) dan Tapanuli Tengah (Sibolga).
Sementara sisanya yakni Madina, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Samosir, Pakpak Barat dan Nias Selatan. Daerah administrasi baru, baik di Sumut maupun provinsi lainnya, akan menemukan laju ekonominya bila memiliki perbankan yang berperan sebagai agent of development.
Lebih ideal, bila bank tak perlu ragu masuk ke suatu daerah tanpa menunggu ekonomi wilayah tersebut sudah maju. Sumut yang termasuk provinsi dengan daya tarik tinggi bagi bank saja, menyisakan tujuh kabupaten tak terjamah, bagaimana dengan provinsi di wilayah Indonesia Timur ya?
Raupan dana pihak ketiga perbankan di Indonesia bahkan menunjukkan hampir 50% terkonsentrasi di DKI Jakarta atau Rp612,12 triliun likuiditas perbankan berasal dari Ibukota.
Begitu pula dengan dana kredit yang tersalurkan perbankan, Jakarta yang dihuni hampir 10 juta jiwa ini menerima kucuran Rp382,27 triliun atau ada tambahan Rp27,12 triliun sepanjang 11 bulan 2006.
Jangan heran bila ‘daerah miskin’ dan baru hasil pemekaran hanya mencatatkan tambahan kredit tersalurkan dengan nilai tak sampai berbunyi triliunan rupiah. NTT hanya menambah kredit Rp610 miliar, Maluku Utara Rp197 miliar, dan Papua pun mencetak Rp860 miliar.
Kondisi yang ironis mengingat banyak daerah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua memiliki kekuatan dan potensi sumber daya alam yang belum terolah maksimal.
Hal tersebut bukan tak dilihat para pemangku kepentingan industri perbankan. Satu poin utama dalam arah kebijakan perbankan tahun ini mengamanatkan BI akan lebih aktif berperan sebagai medium penyambung (katalisator).
Artinya, peran dan posisi Kantor Bank Indonesia (KBI) di daerah akan direvitalisasikan sebagai salah satu pusat informasi, kajian dan database sektor ekonomi mana yang bisa dimanfaatkan perbankan mengucurkan kreditnya.
“Ini riset bukan yang canggih-canggih, tapi harus sangat aplikatif, bank maunya apa misalnya minta tentang pembiayaan rumput laut, itu harus ada follow up dengan kredit dan pembinaan,” ujar Muliaman Darmansyah Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Beragam cara bisa dilakukan BI seperti meminta bankir daerah diberikan kewenangan pemutusan nilai kredit yang lebih besar tanpa khawatir menabrak penerapan aspek kehati-hatian.
Lainnya, BI juga perlu memaksimalkan kemitraan penyaluran kredit penerusan (linkage program) bank umum dengan BPR/BPRS yang hingga kini hanya melibatkan 31 bank dari 130 bank di Indonesia, dengan nilai komitmen Rp3,41 triliun.
Kesepahaman para pemangku kepentingan industri perbankan nasional dalam menggarap lebih maksimal potensi pembiayaan pembangunan di daerah paling tidak diharapkan bisa mengeliminir berbagai distorsi partisipasi mikro di tingkat akar rumput.
Read more >>

uang kertas baru?

sejak dua tahun lalu, Bank Indonesia menyiapkan emisi uang kertas pecahan Rp2.000 dan itu sempat menjadi polemik soal tender dengan Perum Peruri. Pembahasannya sampai ke DPR segala.
BI tak ingin jadwal emisi kembali molor dan diyakini pada 2008 ini, uang baru itu sudah beredar. lalu cetak di mana? kita tunggu saja perkembangannya.
Berikut sekelumit cerita bersama Djoko Sutrisno yang pernah menjadi Direktur Peredaran Uang BI;



1Februari 2007
faa
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia
‘jangan sampai rupiah kalah tenar’

Uang beredar tak lagi dipakai Bank Indonesia sebagai alat penjaga kestabilan inflasi, tapi untuk mencukupi kebutuhan uang kartal di masyarakat yang semakin banyak. Guna mengetahui kondisi pengedaran uang serta rencana emisi uang baru dan penanganan uang palsu, Direktur Pengedaran Uang BI Djoko Sutrisno menyempatkan waktu diwawancarai Bisnis di ruang kerjanya kemarin. Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan kondisi penggunaan uang kartal saat ini?
Saya melihat peredaran uang itu masih penting bagi perekonomian. Berdasarkan hasil survei 2006, ternyata masyarakat kelas menengah bawah masih lebih senang bawa uang tunai dibandingkan kartu ATM atau kartu kredit.
Kami juga survei pecahan, mereka ternyata masih senang dengan pecahan Rp20.000 ke bawah. Ini mungkin karena kebanyakan tingkat pendapatan masyarakat masih relatif rendah sehingga transaksi dengan nilai kecil. Jadi mereka membawa uang pecahan yang seribu, lima ribu, sepuluh ribu, hanya kalau mungkin untuk belanja yang worthy baru pakai kartu atau uang Rp100.000 dan Rp50.000.
Ternyata dari jumlah lembar yang dicetak selama ini, 90% merupakan pecahan Rp20.000 ke bawah. Tahun lalu kami mencetak 5,4 miliar lembar, 90% merupakan pecahan uang kecil.
Walau kami selalu mengharapkan less cash society segera tercapai semakin lama masyarakat semakin biasa menggunakan alat pembayaran kartu elektronik, sehingga kebutuhan uang kartal berkurang dan meringankan tugas bank sentral.

Pasokan kebutuhan uang di wilayah perbatasan?
Kantor Bank Indonesia berupaya semaksimal mungkin. Tahun lalu, kami sudah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Ada 4 KBI di daearah perbatasan yaitu Pontianak, Samarinda, Jayapura dan Kupang. Lalu ada 5 KBI untuk daerah terpencil Palu, Kendari, Ternate, Ambon, dan Palangkaraya.
Dari 12 kabupaten di Pontianak, ternyata ada 5 kabupaten yang dikunjungi mobil kas keliling untuk peredaran uang kecil dan menarik uang lusuh hanya 3 bulan sekali. Kerjasama dengan PT Pos yaitu, kantor pos mengambil uangnya di Pontianak baru didistribusikan ke daerah-daerah terutama wilayah perbatasan, jangan sampai Ringgit di Kalimantan dan Kina di Papua lebih tenar dari rupiah.

Bagaimana dengan penanganan uang palsu?
Kerjasama kami baik dengan Polri dan Botasuspal (BIN, Polri, BI, Peruri), seperti penanganan di Samarinda baru-baru ini. Kami tengah mengembangkan BI akan menjadi pusat informasi penanganan uang palsu.
Kami punya dua upaya yaitu yang preventif dengan sosialisasi dan kampanye berbagai cara di media massa. Ternyata dengan slogan 3-D itu, polisi menerima laporan laporan uang palsu dari masyarakat, seperti kejadian di Bandung.
Kami juga sosialisasi ke sekolah dasar bahkan hingga kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti terakhir terhadap 30 ribu TKI di Kinabalu.
Preventif juga kami lakukan dalam mendesain uang dengan empat tahap pengamanan. Kalau bicara security features itu ada 15 di uang, baik yang bisa diketahui masyarakat seperti diraba, dilihat, diterawang, atau pakai sinar pendar ultraviolet, serta ada pengamanan yang hanya bisa oleh BI. Yang banyak terjadi sekarang itu di fotocopy berwarna, kok halus dan gambarnya tidak tajam, itu uang palsu.

Kabarnya uang palsu banyak terjadi menjelang pemilu atau hari raya?
Itu tidak benar dan tidak ada kaitannya, karena rasanya tidak mungkin orang mau bayar untuk kegiatan pemilu pakai uang palsu. Maaf, kalau orang mau bayar untuk nyoblos pemilu di desa biasanya pakai yang Rp10.000 atau Rp20.000, dan uang palsu justru yang nilainya besar seperti pecahan Rp100.000.
Hasil temuan kami, baik yang telah ditangkap Polri juga tidak ada kaitannya dengan pemilu, tapi bahwa ketika menjelang pemilu banyak dibutuhkan uang pecahan kecil di daerah tertentu, itu iya memang ada, tapi tidak uang palsu.
Kebutuhan besar justru ketika ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggantian uang ganti rugi lahan. Di Makassar misalnya sampai harus kami menambah persediaan uang tunai untuk penggantian lahan pelebaran jalan tol. Anehnya masyarakat itu meminta uang tunai, padahal nanti disetor kembali ke bank.

Berapa jumlah uang yang beredar saat ini?
Uang kartal yang beredar di triwulan keempat 2006 Rp161,7 triliun dan dibandingkan periode sama 2005 Rp140,8 triliun. Kenaikannya 14,6% dan tahun sebelumnya 13,2%. Tahun lalu naik mungkin karena kenaikan anggaran pemerintah serta adanya bantuan-bantuan luar negeri ternyata bisa mengubah DI Yogyakarta, misalnya, dari net inflow menjadi net outflow.
Pada KBI-KBI di pulau Jawa biasanya net inflow, kecuali DKI Jakarta outflow. Bandung-Surabaya inflow kecil, Tasikmalaya, Cirebon Malang, Solo, Purworkerto inflow besar. Jogya inflow, tapi setelah bencana gempa justru outflow, itu berarti ada dana bantuan mengalir ke sana.

Bagaimana perkembangan RUU Mata uang?
Yang saya dengar itu inisiatif di DPR dan dalam proses untuk diprioritaskan selesai tahun ini.
Kami mengharapkan ada dua hal, pertama agar UU mata uang bisa memberikan sanksi yang berimbang dan efek jera pada pelaku pemalsuan uang. Pemalsuan uang itu bukan delik pemalsuan dokumen biasa. Selama ini masih mengacu pada KUHP pasal pemalsuan dokumen biasa yang paling-paling hukumannya setahun dua tahun.
Padahal pemalsuan uang itu akan mengganggu perekonomian negara serta merugikan orang karena bank sentral tidak akan mengganti uang palsu. Masyarakat yang menerima uang palsu akan rugi karena seharusnya menerima uang Rp100.000 dan BI tidak akan menggantinya. Kalau BI mengganti, nanti banyak orang bikin uang palsu.
Kedua, supaya bisa ada sanksi terhadap orang yang memperlakukan uang tidak semestinya. Ini karena uang adalah salah satu simbol negara, alat pembayaran yang sah di negeri ini. Sanksi itu terhadap orang yang mencoret-coret, dijadikan hiasan, atau merobek uang.

Hubungan dengan Perum Peruri?
Peruri adalah perusahaan yang didirikan pemerintah untuk mencetak uang, dan hubungannya baik-baik saja, kami memanfaatkan semaksimal mungkin. Sejak dulu BI selalu bersama-sama dengan Peruri bahkan hingga mendesain uang.
Kami selalu mencetakkan uang di Peruri, bahkan sampai-sampai ada hubungan khusus yang baik hingga biasanya pencetakan uang dilelang, kalau dengan Peruri kan kami tunjuk langsung. Boleh dikatakan setiap uang yang dikeluarkan BI dicetak oleh Perum Peruri.

Termasuk rencana emisi pecahan Rp2.000?
Itu baru uji coba, kami baru mau menerapkan uang dengan bahan kertas yang tahan lama. Kami tengah studi banding untuk bahan uang dengan tahan lama. Itu katanya bisa 1,5-2 kali lebih tahan dari sekarang. Kami mengharapkan uang kertas Rp2.000 ini bisa mendampingi pecahan Rp1.000 baik yang logam maupun kertas. Insya Allah, kajiannya bisa selesai tahun ini.

Percetakannya di luar negeri?
Ini belum ditenderkan, kami dalam proses studi banding, desainnya juga belum ada. Pemilihan bahan kertas tidak terkait dengan pencetakannya. Rencana emisi pecahan Rp2.000 itu untuk menghemat jumlah lembar uang. Kalau rencana memakai uang berbahan tahan lama ini berhasil kami akan pakai untuk pecahan lain karena selama ini rata-rata daya tahan uang 12-13 bulan sudah lusuh.
Kalau ada BUMN di dalam negeri yang bisa menyediakan bahan uang tersebut, tentu kami akan senang, apalagi dengan teknologi pengaman yang memadai.
Read more >>

siapa takut main di sektor mikro?

Mainan baru bank Jepang di mikro
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia

Mimik Akihiro Miyamoto begitu serius menjelaskan lingkungan bisnis Indonesia yang dihadapi manajemen bank yang dipimpinnya. Dirut Bank Resona Perdania ini mengungkapkan persaingan antarbank asal Jepang yang semakin ketat.
Miyamoto pun tegas mengatakan bank yang dipimpinnya akan memperbanyak nasabah perusahaan lokal dan sektor mikro terutama pelaku usaha mikro, kecil menengah di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan manufaktur asal Jepang.
“Anda tahu kalau selama tahun lalu investasi baru dari perusahaan manufaktur asal Jepang di Indonesia sudah semakin terbatas. Tentu kami harus melihat peluang lain,” ujarnya.
Pemetaan lingkungan bisnis yang dilakukan Miyamoto cukup beralasan bila melihat fakta kinerja Resona Perdania yang berusia setengah abad masih segitu-gitu saja dibandingkan dengan megabank Jepang lainnya seperti The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) atupun Mizuho dan Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC).
Alasan terbatasnya investasi Jepang tentu mengandung perdebatan. Selama 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, total jumlah investasi Jepang mencapai sebesar US$40 miliar, dan hubungan perdagangan kedua negara masih memberikan surplus bagi Indonesia sebesar US$14,2 miliar .
Di sisi lain, peringkat Indonesia sendiri dalam satu dekade ini memang merosot di mata investor Jepang, meski Negeri Sakura itu tetap menjadi penanam modal terbesar dan mitra dagang utama Indonesia.
Tahun-tahun sebelumnya Indonesia selalu menduduki peringkat nomor dua atau tiga dari negara tujuan investasi Jepang. Namun sejak beberapa tahun belakangan negara-negara tetangga seperti Vietnam, dan Thailand terus menduduki peringkat lebih baik ketimbang Indonesia.
Survei terbaru Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menempatkan Indonesia di urutan kedelapan dari daftar negara tujuan investasi Jepang, yang berarti naik satu tingkat dari posisi sebelumnya.
Bahkan, perusahaan Jepang sedang mempertimbangkan berbagai investasi senilai800 miliyar yen atau senilai US$7 miliar selama 5 tahun ke depan. Hasil survei JETRO terhadap perusahaan Jepang di kawasan Asia yang diterbitkan pada April 2007, bahwa 50% responden di Indonesia merencanakan perluasan selama 2-3 tahun mendatang.
Sebanyak 131 perusahaan Jepang memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kuat di pasar domestik dan juga merupakan negara tujuan investasi yang penting.
Kondisi tersebut paling tidak melegakan bagi bank-bank penyedia solusi keuangan. Miyamoto mengakui pihaknya masih memiliki 400 nasabah dari 875 perusahaan patungan Jepang-Indonesia di Tanah Air.
Manajemen Bank Resona menilai upaya menjaga loyalitas nasabah korporasi asal Jepang tak sia-sia dan membuat laba bersih terus meningkat 10%-15% tiap tahun pada lima tahun terakhir.
Bagi pebisnis adalah sah untuk mengejar keuntungan di segmen lain meskipun lahan sendiri belum digarap maksimal. Bank-bank asal Jepang ini tentu tak mau kalah dengan bank asing dan campuran lain yang ingin mengejar nasabah lokal terutama sektor mikro.
Data BI menunjukkan margin bunga bersih bank-bank asing dan campuran berkisar 4% dan itu di bawah rata-rata industri yang sebesar 5,70%. Bank seperti HSBC, Rabobank dan Commonwealth tentu ingin merasakan gurihnya NIM seperti BRI dan Danamon yang mencetak margin di atas 10% dengan bermain di sektor mikro.
BRI jelas menjadi raja pencetak profit tertinggi dalam beberapa tahun terakhir sementara Danamon melalui Danamon Simpan Pinjam dan didukung Adira Finance meraih laba dua kali lipat per September menjadi Rp1,6 triliun.
Segmen ekonomi yang sering kali disebut UMKM ini dinilai menguntungkan karena rasio kredit bermasalahnya tak besar karena ada skema penjaminan serta margin besar dari penerapan bunga yang tinggi.
Kemudahan regulasi juga diberikan Bank Indonesia dengan mengganjar fasilitas penurunan kewajiban Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menjadi 30% bagi bank yang menggunakan skema penjaminan dan pembinaan pelaku usaha UMKM.
Tiga megabank asal Jepang lainnya yaitu BTMU, Mizuho dan SMBC pun tak ingin ketinggalan. Lihat bagaimana BTMU dengan Acom Co berkolaborasi menguasai mayoritas saham PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP).
Acom merupakan perusahaan yang berkedudukan di Tokyo, Jepang. Perusahaan itu bergerak dalam bidang industri jasa pembiayaan dengan menyediakan pinjaman kepada individu atau perusahaan kelas menengah dan kecil.
Perusahaan itu sebelumnya bergerak di Thailand, kemudian melihat peluang di Indonesia. Adapun BTMU merupakan salah satu bank berkelas internasional dari Jepang yang juga berkedudukan di Tokyo dengan kegiatan utama usaha perbankan komersial.
Direktur BNP Nani Wirianti Sugata mengatakan, akuisisi diharapkan dapat membuat bank tersebut lebih maju dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada 2007, sebesar 66,36% kredit BNP disalurkan pada usaha semacam itu.
Tak main-main, gebrakan pertama BTMU melalui Bank Nusantara Parahyangan adalah meluncurkan produk kredit tanpa agunan mulai tahun ini. Kemunculan BTMU paling tidak membuat genderang kompetisi semakin riuh.
Fenomena masuknya pemain besar di lahan mikro disikapi Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Abdul Salam sebagai hal positif. Dia menyebutkan persoalan tumpang tindih dan persaingan antarbank di daerah merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari.
Abdul Salam menyebutkan pasar pembiayaan mikro cukup luas dan belum maksimal digarap bank. “Saat ini ada 48 juta UMKM dan baru 18 juta yang dilayani. Semua bank saya kira masih bisa memaksimalkan perannya,” ujarnya.
Abdul Salam mengatakan antarbank umum pun saling sikut-sikutan untuk pembiayaan mikro meskipun menghadapi risiko penurunan margin.
Sikap tak gentar pun dinyatakan Budi G. Sadikin, Direktur PT Bank Mandiri Tbk yang menilai masuknya pemain-pemain asing mencerminkan dukungan industri perbankan terhadap sektor riil. “Semakin banyak semakin bagus,” katanya.
Tapi, partisipasi megabank asal Jepang di segmen mikro mungkin malah membuat kalangan BPR dan BPD semakin meradang tersikut ketatnya persaingan dan kalah bersaing dari sisi modal.
Read more >>

Rekrut atau Bangkrut

Agen berlisensi, Rekrut atau Bangkrut!
Oleh Fahmi Achmad
Bisnis Indonesia

Awal tahun ini, dunia asuransi jiwa mulai diliputi kontroversi soal sertifikasi agen asuransi. Pro kontra terjadi seputaran lisensi agen apakah perlu yang berstatus sementara atau langsung berstatus penuh.
Pemicu kontroversi karena para perusahaan asuransi yang memiliki agen bersertifikat sementara, harus menghadapi tenggat April 2008 untuk mengubah statusnya menjadi agen berlisensi penuh.
Tak sedikit asuransi terutama yang baru memiliki jumlah agen minim kelabakan dengan tenggat tersebut. Keberatan disampaikan dan gayung pun bersambut dengan keputusan AAJI memundurkan pelaksanaan penghapusan lisensi sementara menjadi 2010.
Sebagai tahap awal lisensi sementara selama enam bulan hanya berlaku dari Januari 2008 hingga Desember 2008, sedangkan tahap kedua mulai Januari 2009 hingga Maret 2010 lisensi sementara hanya berlaku tiga bulan.
Lisensi sementara merupakan sertifikat bagi agen baru untuk dapat langsung memasarkan produk asuransi, berlaku enam bulan. Selain menjual produk, agen juga bersiap mengikuti ujian AAJI guna mendapatkan lisensi penuh.
Akan tetapi persoalan lisensi agen tak berhenti di situ? Suara tuntutan terus bergema terutama menyangkut transparansi dan gugatan urgensi proses ujian sertifikasi penuh bagi agen yang notabene menjadi beban perusahaan.
Liza Linda dan Reza Manggoes dari PT Asuransi Jiwa Recapital (Relife) mungkin menjadi dua nama yang termasuk keras menyuarakan tuntutan transparansi biaya ujian sertifikasi agen.
Liza yang merintis karir dari agen asuransi menjadi Dirut Relife mengatakan dirinya sangat mendukung adanya sertifikasi agen. Akan tetapi, kesesuaian biaya harus menjadi pertimbangan.
Bagi dia, biaya mengikuti ujian mendapatkan lisensi penuh yang dinaikkan dari Rp25.000 menjadi Rp350.000 per orang sangat tidak masuk akal. “Ini akan menghambat perekrutan agen. Masa’ orang harus menyetor dulu untuk menjadi agen, sudah syukur dia mau menjadi agen asuransi kenapa harus dipersulit,” ujar Liza.
Ucapan Liza cukup rasional. Profesi agen tak cukup besar menyerap tenaga kerja. Pada 2006, setidaknya 125.925 orang tercatat menjadi agen asuransi, atau hanya meningkat sekitar 10.000 orang dari dari tahun sebelumnya yang hanya 115.871 orang.
Per Juli 2007, total jumlah agen 150.000 orang yang bila dibandingkan dengan total populasi terhitung masih sangat rendah, rasionya 1 agen melayani hampir 1.500 orang. Di negara tetangga rata-rata setiap agen melayani 300-400 penduduk.
Idealnya, Indonesia, harus memiliki 500.000 orang agen profesional. Inilah yang ditargetkan AAJI yang diharapkan akan bisa tercapai pada 2010.
Sebegitu susahkah merekrut agen? Bukankah menjadi agen asuransi tidak memerlukan persyaratan yang sulit? Hanya memiliki ijazah SMA pun sudah bisa menjadi agen asuransi, asal memiliki kemauan untuk menjual serta mau mempelajari produk yang akan dijual. Syukur kalau memiliki jaringan yang luas sehingga akan menjadi nilai tambah.
Tidak juga demikian. Tengok gambaran yang diberikan Liza, “Bulan ini kami rekrut 10 orang, bulan depan sisa delapan, lalu bulan berikut sisa enam. Pada akhir bulan ke enam sudah sisa dua orang. Jadi kami harus rekrut terus atau bangkrut,” ujarnya.
Opsi terus melakukan rekrutmen merupakan pilihan bagi perusahaan asuransi berbasis kantor cabang yang mengelola agen sebagai sumber daya manusia yang signifikan. Bagi perusahaan dengan skema branch, agen mendapatkan pendapatan tetap selain komisi dan bonus.
Sementara itu, perusahaan dengan sistem keagenan tak memberikan fixed income dan memberikan komisi dan bonus yang besar untuk menjaga loyalitas agen asuransi. Kondisi itu berdampak pada membengkaknya proses underwriting dan beban disalurkan dalam biaya premi.
Biar bagaimanapun peran agen cukup penting bagi asuransi jiwa. Total pendapatan premi 41 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia sampai kuartal I/2007 mencapai Rp7,17 triliun, 83% diantaranya berasal dari asuransi jiwa perorangan.
Premi sebesar itu sebagian besar dihasilkan oleh para agen yang hanya menggarap asuransi untuk perorangan. Sayangnya, ada fakta agen berlisensi sementara yang berjumlah 120.000 orang yang bisa saja menjadi beban bagi perusahaan.
”Kalau saya mengira lebih baik angka ideal untuk biaya itu Rp100.000 per orang,” ujar Reza.
Beragam skema pun disampaikan agar agen tidak berguguran, utamanya terkait rencana kenaikan biaya lisensi agen yakni ditanggung 50%:50% antara agen dan perusahaan.
Ide itu mengacu pada landasan hukum bahwa agen merupakan seseorang atau badan hukum yang memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung (perusahaan asuransi).
Agen berbeda dengan pialang atau broker asuransi yang lebih berperan untuk kepentingan tertanggung (pemegang polis) seperti penanganan penyelesaian ganti rugi dengan perusahaan asuransi.
Direktur Eksekutif AAJI Eddy K.A Berutu mengatakan masukan dan keinginan dari pelaku industri akan dibahas bersama. Pada prinsipnya, pihak asosiasi berupaya mengakomodir kepentingan seluruh anggotanya.
Namun, banyak pula perusahaan asuransi yang tak keberatan dengan jumlah biaya tersebut. Country CEO AXA Indonesia Randy Lianggara melihat kenaikan biaya akan berdampak positif karena biaya itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas agen yang akibatnya juga akan dirasakan perusahaan.
“Itu bertujuan supaya tidak terjadi miss selling, jadi sangat positif karena dengan demikian persistensi jadi rendah otomatis lapse rate juga akan berkurang,” ujarnya.
Bagaimanapun juga lisensi penuh akan meningkatkan kualitas agen sekaligus mencegah pouching atau bajak-membajak agen di industri asuransi jiwa yang sangat merugikan perusahaan dan tertanggung.
Di luar kontroversi antarpelaku industri, pemerintah atau Depkeu selaku regulator tentu harus menyiapkan regulasi yang matang bagi keagenan. Jangan peraturan soal agen hanya satu-dua pasal saja dalam UU maupun Keputusan Menteri Keuangan.
Mari berharap perhatian pemangku kepentingan industri asuransi soal agen dapat mendorong pengembangan pelaku profesi ini untuk berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Read more >>

Sunday, March 2, 2008

jualan ayat

Ibarat memelihara tumbuhan, mengembangkan industri keuangan syariah yang belum mengakar kuat di masyarakat seperti jasa finansial konvesional, memang membutuhkan perawatan dan pengawasan yang telaten.Menghadapi tren lintas sektoral yang saling terkait di industri jasa finansial, tentu pengawasan yang dilakukan regulator jasa keuangan syariah, terhadap industri seperti perbankan, asuransi, pasar modalnya disesuaikan dengan kondisi yang tengah dihadapi.Itulah yang terlihat ketika otoritas-otoritas moneter di dunia menyampaikan pandangan dan pola pengawasan yang saling berbeda terhadap keuangan syariah, pada 4th Islamic Financial Services Board di Dubai pertengahan Mei 2007.Pada pertemuan tersebut ada empat negara yang menjadi Luksemburg, Bahrain, Malaysia dan Brunei Darussalam diberikan kesempatan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan selama ini.Luksemburg yang menjadi pihak pertama langsung tancap gas memaparkan kesuksesan mereka sebagai negara kecil di Eropa yang mampu mendistribusikan surat berharga maupun surat utang yang diterbitkan secara syariah, menyaingi London yang terkenal sebagai pusat pasar keuangan syariah.Sukuk atau instrumen obligasi global syariah yang diterbitkan suatu negara banyak yang telah tercatat di Luxembourg Stock Exchange. Malaysia Global Sukuk senilai US$600 juta periode 2002-2007 dan Qatar Global Sukuk US$700 juta (2003-2010) termasuk dalam daftar di pasar modal Luksemburg, dan semuanya boleh dikatakan sukses didistribusikan kepada investor penjuru dunia.Bahrain memainkan kartu truf sebagai negara yang menjadi markas The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOFI), badan otonomi yang menata sejumlah standar praktik internasional di bidang keuangan syariah.Salah satu negara teluk kaya minyak ini menjagokan pengembangan industri asuransi syariah. Maklum, penetrasi asuransi yang sering disebut takaful ini, di Bahrain terhadap pertumbuhan domestik bruto (PDB) paling tinggi di antara negara petrodollar Arab lainnya.Penetrasi takaful terhadap PDB di Bahrain per 2006 sebesar 2,2%, di atas Uni Emirat Arab 1,5%, Qatar 1,1%, Kuwait 0,8% dan Arab Saudi 0,5%. Nama-nama asuransi besar seperti AIG Takaful Enaya, Allianz Life pun mematok target besar di Bahrain.Namun di Dubai juga terungkap pula persoalan utama asuransi syariah hampir sama baik di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara seluruh negara yaitu kekurangan perusahaan retakaful, meskipun banyak reasuransi pemain global yang berkiprah di sana.Lepas dari soal asuransi, Malaysia yang menjadi country case ketiga menampilkan Labuan yang menjadi offshore market menyaingi Singapura dan Hong Kong di wilayah Asia.Layaknya Luksemburg, Labuan merupakan salah satu andalan Malaysia sebagai tempat bagi bank, asuransi maupun perusahaan multifinance yang ingin mencari tambahan dana (fund raising).Kepercayaan diri Malaysia juga tak lepas dari dukungan kuat bank sentralnya serta fakta bahwa IFSB sendiri memilih berkantor pusat di lantai tiga Gedung Bank Negara di Kuala Lumpur.Brunei Darussalam sebagai negara termuda di ASEAN tak tanggung-tanggung mengutus Ali Ipong, Permanent Secretary Ministry of Finance (posisi menkeu Brunei dipegang Sultan Hassanal Bolkiah).Negara kecil di pulau Borneo ini tak hanya mengandalkan minyak tapi juga ingin menunjukkan betapa mudahnya mengoperasikan bisnis syariah. Cukup dimaklumi mengingat Islam menjadi agama mayoritas di negara berpenduduk sekitar 400.000 jiwa ini.Meski memiliki andalan berbeda, ke-empat negara yang menjadi country case di 4th IFSB Summit tersebut memiliki persamaan yaitu ambisi menjadi hub bagi lalu lintas arus dana syariah global dengan sejumlah fasilitas yang menggiurkan.Senjata mereka tak hanya mengandalkan peran swasta, dukungan pemerintah dan regulasi yang memudahkan investor menjadi daya tarik utama bagi keuntungan nyata dari masuknya dana-dana internasional.Ali Ipong mengatakan saat ini aliran dana tersebut masih mencari lokasi halte yang sesuai setelah sempat mampir di Jepang, Singapura, Hong Kong dan China. “Kami tidak berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia, kami memakai mereka sebagai penyebar informasi ke seluruh penjuru bahwa kami juga ada,” ujarnya.Lalu di mana posisi Indonesia? negara dengan keunggulan penduduk muslim terbesar namun tak linier dengan penetrasi jasa finansial syariahnya, baik industri perbankan, asuransi dan pasar modal.Perbankan syariah di Tanah Air seakan terus terlena menjadi infant industry dengan pangsa pasar yang tak sampai 2% meskipun Bank Muamalat telah beroperasi lebih dari 15 tahun.Asuransi syariah pun sami mawon, jumlah tiga perusahaan syariah yang beroperasi secara penuh dan didukung sekitar 30 divisi syariah asuransi konvensional tak mampu mengangkat pangsa pasarPasar modal syariah pun demikian, lebih banyak diisi kenyataan tak banyak obligasi syariah yang diterbitkan maupun suasana pergerakan saham di Jakarta Islamic Index begitu-begitu saja.Kondisi itu seakan menjadi handicap bagi Indonesia menangkap peluang dan potensi keuntungan dari aliran dana-dana yang besar di tengah tren lintas sektoral finansial global.Salah satu insentif regulasi yang paling nyaman bagi investor berupa meminimkan pungutan pajak dari transaksi keuangan, mau dia syariah tanpa bunga maupun ala konvensional.Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah yang menjadi salah satu moderator pada pertemuan IFSB di Dubai saat itu, juga mengatakan persoalan perpajakan menjadi penghambat dana investor asing berpartisipasi membesarkan keuangan syariah di Tanah Air.Belum lagi, ketidaksinkronnya sejumlah peraturan menjadi penghalang diterbitkannya instrumen sukuk oleh pemerintah. Padahal sukuk merupakan benchmark terpenting bagi terbitnya instrumen raising fund korporasi yang beroperasi secara syariah maupun konvensional.Sulit bagi Indonesia bersaing dengan negara-negara tersebut bila tak mau segera mengubah kekakuan struktural serta kesepahaman visi dan komitmen para stakeholders industri syariah.Kolega Burhanuddin, Zeti Akhtar Aziz yang menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia mengatakan arsitektur finansial global diisi keuangan syariah yang selalu berubah secara dinamis. Hal itu, kata dia memerlukan konvergensi dalam kerangka pengawasan dan pengembangan pasar serta industri keuangan syariah.Legislasi peraturan otoritas fiskal dan moneter yang efisien dan tepat sasaran terkait jasa keuangan syariah di Malaysia telah dimulai sejak dua dekade lalu sehingga aral seperti soal pajak bisa diselesaikan. Koordinasi antaranggota dewan syariah di bank sentral dan pengawas pasar modal juga lekat dalam satu komite eksekutif di negeri jiran tersebut.Belum lagi, koherensi peraturan finansial syariah di Malaysia yang telah mengadopsi sejumlah standar internasional seperti Bank for International Settlement (BIS), Joint Forum Basel Committee, International Association of insurance Supervisors (IAIS) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO).Sementara Director and Counsellor, Monetary and Capital Markets Department IMF Jaime Caruana menyerukan perlunya para regulator dan praktisi memberikan respons terhadap 4 K yaitu kompleksitas, konsolidasi, koordinasi dan konvergensi standar.Keempat prinsip bermuara pada tata kelola manajemen risiko yang perlu lebih ketat mengingat tingginya tensi dan kompleksitas struktur risiko bisnis di tengah era konglomerasi lembaga keuangan finansial global.Dana Moneter Internasional pun menilai koordinasi berbagai otoritas terhadap pengembangan keuangan syariah perlu efektif dan efisien dalam berbagi informasi maupun melakukan assessment yang komprehensif.Caruana pun menyerukan adanya kebijakan lintas sektoral industri keuangan syariah yang kondusif dengan mengacu pada standar praktik internasional. Standar yang akan diterapkan tentu harus berlaku bagi seluruh aplikan meskipun ada perbedaan karakteristik industri di tiap-tiap negara.Namun Caruana mengingatkan penerapan transparansi tak hanya dilakukan praktisi melainkan juga oleh lembaga pengawas dan regulator, dalam membawa industri keuangan syariah di level playing field yang sama dengan konvensional.Lain lagi usulan mantan Gubernur State Bank of Pakistan Ishrat Husain yang menilai pilihan otoritas pengawas yang berbeda regulator maupun opsi unifikasi regulator perlu dicermati.Adanya regulator bank, asuransi, pasar modal syariah yang terunifikasi tentu memudahkan koordinasi dan mungkin akan lebih efektif ketimbang pengawasan terpisah yang justru berpotensi menciptakan competitive disadventages.Meskipun Ishrat memaparkan paling tidak ada enam hal yang perlu dibenahi bila suatu negara memilih mekanisme unifikasi regulator, seperti proses konvergensi peraturan yang susah diterapkan.Hal lainnya, ego yurisdiksi antarregolator yang masih tinggi dan belum didukung kapasitas serta sumber daya manusia yang memadai, dapat membuyarkan upaya memacu perkembangan industri keuangan syariah.Apalagi masih banyak praktisi dan pengamat keuangan syariah baik di bank komersial, bank investasi, asuransi, perusahaan manajemen dana yang kapasitas dan kemampuannya perlu ditingkatkan.Rasanya semua hal itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi 94 anggota IFSB yang merupakan wakil 21 negara dari Indonesia di Timur hingga Sudan di Barat. Di Tanah Air, koordinasi seluruh stakeholders jasa keuangan syariah masih perlu dibenahi.Momentum untuk menjadi hub ataupun pusat keuangan syariah masih dimiliki Indonesia, asalkan jangan lengah disalip negara seperti Brunei.
Read more >>